Industri petrokimia memainkan peran krusial dalam mendukung  sektor hulu manufaktur Indonesia. Produk kimia yang dihasilkan menjadi bahan baku berbagai industri seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, dan obat-obatan. Namun, para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang baru diatasi agar industri ini dapat berkembang optimal. Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Achmad Widjaja, menekankan pentingnya keterlibatan swasta dalam pengembangan industri hulu. Namun, ia menyoroti kompleksitas regulasi yang kerap menghambat investasi, termasuk investasi dari luar negeri seperti Lotte Group yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terealisasi. "Seperti Lotte Group kan masih makan waktu berapa tahun ini. Hal itu menjadi koreksi pemerintah," kata Achmad. Menurutnya pemerintah perlu menyusun paket kebijakan yang menarik bagi investor, seperti pemberian tax holiday selama 20 tahun. Hal ini penting karena industri petrokimia memerlukan investasi yang sangat besar dan waktu pembangunan yang lama, sekitar tiga tahun untuk satu pabrik. (Yetede)

Badai PHK nampaknya akan berlanjut pada 2025 mendatang. Plelemahan rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berpotensi meningkatkan gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, kenaikan UMP akan memperparah  kondisi di sektor padat karya pada tahun depan. Kenaikan tersebut akan meningkatkan biaya operasional perusaaan, terlebih banyak tenaga kerja yang dilibatkan diindustri ini. "Makanya kami minta pemerintah untuk jangan menambah benan bagi padat karya," jelas dia. Sinta meminta pemerintah banyak memberikan berbagai insentif misalnya keringanan pajak badan hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan. Apindo juga meminta pemerintah memperjelas definisi sektor mana saja yang masuk ke dalam upah khusus sektoral atau UMPS. (Yetede)

Langkah Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6% belum mampu menahan pelemahan rupiah. Kemarin, rupiah melorot 1,3% ke level Rp16.300 per dolar AS, sedangkan sepanjang tahun mencapai 5,9%. Itu sebabnya, sejumlah kalangan meminta pemerintah membantu menjaga rupiah. Peran pemerintah adalah memperkuat fundamental rupiah agar lebih tahan guncangan eksternal, yang selama ini menjadi penyebab utama depresiasi. Analis menilai depresiasi ujian pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang terjadi dalam 100 hari pertama. Publik akan melihat, apakah Prabowo mendapatkan rapor merah atau lapor biru dalam mengatasi masalah ini. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar kegiatan eksplorasi migas dibebaskan dari PPN. Hal ini dilakukan untuk menarik  minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. "Ini saya negosiasikan dengan menteri keuangan. Kalau pada saat masa eksplorasi, PPN jangan dikenakan dulu. Orang judi kok, eksplorasi itu judi. Satu sumur itu bisa mengeluarkan kocek US$ 100 juta, ini belum tentu ada. Kalau langsung kita kenakan PPN, artinya menjadi US$ 110 juta  hingga US$ 112 juta. Ini orang belum tentu ada barang. Larilah orang," kata Bahlil. Menurut Bahlil, regulasi tersebut membuat banyak investor asing  memilih hengkang. Oleh karenannya, dia menciptakan terobosan agar saat investor masuk menyatakan minat, mereka langsung mengucurkan dan mengimplementasikan investasi. (Yetede)

Proyeksi komplikasi kebijakan The Fed dan Donald Trump saat menjadi Presiden Amerika Serikat mulai Januari 2025 berisiko membuat pembiayaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dunia usaha dalam negeri menjadi mahal dalam jangka waktu yang lama. Nilaitukar rupiah terhadap dollar AS sebagai salah satu variabel sudah mendaki. Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, memangkas 25 basis poin (bps) suku bunga menjadi berkisar 4,25 persen-4,5 persen sebagaimana ekspektasi. Kebijakan ini diambil pada rapat di Washington DC, AS,Rabu (18/12/2024) waktu setempat atau Kamis (19/12) dini hari WIB. Namun, The Fed mengindikasikan hanya akan memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali sebesar 50 bps menjadi 4 persen sepanjang 2025. Ini berbeda dengan rencana awal, yakni empat kali sebesar 100 bps, menjadi 3,5 persen. Faktor Donald Trump menjadi salah satu pertimbangan. Dalam konferensi persnya, Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan, staf The Fed tengah mengkaji sejumlah skenario kebijakan tarif Trump berikut implikasinya sekalipun Trump baru mulai menjabat sebagai Presiden AS untuk periode kedua pada 20 Januari 2025. ”Masih sangat prematur untuk membuat semacam kesimpulan. Kita tidak tahu apa yang akan dikenakan tarif, dari negara mana, untuk berapa lama, dan sebesar apa. Kita tidak tahu apakah ada retaliasi tarif. Apa yang komite (The Fed) lakukan sekarang adalah mendiskusikan bagaimana mekanisme dan pemahaman penerapan tarif-tarif (oleh Trump) akan memengaruhi inflasi,” katanya. Pada September 2024, The Fed memperkirakan inflasi di AS sebesar 2,1 persen pada 2025. Terakhir, The Fed memperkirakan inflasi pada tahun pertama Trump itu adalah 2,5 persen. Jika inflasi bertahan tinggi, The Fed akan semakin enggan memangkas suku bunga acuan. (Yoga)

Pemerintah tengah fokus untuk menggelontorkan stimulus bagi dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Stimulus tersebut berupa perpanjangan Pajak Penghasilan Final atau PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet hingga akhir 2025. Seharusnya, stimulus tersebut berakhir tahun ini. ”Pemerintah betul-betul fokus terhadap upaya memberikan berbagai stimulus ekonomi, termasuk khususnya untuk UMKM. Kami bersama Kementerian Keuangan beserta kementerian dan lembaga lain terkait saat ini fokus menindak-lanjuti dalam penyiapan perubahan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), dan peraturan menteri lainnya (terkait pemberian stimulus),” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moe giarso dalam keterangan resmi kepada Kompas, Kamis (19/12/2024). Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi UMKM seharusnya berakhir pada 2024 ini. Selain itu, untuk mendorong usaha di tingkat mikro dan kecil, pemerintah juga memberikan pembebasan dari pengenaan PPh terhadap UMKM yang mempunyai omzet di bawah Rp 500 juta pertahun.

Sementara terkait rencana memperluas basis pajak dari pelaku UMKM atau batas pengusaha kena pajak (PKP) dari Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3,6 miliar per tahun, menurut KepalaBadan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, saat ini tidak ada kebijakan mengenai hal tersebut. Menurut dia, pemerintah masih fokus pada upaya bagaimana menjaga keberlangsungan usaha UMKM dengan memberikan berbagai stimulus ekonomi. ”Tidak ada rencana untuk menurunkan batasan omzet UMKM (threshold) dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar. Pemerintah fokus ke pemberian berbagai stimulus, termasuk stimulus UMKM, dengan menyelesaikan perubahan PP dan PMK terkait,” ucap Febrio. tetap berada di bawah ambang batas PKP serta tetap mendapat fasilitas, seperti insentif PPh Final 0,5 persen. ”Jadi, seolah-olah jumlah perusahaan kita semakin banyak, padahal sebenarnya itu hanya untuk menyiasati pajak. Akhirnya nanti orang hanya akan terus-terusan menyiasati. Ini tidak fair karena pemerintah tetap tidak dapat banyak (pemasukan) akibat ada penyiasatan dari sisi itu,” katanya. Senada, konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, berpendapat,menurunkanambang batas PKP dapat berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penghindaran pajak. Bahkan, langkah itu bisa mendorong lebih banyak penghindaran pajak (tax evasion) oleh UKM. (Yoga)