Ekonomi
( 40554 )Investor Asing Tetap Percaya pada Saham Perbankan
Arah Suku Bunga Global di Tahun Depan
Geliat IPO Jumbo di Akhir Tahun
Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah dan Afrika yang Mendatangkan Transaksi US$ 4,4 Juta
Hindari Beli Tiket Penyebrangan di Menit-menit Terakhir
Kepercayaaan Masyarakat ke Bank Tradisional Menurun
Ini Peran Menkomdigi dalam Merger XL-Smartfren
Industri Modul Tenaga Surya Lokal penuh dilema
Rutinitas produksi berjalan normal di pabrik perakitan modul surya milik PT Indonesia Solar Global (ISG) Rabu (11/12) di Cikupa Industrial Complex, Tangerang, Banten. Dalam satu sif, terdapat 20 pekerja yang bertugas dalam perakitan, mulai dari menghubungkan sel surya dalam konfigurasi seri, melakukan enkapsulasi, yakni penyegelan sel fotovoltaik (PV) dengan komponen lain, hingga pengujian lewat pencitraan elektroluminesensi untuk memastikan tak adanya kecacatan mik-ro yang tak kasatmata dalam produk. Pabrik perakitan modul surya yang mulai aktif beroperasi pada 2022 ini memiliki kapasitas produksi hingga 65 megawatt (MW) per tahun. Kemampuan lini produksi PT ISG dapat mencapai 715 watt per modul surya. Terdapat dua produk utama yang dipasarkan dengan merek dagang ISGEN, yakni single glass monofacial dan double glass bifacial dengan daya 620 watt per modul.
Direktur Pelaksana PT ISG Rama Dinara menyebutkan, sepanjang 2024 perusahaannya menerima 290 penawaran proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ceruk pasar utama masih dari tiga instansi, yakni Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina. ”Saat ini pasar terbesar kami memang masih proyek PLTS dari BUMN dan yang menggunakan APBN,” ujar Rama. Diakuinya, permintaan produk modul surya lokal saat ini masih ditopang oleh regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kendati masih mengimpor komponen terpenting, yakni sel surya dari China, Rama mengklaim modul surya yang ia produksi telah memenuhi syarat TKDN hingga 40 %, karena komponen lain seperti kaca pelindung, rangka aluminium, kotak sambungan (junction box), lapisan solar silikon, kepemilikan mesin, dan SDM berasal dari dalam negeri.
Rama mengklaim tidak ada perbedaan signifikan antara produk modul surya yang secara utuh dirakit di China dan produk rakitan lokal, mengingat teknologi yang digunakan produsen lokal mayoritas dari China serta komponen utama, yakni sel surya, juga diproduksi di China. Sayangnya, terdapat sejumlah regulasi yang membuat biaya impor komponen panel surya lebih mahal ketimbang impor barang jadi. Kondisi ini membuat harga jual panel surya buatan lokal lebih mahal dibanding impor dari China yang di negaranya sudah over-produksi. “Tanpa preemptive dari regulator, industri lokal yang ibaratnya saat ini baru take-off bisa babak belur,” ujarnya. (Yoga)
Tiga program Presiden Prabowo bersaing membutuhkan lahan
Tiga program utama Prabowo - Gibran sama-sama butuh lahan, yaitu swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan hilirisasi. Pembangunan 3 juta rumah butuh 26.000 hektar tanah. Per 8 November 2024 sudah mendapat 1.200 hektar, dari sitaan koruptor, aset BUMN, eks HGU dan HGB, wakaf, donasi, serta program tanggung jawab sosial korporasi. Swasembada pangan, beras, jagung, dan gula setidaknya butuh 3 juta hektar lahan. Meskipun belum terdata secara pasti kebutuhannya, hilirisasi pun butuh lahan, baik untuk perluasan kawasan industri atau ekonomi khusus atau pembangunan kawasan industri perkebunan terintegrasi. Upaya mengakurkan pangan, papan, dan hilirisasi tengah digulirkan.
Bahkan, upaya itu diklaim tak bakal menumbalkan lahan pertanian pangan. Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang dialihkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana kebijakan menyangkut kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian ATR / BPN.
KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa. Dasar hukumnya adalah UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang memuat perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. UU itu juga membolehkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan demi kepentingan umum dengan menyediakan lahan pengganti.
Lahan pengganti itu sedikitnya tiga kali luas lahan yang akan dialihfungsikan. Adapun untuk lahan tak beririgasi, lahan penggantinya paling sedikit seluas satu kali luas lahan yang dialihfungsikan. Tapi lahan pengganti di luar Jawa belum tentu akan sesubur di Jawa. Belum tentu juga lahan pengganti itu bisa langsung digunakan untuk menanam padi atau tanaman pangan lain. Bagaimana nasib petani di Jawa yang sawahnya dialihfungsikan? Karena itu, sebelum nasi menjadi bubur, pemerintah lebih baik memanfaatkan lahan lain selain lahan pertanian pangan berkelanjutan. (Yoga)
Pacu Pertumbuhan Domestik dengan Stabilitas Makroekonomi
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kondisi global terus bergejolak akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi ekonomi dan keuangan. Kondisi itu kian tak menentu seiring terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS dengan kebijakannya yang lebih mengutamakan kepentingan domestik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, dari 3,2 % pada 2024 menjadi 3,1 % pada 2025 dan 3 % pada 2026. Dalam lanskap global tersebut, kata Perry, Indonesia memiliki visi untuk memacu pertumbuhan. Terdapat lima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional yang dapat dilakukan, yakni penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi mendorong pertumbuhan domestik, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas nasional. Kemudian, sinergi pendalaman pasar keuangan untuk perekonomian dan digitalisasi sistem pemba-yaran sektor jasa.
”Pertama harus stabil. Tak bisa memacu pertumbuhan kalau negara tak stabil, baik dari sisi makroekonomi, sistem keuangan, maupun politiknya,” katanya dalam Seminar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Kafegama) bertajuk ”Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”, secara hibrida, Sabtu (14/12). BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui kebijakan suku bunga, intervensi dan pendalaman pasar keuangan dengan instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI), maupun koordinasi antara fiskal dan moneter. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Dalam program makan bergizi gratis, misalnya, pelaku usaha jasa keuangan dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan terhadap program tersebut. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









