Setelah berulang kali mendapat suntikan dana hingga jutaan US$, para pelaku e-commerce tampaknya serius ingin mandiri. Mereka mencari peluang monetisasi bisnis. Contohnya, Bukalapak berambisi menjadi unicorn pertama yang mencapai titik impas investasi (BEP). Tokopedia juga mengulik potensi pendapatan melalui TopAds dan Power Merchant. Indonesia E-commerce Association (IdEA) tak kaget mendengar semakin getolnya para pelaku e-commerce mencari sumber pendapatan. Tujuan monetisasi bisnis untuk menghindari risiko kegagalan dalam penggalangan dana baru, karena semakin besar valuasi perusahaan, kebutuhan biaya investasi juga semakin besar.

Uber berusaha memperbaiki kinerja keuangan, namun laporan keuangan kuartal kedua jauh dari harapan. Pendapatan yang diperkirakan 3,3 miliar dollar AS ternyata hanya 3,17 miliar dollar AS. Usaha rintisan ini mengembangkan usaha baru tekfin dengan investasi dan merekrut tenaga baru. Disisi lain, mereka memutus hubungan kerja 435 karyawan demi mengurangi beban biaya. Usaha inti transportasi daring, tidak bisa lagi diandalkan karena tidak ada inovasi baru selain terus menerus menyubsidi harga yang dinikmati konsumen. Kompetitor mereka dibeberapa negara melakukan hal yang sama. 

Di dalam negeri, suasana yang sama tengah terjadi. Gojek dan Grab berkompetisi disubsidi harga atau diskon untuk konsumen. Tidak ada pembeda antar keduanya. Konsumen memilih punya dua aplikasi dan akan selalu membandingkan harga di keduanya. Kisah Uber memasuki bisnis baru, meskipun terlambat hal itu menunjukan upaya mencari sumber pendapatan lain. 

Kasus kredit macet Duniatex Group akhirnya masuk ranah hukum. Salah satu pemasok, PT Shine Golden Bridge, menggugat enam entitas Duniatex Group ke Pengadilan Niaga Semarang. Padahal sejumlah kreditur sudah menyepakati skema restrukturisasi utang macet Duniatex.

Pebisnis kahawatir pasal-pasal dalam RUU KUHP terkait kejahatan korporasi berpotensi merusak iklim investasi lantaran bisa menyulitkan kegiatan bisnis. Dalam draf RUU KUHP, sanksi yang dikenakan mulai dari pembayaran ganti rugi, perampasan, hingga pembubaran korporasi. Pebisnis khawatir menjadi bahan pemerasan oknum penegak hukum yang memanfaatkan pasal kejahatan korporasi di KUHP baru.

Dari studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sejak Juli 2018 lalu diketahui bahwa salah satu aspek yang menghambat kelancaran OSS adalah integrasi sistem yang masih kurang. Selama ini, daerah masih kesulitan mengintegrasikan OSS dengan sistem Sicantik yang dimiliki Kemenkominfo sebagai sistem pusat. Dtabase perizinan dalam OSS juga belum terklasifikasi secara jelas. Kelemahan lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTD). KPPOD juga melihat persoalan dari sisi tata laksana, karena belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan kementerian dan lembaga. Daerah pun masih banyak mengandalkan sistem perizinan mandiri berbasis aplikasi. Berbagai persoalan yang masih mendera OSS tersebut pada akhirnya dinilai berdampak pada nilai investasi di Indonesia. Investor saat ini masih melihat Indonesia sebagai negara yang kurang cocok dijadikan lahan investasi, karena proses perizinan yang cukup rumit.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pelaksanaan wajib pengguanan biodiesel campuran 30% (B30) dimulai Januari 2020 atau sesuai jadwal awal. Meski sebelumnya pelaku usaha berharap pelaksanaan B30 dapat terlaksana akhir tahun ini. Kebijakan perluasan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar dengan B30 akan berdampak lebih luas, tidak hanya bagi perekonomian nasional tapi juga perbaikan kesejahteraan petani sawit. Bahkan pemerintah telah merencanakan tahapan selanjutnya. Apabila green biofuel sudah dapat diproduksi maka green diesel akan diolah sebagai bahan bakar nabati. "Dengan demikian lambat laun kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Sekaligus, mengantarkan kelapa sawit berjaya sebagai komoditas primadona Indonesia di pasar global," kata Darmin.

OJK menyanggah Bank Dunia yang menyatakan otoritas tak memiliki jangkauan mengawasi konglomerasi keuangan. OJK menegaskan sudah melakukan pengawasan konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Setiap tahun, OJK menyusun supervisory plan serta mengintegrasikan seluruh data lintas sektor jasa keuangan. Hal ini juga dibenarkan oleh para bankir.

Tanpa diduga, PHK juga menjamah industri e-commerce yang kini tengah berkembang. Bukalapak, salah satu unicorn Indonesia merumahkan lebih dari 100 pekerja. Menkominfo memastikan PHK tersebut bukan awal kebangkrutan industri e-commerce. Head Of Corporate Communication Bukalapak menegaskan PHK bukan karena perusahaan dalam kondisi sulit.

Platform marketplace Bukalapak melakukan pemangkasan jumlah karyawan. Hal ini disebut sebagai bagian dari strategi bisnis untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Pertumbuhan Gross Merchandise Value (GMV) atau nilai pembelian dan penggunaan aplikasi adalah indikator penting bagi niaga daring, akan tetapi Bukalapak memandang langkah yang lebih jauh dengan mengincar kenaikan dan monetisasi dan memperkuat profitabilitas. Perusahaan berhasil mengurangi setengah kerugian dari pendapatan sebelum bunga, pajak deprisiasi, dan amortisasi (EBITDA) selama delapan bulan terakhir. Bukalapak ingin menjadi niaga daring bertitel unicorn pertama yang meraih keuntungan dengan performa bisnis yang baik dan modal yang cukup. Sementara itu peneliti Indef mengatakan ada persaingan yang tidak sehat di dalam bisnis daring melalui promo dan diskon. Selain itu PHK oleh Bukalapak mematahkan teori bahwa terjadi perpindahan besar-besaran konsumsi ritel konvensional ke ritel daring. Faktanya kondisi ekonomi saat ini sama-sama berat bagi kedua pemain, konvensional dan daring.

Perusahaan Malaysian, Muhibbah Engineering (M) Bhd, tengah memfinalisasi pembelian 11,6% saham pemilik Bandara Kertajari, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dengan nilai sekitar Rp 291 Miliar. Muhibbah tertarik berinvestasi karena Bandara Kertajati berlokasi di segitiga emas Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) yang disiapkan menjadi pusat ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus (KEK) terbesar di Indonesia. Bersama dengan masuknya Muhibbah Engineering, PT Angkasa Pura (AP) II segera menyuntikkan modal ke PT BIJB. AP II (Persero) akan mengakuisisi 25% saham badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat (Jabar) yang menjadi pengelola, operator sekaligus pengembang Bandara Kertajati tersebut. Selain itu, pemilik maskapai Cathay Pacific, Swire Group, telah menyatakan ketertarikannya untuk membuka terminal kargo di Bandara Kertajati. Perusahaan pengelola dan Investasi , Swire Group dan Manchester Airport Group juga berminta mengembangkan Bandara Kertajati, bersama Bandara Nusawiru (Pangandaran) dan Cikembar (Sukabumi).