Penyediaan 1 juta hunian vertikal di perkotaan punya prospek bagus, khususnya di Jabodetabek. Hal ini karena dalam satu dekade terakhir hunian vertikal segmen menengah ke bawah tumbuh cukup baik meskipun sempat terhambat ketidakpastian ekonomi pada 2018. Pemerintah berinisiatif menyediakan 3 juta rumah per tahun. Program ini meliputi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Inisiatif ini menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik, 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum punya rumah. Pada saat yang sama 26,9 juta rumah tangga belum sepenuhnya dapat mengakses hunian layak. Director of Strategic Consulting Cushman&Wakefield Indonesia Arief Rahardjo memaparkan, pasar hunian vertikal menengah ke bawah melonjak enam kali lipat dalam satu dekade terakhir. ”Pasokan dan pembelian masih terbatas, tetapi permintaan pulih dalam dua tahun terakhir yang tecermin dari peningkatan tingkat hunian,”ujar Arief, Selasa (17/12/2024), dalam Ulasan 2024 dan Proyeksi 2025 tentangPasar Kon-dominium Menengah Bawah di Jabodetabek: Analisis Tren Pasar dan Program 1 Juta Hunian Vertikal.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, pasokan dari proyek yang sudah ada 110.633 unit atau mencakup 28,7 persen dari total keseluruhan unit yang ada. Adapun permintaan mencapai 101.648 unit dengan tingkat penjualan 91,9 persen dan tingkat hunian 67,4 persen. Sementara proyeksi tahun 2025 meliputi pasokan 42.211 unit atau 43 persen dari ke-seluruhan unit, 29.138 permintaan unit, dan tingkat penjualan 69 persen. Adapun rerata harga jual-nya Rp 12,15 juta per meter persegi. Rerata ini dari harga jual Rp 13,5 juta untuk non-subsidi dan Rp 10,8 juta untuk unit subsidi. Sebaliknya, rerata harga sewa perbulan unit studio Rp 2,4 juta, 1 kamar tidur Rp 3,2 juta, dan 2 kamar tidur Rp 4,2 juta. Dalam data yang sama, 48 persen hunian vertikal berada di Jakarta. Selebihnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hunian vertikal menengah ke bawah paling banyak di Tangerang (31 per-sen).Pengembangan hunian vertikal menengah ke bawah lebih banyak mengikuti perkembangan transportasi umum, yaitu KRL dan LRT, serta mengikuti pembangunan jalan tol. ”Penjualan hunian vertikal menengah ke bawah sangat baik, lebih dari 90 persen. Penjualan paling tinggi di Depok, 98 persen, karena keberadaan universitas dan proyek LRT,” kata Arief.Tingkat hunian tertinggi ada di Jakarta (76 persen), sedangkan yang terendah di Bekasi (54 persen). (Yoga)

Tawaran menggiurkan dari pinjaman daring—sering disebut pinjaman online atau pinjol—sering kali menjadi jebakan bagi para peminjam. Tak jarang, korban pinjol merasa tertekan hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup.

Pada Selasa (17/12/2024) siang, suasana sepi menyelimuti sebuah rumah sederhana di Dusun Sumberejo, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Rumah berbahan batako yang terletak di pinggir jalan itu tampak tertutup rapat. Di terasnya, garis polisi terikat dari satu tiang ke tiang lainnya. Sebuah poster yang bertuliskan “Keluarga Ini Kurang Mampu Penerima Bansos: PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai)” terpasang di kaca jendela.

Bangunan kecil berukuran sekitar 6 meter x 3 meter itu adalah rumah D (31) dan istrinya, A (29). Beberapa hari sebelumnya, keluarga ini mencoba mengakhiri hidup bersama dua anak mereka.

D, A, dan putra sulung mereka, MNP (8), yang masih duduk di kelas II sekolah dasar, berhasil diselamatkan. Namun, anak bungsu mereka, MRS (2), meninggal dunia dan telah dimakamkan setelah menjalani proses autopsi pada Jumat (13/12) malam.

Ketika Kompas mencoba menemui kerabat korban di rumah orangtua mereka, suasana duka masih terasa. Bunga tabur yang sudah layu terlihat berserakan di halaman. Seorang kerabat yang sempat menyambut menyatakan enggan diwawancarai.

Berita mengenai tindakan nekat keluarga kecil ini telah menyebar luas. Meski demikian, tidak ada informasi pasti apakah tekanan dari pinjaman online menjadi penyebab tindakan tersebut. Beberapa tetangga mengaku mendengar kabar terkait pinjol, tetapi tidak mengetahui masalah detailnya.

”Kabarnya sih karena pinjol, tetapi saya tidak tahu pasti. Mereka tidak pernah bercerita kalau punya masalah,” ujar salah satu tetangga yang enggan disebut namanya.

Menurut tetangga, D dan A menghidupi keluarga mereka dengan membuka warung kelontong. D juga bekerja sebagai buruh tani, sebagaimana sebagian besar warga Dusun Sumberejo yang bermata pencaharian sebagai petani tebu dan nanas.

Kepala Desa Manggis, Katiran, membenarkan bahwa keluarga D menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa D berasal dari Mojoroto, Kota Kediri, dan bekerja sebagai buruh tani, sementara A adalah penduduk asli desa tersebut yang membuka usaha warung kelontong.

Namun, Katiran belum mengetahui secara pasti motif keluarga ini mencoba mengakhiri hidup. Setelah ditemukan dalam kondisi lemas, mereka segera dilarikan ke rumah sakit dan hingga kini masih menjalani perawatan.

”Korban katanya meminjam uang sebesar Rp 5 juta, tetapi hanya menerima Rp 3 juta,” ungkap Katiran.

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya kesadaran terhadap risiko pinjaman online, yang sering kali memberikan tekanan besar bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

(Yoga)

Setelah di warnai pro kontra, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pengecualian terbaru atas kenaikan PPN adalah untuk tiga jenis barang kebutuhan pokok dan penting, seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah Minyakita. Pengumuman disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi perstentang paket kebijakan ekonomi yang disiarkan secara hibrida di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Hadir pula dalam konferensi pers itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UM-KM) Maman Abdurrahman; Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo; Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo; serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Kenaikan tarif PPN tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dinaikkan menjadi 11 persen pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 persen. (Yoga)

Pembelian helikopter Mi-2 asal Rusia untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada 2002 rupanya berbuntut masalah hingga hari ini. Agen dalam pembelian tersebut mengirimkan surat ke Kementerian Pertahanan. ”Iya betul itu surat yang kami kirim. Permasalahannya sejak 2002,” kata Andreyas S Goe ritno, agen pembelian helikopter tersebut, akhir pekan lalu, saat dikonfirmasi terkait salinan surat yang diterima Kompas. Dalam surat tertanggal 6 November 2024, Andreyas mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan. Surat tersebut berisi permohonan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) segera membayar 1 unit heli kopter Mi-2 seharga 1,5 juta dollar AS. Angka itu ia sampaikan berdasarkan kontrak pada 2002 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan selama ini, termasuk rapat dan mendatangkan pilot Rusia. Kala itu, total nilai kontrak 11,176 juta dollar AS. Berdasarkan catatan Kompas, pembelian helikopter ini sempat disorot karena diduga ada penyelewengan.

Seusai kontrak ditandatangani Kepala Staf TNI AL saatitu, Laksamana Bernard Kent Sondakh, pada 17 Desember 2002, pengadaan sempat berganti rekanan tiga kali. Kala itu, Kepala Dinas Penerbangan TNI AL (Disnerbal) Laksamana Pertama Yayun Riyanto menyebutkan, selain Mi-2 yang dihargai 350.000 dollar AS itu dinilai murah, heli kopter Rusia tersebut dinilai juga cukup andal dan punya daya tarik tersendiri. Heli dengan muatan maksimum 13 ton itu mampu mengangkut 30 personel bersenjata lengkap (para troop) atau 50 personel tanpa perlengkapan.  Berdasarkan catatan Kompas, helikopter tipe Mi-2 pertama kali diluncurkan tahun 1961.(Yoga)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperbolehkan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mengajar di satuan pendidikan swasta. Distribusi guru aparatur sipil negara ini diharapkan jadi solusi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia Mohammad Fatah, dihubungi dari Jakarta, Senin (16/12/2024), mengapresiasi keputusan pemerintah itu. Selama ini, seleksi ASN PPPK telah membuat guru-guru di sekolah swasta mengundurkan diri demi mengejar status ASN PPPK, lalu berpindah mengajar ke sekolah negeri. Bagi guru yang diangkat menjadi PPPK, ini tentu anugerah. Akan tetapi, bagi sekolah swasta, mereka akan kekurangan guru.

Sementara tak mudah untuk merekrut guru dari lulusan sarjana pendidikan karena terbentur tawaran gaji minim, sekadar sesuai upah minimum regional (UMR) atau justru di bawah UMR.”Kami menyambut baik kebijakan ini. Kalau tidak ada kebijakan tersebut, sekolah swasta akan ditinggal guru-guru terbaiknya. Hanya, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas,” kata Fatah. Regulasi yang diharapkan Fatah adalah sekolah swasta tetap harus diberikan otoritas untuk mengelola sumber daya manusia di sekolahnya,termasuk mengelola guru-guru berstatus ASN PPPK. Selainitu, pengelola sekolah swasta juga bisa mengajukan kebutuhan guru kepada pemerintah untuk mengisi kekosongan guru di sekolah swasta. ”Meski bekerja di sekolah swasta, pihak sekolah seharusnya tetap punya kemandirian dan kebebasan memanage (mengelola) guru tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus membuat regulasi khusus terkait guru PPPK mengajar di sekolah swasta. Hal ini demi memberikan kepastian kepegawaian bagi guru ASN PPPK tersebut. Regulasi itu mesti disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menambahkan, penerapan kebijakan ini harus adil bagi guru. Sebab, seharusnya tak ada perbedaan antara guru swasta dan guru negeri yang sama-sama mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa.(Yoga)

Selama periode liburan hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kebutuhan akan uang tunai masyarakat diperkirakan meningkat. Sebagai antisipasi, industri perbankan rata-rata mengalokasikan uang tunai lebih tinggi dibanding pada tahun lalu. Hasil Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) menunjukkan, uang beredar sempit (M1) per Oktober 2024 sebesar Rp 5.022,2 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen secara tahunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peredaran uang kartal di luar bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta tabungan rupiah dapat ditarik sewaktu-sewaktu. Dengan pangsa 46,3 persen terhadap M1, jumlah tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu- waktu pada Oktober 2024 tercatat Rp 2.324,5 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Di sisi lain, uang kartal yang beredar di masyarakat tumbuh 12,4 persen secara tahunan menjadi Rp 970,1 triliun, lebih tinggi dibanding pada September 2024 yang tumbuh 10,6 persen secara tahunan. Berdasarkan tren sebelumnya, uang kartal yang beredar di masyarakat mengalami pertumbuhan tertinggi pada Desember 2023 sebesar 8,7 persen secara tahunan menjadi Rp 975,92 triliun.

Pengamat perbankan sekaligus dosen Binus University, Moch Doddy Ariefianto, saat dihubungi, Senin (16/12/2024), berpendapat, momentum Natal dan Tahun Baru akan mendorong kebutuhan uang tunai masyarakat. Hal ini sama seperti momentum Lebaran. ”Jelas, setiap Natal dan Tahun Baru, serta nanti saat momen puasa dan Lebaran, pasti orang membutuhkan cash (uang tunai). Mungkin kenaikan cash yang dipegang perorang bisa naik 30 persen atau lebih,” katanya. Tidak hanya kebutuhan uang tunai, menurut Doddy, transaksi nontunai masyarakat juga akan meningkat seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran. Kendati demikian, transaksi digital cenderung lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Berdasarkan data BI, transaksi perbankan digital pada Oktober 2024 tercatat 1,96 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 37,1 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 27 persen secara tahunan mencapai 1,36 miliar transaksi.(Yoga)

Pemerintah kembali menambah anggaran ketahanan pangan 2025 guna mendukung program swasembada pangan. Untuk tujuan yang sama, khususnya perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, pemerintah ”menggembok” dana desa dan alokasi khusus fisik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (16/12/2024), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memajukan target swasembada pangan dari tahun 2029 ke 2028, lalu menjadi 2027. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk menderegulasi kebijakan terkait dan menambah anggaran ketahanan pangan. ”Total anggaran ketahanan pangan 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga sudah ditambah dari Rp 139,4 triliun menjadi Rp 144 triliun.

Dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa untuk ketahanan pangan digembok dulu. Semua difokuskan untuk swasembada pangan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta. Zulkifli menjelaskan, dana Kementerian Pekerjaan Umum untuk ketahanan pangan ditambah sekitar Rp 2 triliun, dari Rp 12,63 triliun menjadiRp 14,63 triliun. Dana itu akan difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan waduk beserta jaringan irigasi. DAK fisik dan dana desa 2025 untuk ketahanan pangan yang digembok pemerintah masing-masing Rp 19,18 triliun danRp 16,26 triliun. Dana itu akan digunakan khusus untuk perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk itu, lanjut Zulkifli, pemerintah pusat telah menyusun instruksi presiden (inpres) terkait perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Melalui inpres itu, kewajiban pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur pertanian itu dapat diserahkan kepada pemerintah pusat. (Yoga)

Pelaku industri ritel menyiasati kenaikan harga sewa ruang ataupun lahan di tempat gerai-gerai luring berdiri, baik yang berada di dalam pusat perbelanjaan maupun yang berdiri sendiri atau stand alone. Hal ini dilakukan menyusul sejumlah gerai Alfamart yang banyak ditutup lantaran persoalan harga sewa lahan atau tempat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) periode 2024-2028 Solihin mengatakan, untuk mempertahankan eksistensi di tengah kenaikan harga sewa tempat dipusat perbelanjaan, toko-toko ritel yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 umumnya memperkecil luas ruang yang mereka sewa.

Sebagai contoh, siasat tersebut telah dilakukan manajemen Batik Keris yang beberapa waktu lalu memperkecil luas gerai mereka di dalam Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat. Cara tersebut juga dilakukan sejumlah merek dagang gerai ritel lain yang mengalami situasi serupa. ”Dengan adanya pengurangan ruang toko, konsekuensinya pasti berdampak juga pada pengurangan jumlah barang yang dijual di gerai, bahkan untuk beberapa kasus ada pengaruhnya juga terhadap jumlah tenaga kerja,” ujarnya saat dihubungi Kompas, Senin (16/12/2024), di Jakarta. Persoalan kenaikan harga sewa lahan juga menjadi bagian dari dinamika bisnis yang biasa dihadapi jenis gerai ritel yang berdiri sendiri. Kendati secara umum gerai ritel yang berdiri sendiri telah mengikat kontrak dalam jangka panjang dengan pemilik lahan, adakalanya di akhir periode kontrak pemilik lahan memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama. Jika situasi ini terjadi, umumnya pihak manajemen akan berusaha mencari lahan baru yang memenuhi spesifikasi kebutuhan bisnis gerai ritel. (Yoga)

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar sekitar Rp 5,5 juta. Besaran ini berlaku khusus untuk sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta jasa keuangan dengan sejumlah subsektor turunannya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penetapan UMSP dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 pada 12 Desember 2024, berdasarkan rekomendasi dari Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Penetapan upah juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Sektor industri pengolahan meliputi berbagai subsektor, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kimia dasar, hingga barang konstruksi seperti tiang beton dan kaca lembaran. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, upah minimum sektoral hanya berlaku untuk jasa perhotelan berbintang 4 dan 5. Adapun sektor jasa keuangan mencakup bank umum dan bank syariah dengan aset di atas Rp 1 triliun, serta yang tidak melayani UMKM.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa kenaikan upah ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus daya saing usaha. Persentase kenaikan yang telah disepakati diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan berbagai kebijakan nonupah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). (Yoga)