Pelaku industri ritel menyiasati kenaikan harga sewa ruang ataupun lahan di tempat gerai-gerai luring berdiri, baik yang berada di dalam pusat perbelanjaan maupun yang berdiri sendiri atau stand alone. Hal ini dilakukan menyusul sejumlah gerai Alfamart yang banyak ditutup lantaran persoalan harga sewa lahan atau tempat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) periode 2024-2028 Solihin mengatakan, untuk mempertahankan eksistensi di tengah kenaikan harga sewa tempat dipusat perbelanjaan, toko-toko ritel yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 umumnya memperkecil luas ruang yang mereka sewa.

Sebagai contoh, siasat tersebut telah dilakukan manajemen Batik Keris yang beberapa waktu lalu memperkecil luas gerai mereka di dalam Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat. Cara tersebut juga dilakukan sejumlah merek dagang gerai ritel lain yang mengalami situasi serupa. ”Dengan adanya pengurangan ruang toko, konsekuensinya pasti berdampak juga pada pengurangan jumlah barang yang dijual di gerai, bahkan untuk beberapa kasus ada pengaruhnya juga terhadap jumlah tenaga kerja,” ujarnya saat dihubungi Kompas, Senin (16/12/2024), di Jakarta. Persoalan kenaikan harga sewa lahan juga menjadi bagian dari dinamika bisnis yang biasa dihadapi jenis gerai ritel yang berdiri sendiri. Kendati secara umum gerai ritel yang berdiri sendiri telah mengikat kontrak dalam jangka panjang dengan pemilik lahan, adakalanya di akhir periode kontrak pemilik lahan memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama. Jika situasi ini terjadi, umumnya pihak manajemen akan berusaha mencari lahan baru yang memenuhi spesifikasi kebutuhan bisnis gerai ritel. (Yoga)

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar sekitar Rp 5,5 juta. Besaran ini berlaku khusus untuk sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta jasa keuangan dengan sejumlah subsektor turunannya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penetapan UMSP dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 pada 12 Desember 2024, berdasarkan rekomendasi dari Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Penetapan upah juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Sektor industri pengolahan meliputi berbagai subsektor, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kimia dasar, hingga barang konstruksi seperti tiang beton dan kaca lembaran. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, upah minimum sektoral hanya berlaku untuk jasa perhotelan berbintang 4 dan 5. Adapun sektor jasa keuangan mencakup bank umum dan bank syariah dengan aset di atas Rp 1 triliun, serta yang tidak melayani UMKM.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa kenaikan upah ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus daya saing usaha. Persentase kenaikan yang telah disepakati diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan berbagai kebijakan nonupah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). (Yoga)

Pemerintah akhirnya mengambil alih kompromi atau jalan tengah terkait kebijakan penaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu tetap dilaksanakan, namun secara bersamaan pembebasan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok dipertahankan bahkan berbagai stimulus ekonomi tambahan diberikan. Kebijakan itu tidak ditunda seperti yang diminta oleh banyak pihak, karena pemerintah harus mendogkrak pendapatan  negara guna membiayai sejumlah program prioritas  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan pembebasan PPN sejumlah kebutuhan pokok dan stimulus tambahan diberikan karena pemerintah juga perlu melindungi daya beli masyarakat yang belakangan terus turun. Namun demikian, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu dinilai belum cukup mamadai sebagai 'kompensasi' atas tambahan beban masyarakat dan industri akibat penaikan tarif PPN menjadi 12%. Ini dikarenakan insentif tersebut bersifat sementara -ada yang hanya dua bulan- sementara kenaikan tarif PPN menjadi 12% bersifat permanen. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) makin mengokohkan perannya sebagai market leader di sektor perbankan sekaligus menjadi simbol keberpihakan terhadap UMKM serta mendorong ekonomi kerakyatan untuk memajukan negeri. Tepat pada hari ulang tahun ke-129 BRI pada 16 Desember 2024, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa tema BRIlian dan Cemerlang yang diusung tahun  ini mencerminkan komitmen BRI dalam berinovasi dan menciptakan solusi finansial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan seluruh stakeholder. "Perayaan HUT BRI ke-129 ini kita jadikan sebagai momen refleksi dan motivasi untuk melangka lebih jauh. Saya percaya bahwa dengan desikasi, kerja keras, dan kolaborasi, kita mampu merespons tantangan secara tepat," ujar Sunarso. BRI dengan bangga mengumumkan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham sebaga bagian dari perayaan HUT ke-129. Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen BRI untuk memberikan economic value bagi para pemegang saham, sekaligus merayakan sejarah panjang kontribusi BRI terhadap perekonomian Indonesia. Mengacu pada keterbukaan informasu yang diterbitkan oleh perusahaan, BRI akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp 135 per saham atau sebesar Rp20,46 triliun. Apabila dirinci, dividen interim yang disetorkan kepada pemerintah sebagai Rp 10,88 triliun dan dividen interim kepada publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp 9,58 triliun. (Yetede)

Dalam kurun waktu empat tahun, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah  berhasil menjual lahan seluas 339 hektar, dengan total nilai investasi sebesar Rp18,7 miliar.  Letak kawasan yang strategis ini sukses menyita 28 mata investor dari berbagai negara. Adapun investor yang mendirikan usaha berasal dari  China. Korea Selatan, Chili, Thailand, Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan dan Indonesia. Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan, KITB memiliki wilayah strategis, selain dekat dengan laut dan pelabuhan, kawasan ini juga dilalui jalan tol, dan jalur kereta api. Letak kawasan yang strategis ini sukses menyita 28 investor dari berbagai negara.  "Kemarin ada 21 investor di kavling industri. Dan dari 21 itu ada 5 sudah beroperasi yaitu Yih Quan dari Taiwan, Rumah Keramik Indonesia dari Indonesia,  Alderon dari Indonesia, KCC Glass dari Korea, dan Wavin dari Belanda," jelas dia. Ngurah mengatakan akan ada lima perusahaan yang sedang dalam konstruksi dan beberapa diantaranya akan  beroperasi tahun depan. (Yetede)

Pemerintah berupaya memulihkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025 melalui paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk rumah tangga, kelas menengah, dan dunia usaha. Kebijakan ini juga diiringi dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung UMKM, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada November 2024 mencatatkan surplus sebesar US$4,42 miliar, yang merupakan yang terbesar kedua setelah Maret 2024. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa surplus ini tercatat selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, didorong oleh surplus komoditas nonmigas, terutama bahan bakar mineral, minyak, lemak hewani/nabati, serta besi dan baja. Meskipun neraca perdagangan migas tercatat defisit, Indonesia mencatatkan surplus dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Filipina, namun mengalami defisit dengan Brasil, Australia, dan Tiongkok.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Menteri Maruarar Sirait, mengklaim telah berhasil menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah murah dalam dua bulan terakhir, sebagian besar melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Maruarar memastikan bahwa program FLPP, yang difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BBTN), akan terus dilanjutkan karena tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang rendah dan banyaknya permintaan dari masyarakat serta developer. Program ini juga dikatakan memberikan keuntungan bagi industri perbankan.