;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Aprindo Memproyeksikan Pertumbuhan Bisnis Retail Menurun

18 Dec 2024

TAHUN ini masih menjadi periode yang menantang bagi sektor retail. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo memproyeksikan pertumbuhan bisnis retail menurun, dari 5,3 persen pada 2023 menjadi 4,8 persen pada tahun ini. Penyebabnya beragam, dari pelemahan daya beli hingga kenaikan suku bunga. Imbasnya, ratusan gerai perusahaan retail raksasa bertumbangan. Teranyar, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Solihin mengatakan Alfamart menutup 300-400 gerai pada tahun ini. Menurut Solihin, kenaikan biaya perpanjangan sewa yang drastis menjadi penyebab utama. Bahkan kenaikannya mencapai 10 kali lipat dibanding pada lima tahun lalu. Ia mencontohkan, pada 2019, tarif sewa hanya Rp 40-50 juta per tahun. Sedangkan tahun ini biaya sewa bisa mencapai Rp 500 juta per tahun.

Tidak sebandingnya kenaikan biaya sewa dengan pendapatan membuat pemilik toko memilih menutup gerainya. Kendati demikian, Solihin menilai penutupan toko di lokasi dengan biaya sewa yang terlalu tinggi merupakan strategi untuk menjaga profitabilitas. "Seperti penyakit usus buntu, usus yang terinfeksi dipotong supaya bisa sehat," ujar Solihin kepada Tempo pada Selasa, 17 Desember 2024. Meskipun banyak gerai yang tutup, Solihin menuturkan jumlah toko Alfamart yang buka masih lebih banyak, yaitu 884 gerai. Tak sedikit juga pemilik toko yang tutup membuka kembali gerai di lokasi yang strategis. Menurut Solihin, Alfamart harus tetap berekspansi agar omzet tidak turun. Adapun saat paparan publik pada Mei 2024, Alfamart menargetkan pembukaan 1.000 gerai baru pada tahun ini. Gerai-gerai baru tersebut difokuskan di luar Pulau Jawa.

Solihin yakin strategi ekspansi membuat kinerja Alfamart tetap meningkat. Melansir laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, Alfamart (AMRT) mencatatkan laba Rp 2,39 triliun hingga akhir kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 9,52 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang sebesar Rp 2,19 triliun. Di sisi lain, Solihin, yang juga menjabat Ketua Umum Aprindo, tak menampik bahwa pelemahan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap sektor retail. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan pola belanja masyarakat. Kini konsumen cenderung memilih produk dengan harga terjangkau, bahkan mengurangi jumlah barang yang dibeli. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 sebesar 4,91 persen atau tumbuh melambat dibanding pada kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 juga turun dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 5,05 persen. (Yetede)

Perusahaan Rintisan atau Startup Unicorn eFishery Sedang Mengalami Transisi Kepemimpinan

18 Dec 2024
Perusahaan rintisan atau startup unicorn eFishery sedang mengalami transisi kepemimpinan. Pucuk pimpinannya yaitu Gibran Huzaifah baru saja dicopot dari jabatan direktur utama atau chief executive officer (CEO) karena diduga menyelewengkan dana perusahaan. Saat ini, Adhy Wibisono memimpin eFishery sebagai interim CEO dan Albertus Sasmitra sebagai interim CFO. “Keputusan diambil bersama shareholder perusahaan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik,” kata eFishery dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 18 Desember 2024. Dewan direksi eFishery memberhentikan Gibran dan CPO perusahaan, Chrisna Aditya sementara waktu. Pemberhentian keduanya menyusul penyelidikan atas kesalahan pelaporan keuangan atas kinerja dan pendapatan di perusahaan tersebut, demikian berdasarkan laporan DealStreetAsia pada 15 Desember lalu.
 
Dalam keterangan tertulisnya, perusahaan bidang budidaya ikan itu memahami keseriusan isu yang sedang beredar dan menanggapinya dengan perhatian penuh. Namun, saat dihubungi Tempo hari ini, pihak eFishery menolak untuk menjelaskan lebih lanjut alasan dicopotnya Gibran dan Chrisna. Selain eFishery, berikut daftar perusahaan rintisan yang terjerat masalah belakangan ini. Perusahaan rintisan teknologi finansial (fintech) yang bergerak di bidang peer-to-peer (P2P) lending, Investree, sedang dalam proses likuidasi. CEO-nya yakni Adrian Asharyanto Gunadi kini menjadi tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) karena diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya (Investree) melalui pengumuman resmi pada 21 Oktober 2024. Sebelum izin usaha dicabut, perusahaan juga telah memberhentikan Adrian sebagai CEO pada 2 Februari 2024, di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen. 
 
Sementara itu, tingkat kredit bermasalah atau TWP90-nya mencapai 16,55 persen, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan OJK sebesar 5 persen. Setelah Adrian masuk DPO, OJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus Adrian. Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman. “Dalam kaitan ini, OJK bekerja sama dengan aparat penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undangan-undangan,” kata Agusman saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan pada Jumat, 13 Desember 2024. Investree bukan satu-satunya startup pinjaman online yang bermasalah belakangan ini. PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P bermasalah karena menunda pembayaran kepada sebagian pemberi dana atau lender. (Yetede)
 

Pasar Saham kembali Mengalami Ketidakpastian

18 Dec 2024
Pasar saham kembali mengalami ketidakpastian tinggi menjelang tutup tahun 2024, dimana pada pekan ketiga Desember ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan koreksi hingga  turun ke level 7.157. Ditengah banyaknya sentimen negatif, baik dari dalam maupun luar negeri, investor disarankan untuk wait and see sampai situasi pasar kembali kondusif. "Kita masih menunggu mengenai keputusan mengenai BI rate, suku bunga the Fed, dan juga proyeksi suku bunga ke depan. Untuk investasi mungkin wait and see dulu," kata Analis Infovesta Ekky Topan. Ditengah situasi cukup menantang seperti ini, Ekky melihat masih ada harapan UHSG untuk rebound. "Saya melihat sektor consumer seperti INDF dan MYOR cukup resilent saat penurunan kali ini. Saham infrastruktur seperti ISAT dan EXCL juga terlihat kuat, sementara saham-saham Group Barito seperti BREN dan CUAN secara teknikal masih menarik. Untuk proyeksi IHSG infovesta di akhir tahun di 7.575," ujar dia. (Yetede)

PPN 12% Membuat Laju DPK Tersendat

18 Dec 2024
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan indeks menabung konsumen (IMK) per November 2024 mengalami perlambatan.  Ke depannya, dengan adanya peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan tumbuh tersendat. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sebelum adanya kebijakan PPN 12% pertumbuhan DPK  perbankan memegang sudah melambat, sehingga adanya PPN 12% akan sulit DPK untuk naik kencang. Per Oktober 2024, DPK perbankan tumbuh 6,74% (yoy) lebih lambat dari bulan sebelumnya 7,04% (yoy). "Mudah-mudahan nggak sampai anjlok, tapi saya lihat akan sulit untuk naik kencang. DPK kami prediksi 6-7% sampai sekarang belum kami ubah, itu akan adaptif tergantung dari waktu ke waktu," ungkap Purbaya pada LPS Mornings Talk. Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah kemungkinan sedang membutuhkan uang untuk menambah anggarannya, sehingga ada kebijakan PPN 12%. Namun, apabila dana tersebut nantinya digunakan untuk program akan posiitif karena akan dirasakan masyarakat. "Itu kalau uang masuk ke pemerintah, tidak langsung masuk ke sistem, dampaknya empat bulan dalam jangka pendek itu akan pengaruhi tren tabungan," (Yetede)

Kebijakan Pasar Saham untuk Daya Saing

18 Dec 2024
Investor pasar saham saat ini menantikan kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia (BI) dan The Fed, yang menjadi sentimen utama akhir 2024. Bank Indonesia diproyeksikan mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), sementara The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25%-4,50%.

Menurut Martha Christina dari Mirae Asset Sekuritas, keputusan BI Rate akan berdampak pada stabilitas rupiah, yang saat ini melemah hingga Rp16.101 per dolar AS. Sementara itu, keputusan The Fed dinilai lebih signifikan memengaruhi pasar saham dibandingkan BI Rate.

Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas menjelaskan bahwa penurunan BI Rate akan memberikan sentimen positif bagi sektor properti, perbankan, dan barang konsumsi, karena biaya pinjaman yang lebih rendah. Sebaliknya, kenaikan suku bunga akan berdampak negatif, terutama pada saham yang berorientasi pada utang tinggi.

Menurut Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas, jika BI Rate tetap, pasar akan merespons sesuai ekspektasi, tetapi kenaikan suku bunga dapat memicu penurunan penyaluran kredit dan konsumsi meskipun rupiah menguat. Arfan F. Karniody dari KISI Asset Management memperkirakan bahwa BI Rate pada 2025 akan turun ke 5%, dengan IHSG bergerak bullish hingga level 8.000.

Di sisi lain, Ike Widiawati dari Sinarmas Sekuritas menyarankan aksi "buy on weakness" pada saham-saham potensial seperti BBRI, ASII, dan GOTO di tengah tren pelemahan IHSG. Adapun skenario optimis 2025 adalah IHSG mencapai 8.185, didorong oleh stabilitas kebijakan dan sentimen positif dari The Fed.

Dampak Trump pada UMKM Berorientasi Ekspor

18 Dec 2024
Kebijakan proteksionis Donald Trump dengan slogan "America First" telah membawa tantangan baru bagi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Dengan peningkatan tarif impor dan renegosiasi perjanjian dagang, ekspor Indonesia, khususnya dari pelaku UMKM yang menyumbang 15% dari total ekspor nasional, terdampak langsung. Penurunan ekspor ke AS sebesar 2,1% pada Oktober 2024 mencerminkan dampak kebijakan ini.

Ketegangan antara AS dan China juga menciptakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Trump's perang dagang memungkinkan Indonesia mengisi kekosongan pasar di AS, tetapi kenaikan tarif terhadap China juga meningkatkan harga bahan baku impor, yang berdampak pada biaya produksi UMKM. Menurut data BPS, nilai ekspor Indonesia mencapai US$22,36 miliar pada Oktober 2024, tetapi tantangan di pasar tradisional mendorong perlunya diversifikasi ke pasar non-tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah.

Transformasi digital juga menjadi solusi mendesak. Pemerintah diharapkan membantu UMKM berorientasi ekspor dengan pelatihan teknologi digital dan akses ke platform e-commerce internasional, sebagaimana disampaikan dalam berbagai diskusi terkait perdagangan global. Selain itu, Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya negosiasi perdagangan bilateral dan multilateral untuk melindungi produk UMKM di pasar internasional.

Pemerintah juga harus memperkuat fasilitas pembiayaan dan asuransi ekspor guna mengurangi risiko gagal bayar akibat ketidakpastian pasar global. Penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur logistik, dan penurunan biaya transportasi menjadi langkah penting untuk mendukung daya saing UMKM.

Dengan strategi seperti diversifikasi pasar, adopsi teknologi, dan penguatan diplomasi perdagangan, Indonesia dapat mengubah tantangan dari kebijakan proteksionis Trump menjadi peluang. Peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Kritik Terhadap PPN Properti DTP

18 Dec 2024
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mengkompensasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kebijakan ini didukung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menilai sektor properti memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan efek pengganda yang signifikan, termasuk peningkatan konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data, industri konstruksi menyumbang 10,06% terhadap PDB dan real estat 2,32% pada kuartal III/2024.

Namun, pandangan berbeda datang dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, yang menyarankan agar PPN DTP diterapkan secara temporer. BKF menilai bahwa dampak positif kebijakan ini efektif hanya dalam jangka pendek (1-2 tahun) dan dapat berkurang dalam jangka panjang. BKF menekankan pentingnya kebijakan insentif perpajakan yang lebih terfokus, khususnya dalam mendukung pembangunan perumahan melalui strategi pembiayaan dan kriteria kemampuan bayar.

Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), juga mengkritisi kebijakan ini karena terbatas pada rumah ready stock, yang hanya mencakup 5% dari total penjualan. Ia mengusulkan agar insentif PPN DTP diperluas ke unit inden dengan persyaratan ketat untuk menjaga kehati-hatian.

Meskipun laporan BKF menekankan efektivitas kebijakan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mereka juga menekankan perlunya desain dan implementasi kebijakan yang lebih terarah. Sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap pembelian rumah.

Meskipun kebijakan PPN DTP sektor properti memberikan dampak positif, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah, BKF, dan asosiasi pengembang. Pemerintah perlu terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, memperhatikan implementasi teknis, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Visa Jadi Alat Dongkrak Wisatawan

18 Dec 2024
Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Visa untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia melalui peningkatan kemudahan dan keamanan transaksi digital bagi wisatawan asing. Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari kemitraan strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.

Kerja sama ini bertujuan membantu pemerintah mencapai target 14,3 juta wisatawan asing hingga akhir 2024. Selama liburan akhir tahun, pemegang kartu Visa, termasuk Visa Infinite, Visa Signature, dan Visa Platinum, dapat menikmati berbagai penawaran spesial di merchant pilihan dan layanan eksklusif seperti Visa Concierge, yang membantu mengelola perjalanan mereka agar lebih nyaman dan berkesan.

Kesepakatan ini mencerminkan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung transformasi pariwisata melalui digitalisasi, menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di pasar global.

Saham Defensif Masih Berpeluang Positif

18 Dec 2024
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan signifikan dengan koreksi empat hari berturut-turut, ditutup di level 7.157,73 pada 17 Desember 2024. Penurunan ini dipicu oleh derasnya arus dana asing keluar (capital outflow), yang mencapai Rp 1,63 triliun, memicu panic selling di pasar. Bahkan, sektor defensif seperti barang konsumsi primer dan kesehatan turut tertekan.

Menurut William Hartanto, praktisi pasar modal dan pendiri WH-Project, panic selling menyebabkan tekanan menyebar ke berbagai sektor saham tanpa terkecuali. Sementara itu, Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menekankan pentingnya mencermati sentimen yang memengaruhi masing-masing saham, karena tidak semua saham defensif aman dari tekanan pasar.

Sarkia Adelia Lukman, Junior Research Analyst Panin Sekuritas, menyebut bahwa meskipun sektor defensif terkena dampak negatif dalam jangka pendek, kinerjanya masih stabil jika dilihat dalam rentang waktu bulanan. Namun, empat sentimen negatif, yaitu harga bahan baku tinggi, pelemahan daya beli, kenaikan PPN menjadi 12%, dan pengetatan industri asuransi, memberikan tekanan tambahan pada sektor defensif.

Ezaridho Ibnutama, Chief Economist NH Korindo Sekuritas Indonesia, menyarankan pelaku pasar untuk lebih selektif dalam memilih saham defensif, dengan fokus pada emiten yang memiliki pasar nyata dan dikombinasikan dengan analisis teknikal. Di sisi lain, Ekky Topan dari Infovesta Kapital Advisori merekomendasikan strategi wait and see sampai ada tanda pemulihan yang jelas.

Sebagai tambahan, Sarkia menyarankan saham dari sektor perbankan, perunggasan, consumer goods, dan rumah sakit sebagai alternatif defensif yang patut dipertimbangkan oleh investor.

Insentif PPh 21 Dinilai Kurang Optimal

18 Dec 2024
Pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi berupa fasilitas pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk pekerja di industri padat karya sebagai respons atas kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa insentif ini berlaku bagi pekerja dengan gaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta per bulan di sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. Pemerintah menganggarkan Rp 680 miliar untuk kebijakan ini, namun detailnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), menilai kebijakan ini tidak memberikan dampak signifikan karena keringanan pajak sudah ada sebelumnya. Ia juga menyoroti bahwa mayoritas pekerja di Indonesia memiliki gaji jauh di bawah Rp 10 juta, sehingga hanya sedikit pekerja yang dapat memanfaatkan fasilitas ini.

Tajudin Nur Efendy, pengamat ketenagakerjaan, menilai insentif PPh 21 DTP hanya memberikan manfaat kecil bagi pekerja dan tidak cukup untuk menjaga daya beli mereka yang tertekan akibat kenaikan PPN. Ia juga mengkhawatirkan dampak domino dari kenaikan PPN, kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, dan biaya produksi yang meningkat, yang berpotensi memicu lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Data KSPN menunjukkan bahwa sejak awal 2024, sebanyak 13.800 pekerja di industri tekstil telah terkena PHK.

Meskipun pemerintah berupaya memberikan subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin dan diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tajudin mengingatkan bahwa langkah ini mungkin tidak cukup untuk mencegah efisiensi perusahaan melalui PHK.