Upaya satuan tugas 115 memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak ditercatat mesti terus dilanjutkan. Sebab sindikat penangkapan ikan ilegal ditengarai terus mencari celah untuk menjalankan operasinya di perairan Indonesia.

Kinerja satgas 115 antara lain terlihat dari stok ikan yang naik dari 7,1 juta ton menjadi 12 juta ton pada 2016. Pajak di sektor perikanan naik dari Rp 300 miliar menjadi Rp 1,7 triliun. Sementara nilai tukar nelayan naik dari 104 menjadi 115. 

Apple mengecam permintaah pengadilan Uni Eropa di Brussel, Belgia pada Selasa (17/9), dan menolak perintah Komisi Eropa bahwa produsen iPhone asal Amerika Serikat (AS) itu harus mengganti kerugian berupa pembayaran pajak ke Irlandia sebesar 13 miliar euro (US$ 14 miliar). "Permintaan pajak UE yang disampaikan 2016 bertentangan dengan eknyataan dan akal sehat. Kesimpulan komisi itu salah," ujar pengacara Apple, Daniel Beard kepada Pengadilan Negeri UE. Menurut laporan Uni Eropa menuding Apple telah menyimpan pendapatan yang belum dibayarkan di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India, di Irlandia - yang telah menjadi pusat kegiatan Eropa untuk teknologi besar yang berbasis di AS. Menurut Uni Eropa, hak istimewa tersebut diduga memberikan Apple keunggulan dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini memungkinkan Apple mengemplang pajak sebesar 13 miliar euro antara 2003 dan 2014, yang dipandang sebagai bantuan negara ilegal dari Irlandia.

Pemerintah mulai mengkaji rancangan omnibus law untuk menyederhanakan proses perizinan dalam rangka percepatan investasi. Lewat aturan itu, pemerintah akan mengamandemen 72 UU yang memiliki pasal dan ketentuan terkait perizinan. Untuk awal, akan disusun posisi presiden sebagai penyelenggara kekuasaan tertinggi, kewenangan menteri dan kepala lembaga, sampai kewenangan kepala daerah. Penataan kewenangan dilakukan melalui dua cara. Pertama, pemerintah akan mengevaluasi dan mengubah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua, pemerintah juga akan merevisi UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Staf Ahli bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemko Perekonomian mengatakan, aturan baru tak hanya mencakup dimensi perizinan usaha, tetapi juga mencakup faktor lain yang mendukung ekosistem investasi.

Kenaikan cukai rokok tahun depan berpotensi menjadi celah peredaran rokok tanpa cukai. Untuk itu, Ditjen Bea Cukai menyiapkan strategi untuk menekan peredaran rokok ilegal. Caranya, dengan pemetaan di wilayah produksi, distribusi, juga pemasaran rokok. Dirjen Bea Cukai optimis pihaknya bisa menekan peredaran rokok ilegal hingga 3%. Sementara itu, Ketua Bidang Media Center AMTI Hananto Wibisono, memperkirakan, tingginya kenaikan tarif cukai berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan dan menurunnya produksi rokok serta penyerapan bahan baku, dan penerimaan negara.

BPK RI menemukan 14.965 permasalahan penggunaan anggaran senilai Rp 10,35 triliun dalam audit keuangan pemerintah pusat semester I-2019. Salah satu permasalahan adalah penggelembungan (mark up) biaya perjalanan dinas yang merugikan negara Rp 25,43 miliar. Kerugian paling besar terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian KPU, dan disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dirjen Anggaran Kemkeu menyatakan siap menindaklanjuti temuan audit BPK. Kemkeu juga akan menagih pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas.

Penerapan pengenaan bea masuk sementara bagi produk tekstil ke Indonesia mesti dibarengi peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil. Dengan demikian, pelaku industri tekstil dan produk tekstil dapat mengisi kebutuhan domestik dan ekspor. Menurut Skeertaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, solusi cepat mengatasi industri TPT hulu hingga hilir yang sedang "sakit" adalah dengan menyetop impor terlebih dahulu sampai ada perbaikan regulasi. 

Produk TPT China menyerbu banyak negara termasuk Indonesia. Pekan lalu API mengajukan safeguard berupa pengenaan bea masuk sementara kepada Kementerian Perdagangan, namun masih dikaji oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan. Redma menambahkan, regulasi yang perlu diperbaiki terutama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017. Pihaknya meminta agar importir umum tidak diberikan izin untuk mengimpor produk yang sudah diproduksi di dalam negeri.

Utang luar negeri Indonesia per Juli 2019 mencapai 395.309 miliar dollar AS. Baik utang pemerintah maupun swasta bertambah dibandingkan Juni 2019. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 197.522 miliar dollar AS serta utang swasta 197.787 miliar dollar AS.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan korporasi swasta dan BUMN perihal risiko utang luar negeri yang meningkat seiring pertumbuhan utang yang semakin tinggi karena kebutuhan untuk refinancing (pembayaran utang jatuh tempo) dan bunga khususnya pada BUMN.

Indonesia menargetkan tambahan transaksi dagang dengan India senilai 500 juta dollar AS dalam 6 bulan mendatang. Pemangkasan tarif bea masuk produksi sawit menjadi salah satu alasan optimisme itu. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito mengatakan, India sepakat memangkas tarif bea masuk sawit mentah (CPO) dari 50% menjadi 45%. Dengan pemangkasan tersebut, tarif CPO Indonesia sama dengan CPO Malaysia.

Enggar tidak menampik adanya kompensasi untuk India, antara lain :

• menurunkan standar kepekatan warna (ICUMSA) gula impor menjadi 200
• memprioritaskan impor beras dan daging kerbau dari India 

Menyusul adanya serangan drone ke fasilitas minyak milik Saudi Aramco, Pemerintah memastikan tidak ada gangguan pasokan minyak mentah untuk kilang bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Selama ini, Pertamina mengimpor minyak entah dari perusahaan migas Arab Saudi tersebut untuk mengoperasikan kilang Cilacap. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan produksi minyak mentah Arab Saudi mencapai 13,6 juta barrel per hari (bph). Sementera produksi yang terganggu akibat kejadian serangan drone pada Sabtu (14/9) lalu, sekitar 5,7 bph. "Berarti masih ada sisa [produksi yang tidak terganggu] 7,9 juta bph. Kebutuhan kita hanya 0,11 juta bph," kata dia di Jakarta, Senin (16/9). Aramco hanya terganggu untuk produksinya saja tetapi komitmen dengan pembeli tetap dapat dipenuhi.

Presiden Joko Widodo mengaku akan mengesahkan revisi atas 74 undang-undang segera setelah anggota DPR 2019-2024 dilantik pada 1 Oktober 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengajuan segera revisi undang-undang itu dilakukan agar kerja pemerintah di bidang ekonomi dapat lebih cepat dimulai. Undang-undang yang akan direvisi nantinya terkait perizinan dan investasi. Presiden berharap langkah ini bisa menopang kecepatan perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih jauh, termasuk kecepatan dalam bersaing dengan negara-negara lain. "Nanti, kami akan mintakan omnibus law sehingga kecepatan itu betul-betul ada di daya saing ekonomi kita." tambah Presiden. Ia mendorong agar industri domestik Indonesia dapat bersiap untuk menjadi bangsa produsen. "Menjadi bangsa produktif dan menjadi bangsa yang terus aktif berinovasi sehingga kita menjadi pemenang dalam perebutan pasar. Bagaimana caranya? menurut saya investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak spillover." Spill Over adalah dampak kegiatan ekonomi atau proses yang mempengaruhi terhadap mereka yang tidak terlibat langsung alisas dampak yang diterima masyarakat akibat kebijakan publik. "Sekali lagi kata kuncinya adalah Spill Over. Investasi harus lebih banyak membuat pengusaha-pengusaha muda bisa mengusai berbagai bisnis, supply chain yang baru yang memiliki teknologi yang lebih tinggi yang bergerak di berbagai bidang," tambah presiden.