PLN akan menjadi motor penggerakan penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) alias charging station. Tak sendirian, PLN juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dengan skema partnership own partnership operation (POPO). Nilai investasi satu SPKLU berkisar Rp 800 juta hingga Rp1 miliar. Adapun harga listrik untuk SPKLU dari PLN berkisar Rp 1.650 hingga Rp 2.250. Layanan yang bisa diperoleh di SPKLU tidak terbatas pada jasa setrum, tapi juga penukaran baterai (battery swap) dan pengelolaan limbah baterai. Per April tahun ini, PLN memiliki 7.024 SPKLU yang tersebar di 3.242 titik.

Meskipun persaingan ojek online yang didominasi Gojek dan Grab, potensi pasar masih sangat besar. Pasalnya, dua pemain besar transportasi daring itu berfokus pada kota-kota besar. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Cyberjek milik PT Margonda Transportasi Nusantara (MTN). Aplikasi ojek anyar ini mengklaim sudah menggandeng 50.000 driver di wilayah Jabodetabek. Layanan yang diberikan meliputi Cyberride, Cybercab, Cybersend, Cyberfood, Cyberbox, Cyber Imart, Cybertravel, dan juga Cyberpay. Startup ini menawarkan fasilitas bagi mitranya seperti mengangsur bayar sembako, servis motor, ganti HP ataupun ganti motor, BPJS Ketenagakerjaan secara gratis, juga asuransi kecelakaan dan asuransi meninggal.

Rencana revisi UU KPK kembali mengemuka. Hipmi meminta pemerintah tak menjadikan revisi ini sebagai prioritas karena polemik di masyarakat bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Salah satunya dipicu potensi unjuk rasa. Aparat keamanan diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif, sehingga aksi yang mungkin terjadi tidak meluas ke area publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mewaspadai resesi yang saat ini terjadi di sejumlah negara, termasuk mengantisipasi dampak kepada ekonomi Indonesia. Dari sisi fiskal, kata dia pemerintah mengamati pelemahan ekonomi global yang terjadi di sejumlah negara, termasuk sektor yang kemungkinan memberikan pengaruh kepada ekonomi dalam negeri. Sektor ekonomi tersebut, lanjut dia, diantaranya dari sisi eksternal seperti ekspor Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai tekanan kepada negara yang mengalami kemerosotan eknomi dan perkembangan resesinya. Presiden Jokowi juga berpesan unuk kementerian yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi agar meminimalisasi dampak resesi global kepada perekonomian Indonesia.

Media massa konvensional bertarung memperebutkan pendapatan iklan. Pelaku industri dituntut mengembangkan model bisnis sembari meningkatkan mutu konten jurnalistik.

Berdasarkan riset Nielsen Indonesia, nilai belanja iklan disemua kategori bentuk media massa mencapai Rp 112,86 triliun tahun 2014, lalu naik menjadi Rp 118,19 triliun (2015), Rp 136,99 triliun (2016), Rp 148,07 triliun (2017) dan Rp 153,41 triliun (2018). Nielsen mengukur belanja iklan di stasiun televisi, surat kabar, majalah dan tabloid serta radio nasional berdasarkan gross rate card atau tanpa dihitung diskon, bonus, promo dan harga paket. 

Namun belanja iklan dipenerbit digital tumbuh dan diproyeksi menggeser media konvensional. Hasil survei eMarketer, porsi belanja iklan di penerbit digital diperkirakan 25,8% dari total belanja di Indonesia tahun 2023.Kondisi tersebut membuat belanja iklan di penerbit digital berada diurutan kedua terbesar setelah televisi yaitu 58,2% di tahun 2023. Kondisi tahun 2019, porsi belanja iklan di televisi diperkirakan 60,4% atau diurutan pertama, lalu diikuti penerbit digital (20,4%) dan koran (13,9%).

Founder dan Group CEO Oyo Hotels & Homes, Ritesh Argawal mengawali bisnis di tahun 2013. Platform Overal Stays menyajikan daftar akomodasi penginapan di segmen budget itu, diluncurkan di Indonesia pada Oktober 2018 dan beroperasi di Jakarta, Surabaya serta Palembang dengan 1.000 kamar di 30 properti. Investasi yang dikucurkan 100 juta dollar AS. Dalam kurun 10 bulan, Oyo berkembang di 100 kota dengan 27.000 kamar dan mitra 1.200 pemilik hotel.

Menurut Ritesh, Indonesia merupakan pasar yang besar dan aktif. Pasar Indonesia menjadi kunci pertumbuhan Oyo di Asia Tenggara dan global. Ritesh juga telah menetapkan target baru dan siap berinvestasi 300 juta dollar AS di Indonesia. Tahun depan, pihaknya menargetkan jaringan 4.000 hotel dengan 100.000 kamar sehingga optimis dapat melayani pelanggan hingga 5-10 kali lipat dalam 1 tahun ke depan. 

Negara ASEAN sepakat memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi di tingkat regional seperti : ASEAN-India dan ASEAN-China. Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi situasi ekonomi dunia yang tidak menentu dan antisipasi ancaman resesi global. Regional Comprehensive Regional Economic Pertnership (RCEP) merupakan 10 negara ASEAN dengan enam mitra yaitu : Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan serta Selandia Baru. 

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementrian Perdagangan Imam Pambagyo menyatakan, ada beberapa isu teknis yang pembahasanya tertunda  antara lain : soal praktik pengalihan ekspor produk dari satu negara ke negara lain untuk menghindari pengenaan tarif bea masuk yang tinggi. 

Setelah menjadi pro dan kontra selama 2 tahun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membebaskan sektor swasta dari kewajiban penempatan pangkalan data di dalam negeri. Swasta bebas menggunakan komputasi awan baik yang menempatkan datanya di dalam ataupun luar negeri. Regulasi itu tertuang dalam draf terbaru revisi Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Revisi PP PSTE pada prinsipnya mengatur bahwa hanya data milik penyelenggara sistem elektronik lingkup publik yang diwajibkan berada di Indonesia, sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat menempatkan sistem dan data elektronik di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Data publik merupakan data yang menggunakan APBN dan berasal dari instansi yang menyediakan pelayanan publik, termasuk perusahaan pelat merah. Data sektor privat adalah data yang meliputi transaksi elektronik antarpelaku usaha, antara pelaku usaha dan konsumen, antarpribadi, antarinstansi, serta antara instansi dan pelaku usaha. Namun, upaya merelaksasi kebijakan PSTE dengan membebaskan penempatan data tidak sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo di DPR pada 16 Agustus 2019 yang memosisikan data sebagai ‘komoditas minyak baru’ (the new oil). Dimana pasar privat diperkirakan mencakup 90% dari total pasar pengelolaan data di Tanah Air.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Rudiana menyampaikan bahwa menurutnya pemerintah perlu fokus dalam membangun destinasi wisata. Dari segi infrastruktur misalnya idealnya fokus menyelesaikan pembangunan bandara dan pelabuhan di 10 destinasi wisata prioritas. Pada praktiknya pembangunan tersebar, sementara pembangunan di destinasi prioritas belum tuntas. Akses ke destinasi wisata juga terkendala harga tiket domestik yang lebih mahal daripada tiket internasional. 

Organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) memperkirakan ada 300 juta perjalanan turis generasi muda tahun 2020.

Indonesia butuh reformasi kebijakan lanjutan untuk menarik investasi asing dalam rangka mengejar target pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan yang dirilis September 2019 berjudul ‘Global Economic Risks and Implications for Indonesia’, Bank Dunia merekomendasikan kepada Indonesia untuk melakukan empat hal. Pertama Indonesia perlu mengintegrasikan diri dengan global supply chain. Kedua, daftar negatif investasi (DNI) perlu diperlonggar sehingga investor asing bisa lebih fleksibel dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, Indonesia juga perlu memperlonggar pembatasan atas tenaga kerja asing agar industri bisa memperoleh SDM yang diperlukan. Keempat tumpang tindih dan kontradiksi peraturan antara pusat dan daerah perlu diperbaiki agar investor mendapatkan kepastian.

Bank Dunia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada upaya menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang dinilai bakal memperlemah laju pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia juga menegaskan bahwa banyaknya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah masih belum efektif. Insetif perpajakan ataupun tax holiday dalam bentuk apapun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengundang investor asing dan mengerek pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah tersebut antara lain terkait dengan sistem perizinan, disharmoni antara pusat dengan daerah, pasar tenaga kerja, hingga faktor dwelling time di pelabuhan yang memakan waktu lama.