;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Kebijakan PPN

03 Jan 2025
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi golongan atas/kaya, yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah. Misalnya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat, seperti jasa pendidikan, kesehatan, keuangan perbankan, asuransi, keagamaan, tenaga kerja, angkutan umum di darat, dan jasa sosial, tetap dibebaskan dari pungutan PPN. Pembatalan kenaikan PPN yang sifatnya umum ini mengakhiri berbagai spekulasi terkait cakupan barang/jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN.

Ada yang melihat ini sebagai bukti keberpihakan Presiden ke rakyat.Memaksakan kenaikan tarif PPN di tengah ekonomi masih sulit hanya akan kian memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dan bisa berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Memaksakan kebijakan yang tidak populis juga tak akan menguntungkan bagi citra dan kredibilitas pemerintahan yang belum genap berumur 100 hari. Apalagi, selain polemik PPN, pemerintah juga banyak disoroti karena pernyataan kontroversial Presiden dan para menteri terkait rencana pemerintah memberi pengampunan dan keringanan bagi para koruptor. Simpangsiur dan polemik berlarut-larutterkait PPN menggambarkan buruknya proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan di pemerintahan.
Bahkan, muncul spekulasi adanya perpecahan di internal pemerintah. Yang jadi korban pada akhirnya juga masyarakat kecil. Meski kenaikan PPN yang bersifat umum dibatalkan, mereka telanjur kena imbasnya, harus memikul beban harga kebutuhan pokok yang telanjur naik, sebagai akibat antisipasi kenaikan tarif PPN oleh pelaku usaha dengan menaikkan harga jual. Dari sisi fiskal, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PPN 12 persen secara selektif dan terbatas, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara hingga Rp 75 triliun dan harus memutar otak untuk menutupnya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 38,6 triliun yang sudah telanjur diumumkan. (Yoga)

Pemerintah Akan Perkuat Pacu Pertumbuhan Ekosistem Pasar Modal

03 Jan 2025
Pemerintah berkomitmen mendukung kinerja pasar modal Indonesia tetap positif pada 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kolaborasi pemerintah dengan ekosistem pasar modal menjadi strategi untuk mendukung perekonomian ditengah tantangan ekonomi ke depan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seremoni Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Setelah melalui 2024 yang menantang dengan tahun politik yang menguras anggaran pemerintah, dampak perubahan iklim, dan beragam peristiwa ekonomi global, pemerintah mengharapkan perbaikan kinerja ekonomi di awal tahun 2025, terutama dari dalam negeri.

Perbaikan ini diawali dengan pencapaian ekonomi dan program pemerintah sepanjang 2025. Salah satunya dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran adalah nilai kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatannya. ”Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi di 2025, yang sebelumnya digelontorkan guna mengurangi dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk item yang sangatterseleksi, paket stimulusnya tidak ditarik,” katanya.

Stimulus itu meliputi pembebasan Pajak Penjualan untuk properti rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar pada semester pertama 2025 yang dilanjutkan dengan subsidi 50 persen pada semester kedua. Ada juga insentif PPN untuk sektor otomotif, termasuk untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik. Stimulus pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan untuk pelaku UMKM yang omzetnya dibawah Rp 500 juta per tahun dan sampai dengan Rp 4,8 miliar PPh final 0,5 persen. Dari sektor energi, pemerintah juga memberikan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2200 VA, yang mencakup hampir 94 persen pelanggan listrik. Ada juga bantuan untuk 16 juta keluarga dari kelompok miskin berupa beras 10 kilogram per bulan. Tidak ketinggalan juga dukungan untuk industri padat karya berupa pinjaman dengan subsidi bunga 5 persen. (Yoga)

Terkait Pengawasan Kripto, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP

03 Jan 2025
Peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan masih menunggu payung hukum berupa peraturan pemerintah. Padahal, kepastian hukum terkait perlindungan konsumen kian mendesak seiring dengan terus meningkatnya nilai transaksi perdagangan dan jumlah investor. Beralihnya pengaturan dan pengawasan aset kripto itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini mengamanatkan, peralihan dilaksanakan paling lambat dua tahun dari berlakunya UU P2SK, yakni 12 Januari 2023. Dengan kata lain, peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto, dari Bappebti ke OJK, maksimal dilakukan sebelum 12 Januari 2025. Namun, pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan PP peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto tersebut. Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menyampaikan, peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto tersebut kian mendesak mengingat wajib dilakukan sebelum 12 Januari 2025. ”Persiapan juga harus dilakukan karena masyarakat berharap adanya peralihan tugas yang diamanatkan dalam UU P2SK,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Yoga)

Transaksi Harbolnas Bukukan Rp 31,2 Triliun

03 Jan 2025
Pemerintah mengklaim program Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang berlangsung 10 16 Desember 2024 berhasil membukukan total transaksi Rp 31,2 triliun. Nilai ini meningkat 21,4 persen jika dibandingkan dengan transaksi Harbolnas 2023 yang sebesar Rp 25,7 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam siaran pers, Kamis (2/1/2025), di Jakarta. Dia juga mengatakan, sebanyak Rp 16,1 triliun atau 52 persen dari total transaksi Harbolnas 2024 berasal dari penjualan produk lokal. Nilai transaksi produk lokal seperti itu meningkat 31 persen jika dibandingkan dengan Harbolnas 2023. Ada tiga kategori produk lokal yang paling diminati selama Harbolnas 2024, yaitu pakaian olahraga dan aksesori mode, perawatan personal, serta makanan dan minuman. Menurut Airlangga, kesadaran konsumen untuk mencintai produk dalam negeri melalui platform e-dagang semakin meningkat.

Selain Harbolnas, menjelang akhir 2024, pemerintah turut menyelenggarakan program Belanja di Indonesia Aja dan Every Purchase is Cheap Sale dengan menggandeng asosiasi pengusaha ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program Belanja di Indonesia Aja pada 20-29 Desember 2024. Adapun program Every Purchase is Cheap Sale pada 22-31 Desember 2024. Sebanyak 80.000 gerai di 396 pusat perbelanjaan dari 24 provinsi, baik merek lokal maupun global, turut aktif menyukseskan program Belanja di Indonesia Aja. Airlangga mengemukakan, transaksi yang dibukukan dari program Belanja di IndonesiaAja mencapaiRp 25,4 triliun, naik 15 persen dibandingkan dengan 2023. Sementara capaian program Every Purchase is Cheap Sale, yang melibatkan 45.000 gerai ritel di Indonesia, ialah Rp 14,9 triliun. Dia mengatakan, program ini telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok produk lokal yang murah dengan kualitas unggul. (Yoga)

Investasi 2025-2029 Pemerintah Targetkan Rp 13.000 Triliun

03 Jan 2025
Pemerintah menargetkan investasi sepanjang 2025-2029 bisa mencapai Rp 13.302 triliun. Investasi Apple atau pun beberapa perusahaan otomotif asal China akan mengawali di tahun 2025 ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan rencana-rencana investasi yang akan masuk ke Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Investasi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun. Target ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan harapan investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8persen. Adapun pada 2029, diperkirakan investasi bisa mencapai Rp 3.414 triliun. Oleh karena itu, sepanjang 2025 sampai 2029, total investasi ditargetkan Rp 13.032 triliun.

”Harapannya, investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pada saat bersamaan, ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 seperti yang ditargetkan oleh Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan seusai pertemuan. Kerja sama lintas kementerian diperlukan untuk mencapai target tersebut. ”Terutama di dalam investasi ini melibatkan 18 kementerian di dalam sistem kami sehingga diharapkankerja sama dengan 18 kementerian itu juga akan makin meningkat ke depannya,” ujarnya. Dengan peningkatan target ini, diperkirakan investasi bisa berkontribusi lebih besar pada pendapatan domestik bruto (GDP). Saat ini, kontribusi GDP terbesar, yakni berkisar 53-54 persen dari konsumsi domestik, sedangkan kontribusi investasi baru 24-25 persen. (Yoga)

Pasar Murah Dengan Tekan Inflasi di Jakarta

03 Jan 2025
Makanan dan minuman serta tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Desember 2024 di Jakarta. Untuk meredam inflasi, Pemerintah Provinsi Jakarta membuka pasar murah pada 2 dan 3 Januari 2025 di delapan lokasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Nurul Hasanudin menyebutkan, pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jakarta sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen(IHK) sebesar 105,69. Sementara tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2024 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 1,48 persen. ”Inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional. Seperti kita ketahui, inflasi bulanan nasional di level 0,44 persen dan inflasi tahunan nasional di level 1,57 persen,” tutur Nurul, Kamis (2/1/2025). Nurul mengatakan, dari 11 kelompok yang membentuk angka inflasi bulanan, penyumbang terbesar pertama, yaitu dari makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil 0,26 persen dengan inflasinya 1,33 persen.

Untuk penyumbang inflasi berikutnya, yaitu terkait dengan kesehatan mencapai 1,03 persen dengan andil cukup tinggi, yakni 0,03 persen. Adapun Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Desember 2024 mengalami inflasi m to-m sebesar 0,76 persen dan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu emas perhiasan 0,04 persen dan parfum 0,01 persen. Jika dilihat dari komoditas, andil utama inflasi bulanan Desember 2024, yaitu cabai merah dengan andil tertinggi 0,04 persen dan inflasi 21,16 persen. Kondisi ini juga sama pada tingkat nasional, yakni cabai merah juga tercatat sebagai penyumbang inflasi. Andil ini sama dengan emas perhiasan yang juga menyumbang inflasi 0,04 persen. Tidak hanya itu, inflasi di Jakarta juga disumbang oleh telur ayam ras dan beras bahan pokok yang berandil 0,03 persen. Kemudian, minyak goreng juga menyumbang inflasi 0,02 persen. (Yoga)

BEI Bertekad untuk Menjadikan Pasar Modal Nasional Menjadi Makin Inklusif

03 Jan 2025
Busa Efek Indonesia (BEI) bertekad untuk menjadikan pasar modal nasional menjadi makin inklusif dengan menargetkan pencatatan 66 perusahaan atau emiten baru lewat penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham serta tambahan dua juta investor baru pada 2025. Peningkatan jumlah emiten dan investor itu sekaligus akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah investor pasar modal Indonesia 2024 mencapai 14,84 juta Single Investor Identification (SID), melonjak 22% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 12,17 juta SID. Namun dari total 14,84 juta SID, investor saham  pada 2024 tercatat baru 6,37 juta SID yang mengalami peningkatan 1 juta SID dibandingkan akhir tahun 2023. Jumlah tersebut baru, 2,26% dari total penduduk Indonesia. Rasio itu jauh di bawah negara-negara Asean lain yang pada 2022 saja, seperti Vietnam sudah memiliki investor 2,2% dari jumlah penduduk, Thailand 5%, dan Malaysia 8,7%, dan Singapura 16,2%. Begitupun dengan kapitalisasi pasar saham Indonesia, saat ini masih di 56%, dari produk domestik bruto. Sementara kapitalisasi pasar saham India sebesar 106%, Thailand sebesar 101%, dan Malaysia sebesar 97%, masing-masing dari PDB. (Yetede)

LPS Mencatat Simpanan di Perbankan Nasional dengan Tiering Nominal di Atas Rp 5 Miliar Kembali Menguat

03 Jan 2025

Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) mencatat simpanan di perbankan nasional dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar kembali menguat menjelang tutup tahun 2024.Berdasarkan data distribusi simpanan yang dipublikasikan LPS, simpanan kelas kakap ini tumbuh tinggi 1,8% (month to month/mtm). 

Berikutnya, simpanan tiering nominal sampai dengan Rp100 juta tumbuh 5,4% (yoy) per November 2024 menjadi Rp 1.076,5 triliun, mengalami perlambatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang naik 5,9% (yoy). Apabila secara bulanan naik 0,9% (mtm), menguat tipis dari Oktober 2024 sebesar 0,8% (mtm). 

Pada tiering nominal Rp 100-200 juta tumbuh 5,3% (yoy) menjadi Rp 445,75 triliu, flat jika dilihat, beberapa tiering nominal Rp200 juta sampai dengan di bawah Rp 5 miliar mengalami kontraksi secara bulanan. Seperti tiering Rp200-500 juta yang susut 0,5% (mtm) menjadi Rp720,16 triliun per November 2024. 

Untuk tiering nominal Rp500 juta sampai dengan 1 miliar juga susut 0,6% (mtm) menjadi Rp609,82 triliun. (Yetede)


Anomali Daya Beli Masyarakat Melemah

03 Jan 2025

MASA libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 membawa cuan buat pengelola Bugis Waterpark Adventure di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung tempat wisata milik Kalla Land & Property itu kebanjiran pengunjung. Sekitar 33 ribu orang datang menikmati wahana di sana. Sales Residential Senior Manager Kalla Land Iwan Richardo Nainggolan mengatakan jumlah pengunjung melonjak hingga 120 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Orang yang datang kebanyakan dari luar Makassar, bahkan ada rombongan dari Palu, Sulawesi Tengah," tuturnya pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Iwan, besarnya jumlah pengunjung tak terlepas dari program diskon. Perusahaan menawarkan tiket promosi seharga Rp 60 ribu per orang hingga 6 Januari 2025. Normalnya, harga tiket di wahana tersebut mulai dari Rp 150 ribu per orang. Obral Diskon untuk Mendongkrak Daya Beli Konsumen yang Melemah. Bisakah? Selama masa libur ini, bukan cuma tempat wisata yang padat. PT Angkasa Pura Indonesia mencatat lonjakan jumlah penumpang yang terbang melalui 37 bandar udara milik perseroan. Totalnya terdapat 6 juta penumpang hingga 30 Desember 2024, naik dari 8,17 juta penumpang pada periode yang sama pada 2023. "Kami menargetkan trafik penumpang selama 19 hari pada masa libur Natal dan tahun baru sebanyak 9,3 juta," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi.

Seiring dengan pertumbuhan aktivitas perjalanan, industri perhotelan ikut terkena imbas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menyatakan terdapat kenaikan okupansi hotel di beberapa destinasi favorit. Di Bali, misalnya, pertumbuhan okupansi tercatat hingga 5 persen. "Dari pemantauan kami, di Yogyakarta naik 10 persen," katanya. Data kepadatan di tempat wisata, bandara, hingga hotel menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun kondisi ini tampak seperti anomali. Menjelang akhir tahun, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tanda pelemahan daya beli masyarakat. Sebut saja deflasi yang terjadi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Data Purchasing Managers' Index manufaktur Indonesia juga masuk zona kontraksi sejak Juli 2024. (Yetede)


Rosan Roeslani Menargetkan Investasi Sebesar Rp 13.032 Triliun pada Periode 2025-2029

03 Jan 2025

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani menargetkan investasi sebesar Rp 13.032 triliun pada periode 2025-2029 sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target ini disampaikannya dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025. "Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp 1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp 13.000 triliun lebih sedikit lah Rp 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 2 Januari 2025. Investasi itu diharapkan menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. "Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas," katanya.

Hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Ia berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi. Rosan turut mengungkap hasil kunjungannya ke Cina, yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar US$ 7,46 miliar dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut di antaranya mencakup fiberglass, solar panel, hingga perikanan. Perusahaan Trump Investasi Lapangan Golf dan Hotel di Vietnam Senilai Rp23 Triliun "Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang diharapkan investasi untuk manufakturingnya akan dimulai pada awal tahun depan," tuturnya. Selain dari Cina, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapainya. "Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait," ucap Rosan. Dengan target investasi tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kancah global. (Yetede)