Pemerintah akhirnya mengambil alih kompromi atau jalan tengah terkait kebijakan penaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu tetap dilaksanakan, namun secara bersamaan pembebasan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok dipertahankan bahkan berbagai stimulus ekonomi tambahan diberikan. Kebijakan itu tidak ditunda seperti yang diminta oleh banyak pihak, karena pemerintah harus mendogkrak pendapatan  negara guna membiayai sejumlah program prioritas  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan pembebasan PPN sejumlah kebutuhan pokok dan stimulus tambahan diberikan karena pemerintah juga perlu melindungi daya beli masyarakat yang belakangan terus turun. Namun demikian, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu dinilai belum cukup mamadai sebagai 'kompensasi' atas tambahan beban masyarakat dan industri akibat penaikan tarif PPN menjadi 12%. Ini dikarenakan insentif tersebut bersifat sementara -ada yang hanya dua bulan- sementara kenaikan tarif PPN menjadi 12% bersifat permanen. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) makin mengokohkan perannya sebagai market leader di sektor perbankan sekaligus menjadi simbol keberpihakan terhadap UMKM serta mendorong ekonomi kerakyatan untuk memajukan negeri. Tepat pada hari ulang tahun ke-129 BRI pada 16 Desember 2024, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa tema BRIlian dan Cemerlang yang diusung tahun  ini mencerminkan komitmen BRI dalam berinovasi dan menciptakan solusi finansial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan seluruh stakeholder. "Perayaan HUT BRI ke-129 ini kita jadikan sebagai momen refleksi dan motivasi untuk melangka lebih jauh. Saya percaya bahwa dengan desikasi, kerja keras, dan kolaborasi, kita mampu merespons tantangan secara tepat," ujar Sunarso. BRI dengan bangga mengumumkan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham sebaga bagian dari perayaan HUT ke-129. Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen BRI untuk memberikan economic value bagi para pemegang saham, sekaligus merayakan sejarah panjang kontribusi BRI terhadap perekonomian Indonesia. Mengacu pada keterbukaan informasu yang diterbitkan oleh perusahaan, BRI akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp 135 per saham atau sebesar Rp20,46 triliun. Apabila dirinci, dividen interim yang disetorkan kepada pemerintah sebagai Rp 10,88 triliun dan dividen interim kepada publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp 9,58 triliun. (Yetede)

Dalam kurun waktu empat tahun, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah  berhasil menjual lahan seluas 339 hektar, dengan total nilai investasi sebesar Rp18,7 miliar.  Letak kawasan yang strategis ini sukses menyita 28 mata investor dari berbagai negara. Adapun investor yang mendirikan usaha berasal dari  China. Korea Selatan, Chili, Thailand, Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan dan Indonesia. Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan, KITB memiliki wilayah strategis, selain dekat dengan laut dan pelabuhan, kawasan ini juga dilalui jalan tol, dan jalur kereta api. Letak kawasan yang strategis ini sukses menyita 28 investor dari berbagai negara.  "Kemarin ada 21 investor di kavling industri. Dan dari 21 itu ada 5 sudah beroperasi yaitu Yih Quan dari Taiwan, Rumah Keramik Indonesia dari Indonesia,  Alderon dari Indonesia, KCC Glass dari Korea, dan Wavin dari Belanda," jelas dia. Ngurah mengatakan akan ada lima perusahaan yang sedang dalam konstruksi dan beberapa diantaranya akan  beroperasi tahun depan. (Yetede)

Pemerintah berupaya memulihkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025 melalui paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk rumah tangga, kelas menengah, dan dunia usaha. Kebijakan ini juga diiringi dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung UMKM, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada November 2024 mencatatkan surplus sebesar US$4,42 miliar, yang merupakan yang terbesar kedua setelah Maret 2024. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa surplus ini tercatat selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, didorong oleh surplus komoditas nonmigas, terutama bahan bakar mineral, minyak, lemak hewani/nabati, serta besi dan baja. Meskipun neraca perdagangan migas tercatat defisit, Indonesia mencatatkan surplus dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Filipina, namun mengalami defisit dengan Brasil, Australia, dan Tiongkok.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Menteri Maruarar Sirait, mengklaim telah berhasil menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah murah dalam dua bulan terakhir, sebagian besar melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Maruarar memastikan bahwa program FLPP, yang difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BBTN), akan terus dilanjutkan karena tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang rendah dan banyaknya permintaan dari masyarakat serta developer. Program ini juga dikatakan memberikan keuntungan bagi industri perbankan.

Partai Golkar menyatakan diri sebagai partai inklusif yang terbuka bagi siapa saja, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, setelah ia dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya terbuka bagi semua individu yang ingin mengabdikan diri melalui politik, dan menyambut Jokowi untuk bergabung, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi sendiri. Pemecatan Jokowi dan sejumlah anggota lainnya dari PDIP disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, dengan pengumuman resmi ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk meredam dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk sektor rumah tangga, pekerja, UMKM, serta industri padat karya dan perumahan. Salah satu kebijakan adalah pembebasan PPN untuk sektor makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.