PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menetapkan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar US$ 250 juta. Dividen tersebut mencerminkan rasio dividen sebesar 62% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai US$ 404 juta. Sebesar US$ 150 juta yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2020 dan US$ 100 juta yang akan dibagi kan dalam dividen tunai final. sisa laba bersih tahun lalu yang sebesar US$ 150,5 juta dialokasikan sebagai laba ditahan dan sebesar US$ 3,5 juta disisihkan sebagai dana cadangan.

Presiden Direktur dan CEO Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan, di tengah kondisi pasar yang sulit pada 2019, perseroan berhasil mencapai kinerja yang solid berkat keunggulan operasional dan pengendalian biaya yang berkelanjutan. Perseroan akan terus berfokus un tuk meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya dan efisiensi. Sementara itu, hingga kuartal I-2020, Adaro Energy mencatatkan produksi batu bara sebanyak 14,41 juta ton atau naik 5% dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 13,75 juta ton dan membukukan EBITDA operasional sebesar US$ 265 juta dan laba inti sebesar US$ 136 juta.

Dia menegaskan, kenaikan sebesar 5% untuk volume produksi batu bara perseroan disebabkan oleh kuatnya permintaan pada awal kuar tal I-2020. Adapun pendapatan usaha Adaro Energy pada kuartal-I 2020 mencapai US$ 750 juta atau turun 11% dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 846 juta. Penurunan harga jual rata-rata batu bara sebesar 17% menjadi penyebab turunnya pendapatan perseroan.Sedangkan beban pokok pendapatan pada kuartal I-2020 turun 5% menjadi US$ 552 juta dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 581 juta. Efisiensi tersebut disebabkan penurunan nisbah kupas yang sejalan dengan panduan perusahaan.

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) diprediksi meningkat pesat pascapandemi Covid-19. Lonjakan KPR akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian nasional karena sektor properti memiliki 175 sektor industri ikutan. Hal itu terungkap dalam diskusi virtual Zooming with Primus bertajuk Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL di Beritasatu TV yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu yang dihadiri juga Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) Heliantopo, serta Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto.

Berdasarkan data OJK, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) KPR per Februari 2020 terjaga di level 2,82%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya 2,75%, juga lebih tinggi dari Februari tahun silam sebesar 2,67%.Di sisi lain, data Bank Indonesia (BI) menujukkan, nilai KPR per Maret 2020 mencapai Rp 507,08 triliun (outstanding), tumbuh 6,61%. Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiry-anto mengungkapkan, pada akhir tahun lalu permintaan KPR terbil-ang melandai. Awal tahun ini, per-mintaan KPR cenderung menurun akibat Covid-19.Ryan Kiryanto optimistis setelah pandemi mereda dan virus corona dapat dikendalikan, kebutuhan nyata (real demand) KPR bakal kembali tumbuh.Ryan mengemukakan, sepanjang tahun lalu, KPR BNI tumbuh 9-10% secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai Rp 45 triliun. Namun, pertumbuhan KPR BNI tahun ini (Januari-Maret 2020) relatif stagnan.

Senada, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengungkapkan, Covid-19 telah menekan permintaan KPR. Pada situasi normal, PPDPP menerima sekitar 3.000 permohonan per hari. Selama pandemi corona, jumlah permohonan KPR turut drastis hingga di bawah 1.000 permohonan per hari.Meski permintaan menurun, kata dia, KPR masih tetap menarik bagi sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Buktinya, jumlah calon debitur KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah melebihi kuota tahun ini sebanyak 102.500 unit atau senilai Rp 11 triliun. Realisasinya sudah lebih dari 50% dan kemungkinan target sudah tercapai sebelum Desember. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan Rp 1,5 triliun atau setara 175.000 unit rumah untuk program lain, yakni subsidi selisih bunga (SSB).

Direktur Sekuritisasi dan Pem-biayaan SMF, Heliantopo juga yakin potensi bisnis KPR masih terbuka lebar. Menurutnya, jumlah konsumen yang antre lebih banyak daripada stok rumah yang tersedia. Ini terkait kebutuhan rumah pertama. Menurut Heliantopo, SMF memiliki dua sember dana, yakni dari penerbitan surat utang di pasar modal dan dari sokongan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Setiap tahun, SMF bahkan bisa men-erbitkan surat utang 3-4 kali.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengungkapkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada lini KPR secara umum masih bisa dijaga di bawah 3%. Tingginya kesadaran konsumen untuk mencicil KPR antara lain terjadi karena rumah yang dicicil lewat KPR umumnya merupakan rumah pertama untuk ditempati, sehingga mereka tidak mau mengambil risiko tempat tinggalnya disegel garagara menunggak KPR.Berdasarkan data OJK, hingga Februari 2020 total pe nyaluran KPR mencapai Rp 526,4 triliun (outstanding). Lebih dari 60%-nya merupakan jenis KPR rumah tapak (rumah tinggal).

Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto mengemukakan, BNI memanfaatkan relaksasi OJK untuk menajaga kualitas kreditnya. Karena itu, BNI menjalankan sejumlah instruksi OJK guna mengantisipasi kenaikan NPL dan berbagai risiko turunannya.Ryan Kiryanto juga menegas-kan, dampak krisis yang di-akibatkan Covid-19 terhadap tingkat pengembalian kredit perbankan di Indonesia saat ini berbeda jauh dengan kasus subprime mortgage (KPR berkualitas rendah) yang memicu krisis finansial di AS dan global pada 2008, menyusul kebangkrutan Lehman Brothers, salah satu bank investasi tertua dan terbesar di AS.

Secara terpisah, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Program Sejuta Rumah (PSR) per 11 Mei 2020 terealisasi 215.662 unit. Dari jumlah itu, sekitar 79% merupakan hunian untuk MBR dengan jumlah 169.317 unit. Adapun 21% lainnya atau sebanyak 46.345 unit merupakan hunian non-MBR.Di sisi l ain, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan, REI berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan PSR. Pada 2017, REI membangun 206.287 unit rumah, lalu pada 2018 dan 2019 masing-masing 214.686 unit dan 177.248 unit rumah.REI juga berharap dana SSB untuk MBR segera dicairkan dan pembiayaan rumah MBR berjalan paralel dengan program FLPP serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Mantan Ketua Umum REI, Eddy Hussy menuturkan, para pengembang MBR membutuhkan relaksasi kebijakan. Eddy menjelaskan, sektor properti memiliki 175 sektor industri ikutan, dari material, keuangan, hingga transportasi. Sehingga membantu pengembang MBR berarti mendorong industri lokal dan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik meninjau kembali strategi real estat komersial mereka di tengah kebija kan lockdown yang diberlakukan pemerintah dan pengaturan kerja dari rumah akibat pandemi. Menurut data konsultan properti JLL, aktivitas sewa perkantoran secara global anjlok 22 persen, di asia pasifik 9 persen sepanjang triwulan I-2020 dibandingkan dengan periode sama 2019 dengan tingkat kekosongan yang stagnan pada level 10,9 persen di banding kuartal sebelumnya

Di Jakarta, Head of Research, JLL Indonesia, James Taylor, Mengungkapkan dampak paling signifikan dari Covid-19 dalam transaksi baru untuk sewa perkantoran, kemungkinan akan terjadi pada kuartal II-2020 karena peraturan pemerintah memastikan bahwa sebagian besar bisnis terus berjalan dengan kerja dari rumah. Hal ini turut dikonfirmasi juga Chief Executive Officer (CEO) JLL Asia Pasifik, Anthony Couse. Menurut dia, perusahaan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan dan menerapkan jarak sosial saat kembali masuk ke tempat kerja. Perubahan pada properti perkantoran tidak akan terhindarkan. Namun ia mengatakan dalam beberapa pertimbangan, pandemi ini dapat menyebabkan perluasan ruang kantor, karena perusahaan berusaha meningkatkan jarak fisik antar karyawan.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangan resmi mengatakan terdapat 64 mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta yang kembali beroperasi dengan kondisi normal baru (new normal). Ketua Umum APBBI Stefanus Ridwan, mengatakan, dari 326 mal anggota APBBI, sekitar 170 mal tutup karena penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Adapun di daerah tanpa PSBB, mal tetap beroperasi sebagaimana biasa. Di wilayah yang menerapkan PSBB, terdapat mal yang tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengaku, industri perhotelan dan restoran telah mempersiapkan kondisi new normal, terutama terkait protokol kesehatan. Mereka juga bersedia duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan ataupun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk membahas teknis penerapan protokol kesehatan di lapangan saat pemberlakuan new normal. Meski demikian ia menyadari bahwa penerapan protokol kesehatan tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan bisnis industri horeka. Di restoran misalnya, dengan size terbatas dan pembatasan jarak pasti akan menurun, demikian pula di hotel.

PT Angkasa Pura (Persero) I atau AP I menyiapkan rebound strategy menuju fase kenormalan baru atau new normal. Sebelumnya, operator bandara pelat merah itu menerapkan survival strategy di tengah penurunan trafik penumpang pesawat.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan, ini dilakukan melalui program kerja multi dimension performance improvement di mana berbagai upaya dalam rebound strategy yang sudah mulai dilakukan pada sisa tahun ini dapat dirasakan pada 2021.

Faik menjelaskan, terdapat enam inisiatif dalam rebound strategy AP I.Pertama yakni persiapan new normal di bandara, penguatan portofolio bisnis baru dengan mengembangkan adjacent business, business process improvement dengan perbaikan proses bisnis eksisting dalam konteks revenue safe-guarding dan cost leadership, restrukturisasi organisasi, menerapkan enterprise architecture, juga melakukan penguatan perencanaan pengadaan melalui category management dan entralisasi tim pengadaan.

Pada kesempatan yang sama, Faik menyebutkan, adanya kenaikan trafik penumpang usai larangan mudik selesai. Peningkatan trafik penumpang tersebut perlu diantisipasi dengan penerapan protokol new normal di bandara untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19.

Upaya memulihkan perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi perhatian serius jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo lantaran sebagai sektor yang dianggap paling terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solo, Heri Purwoko Joko Siswanto, nantinya tim akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan UKM termasuk kondisi terkini para pelaku UKM.

Ia bakal menyiapkan sejumlah kebijakan anggaran, salah satunya dengan menyisir anggaran yang dapat dialihkan untuk membantu pemulihan UKM.
Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan, bantuan kepada pelaku UKM untuk sementara ini berupa sembako, untuk pedagang kaki lima (PKL), pedagang di Galabo, pelaku seni, serta warga yang belum mendapat bantuan lainnya dari pemerintah.

Provinsi Jawa Tengah juga sudah menyiapkan sejumlah skenario pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng tahun 2021.

Ancaman investigasi Presiden AS Donald Trump membuat pemerintah berada dalam dilema. Di satu sisi pungutan pajak digital adalah keniscayaan, di sisi lain AS merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup prospektif. Amerika Serikat (AS) bersikap reaktif dengan menginvestigasi skema pajak digital yang diadopsi banyak negara termasuk Indonesia, guna memastikan skema pemajakan tidak mendiskriminasi korporasi asal AS. 

Sebagian besar ekspor tekstil terutama garmen, furnitur, hingga produk kayu diserap oleh AS. Selain itu, RI juga tengah melobi Washington agar keringanan bea masuk atau generalized system preferences (GSP) tetap berlaku. Jika investigasi menunjukkan hasil negatif, RI harus menghadapi risiko terburuk, pencabutan GSP dan implikasinya, ekspor Indonesia ke AS bisa anjlok. 

Pada akhir 2019, AS terlibat ketegangan dengan Prancis yang mengenakan pajak digital sebesar 3%. Trump kemudian merespons dengan menaikkan tarif atas produk wine Prancis. Ketegangan lantas melebar menjadi Uni Eropa versus AS. 

Para pengamat termasuk The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sepakat bahwa satu-satunya jalan untuk meredam aksi saling balas adalah konsesus global. 

Dalam konteks RI di mana rencana pengenaan PPN atas transaksi digital merupakan pajak tak langsung yang pengenaannya ditanggung konsumen, kebijakan RI sejalan dengan rekomendasi OECD dan benchmark negara lain. 

Pakar Pajak DDTC Darussalam menilai, dalam konteks pajak digital, yang sering dikaitkan dengan polemik dalam perdagangan internasional adalah pengaturan PPh atas entitas digital bukan PPN. Dalam hal PPh belum adanya konsensus global tentang tata cara pemajakannya mendorong negara menggunakan pajak transaksi elektronik (PTE) secara sepihak.

Akhir November 2017, Presiden PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro berdiri di atas podium ajang Fortune Times 13th Anniversary di Singapura. Benny Tjokro kala itu terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan sebagai Asia Entrepreneur Awards for Affordable Housing Development. 

Bagi pelaku pasar modal, Hanson International dikenal sebagai perusahaan properti. Tapi, kiprah perusahaan dengan kode saham MYRX di bisnis properti itu baru dijalani kurang lebih 7 tahun terakhir.

Hanson dulunya bernama PT Mayer Textile Industri atau Mayertex Indonesia. Dikutip dari situs resmi Hanson International, bisnis properti dimulai pada 2013 setelah melakukan akuisisi 3.000 hektare lahan. 

Hal itu yang membawa Hanson sebagai salah satu perusahaan properti dengan cadangan lahan atau land bank terluas, khususnya di kawasan pinggir Jakarta.
Dalam catatan harian Bisnis, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pernah menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan milik Benny Tjokro yakni PT Manly Unitama Tbk. dan PT Hanson Industri Utama Tbk. pada Desember 1990. Dalam jual beli saham Bank Pikko pada 1997, Bapepam juga menyimpulkan adanya praktik corner yang dilakukan oleh Benny Tjokro. 

Selepas denda yang dijatuhkan OJK pada tahun lalu, Benny Tjokro seperti tidak lepas dari badai perkara. Puncaknya, pada Januari 2020, ketika Kejaksaan Agung menetapkan Benny Tjokro sebagai tersangka dalam kasus korupsi penempatan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya. Setidaknya, ada 12 sangkaan terhadap Benny Tjokro yang terkait dengan pencucian uang. 

Hukuman maksimal dari dua pasal yang didakwakan ke Benny Tjokro itu selama 20 tahun. Terdakwa lain yang dikenakan dakwaan sama dengan Benny Tjokro adalah Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk.

Pendanaan ke perusahaan rintisan tahap awal mulai kembali diminati oleh para pemodal ventura di tengah pandemi Covid-19, kendati model investasi tersebut sebelumnya tercatat lebih sering menyebabkan kerugian bagi investor.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia Edward Ismawan Chamdani menilai minat investasi ke startup tahap awal (seed funding) di Indonesia masih tinggi, meski masih ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. 

Tingginya minat investor untuk seed funding, lanjut Edward, juga tidak lepas dari potensi pangsa pasar RI yang dinilai mendukung perusahaan rintisan tahap awal untuk terus bertumbuh. Di samping itu, portofolio investor yang makin baik turut memengaruhi kelancaran siklus investasi di beberapa tahapan startup.
Namun, lanjutnya, hal itu tidak mudah lantaran kompetisi antarperusahaan rintisan pascapandemi Covid-19 bakal makin ketat. Ketatnya kompetisi tersebut dikatakan menjadi salah satu risiko investasi startup saat ini. 

Sekadar catatan, belum lama ini salah satu perusahaan multinasional asal Jepang, SBI Holdings, membentuk dana usaha patungan dengan perusahaan modal ventura Indonesia, Kejora Capital Management Pte. Ltd., untuk dikucurkan kepada startup-startup tahap awal di Tanah Air. 

Mulai diminatinya lagi pendanaan ke startup tahap awal merupakan sebuah anomali. Pasalnya, pendanaan startup tahap awal Indonesia, yang pada 2019 tercatat paling tinggi di Asia Tenggara, justru memiliki riwayat ‘gagal’ yang tidak kalah tinggi. 

Berdasarkan laporan Cento Ventures berjudul Southeast Asia Tech Investment in 2019, dari total investasi startup di Indonesia sepanjang 2014—2019 yang mencapai US$9,42 miliar, return of investment (RoI)-nya hanya US$1,29 miliar sehingga rasio likuiditas terhadap investasi baru 0,1 kali lipat. 

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia Handito Joewono berpendapat mulai maraknya investasi seed funding tidak terlepas dari kinerja industri startup RI yang diprediksi kembali normal dalam waktu relatif cepat. 

Partner East Ventures (EV) Melisa Irene menjelaskan seed investors tidak lagi cenderung menghindari risiko dan memilih menanamkan modal untuk jangka menengah dan jangka panjang di startup yang sudah sangat kompetitif dengan harga premium seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19. 

Sementara itu, Investment Associate Ideosource Venture Eldo Wana Kusuma mengatakan tingginya minat pemodal ventura terhadap startup tahap awal tidak terlepas dari potensi bisnis yang terus dinilai mampu berkembang secara eksponensial dalam waktu singkat.

Ekspor komoditas nonmigas utama Indonesia masih dibayangi ketidakpastian di tengah pandemi Covid-19. Namun sebagian komoditas diperkirakan dapat tetap tumbuh dengan menangkap peluang dibukanya kembali aktivitas ekonomi di sejumlah negara.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, komoditas nonmigas utama tersebut mencakup minyak sawit mentah atau crude palm oil beserta turunannya. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa nilai ekspor 10 komoditas tersebut cenderung naik selama Januari - April 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Kenaikan terbesar terjadi pada ekspor sejumlah produk pertanian seperti kakao dan sawit. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, peluang ekspor dari komoditas utama tersebut berada pada produk pangan mengingat permintaan global hanya akan mengarah pada produk tersebut serta pada alat kesehatan dan obat-obatan. 

Adapun pada produk manufaktur, dia mengatakan performa Indonesia terganjal oleh daya saing seiring kembalinya China dalam rantai pasok global. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa aktivitas ekspor China bakal diikuti dengan aksi dumping. 

Dalam kaitan itu, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan terdapat harapan sejumlah komoditas ekspor Indonesia ke depannya dapat tumbuh. Kendati demikian, Fithra tak memungkiri jika sejumlah komoditas ekspor utama mengalami tekanan yang cukup dalam efek dari terbatasnya kinerja sektor transportasi seperti pada ekspor komponen kendaraan.