Pebisnis kahawatir pasal-pasal dalam RUU KUHP terkait kejahatan korporasi berpotensi merusak iklim investasi lantaran bisa menyulitkan kegiatan bisnis. Dalam draf RUU KUHP, sanksi yang dikenakan mulai dari pembayaran ganti rugi, perampasan, hingga pembubaran korporasi. Pebisnis khawatir menjadi bahan pemerasan oknum penegak hukum yang memanfaatkan pasal kejahatan korporasi di KUHP baru.

Dari studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sejak Juli 2018 lalu diketahui bahwa salah satu aspek yang menghambat kelancaran OSS adalah integrasi sistem yang masih kurang. Selama ini, daerah masih kesulitan mengintegrasikan OSS dengan sistem Sicantik yang dimiliki Kemenkominfo sebagai sistem pusat. Dtabase perizinan dalam OSS juga belum terklasifikasi secara jelas. Kelemahan lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTD). KPPOD juga melihat persoalan dari sisi tata laksana, karena belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan kementerian dan lembaga. Daerah pun masih banyak mengandalkan sistem perizinan mandiri berbasis aplikasi. Berbagai persoalan yang masih mendera OSS tersebut pada akhirnya dinilai berdampak pada nilai investasi di Indonesia. Investor saat ini masih melihat Indonesia sebagai negara yang kurang cocok dijadikan lahan investasi, karena proses perizinan yang cukup rumit.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pelaksanaan wajib pengguanan biodiesel campuran 30% (B30) dimulai Januari 2020 atau sesuai jadwal awal. Meski sebelumnya pelaku usaha berharap pelaksanaan B30 dapat terlaksana akhir tahun ini. Kebijakan perluasan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar dengan B30 akan berdampak lebih luas, tidak hanya bagi perekonomian nasional tapi juga perbaikan kesejahteraan petani sawit. Bahkan pemerintah telah merencanakan tahapan selanjutnya. Apabila green biofuel sudah dapat diproduksi maka green diesel akan diolah sebagai bahan bakar nabati. "Dengan demikian lambat laun kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Sekaligus, mengantarkan kelapa sawit berjaya sebagai komoditas primadona Indonesia di pasar global," kata Darmin.

OJK menyanggah Bank Dunia yang menyatakan otoritas tak memiliki jangkauan mengawasi konglomerasi keuangan. OJK menegaskan sudah melakukan pengawasan konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Setiap tahun, OJK menyusun supervisory plan serta mengintegrasikan seluruh data lintas sektor jasa keuangan. Hal ini juga dibenarkan oleh para bankir.

Tanpa diduga, PHK juga menjamah industri e-commerce yang kini tengah berkembang. Bukalapak, salah satu unicorn Indonesia merumahkan lebih dari 100 pekerja. Menkominfo memastikan PHK tersebut bukan awal kebangkrutan industri e-commerce. Head Of Corporate Communication Bukalapak menegaskan PHK bukan karena perusahaan dalam kondisi sulit.

Platform marketplace Bukalapak melakukan pemangkasan jumlah karyawan. Hal ini disebut sebagai bagian dari strategi bisnis untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Pertumbuhan Gross Merchandise Value (GMV) atau nilai pembelian dan penggunaan aplikasi adalah indikator penting bagi niaga daring, akan tetapi Bukalapak memandang langkah yang lebih jauh dengan mengincar kenaikan dan monetisasi dan memperkuat profitabilitas. Perusahaan berhasil mengurangi setengah kerugian dari pendapatan sebelum bunga, pajak deprisiasi, dan amortisasi (EBITDA) selama delapan bulan terakhir. Bukalapak ingin menjadi niaga daring bertitel unicorn pertama yang meraih keuntungan dengan performa bisnis yang baik dan modal yang cukup. Sementara itu peneliti Indef mengatakan ada persaingan yang tidak sehat di dalam bisnis daring melalui promo dan diskon. Selain itu PHK oleh Bukalapak mematahkan teori bahwa terjadi perpindahan besar-besaran konsumsi ritel konvensional ke ritel daring. Faktanya kondisi ekonomi saat ini sama-sama berat bagi kedua pemain, konvensional dan daring.

Perusahaan Malaysian, Muhibbah Engineering (M) Bhd, tengah memfinalisasi pembelian 11,6% saham pemilik Bandara Kertajari, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dengan nilai sekitar Rp 291 Miliar. Muhibbah tertarik berinvestasi karena Bandara Kertajati berlokasi di segitiga emas Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) yang disiapkan menjadi pusat ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus (KEK) terbesar di Indonesia. Bersama dengan masuknya Muhibbah Engineering, PT Angkasa Pura (AP) II segera menyuntikkan modal ke PT BIJB. AP II (Persero) akan mengakuisisi 25% saham badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat (Jabar) yang menjadi pengelola, operator sekaligus pengembang Bandara Kertajati tersebut. Selain itu, pemilik maskapai Cathay Pacific, Swire Group, telah menyatakan ketertarikannya untuk membuka terminal kargo di Bandara Kertajati. Perusahaan pengelola dan Investasi , Swire Group dan Manchester Airport Group juga berminta mengembangkan Bandara Kertajati, bersama Bandara Nusawiru (Pangandaran) dan Cikembar (Sukabumi).

Sebanyak 18 pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel dibangun tahun ini dengan total nilai investasi berkisar US$ 10-15 miliar. Produk yang dihasilakan smelter nikel antara lain nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nikel sulfat. NPI dan feronikel adalah bahan baku utama baja tahan karat (stainless steel), sedangkan nikel sulfat digunakan untuk membuat katoda baterai mobil listrik. Tiongkok menjadi pemain dominan di industri pengolahan nikel Indonesia. Sebab, negara itu merupakan penghasil stainless steel terbesar sejagat dengan total produksi 26,7 juta ton. Pemain terbesar dunia stainless steel Tiongkok adalah Tsinghan Holding Group, telah memiliki basis produksi nikel dari hulu ke hilir di Morowali, Sulawesi Tengah. Industri nikel merupakan industri padat modal, sehingga membutuhkan keseimbangan di hulu dan hilir serta konsistensi kebijakan pemerintah. Keputusan penghentian ekspor bijih nikel akan berdampak positif, terhadap industri pengolahan dan sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Cadangan nikel di Indonesia terus menurun. Jika terus dibiarkan, cadangan nikel di Indonesia hanya bertahan sampai tujuh tahun berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM. Kalau ekspor nicke ore saja, itu hanya sekitar US$ 20 per ton, tetapi kalau sudah jadi feronikel bisa mencapai US$ 18 ribu per ton berdasarkan harga di London Metal Exchange. Berdasarkan informasi data BKPM terdapat 18 smelter nikel yang akan dibangun tahun ini senilai total US$ 10-15 miliar.

Bank Indonesia menilai, sistem perizinan investasi yang rumit dan kadang tidak jelas menyebabkan investor asing enggan berinvestasi ke Indonesia dan lebih memilih untuk menanamkan modal mereka ke negara lain. Akibatnya, Indonesia pun tak banyak menikmati berkah relokasi sejumlah investasi global dari Tiongkok, menyusul berlarutnya perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dan Amerika Serikat. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, pihaknya telah menelurusi laporan Bank Dunia yang menyebutkan bhwa dari 33 perusahaan asing yang merelokasi usahanya dari Tiongkok, tak satupun yang berminat untuk masuk ke Indonesia. Mereka lebih memilih Vietnam dan sejumlah negara lain termasuk Kamboja. Bank sentral menyimpulkan hal ini dikarenakan mereka keberatan dengan sistem perizinan di Indonesia. "Kami telusuri satu hal yang memang membuat mereka berat itu perizinan. Kalau misalnya masalah wilayah, tenaga kerja, dan sebagainya, itu semua bisa diukur. Itu bisa ditempatkan ke dalam perhitungan mereka, feasibility mereka. Tapi yang tidak bisa diukur adalah perizinan selesainya kapan, juga pembebasan lahan," ujar Damayanti dalam diskusi panel "Perekonomian dan Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia" di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (6/9).

Pemerintah menyiapkan insentif bagi eksportir produk kayu dan rotan serta mebel. Hal ini untuk mendorong ekspor furnitur yang tengah dalam tren melemah. Padahal, Bank Dunia menilai ekspor furnitur Indonesia memiliki potensi yang besar. Terlebih China mulai meninggalkan pasar furnitur AS akibat perang dagang. Presiden berharap celah pasar ini bisa dimanfaatkan produsen furnitur tanah air. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyambut baik kebijakan ini. Namun, semua pihak harus mendorong peningkatan daya saing. Pengusaha harus meningkatkan efisiensi, sementara pemerintah memastikan pasokan bahan baku tersedia.