Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok akn berpengaruh terhadap inflasi, namun diharapkan dampaknya tidak besar. "Ada (pengaruhnya ke inflasi) tapi mudah-mudahan gak besar," ungkap Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9). Pemerintah sendiri menetapkan tarif cukai rokok sebesar 23% dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 September 2019. Penetapan kebijakan ini akan menjadikan harga jual rokok lebih tinggi 35% dari harga jual saat ini. Saat ditanya seberapa besar dampak menyeluruh kenaikan cukai rokok terhadap harga produk, Suhariyanto mengatakan belum melakukan kajian. Sebab untuk memperkirakan kenaikan harga harus ada kajian. Sementara itu, Badan Anggaran meminta pemerintah untuk memberantas rokok ilegal sebalum memutuskan untuk menaikkan cukai hasil tembaku (CHT) pada 2020 sebesar 23% dan harga jual rokok eceran sebesar 35%.

Rencana pemerintah menerbitkan omnibus law menjadi harapan bagi pebisnis untuk mendongkrak investasi ke Indonesia. Aturan itu nantinya akan berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Dengan aturan itu, kewenangan untuk urusan investasi yang tersebar di setiap Kementerian dan Lembaga akan diambil alih oleh Presiden. Beberapa UU yang akan disapu oleh Perppu baru itu adalah UU Kehutanan dan UU Otonomi Daerah.
Kadin mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, karena selama ini banyak aturan yang tidak selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Belum lagi, aturan perizinan seringkali berbeda antardaerah. Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mendukung rencana penerbitan omnibus law, namun pembahasannya harus dilakukan secara luas dan mendalam.

Bisnis teknologi informasi saling makan satu sama lain (winners take all). Contohnya, mesin pencarian yang beraneka macam kini mengerucut hanya beberapa dengan Google sebagai rajanya. Pun demikian dengan bisnis start up dewasa ini, Uber bertekuk lutut di Asia Tenggara yang menjadi area pertempuran Grab dan Go-jek. Bisnis start up tentunya berharap bakal mencetak laba, terutama yang sudah level unicorn. Contohnya, Bukalapak yang melakukan PHK agar lebih efisien. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh unicorn di luar negeri. Sebut saja, Uber, SpaceX, Zomato.

Bisnis penerbangan tak kunjung menanjak. Selain permintaan masih rendah, kinerja maskapai penerbangan terganggu asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sejumlah jadwal ke dua wilayah tersebut dibatalkan akibat tebalnya kabut asap. Dengan tingginya tingkat pembatalan, bakal banyak pesawat yang menganggur dan tidak terbang. Ini berarti potensi pendapatan maskapai akan berkurang.

Rencana pemerintah mendatangkan daging dari Brasil masih terkendala administrasi. Pembagian kuota impor sebanyak 50.000 ton sudah dibagi untuk tiga perusahaan plat merah, Perum Bulog, PT Berdikari, dan PT PPI. Bulog masih menunggu rekomendasi dari Kemtan. Dengan proses yang masih panjang, realisasi impor diperkirakan baru terlaksana tahun depan. Direktur Kesehatan Masyarakat Kemtan menuding terhambatnya rekomendasi teknis karena ada kendala dari pihak Brasil. Pemerintah Brasil belum menandatangani health protocol antar negara. Protokol ini penting untuk menjamin bahwa daging sapi tersebut diproses secara baik dan sehat. Selain itu, juga untuk memastikan daging sapi tersebut benar-benar halal.

Perkambangan keuangan digital semakin pesat. Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Tris Yulianta, OJK sudah menerbitkan sejumlah peraturan OJK terkait inovasi keuangan digital dan teknologi finansial. Pearturan itu diantaranya mengenai perbankan, pinjam-meminjam uang antar pihak berbasis teknologi dan urun dana. 

Berdasarkan data OJK per 31 Juli 2019, khusus layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi ada 127 perusahaan terdaftar/berizin. Dana yang disalurkan melalui layanan ini Rp 44,8 triliun yang melibatkan 498.824 pemberi pinjaman dan 9.743.679 peminjam.

Tekstil dan produk tekstil produksi Indonesia berhadapan dengan produk impor. Sebagai salah satu komoditas ekspor utama, surplus neraca perdagangan tekstil menipis. Sekertaris Eksekutif Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy menambahkan, ada masalah yang selama ini dihadapi industri tengah atau industri antara pasar tekstil (TPT) yakni industri kain. Industri kain meliputi industri penenunan, perajutan, pencelupan, pencentakan dan penyempurnaan. 

Industri kain sejak 2010 sudah defisit, minus 1,84 miliar dollar AS. Pada 2018 defisitnya mencapai 4,2 miliar dollar AS. Operasi pasar melibatkan tim gabungan dinilai perlu segera dilakukan tekait impor yang membanjir tersebut. Hal lain yang diminta adalah penerapan safeguard dari hulu hingga hilir. Penerapan safeguard/tindakan pengamanan pengenaan bea masuk sementara produk industri TPT dari hulu hingga hilir dipandang perlu. Langkah ini diyakini bisa melindungi industri TPT dan pasar domestik atas impor produk sejenis. Produk TPT tersebut mulai dari benang, kain, garmen hingga produk tekstil jadi lainnya. 

Ernovian menambahkan, pemberian fasilitas kemudahan lokal untuk tujuan ekspor (KLTE) juga diharapkan untuk merangsang industri hilir TPT mengambil bahan baku dari dalam negeri.  Produk impor yang banyak masuk ke pasar Indonesia, bahkan telah menggerus pangsa pasar lokal mengakibatkan industri di dalam negeri tidak dapat menikmati pertumbuhan konsumsi domestik. Akibatnya, selain harus mengurangi produksi, investasi di industri hulu pun tak ada.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyebut kaum milenial lebih memilih perjalanan menggunakan angkutan umum online dibandingkan mobil pribadi. Sehingga penjualan mobil di India merosot. Data-data di India menunjukan bahwa Uber dan Ola sangat populer di kalangan konsumen muda. Uber dan Ola dilaporkan memfasilitasi sekitar 3,65 juta perjalanan darat per hari di India. Mereka lebih nyaman dengan moda transportasi umum online dan gandrung dengan tren-tren digital. Tetapi, analis-analis menyebut masalah yang dihadapi industri otomotif di India lebih dalam dari sekadar tren-tren anak muda tersebut. Industri di India dikatakan bahwa sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih serius. Dengan populasi sekitar 1,3 milyar jiwa, India adalah pasar mobil keempat terbesar di dunia. Tetapi, memiliki kendaraan masih merupakan simbol status dibandingkan kebutuhan bepergian sehari-hari.

Meledaknya kilang milik Saudi Aramco dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan pasokan minyak dunia yang akan memicu kenaikan harga. "Saya kira ini akan berdampak terhadap minyak dunia, mengingat saat ini produksi minyak Aramco pasti terganggu karena kejadian ini dan demikian supply tersebut, dampak dari kejadian in saya kira akan mengerek harga minyak dunia lebih tinggi dibandingkan sebelum kejadian ini," kata pengamat migas dari Energy Watch Mamit Setiwan saat dihubungi Investor Daily (15/9). Namun kata dia, diharapkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Pasalnya, kata Mamit, jika itu terjadi dan bertahan cukup lama maka akan mengakibatkan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Adapun kenaikan harga yang akan terjadi diperkirakan maksimal berada di angka US$ 70 per barrel. Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/9) serangan drone mengenai fasilitas minyak di Abqaiq dan Khurais, dua fasilitas utama Aramco yang terletak di wilayah Saudi bagian timur pada Sabtu (14/9) dini hari waktu setempat. Menurut Kementerian Dalam Negeri Saudi yang dikutip dalam Saudi Press Agency (SPA), tim keamanan industri dari Aramco mulai mengatasi kebakaran pada dua fasilitas di Abqaiq dan Khurais.

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perizinan dengan memepertegas ketentuan mengenai otonomi daerah serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah melalui omnibus law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa hampir semua UU menyangkut perizinan hanya bisa diubah melalui sistem omnibus law, karena masalah perizinan menyangkut 72 perundang-undangan. Omnibus law bisa diartikan sebagai konsep pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.