;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Keuangan Syariah Bantu Capai target Potensi Pertumbuhan Ekonomi Baru

26 Dec 2024

Industri keuangan syariah pada 2025 masih tumbuh lebih tinggi dengan potensi sumber pertumbuhan baru. Dari penciptaan sumber ekonomi baru, nantinya mendorong terget pertumbuhan ekonomi Indonesia. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjar Surya Indrastomo mengatakan, ekonomi syariah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, menjadikan peluang ekonominya menjadi lebih besar. Mulai 2025, setiap pelaku ekonomi syariah khususnya perbankan syariah harus mampu mengarahkan perannya untuk mendukung pembangunan nasional.  

Ekonomi syariah dalam RPJPN 2025-2045 diharapkan mendorong peningkatan posisi keuangan syariah Indonesi di tingkat global. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Berikutnya, penguatan ekonomi industri utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri komestik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi  kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui pengembangan indsutri halal sebagai sumber pertumbuhan baru. (Yetede)

Roda Perekonomian pada Saat Nataru Diprediksi Menggeliat

24 Dec 2024

Roda perekonomian pada saat Nataru diprediksi menggeliat, Di tengah daya beli yang menurun, ternyata tidak mengurangi keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik maupun berwisata. Perputaran uang selama libur Nataru yang dipresikdi mencapai Rp 19,2 triliun-Rp 100 triliun sangat strategis dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga dan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 di atas 5%. Berdasarkan data Kementerian  Perhubungan, jumlah pemudik pada Nataru  kali ini diperkirakan mencapai 110,67 juta oraang atau tumbuh 3,67 juta (3,43%) daei 2023. 

Perputaran uang selama Nataru tahun ini, meningkat dibandingkan Nataru tahun lalu yang mencapai Rp 80,250 triliun. Pergerakan masyarakat yang signifikan tersebut menunjukkan potensi besar untuk mendongkrak konsumsi domestk,  utama dalam sektor-sektor seperti transportasi pariwisata perdagangan, dan akomodasi. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling diuntungkan, dengan peningkatan penjualan tiket pesawat, kereta api, bus, dan kapal laut. Penurunan harga tiket pesawat ikut meningkatkan daya tarik tersendiri. Hal itu mendorong mobilitas masyarakat, baik untuk kunjungan ke kampung halaman maupun destinasi wisata. Selain itu, UMKM sekitar destinasi wisata juga ikut meraskan dampak positif beruoa peningkatan produk lokal dan kuliner. (Yetede)

Menjemput Investasi dari Negeri Tirai Bambu Senilai US$ 7,46 Miliar

24 Dec 2024

Pemerintah Indonesia berhasil meraih komitmen  investasi senilai US$ 7,46 miliar atau sekitar Rp 120 triliun dari hasil kunjungan ke China pada 18-20 Desember 2024. Adapun investasi yang masuk ke dalam negeri merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Karena mendorong peningkatan kapasitas produksi.  Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi China di Indonesia sejak 2019 hingga semester 1-2024 mencapai US$ 32,2 miliar (sekitar Rp525,17 trililiun). Pada tahun lalu, nilai investasi tersebut mencapai US$ 7,4 miliar. Dalam kunjungan yang dilaksanakan di Hangzou, Quzhou, dan Beijing pada 18-20 Desember 2024 tersebut, Menteri BKPM Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, pihaknya dengan 8 perusahaan dan menawarkan sejumlah prospek investasi di Indonesia. Salah satunya pertemuan penting terjadi dengan Geely Auto Group, produsen otomotif global terkemuka dan pemegang saham di beberaoa merek mobil terkenal Eropa, diantaranya Volvo, Daimler, dan Lotus. Geely mengungkapkan minat untuk mengembangkan mobil berbahan bakar metanol, memafaatkan potensi kelapa sawit Indonesia. (Yetede)

Kebijakan PPN 12% Mulai Diberlakukan pada 1 Januari 2025 Diyakini Berdampak ke Berbagai Sektor

24 Dec 2024
Kebijakan PPN 12% yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 diyakini akan berdampak ke berbagai sektor, termasuk pasar saham. Beberapa saham diperkirkan bakal tertekan akibat kebijakan PPN 12% yang berpotensi menggerus kinerja keuangan emiten bersangkutan. Di tengah kondisi tersebut, pelaku pasar dapat mendiversifikasi portfolionya ke saham-saham defensif terjadap kenaikan PPN. "Pemberlakukan PPN 12% mulai 1 januari 2025 diperkirakan memberikan dampak signifikan pada pasar saham, terutama pada sektor yang sangat tergantung pada konsumsi domestik seperti ritel, otomotif, dan properti. Diversifikasi portfolio menjadi strategis penting untuk mengurangi risiko dari volatilitas pasar," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Hendra menilai, kebijakan PPN 12% berpotensi menekan daya beli masyarakat yang telah tertekan oleh tren deflasi selama delapan bulan terakhir. Penurunan daya beli dapat memengaruhi penjualan dan laba perusahaan di sektor tersebut, sehingga menekan valuasi saham. (Yetede)

Solidaritas Kemanusiaan Mengadakan Natal Sederhana

24 Dec 2024
Kesederhanaan dan keberpihakan terhadap lingkungan menjadi nilai utama yang diusung dalam perayaan Natal Nasional 2024. Semangat itu tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi yang masih membelit masyarakat. Aksi solidaritas terhadap warga miskin, berkebutuhan khusus, dan korban bencana akan dilakukan di sejumlah wilayah. Perayaan Natal Nasional 2024 mengambiltema ”Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem”. Frasa yang diambil dari penggalan ayat di Alkitab itu disebut sebagai refleksi atas tiga nilai yang relevan untuk diterapkan di tengah masyarakat Indonesia, yakni pengharapan, kesederhanaan, serta inklusivitas. Tak hanya itu, kisah kelahiran Yesus Kristus juga tidak kepedulian dan belas kasih kepada manusia, tetapi juga pada lingkungan hidup.
Implementasi tema Natal Nasional Tahun 2024 akan dilakukan melalui beberapa aksi kemanusiaan dan ekologis di sejumlah daerah,” kata Thomas Djiwandono, Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2024). Wakil Menteri Keuangan itu melanjutkan, aksi kemanusiaan dimaksud meliputi bakti sosial di Kota Timika, Papua Tengah, dan Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Para korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, JawaBarat, serta penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur, juga akan didatangi. Selain itu, perbaikan ekologis juga akan dilaksanakan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun puncak perayaan NatalNasional akan diselenggarakan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 28 Desember mendatang. (Yoga)

Perantau Rindu Kembali ke Kampung Halaman

24 Dec 2024
Tidak semua orang merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Ada yang terpaksa menunda pulang karena pekerjaan atau menghindari lonjakan harga. Namun, di pengujung 2024 ini, ada juga warga yang tidak berlibur karena gamang menghadapi kondisi ekonomi di tahun depan. Leo (41), karyawan swasta di Jakarta, misalnya, memilih untuk menghabiskan akhir tahun di rumah saja. Untuk kesekian kali, ia memutuskan untuk menunda mudik ke Manado, Sulawesi Utara, dan berkumpul bersama keluarga dalam suasana Natal dan Tahun Baru. ”Tahun ini berarti sudah empat kali (Natal di Jakarta) karena terakhir saya mudik waktu Natal itu tahun 2020,” ujarnya, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Selain memikirkan harga tiket pesawat yang tinggi, Leo juga melihat kondisi ekonomi pada tahun depan bakal kian pelik. Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dikhawatirkan berujung pada naiknya harga barang-barang kebutuhan.

Oleh karena itu, hidup hemat dan belanja sesuai kebutuhan menjadi solusi bagi dia. Dalam beberapa tahun terakhir, Leo tidak membeli banyak barang saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Cara itu juga masih akan diterapkan saat ini. ”Untung dari dulu sudah biasa tidak terlalu berlebihan merayakan Natal. Dulu, saya sering belanja dalam momen Natal dan Tahun Baru. Kalau sekarang, beli barang-barangnya kalau lagi perlu saja. Paling tahun depan saya juga lebih memilih-milih lagi barang mana yang akan dibeli,” ujarnya. Cindy Silviana (36), warga Jakarta lainnya, memilih untuk tetap berlibur di Jakarta. Biasanya ia vakansi ke Bandung atau Bogor, Jawa Barat, untuk merayakan libur akhir tahun. Ia ingin di Jakarta saja karena malas terjebak macet sekaligus tidak ingin melakukan perjalanan jauh. Agar tidak terlalu mati gaya, dia dan keluarga menginap di salah satu hotel di Jakarta, akhir pekan lalu. Hotel di bilangan Jakarta Pusat itu terbilang mewah. (Yoga)

Padatnya Lalu Lintas di Kawasan Wisata

24 Dec 2024
Meskipun puncak arus mudik telah terlewati, kepadatan lalu lintas di kawasan wisata diprediksi meningkat hari ini, Selasa (24/12/2024).Rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengurai kemacetan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkirakan puncak pergerakan masyarakat masih akan terjadi pada 24 dan 28 Desember di beberapa jalur utama keluar Jakarta, yaitu Tol Cikampek, Cipularang, dan Jagorawi, serta jalur penyeberangan Merak. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di jalur-jalur wisata, seperti menuju wilayah Bandung ataupun ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Raden Slamet Santoso menuturkan, evaluasi sementara menunjukkan puncak arus mudik telah terjadi pada 20-21 Desember.
Namun, lonjakan kendaraan akan kembali terjadi menjelang libur Natal, yakni 24 Desember. ”Mengingat libur dimulai pada 25 Desember bagi pegawai ASN (aparatur sipil negara) atau karyawan lain, kami mengantisipasi lonjakan kendaraan lagi pada 24 Desember, khususnya pada sore hari. Kemudian pada 28 Desember,” tutur Slamet, Senin (23/12). Penerapan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik telah disiapkan, termasuk pemberlakuan sistem satu jalur (one way) di jalan arteri, seperti Puncak di Bogor-Cianjur, Jawa Barat. Beberapa titik-titik kemacetan yang berada di simpul persimpangan, seperti Pasirmuncang, Megamendung, dan Taman Safari, diantisipasi dengan menempatkan personel. Tidak hanya itu, pemberlakuan sistem ganjil genap akan diberlakukan pada 25-31 Desember untuk mengendalikan volume kendaraan menuju jalur Puncak, Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor memprediksi jumlah wisatawan yang akan menghabiskan liburan di kawasan Puncak mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta jiwa. (Yoga)

Butuhnya Kajian Dalam Perubahan Sistem Pilkada

24 Dec 2024
Pemerintah dan DPR diminta untuk tidak memaksakan kehendak politik sepihak dengan mengubah sistem pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD. Perubahan sistem pemilu dan pilkada harus melalui kajian akademik agar revisi tersebut dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Desakan itu salah satunya disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Senin (23/12/2024). Busyro dapat memahami, DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang memang harus segera merevisi Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada. Sebab, perubahan kedua undang-undang itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Namun, Busyro menyayang kan wacana perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung kembali menjadi pemilihan oleh DPRD, seperti dilontarkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, wacana itu semestinya didahului kajianakademik dan sesuai dengan keinginan rakyat, bukan atas kemauan sepihak segelintir elite. ”Penyakit kronis pemerintah dan DPR tampak pada tradisi yang nir-akademik. Selalu memaksakan kehendak politik sepihak. Tak merasa berdosa dengan tradisi jahiliah politiknya,” ujar Busyro. Lebih jauh, kata Busyro, perubahan sistem pilkada harus melalui proses evaluasi praktik pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Evaluasi pun harus melibatkan partisipasi masyarakat karena salah satu elemenpenting dalam pilkada adalah pemilih. Dengan demikian, perubahan aturan main pilkada itu dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. ”Perubahan yang seharusnya ditempuh dengan langkah adab evaluasi tentang praktik undang-undang pilkada justru diterjang dengan vulgar tanpa rasa malu,” tuturnya. Setelah dilontarkan Presiden Prabowo, wacana untuk mengubah sistem pemilihan dalam pilkada dibahas di berbagai forum oleh para politisi, akademisi, hingga masyarakat sipil. (Yoga)

Restorasi Sosial dan Natal

24 Dec 2024
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui pesan Natal 2024, mengajak umat Kristiani untuk lebih ”peduli kepada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan”. Pesan ini sebenarnya linear dengan fakta historis, di mana orang-orang pertama yang bertemu Yesus di Betlehem (setelah Ia lahir) adalah orang-orang yang secara sosial kurang diperhitungkan, yaitu para gembala. ”Paragembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan kepada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial” (KWI dan PGI, 2024). Hal ini membuktikan, sejak awal, Natal telah memberikan tempat istimewa bagi orang-orang kecil, sederhana, dan miskin. Itu berarti Natal selalu menyangkut semua elemen societas, terutama yang menjadi korban ketidakadilan sosial. Lebih dari itu, pesan itu menegaskan bahwa Natal dan politik memiliki korelasi. Keduanya bermuara pada tindakan pembebasan manusia dari berbagai problem sosial. (Yoga)

Gunakan QRIS Konsumen Bebas Biaya

24 Dec 2024
Masyarakat pengguna alat pembayaran digital dengan kode cepat atau QRIS tidak dibebani Pajak Pertambahan Nilai 12 persen per 1 Januari 2025. Dalam transaksi isi ulang uang elektronik, yang dikenai PPN ialah biaya jasa, bukan nilai transaksi. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa menjamin tidak ada kenaikan biaya jasa seiring kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen mulai 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam media briefing di Jakarta, Senin (23/12/2024), menjelaskan, pengenaan PPN jasa transaksi uang elektronik dan dompet digital diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. ”Yang diadministrasikan oleh DJP adalah PPN atas jasa atas transaksi digital.
Sekarang, yang kita tahu (biaya jasa) Rp 1.500. Bisa jadi, itu sudah include (termasuk) PPN. Sesuai teori, PPN itu, kan, dikenakan atas penyerahan barang/jasa oleh konsumen akhir. Jadi, transaksi digital ini bukan hal baru, tetapi sejak 2022,” ujar Dwi. Ia mengilustrasikan, seseorang yang mengisi ulang (top up) uang elektronik Rp1juta, dengan biaya top up (biaya admin) Rp 1.500. Dengan PPN 11 persen, maka 11 persen dikali Rp 1.500, yakni Rp 165. Sementara dengan PPN 12 persen, 12 persen dikali 1.500 sehingga menjadi Rp 180. Artinya, pajak atas biaya layanan dengan PPN 12 persen sebesar Rp 180. Dengan demikian, berapa pun nilai uang yang di-top up tidak akan memengaruhi PPN terutang atas transaksi tersebut. Sepanjang biaya jasa layanan tidak berubah, dasar pengenaan PPN juga tidak berubah. (Yoga)