Lady Aurellia Pramesti, rekan Muhammad Luthfi Hadhyan (21), dokter koas yang dianiaya di Palembang, Sumatera Selatan, diperiksa polisi pada Senin hingga Selasa (16-17/12/2024) dini hari. Ia diperiksa bersama ibunya, Sri Meilina. Seusai pemeriksaan, anak dan ibu itu menyampaikan niatan bertemu untuk meminta maaf kepada Luthfi dan keluarganya. Namun, pihak Luthfi menginginkan agar proses hukum tetap berjalan. Kuasa hukum Lady dan Lina, Titis Rachmawati, seusai pemeriksaan di Polsek Ilir Timur II, Palembang, Selasa dini hari, mengatakan, kliennya memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi penganiayaan terhadap Luthfi. Penganiayaan itu dilakukan sopir sekaligus sepupu Lina, yakni Fadilla alias Datuk bin Chairuddin Adil (36), saat pertemuan antara 

Lina dan Luthfi di kafe, kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Selasa (10/12). ”Kami membawa klien kami untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus penganiayaan yang sudah viraltersebut,” ujar Titis. Lady dan Lina masing-masing mendapatkan 35 pertanyaan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Fadilla kepada Luthfi. Hasil pemeriksaan ini diharapkan bisa segera menyelesaikan penanganan kasus. Kuasa hukum lainnya, Bayu Prasetya Andrinata, mengatakan, dalam keterangannya kepada polisi, Lady menjelaskan tidak menolak tugas piket jaga. Namun, ada sesuatu yang dianggap Lady tidak adil. Pada penjadwalan pertama, kelompok Lady menjalani lima kali piket jaga dalam sebulan. Sebaliknya, kelompok Luthfi hanya empat kali piket jaga dalam sebulan. Akhirnya, setelah ditanyakan kepada pihak sekretariat, jadwal piket jaga itu berubah. Kelompok Lady hanya empat kali piket jaga, sedangkan kelompok Luthfi jadi lima kali piket jaga. Namun, Lady menilai jadwa baru tetap tidak adil. Alasannya, jadwal piket kelompok Lady berdekatan sehingga waktu istirahat mepet. Pada 20 Desember ke atas, kelompok Lady piket jaga dalam dua hari sekali. Sebaliknya, kelompokLuthfi piket jaga dalam lima hingga tujuh hari sekali.

Dalam pertemuan antara Sri Meilina dan Luthfi di Jalan Demang Lebar Daun, ada respons Luthfi yang memicu Lina emosi. Situasi ini memicu Fadilla terpantik dan memukuli wajah dan kepala Luthfi. ”Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf sebesar-besarnya kepada Luthfi atas kejadian pemukulan yang dilakukan sopir saya, Fadilla. Saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kedua orangtua Luthfi,”tutur Lina. Titis mengatakan, kliennya sudah berusaha untuk bertemu korban guna menyampaikan permohonan maaf secara lang-sung. Lady sudah mengirim pesan permintaan maaf kepada Luthfi via aplikasi Whatsapp. Namun, belum ada respons.(Yoga)

Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada tahun 2025 berpotensi mengerek inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Meski sejumlah barang dan jasa dikecualikan dari pungutan PPN, kenaikan harga sulit dikontrol akibat adanya efek psikologis serta meningkatnya ekspektasi inflasi di pasaran. Kebijakan PPN 12 persen juga bakal berdampak besar terhadap rantai pasok industri dan distribusi pangan. Kendati ada stimulus 1 persen PPN yang ditanggung pemerintah, kebijakan itu tetap membebani pelaku usaha. Berdasarkan simulasi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpotensi menaikkan tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Namun, kenaikan inflasi itu diperkirakan masih terkendali, yakni sekitar 0,3 persen secara tahunan (year on year).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, hal itu disebabkan komponen yang memiliki bobot besar terhadap inflasi, seperti bahan pangan pokok dan listrik, sudah dibebaskan dari pungutan PPN. ”Berhubung sebagian besar komponen yang bobotnya besar terhadap inflasi itu tidak di kenai PPN, sesuai hitungan kami, dengan melihat kebijakan PPN tahun sebelumnya, dampak kenaikan PPN terhadap inflasi mestinya tidak signifikan, masih terkendali,” kata Ferry Irawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024). Meski demikian, jika berkaca pada pengalaman pemerintah menaikkan tarif PPN pada tahun 2022, efek dari kenaikan PPN terhadap inflasi sepanjang tahun sebenarnya sangat signifikan. (Yoga)

Polisi di Kalimantan Tengah yang menembak warga hingga tewas dinilai sebagai pelanggaran HAM berat. Polri diminta mengevaluasi kinerja anggotanya secara ketat, terutama soal penggunaan senjata api. Sebelumnya, warga menemukan mayat tidak dikenal di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat (6/12/2024). Mayat yang sudah hampir membusuk itu tergeletak di sekitar kebun sawit. Setelah ditelusuri, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan yang diduga dilakukan anggota kepolisian, yakni Brigadir Anton Kurniawan. Anton dipecat dengan tidak hormat dari anggota kepolisian, lalu dipidana dengan ancaman penjara hukuman seumur hidup atau hukuman mati sesuai Pasal 365 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juncto Pasal 55 KUHP yang mengatur soal pidana. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.

Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)

Kesenjangan akses infrastruktur internet masih menjadi salah satu persoalan global yang pelik. Perkembangan inovasi teknologi akal imitasi diyakini dapat memperparah ketimpangan digital yang pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya kucuran manfaat ekonomi dan sosial antarnegara. Secretary General International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dalam pidato pembukaan Internet Governance Forum (IGF) ke-19, Senin (16/12/2024), di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan, kendati dalam 20 tahun terakhir terjadi kemajuan mengenai seberapa banyak orang bisa mengakses internet, tetap saja masih menyisakan persoalan ketimpangan akses internet antara negara berpengha silan tinggi dan rendah. Sebagai gambaran, saatini 84 persen penduduk di negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki akses ke layanan telekomunikasi 5G, sementara di negara berpenghasilan rendah hanya 4 persen.

”Bagaimana kita dapat menerima bahwa kesenjangan jender digital sebenarnya semakin besar di negara-negara yang paling tidak berkembang dan bagaimana kita dapat menerima bahwa sepertiga umat manusia sedang offline hari ini? Saya sendiri tidak dapat menerima kondisi itu,” tuturnya. IGF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan publik digital di seluruh dunia. Meski sekelas forum multipihak (COP), pertemuan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berfokus pada iklim, IGF tidak menghasilkan rekomendasi yang mengikat, tetapi usulan kebijakan digital yang mampu memengaruhi lanskap industr digital secara global. IGF berlangsung setiap tahun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah IGF ke-12 di Bali Tahun 2024 merupakan tahun ke-19 penyelenggaraan IGF. IGF ke-19 berlangsung pada 15-19 Desember 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari 175 negara. Dalam momen IGF ke-19, Doreen mengajak partisipan dari sejumlah negara yang hadir untuk bersama-sama fokus mengatasi tiga permasalahan ketimpangan digital yang sekarang terjadi. Fokus pertama mengenai keterjangkauan biaya akses layanan internet. (Yoga)

Masyarakat diimbau untuk menghindari puncak arus mudik jalur laut yang diperkirakan terjadi pada 22 Desember 2024. Sebab, penumpukan diperkirakan terjadi di jalur penyeberangan laut karena adanya peningkatan jumlah pemudik dan potensi cuaca buruk. Perencanaan matang terkait jadwal perjalanan, pilihan moda transportasi, dan biaya diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama mudik. Di jalur penyeberangan laut, PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, sepanjang periode mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan bertambah menjadi 3,07 juta orang atau naik 14,3 persen dari total jumlah penumpang dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan itu berimbas pada bertambahnya jumlah kendaraan yang diperkirakan mencapai 769.258 unit. Begitu pula jumlah penyeberangan yang diprediksi naik menjadi 14.975 perjalanan. Dengan sejumlah peningkatan itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo memperkirakan, di jalur laut, puncak arus mudik akan terjadi pada 22 dan 23 Desember 2024. Sementara puncak arus balik akan terjadi pada 1-2 Januari 2025. Sepanjang periode tersebut, kata Heru, diperkirakan terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak. Penumpukan berpotensi semakin parah karena potensi cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di Selat Sunda. Dalam kondisi tersebut, proses bongkar muat akan terkendala sehingga dapat menyebabkan keberangkatan kapal tertunda. Oleh karena itu, ia meminta pemudik untuk berangkat lebih awal dari jadwal keberangkatan.(Yoga)

Penyediaan 1 juta hunian vertikal di perkotaan punya prospek bagus, khususnya di Jabodetabek. Hal ini karena dalam satu dekade terakhir hunian vertikal segmen menengah ke bawah tumbuh cukup baik meskipun sempat terhambat ketidakpastian ekonomi pada 2018. Pemerintah berinisiatif menyediakan 3 juta rumah per tahun. Program ini meliputi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Inisiatif ini menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik, 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum punya rumah. Pada saat yang sama 26,9 juta rumah tangga belum sepenuhnya dapat mengakses hunian layak. Director of Strategic Consulting Cushman&Wakefield Indonesia Arief Rahardjo memaparkan, pasar hunian vertikal menengah ke bawah melonjak enam kali lipat dalam satu dekade terakhir. ”Pasokan dan pembelian masih terbatas, tetapi permintaan pulih dalam dua tahun terakhir yang tecermin dari peningkatan tingkat hunian,”ujar Arief, Selasa (17/12/2024), dalam Ulasan 2024 dan Proyeksi 2025 tentangPasar Kon-dominium Menengah Bawah di Jabodetabek: Analisis Tren Pasar dan Program 1 Juta Hunian Vertikal.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, pasokan dari proyek yang sudah ada 110.633 unit atau mencakup 28,7 persen dari total keseluruhan unit yang ada. Adapun permintaan mencapai 101.648 unit dengan tingkat penjualan 91,9 persen dan tingkat hunian 67,4 persen. Sementara proyeksi tahun 2025 meliputi pasokan 42.211 unit atau 43 persen dari ke-seluruhan unit, 29.138 permintaan unit, dan tingkat penjualan 69 persen. Adapun rerata harga jual-nya Rp 12,15 juta per meter persegi. Rerata ini dari harga jual Rp 13,5 juta untuk non-subsidi dan Rp 10,8 juta untuk unit subsidi. Sebaliknya, rerata harga sewa perbulan unit studio Rp 2,4 juta, 1 kamar tidur Rp 3,2 juta, dan 2 kamar tidur Rp 4,2 juta. Dalam data yang sama, 48 persen hunian vertikal berada di Jakarta. Selebihnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hunian vertikal menengah ke bawah paling banyak di Tangerang (31 per-sen).Pengembangan hunian vertikal menengah ke bawah lebih banyak mengikuti perkembangan transportasi umum, yaitu KRL dan LRT, serta mengikuti pembangunan jalan tol. ”Penjualan hunian vertikal menengah ke bawah sangat baik, lebih dari 90 persen. Penjualan paling tinggi di Depok, 98 persen, karena keberadaan universitas dan proyek LRT,” kata Arief.Tingkat hunian tertinggi ada di Jakarta (76 persen), sedangkan yang terendah di Bekasi (54 persen). (Yoga)

Tawaran menggiurkan dari pinjaman daring—sering disebut pinjaman online atau pinjol—sering kali menjadi jebakan bagi para peminjam. Tak jarang, korban pinjol merasa tertekan hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup.

Pada Selasa (17/12/2024) siang, suasana sepi menyelimuti sebuah rumah sederhana di Dusun Sumberejo, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Rumah berbahan batako yang terletak di pinggir jalan itu tampak tertutup rapat. Di terasnya, garis polisi terikat dari satu tiang ke tiang lainnya. Sebuah poster yang bertuliskan “Keluarga Ini Kurang Mampu Penerima Bansos: PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai)” terpasang di kaca jendela.

Bangunan kecil berukuran sekitar 6 meter x 3 meter itu adalah rumah D (31) dan istrinya, A (29). Beberapa hari sebelumnya, keluarga ini mencoba mengakhiri hidup bersama dua anak mereka.

D, A, dan putra sulung mereka, MNP (8), yang masih duduk di kelas II sekolah dasar, berhasil diselamatkan. Namun, anak bungsu mereka, MRS (2), meninggal dunia dan telah dimakamkan setelah menjalani proses autopsi pada Jumat (13/12) malam.

Ketika Kompas mencoba menemui kerabat korban di rumah orangtua mereka, suasana duka masih terasa. Bunga tabur yang sudah layu terlihat berserakan di halaman. Seorang kerabat yang sempat menyambut menyatakan enggan diwawancarai.

Berita mengenai tindakan nekat keluarga kecil ini telah menyebar luas. Meski demikian, tidak ada informasi pasti apakah tekanan dari pinjaman online menjadi penyebab tindakan tersebut. Beberapa tetangga mengaku mendengar kabar terkait pinjol, tetapi tidak mengetahui masalah detailnya.

”Kabarnya sih karena pinjol, tetapi saya tidak tahu pasti. Mereka tidak pernah bercerita kalau punya masalah,” ujar salah satu tetangga yang enggan disebut namanya.

Menurut tetangga, D dan A menghidupi keluarga mereka dengan membuka warung kelontong. D juga bekerja sebagai buruh tani, sebagaimana sebagian besar warga Dusun Sumberejo yang bermata pencaharian sebagai petani tebu dan nanas.

Kepala Desa Manggis, Katiran, membenarkan bahwa keluarga D menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa D berasal dari Mojoroto, Kota Kediri, dan bekerja sebagai buruh tani, sementara A adalah penduduk asli desa tersebut yang membuka usaha warung kelontong.

Namun, Katiran belum mengetahui secara pasti motif keluarga ini mencoba mengakhiri hidup. Setelah ditemukan dalam kondisi lemas, mereka segera dilarikan ke rumah sakit dan hingga kini masih menjalani perawatan.

”Korban katanya meminjam uang sebesar Rp 5 juta, tetapi hanya menerima Rp 3 juta,” ungkap Katiran.

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya kesadaran terhadap risiko pinjaman online, yang sering kali memberikan tekanan besar bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

(Yoga)