Social Bella Indonesia (Social Bella), yang lebih dikenal melalui lini bisnis commerce kecantikannya sebagai Sociolla, mengumumkan pendanaan seri D sebesar US$ 40 juta, atau sekitar Rp 569 miliar. Pendanaan tersebut dipimpin oleh pemodal utama EV Group dan Temasek, bersama para investor baru lainnya, yaitu EDBI, Pavilion Capital, dan Jungle Venture. Social Bella telah menjadi ekosistem kecantikan melalui kehadiran tiga unit bisnisnya, yaitu commerce (Sociolla), media (SO.CO dan Beauty Journal) serta pengembangan merek (brand development). Social Bella menjadi satu-satunya perusahaan kecantikan berbasis teknologi digital (beauty-tech) yang terintegrasi dan merupakan distributor merek kecantikan dari hulu ke hilir di Indonesia. Menurut Co-Founder dan Presiden Social Bella, Christopher Madiam mengatakan, secara kumulatif ada lebih dari 20,2 juta pengunjung yang telah bergabung dengan platform Social Bella sejak tahun 2018, baik melalui website Sociolla, Platform SOCO dan Beauty Journal.

PT Industri Kereta Api/Inka (Persero) saat ini sedang mengembangkan trem bertenaga baterai sehingga diharapkan lebih ramah lingkungan dan nyaman. "Trem bertenaga baterai ini laju keretanya lebih halus dibandingkan dengan kereta berlokomotif sehingga lebih nyaman," kata Direktur Utama PT Inka (Persero) Budi Noviantoro di Madiun, Jawa Timur. Dia mengungkapkan, prototipe trem bertenaga baterai tersebut telah selesai digarap dan saat ini mencapai tahap uji coba kekuatan baterai. Dia menambahkan, "Trem baterai tersebut cocok sebagai sarana transportasi perkotaan masa depan yang ramah lingkungan dan efisien".

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia perlu menyiapkan "payung" untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadi resesi yang semakin besar. Jalan yang dinilai paling cepat dan menjadi kunci untuk menghadapi perlambatan ekonomi global adalah investasi. " Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur ngga ada hujan ngga ada gerimis. Tapi, angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mebahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). Kepala Negara mencontohkan depresiasi mata uang yuan Tiongkok dan peso Filipina sudah terjadi akibat perlambatan ekonomi global. Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari resesi yang potensinya semakin besar ini. Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, menginvetarisir regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya berdasarkan informasi dari investor-investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank Dunia ada masalah internal di Indonesia sendiri. Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar dan 23 memilih di Vietnam dan 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan nilai pasar ekonomi digital Indonesia tahun 2025 mencapai US$ 100 miliar. Nilai tersebut karena perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia semakin masif, terlebih menjamurnya industri financial technology (fintech) ikut mendorong peningkatan ekonomi digital. Ekonomi digital tahun 2016 berkontribusi 22% terhadap ekonomi global. Di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB diproyeksikan meningkat dari 2,8% PDB tahun 2019 menjadi 8% di tahun 2025. Perkembangan pesar ekonomi digital tercermin dari pengguna smartphone dan pengguna internet. Pengguna smartphone di Indonesia sudah mencapai 133% dari populasi yang sebanyak 268,2 juta orang, sedangkan pengguna internet mencapai 56% dari populasi. Adapun transaksi online sepanjang tahun 2018 meningkat signifikan 281,49% menjadi Rp 47,19 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12,37 triliun. Dan fintech lending, total pinjaman yang tersalurkan per Mei 2019 Rp 33,2 triliun. Dengan jumlah peminjam naik 59,7% dari periode Maret sampai Januari 2019. Sedangkan fintech pembayaran total transaksi mencapai Rp 47,1 triliun. Nilai transaksi e-money naik 22% dari Juni 2018 ke Mei 2019.

Sinyal sistem deteksi dini (early warning system) menunjukkan bahwa di banyak negara mulai dibayang-bayangi adanya kelesuan ekonomi global. Disinyalir perang dagang Tiongkok vs Amerika Serikat merupakan pangkal utama yang menyeret timbulnya gejala penyakit resesi ekonomi ini. Efeknya, beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (negative growth). Konedisi demikian menimpa Jerman, Inggris, Italia, dan beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina, Meksiko dan Brasil. Belakangan juga menimpa beberapa negara Asia, seperti Singapura dan Thailand. Singapura merupakan contoh negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hal ini dikhawatirkan berimbas menjadi efek domino (contagion effect) bagi kawasan. Bila berkaca pada Indonesia saat ini, ternyata masih relatif bagus, walaupun economic growth Indonesia tidak beranjak dari angka 5% sejak 2014. Padahal tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata mencapai 6% per tahun. Oleh karena itu asumsi RAPBN 2020 pun masih berkisar 5%. Tumpuan dan harapan besar ada pada RAPBN 2020 yang dapat mengatasi berbagai tantangan global. Selain itu, gejala resesi di Indonesia per Juli 2019 mengalami defisit US$ 63,5 juta atas transaksi neraca perdagangan yang menandakan bahwa impor yang lebih besar daripada ekspor. Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat, defisit transaksi berjalan kuartal-II 2019 sebesar US$ 8,4 miliar. Angka ini menyentuh angka batas atas CAD yang diproyeksikan hanya pada level 2,5-3% dari PDB 2019. Seperti dilaporkan BI, tingginya CAD ini sebenarnya merupakan akibat antara lain karena perilaku musiman repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kondisi perekonomian global. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Sebenarnya faktor vital dari indikator resesi ekonomi adalah utang luar negeri yang terus bertambah. Walaupun kemampuan membayar cukup bagus, namun jika tidak direm dapta menyebabkan akumulasi berbagai gejala penyakit kelesuan ekonomi terkait.

PT PLN (Persero) menyatakan tarif pengisian daya kendaraan listrik bisa lebih murah dari harga bahan bakar minyak (BBM) per liternya. Formula besaran tarif pengisian daya tersebut masih dibahas bersama pemerintah. Tarif murah itu berlaku di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Direktur Bisnis Regional Jawa Barat PLN, Haryanto W.S., mengatakan, "Harga listrik di charging station harusnya lebih murah dari bensin targetnya." Haryanto juga menurutrkan kepemilikan SPKLU mirip dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ada yang dimiliki oleh perseroan atau istilahnya Company Owned Company Operated (COCO). Maupun Partner Owned Partner Operated (POPO) yang dimiliki oleh perseorangan atau swasta. Di beberapa kota besar di Jakarta, Bandung dan Bali SPKLU memiliki spesifikasi pengisian daya cepat (fast charging) sekitar 20-30 menit. Namun investasi dari SPKLU fast charging ini mencapai Rp 800 juta per satu unit charging.

Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sedang menyusun RUU Perpajakan dan Fasilitas Perpajakan sehingga perusahaan digital internasional dapat menjadi subjek pajak di Indonesia. "Untuk mengantisipasi fenomena perusahaan digital internasional seperti Amazon, Google, Netflix dan lainnya, selama ini perusahaan-perusahaan itu tidak bisa dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri yang bisa menyetorkan pajak ke kita, tapi dengan UU ini kita menetapkan perusahaan digital internasional bisa memungut dan menyetor dan melaporkan PPN," kata Sri Mulyani di kantor Presiden Jakarta, Selasa (3/9). Tujuan dari penerapan peraturan ini adalah tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan internasional. Hal ini sesuai dengan Komunike Pertemuan G20 dan laporan OECD bahwa dengan adanya ekonomi digital maka suatu bentuk usaha tetap (BUT) atau permanent establishment yang selama ini didasarkan kehadiran fisik wilayah di teritorial Indonesia baru sudah menjadi berubah definisinya.

Beberapa hal menjadi pertimbangan konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama soal harga, perawatan, dan daya tahan kendaraan serta kesiapan infrastruktur. Para pelaku industri berharap insentif. Setelah Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi Jalan, pemerintah dan pelaku industri otomotif mengintensifikasikan kesiapan. Menteri perindustrian Airlangga Hartanto membahas stasiun pengisian kendaraan listrik berikut teknologi dan standar komponennya.  

Menurut Airlangga, selain PT Perusahaan Listrik Negara (persero), pengusaha swasta dapat dilibatkan dalam penyediaan stasiun pengisia. Investasi fasilitas pengisian cepat (fast charger) bervariasi Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar. Menteri koordinator kemaritiman Luhut Binsat Pandjaitan mengatakan Indonesia akan menutup ekspor nikel. Harapanya indutri yang memiliki teknologi di industri-industri tersebut mau merelokasi pabriknya ke Indonesia. Akibat kebijakan ini, investasi untuk baterai litium dan daur ulangnya akan masuk.

Peluncuran Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (Gesit) diharapkan dapat mengimbangi perkembangan inovasi industri jasa keuangan berbasis teknologi atau teknologi financial (tekfin). Kanal yang memfasilitasi perizinan berbasis tekfin ini diharapkan mamppu meredam tekfin illegal. Gesit akan mempermudah pencatatan atau inovasi keuangan digital dan meningkatkan efektifitas pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Tekfin akan masuk regulatory sandbox dalam aplikasi Gesit sesuai dengan jenis bisnis sebagai pintu masuk memperoleh izin operasi dari OJK. Inovasi tekfin tidak dapat dibendung keberadaannya. Oleh karena itu OJK akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat adaptif, termasuk diantaranya penyesuaian klaster bisnis menjadi 48 kategori dari yang sebelumnya hanya 15 saja. Saat ini hanya tercatat 113 tekfin legal di Indonesia, sementara itu terdapat 1087 tekfin illegal setahun terakhir. Dengan adanya Gesit diharapkan hal ini dapat dikendalikan. Secara prinsip OJK merancang regulasi sebagai pengarah perilaku pasar (market conduct), dimana pengawasan dilakukan tanpa menghambat inovasi dan mengedepankan perlindungan konsumen.

Pasar nikel, terutama China, mungkin tengah harap-harap cemas menyusul keputusan Indonesia untuk memajukan larangan ekspor bijih nikel yang diprediksi dapat menciptakan defisit besar pada pasar global. China sebagai negara importir nikel terbesar di dunia tentu akan mencari sumber pasokan alternatif yang mungkin saja tidak dapat terisi kesenjangannya oleh siapapun ketika Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor tersebut. Menurut data Bea Cukai China, Negeri Tirai Bambu tersebut mengimpor sekitar 26 juta ton bijih nikel dalam tujuh bulan pertama tahun ini, yang terdiri atas 14,3 juta ton dari Filipina, sekitar 10,8 juta dari Indonesia, dan sekitar 709.000 ton dari Kaledonia Baru. China mengimpor bijih nikel untuk memproduksi nikel pig iron (NPI) yang kemudian digunakan untuk memproduksi baja nirkarat atau stainless steel. Oleh karena itu, larangan ekspor tersebut cenderung akan mengganggu output NPI China. Seperti yang diketahui, Indonesia sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia, menyumbang 26% dari pasokan bijih nikel global tahun lalu, menurut Kelompok Studi Nikel Internasional. Kontribusi terbesar untuk pasokan baru kemungkinan berasal dari Indonesia sendiri, karena produsen mempercepat proyek untuk meningkatkan produksi bijih lokal menjadi produk setengah jadi yang dikenal sebagai nickel pig iron.  Volume tambahan dari Filipina pun tidak mampu mengisi kekosongan pasokan dari Indonesia.