BPK RI menemukan 14.965 permasalahan penggunaan anggaran senilai Rp 10,35 triliun dalam audit keuangan pemerintah pusat semester I-2019. Salah satu permasalahan adalah penggelembungan (mark up) biaya perjalanan dinas yang merugikan negara Rp 25,43 miliar. Kerugian paling besar terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian KPU, dan disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dirjen Anggaran Kemkeu menyatakan siap menindaklanjuti temuan audit BPK. Kemkeu juga akan menagih pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas.

Penerapan pengenaan bea masuk sementara bagi produk tekstil ke Indonesia mesti dibarengi peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil. Dengan demikian, pelaku industri tekstil dan produk tekstil dapat mengisi kebutuhan domestik dan ekspor. Menurut Skeertaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, solusi cepat mengatasi industri TPT hulu hingga hilir yang sedang "sakit" adalah dengan menyetop impor terlebih dahulu sampai ada perbaikan regulasi. 

Produk TPT China menyerbu banyak negara termasuk Indonesia. Pekan lalu API mengajukan safeguard berupa pengenaan bea masuk sementara kepada Kementerian Perdagangan, namun masih dikaji oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan. Redma menambahkan, regulasi yang perlu diperbaiki terutama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017. Pihaknya meminta agar importir umum tidak diberikan izin untuk mengimpor produk yang sudah diproduksi di dalam negeri.

Utang luar negeri Indonesia per Juli 2019 mencapai 395.309 miliar dollar AS. Baik utang pemerintah maupun swasta bertambah dibandingkan Juni 2019. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 197.522 miliar dollar AS serta utang swasta 197.787 miliar dollar AS.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan korporasi swasta dan BUMN perihal risiko utang luar negeri yang meningkat seiring pertumbuhan utang yang semakin tinggi karena kebutuhan untuk refinancing (pembayaran utang jatuh tempo) dan bunga khususnya pada BUMN.

Indonesia menargetkan tambahan transaksi dagang dengan India senilai 500 juta dollar AS dalam 6 bulan mendatang. Pemangkasan tarif bea masuk produksi sawit menjadi salah satu alasan optimisme itu. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito mengatakan, India sepakat memangkas tarif bea masuk sawit mentah (CPO) dari 50% menjadi 45%. Dengan pemangkasan tersebut, tarif CPO Indonesia sama dengan CPO Malaysia.

Enggar tidak menampik adanya kompensasi untuk India, antara lain :

• menurunkan standar kepekatan warna (ICUMSA) gula impor menjadi 200
• memprioritaskan impor beras dan daging kerbau dari India 

Menyusul adanya serangan drone ke fasilitas minyak milik Saudi Aramco, Pemerintah memastikan tidak ada gangguan pasokan minyak mentah untuk kilang bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Selama ini, Pertamina mengimpor minyak entah dari perusahaan migas Arab Saudi tersebut untuk mengoperasikan kilang Cilacap. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan produksi minyak mentah Arab Saudi mencapai 13,6 juta barrel per hari (bph). Sementera produksi yang terganggu akibat kejadian serangan drone pada Sabtu (14/9) lalu, sekitar 5,7 bph. "Berarti masih ada sisa [produksi yang tidak terganggu] 7,9 juta bph. Kebutuhan kita hanya 0,11 juta bph," kata dia di Jakarta, Senin (16/9). Aramco hanya terganggu untuk produksinya saja tetapi komitmen dengan pembeli tetap dapat dipenuhi.

Presiden Joko Widodo mengaku akan mengesahkan revisi atas 74 undang-undang segera setelah anggota DPR 2019-2024 dilantik pada 1 Oktober 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengajuan segera revisi undang-undang itu dilakukan agar kerja pemerintah di bidang ekonomi dapat lebih cepat dimulai. Undang-undang yang akan direvisi nantinya terkait perizinan dan investasi. Presiden berharap langkah ini bisa menopang kecepatan perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih jauh, termasuk kecepatan dalam bersaing dengan negara-negara lain. "Nanti, kami akan mintakan omnibus law sehingga kecepatan itu betul-betul ada di daya saing ekonomi kita." tambah Presiden. Ia mendorong agar industri domestik Indonesia dapat bersiap untuk menjadi bangsa produsen. "Menjadi bangsa produktif dan menjadi bangsa yang terus aktif berinovasi sehingga kita menjadi pemenang dalam perebutan pasar. Bagaimana caranya? menurut saya investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak spillover." Spill Over adalah dampak kegiatan ekonomi atau proses yang mempengaruhi terhadap mereka yang tidak terlibat langsung alisas dampak yang diterima masyarakat akibat kebijakan publik. "Sekali lagi kata kuncinya adalah Spill Over. Investasi harus lebih banyak membuat pengusaha-pengusaha muda bisa mengusai berbagai bisnis, supply chain yang baru yang memiliki teknologi yang lebih tinggi yang bergerak di berbagai bidang," tambah presiden.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok akn berpengaruh terhadap inflasi, namun diharapkan dampaknya tidak besar. "Ada (pengaruhnya ke inflasi) tapi mudah-mudahan gak besar," ungkap Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9). Pemerintah sendiri menetapkan tarif cukai rokok sebesar 23% dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 September 2019. Penetapan kebijakan ini akan menjadikan harga jual rokok lebih tinggi 35% dari harga jual saat ini. Saat ditanya seberapa besar dampak menyeluruh kenaikan cukai rokok terhadap harga produk, Suhariyanto mengatakan belum melakukan kajian. Sebab untuk memperkirakan kenaikan harga harus ada kajian. Sementara itu, Badan Anggaran meminta pemerintah untuk memberantas rokok ilegal sebalum memutuskan untuk menaikkan cukai hasil tembaku (CHT) pada 2020 sebesar 23% dan harga jual rokok eceran sebesar 35%.

Rencana pemerintah menerbitkan omnibus law menjadi harapan bagi pebisnis untuk mendongkrak investasi ke Indonesia. Aturan itu nantinya akan berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Dengan aturan itu, kewenangan untuk urusan investasi yang tersebar di setiap Kementerian dan Lembaga akan diambil alih oleh Presiden. Beberapa UU yang akan disapu oleh Perppu baru itu adalah UU Kehutanan dan UU Otonomi Daerah.
Kadin mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, karena selama ini banyak aturan yang tidak selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Belum lagi, aturan perizinan seringkali berbeda antardaerah. Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mendukung rencana penerbitan omnibus law, namun pembahasannya harus dilakukan secara luas dan mendalam.

Bisnis teknologi informasi saling makan satu sama lain (winners take all). Contohnya, mesin pencarian yang beraneka macam kini mengerucut hanya beberapa dengan Google sebagai rajanya. Pun demikian dengan bisnis start up dewasa ini, Uber bertekuk lutut di Asia Tenggara yang menjadi area pertempuran Grab dan Go-jek. Bisnis start up tentunya berharap bakal mencetak laba, terutama yang sudah level unicorn. Contohnya, Bukalapak yang melakukan PHK agar lebih efisien. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh unicorn di luar negeri. Sebut saja, Uber, SpaceX, Zomato.

Bisnis penerbangan tak kunjung menanjak. Selain permintaan masih rendah, kinerja maskapai penerbangan terganggu asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sejumlah jadwal ke dua wilayah tersebut dibatalkan akibat tebalnya kabut asap. Dengan tingginya tingkat pembatalan, bakal banyak pesawat yang menganggur dan tidak terbang. Ini berarti potensi pendapatan maskapai akan berkurang.