;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Tersulut Lambatnya Stimulus Kredit

02 Jul 2020

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan setidaknya ada tiga permasalahan yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo hingga membuat dia marah saat membuka sidang rapat kabinet pada 18 Juni lalu. Ketiga hal itu adalah implementasi program di bidang kesehatan yang baru mencapai 1,53 persen atau hanya Rp 1,35 triliun dari alokasi total Rp 87,55 triliun. Begitu juga soal kelancaran program bantuan sosial. Menurut Moeldoko, Presiden kesal lantaran sasaran dan kecepatan penanganan wabah corona tak sesuai dengan harapan. Moeldoko menuturkan hal yang paling ditekankan Presiden adalah soal macetnya stimulus kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Presiden Jokowi secara khusus mempertanyakan soal lambatnya pencairan stimulus kredit pasar keuangan. Menurut dia, Jokowi heran kenapa kebijakan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia itu sulit sekali dilaksanakan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, program tersebut berjalan lambat karena pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus melakukan proses pertukaran data, yang birokrasinya memakan waktu. 

Menurut anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, OJK dan LPS memiliki wewenang untuk bisa menjamin kredit dan simpanan masyarakat tanpa perlu adanya jaminan APBN pemerintah. 

Anggota Komisi Keuangan lainnya, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan OJK terkesan sangat memanjakan bank milik negara penerima pinjaman Rp 30 triliun. Padahal, menurut dia, bank-bank tersebut merupakan bank milik pemerintah yang seharusnya mau diberi penugasan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui penempatan jaminan negara sebesar Rp 30 triliun dibuat atas masukan OJK yang menerima pendapat bank himbara, yang butuh kepastian ketersediaan likuiditas. Dia mengatakan pada praktiknya bank-bank himbara merupakan sumber likuiditas bank-bank kecil dan lembaga keuangan lain seperti bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat.

Menurut salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pengurus bank sebenarnya mau saja memberikan pelonggaran kredit besar-besaran tanpa meminta jaminan pemerintah. Tapi, kata dia, dalam krisis seperti ini, bank juga perlu ekstra hati-hati terhadap pengajuan pelonggaran.

BRI Berikan Technical Assistance ke Bank Bukopin

01 Jul 2020

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memberikan technical assistance terhadap PT Bank Bukopin Tbk terkait likuiditas dan opersional bank.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perseroan telah mengirimkan surat balasan ke OJK pada 12 Juni 2020 untuk meminta penegasan tentang kejelasan perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab BRI sebagai tim technical assistance.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga menerima surat PT Bosowa Corporindo perihal kuasa khusus kepada tim technical assistance, yang akan mendapatkan kuasa khusus menggunakan hak suara Bosowa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Bukopin.

Jelas kedua surat di atas hanya berkaitan dengan penunjukan BRI sebagai tim technical assistance dan tidak satu pun menyebutkan BRI di minta menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Bukopin.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan pendampingan teknis atau technical assistance kepada Bank Bukopin. Kerja sama yang dilakukan adalah pendampingan teknis dalam bidang treasury management.

Emiten berkode saham BBNI di lantai bursa itu juga menepis rencana ketertarikan mengeksekusi atau menjadi standby buyer dari rencana rights issue (PUT V) yang akan dilakukan Bank Bukopin.

OJK sebelumnya menyatakan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana pada escrow account per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank, terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.

PLN Merugi Rp 38,8 Triliun

01 Jul 2020

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan kerugian hingga Rp 38,8 triliun. Perlu kami sampaikan akhir Maret 2020 terjadi pelemahan nilai tukar terhadap mata uang asing akibat sentimen negatif dan lain-lain,kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 10, Zulkifli mengatakan, perusahaan berkewajiban mencatat selisih kurs. Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs. Meski merugi, Zulkifli mengatakan, secara pendapatan perusahaan memang mencatatkan hasil positif. Total pendapatan perseroan mencapai Rp 72,7 triliun secara year on year (yoy).

Terkait kas perusahaan, PLN saat ini masih menanti janji pemerintah yang akan membayar dana kompensasi tarif listrik tahun buku 2018-2019. Zulkifli menjelaskan, dana kompensasi yang seharusnya pemerintah bayar adalah Rp 45 triliun. Ia mengatakan, pemerintah berjanji membayarkan kompensasi tersebut pada tahun ini.

Menyoal tagihan listrik para pelanggan yang membengkak, PLN menawarkan skema pembayaran tagihan listrik secara bertahap atau diangsur. Mereka yang berhak mencicil tagihan listriknya hanya pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan hingga 20 persen.

PLN mengakui salah satu penyebab adanya tagihan listrik yang melonjak adalah meteran listrik pelanggan yang sudah usang. Hal ini membuat pencatatan listrik masyarakat menjadi tidak sesuai dengan konsumsi sesungguhnya.

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, informasi yang disampaikan PLN hanya sebatas peralihan skema pencatatan meteran menjadi perhitungan rata- rata pemakaian tiga bulan. Potensi kenaikan daya tidak disampaikan PLN mengingat masyarakat melakukan aktivitas sepenuhnya di rumah selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Arus Ekspor – Import Global Terganjal Restriksi

01 Jul 2020

Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ), Senin (29/6/2020) malam, Mempublikasikan lapoiran kebijakan perdagangan negara-negara anggota G-20 Oktober 2019-Mei 2020. Laporan itu menyebutkan, nilai perdagangan yang terdampak pembatasan (restriksi) yang tak terkait langsung dengan pandemi Covid-19 mencapai 418 miliar dollar AS, sekitar 2,8 persen perdagangan negara-negara anggota G-20.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani Berpendapat, data itu merefleksikan ketegangan perdagangan diantara negara anggota G-20 yang masih terjadi. “Disisi lain, ada negara anggota yang tak terlihat langsung dalam ketegangan itu dan berkesempatan memanfaatkan market share (pasar yang terdampak),’ ujarnya saat dihubungi,Selasa. Meski demikian, nilai perdagangan yang terdampak kebijakan fasilitas import dan tak berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19 melonjak.

Secara keseluruhan, WTO mendata, negara-negara anggota G-20 menerapkan 154 kebijakan perdagangan baru pada Oktober 2019-Mei 2020 sebanyak 95 diantaranya bersifat memfasilitasi import dan sisanya membatasi import. Direktur Jendral WTO Roberts azevedo menyoroti kebijakan pembatasan perdagangan yang masih tergolong tinggi. “Hal ini menjadi sorotan karena berpengaruh pada arus perdagangan dan investasi di tingkat global,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas,senin malam.

Elegi Garam dan Gula Lokal

01 Jul 2020

Di Nusa Tenggara Timur Stok garam industri menumpuk sejak tahun 2018. Sekretaris dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Saba Rajasa, NTT. Lagabus Pian, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/6/2020) menyatakan panen garam industri tahun ini dimulai awal Mei dan diprediksi berakhir Desember. Namun 10.000 ton garam sisa panen sejak tahun 2018 masih menumpuk tak terjual.

Upaya Pemerintah memacu produksi garam industri akan sia-sia jika hasil panen petambak tak terserap, sementara import garam terus berlangsung. Tahun 2019 harga garam paling tinggi hanya Rp 700 per kilogram (kg). Tahun ini pihaknya mencoba untuk menjual garam industri dengan harga Rp 900 per kg. Padahal, dalam kondisi normal, harga garam industri Rp 1.200 per kg.

Situasi serupa menimpa petani tebu. Ketika musim panen dan giling tebu tiba harga gula ditingkat petani justru turun. Sekretaris Jendral Asosiasi Gula Indonesia Aris Toharisman menyebutkan, harga lelang gula turun dari Rp 11.700 per kg pada awal Juni 2020 menjadi Rp 11.200-Rp 11.300 per kg saat ini. Sekretaris jendral Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin Mengapresiasi Langkah Komisi VI DPR yang Mengabulkan Usulan asosiasinya agar Kementrian Perdagangan meminta importir gula membeli tebu petani.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (25/6). Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, pemerintah tidak memperpanjang impor agar tidak mengganggu penyerapan produksi gula petani. Ia beralasan, impor selama pandemi Covid-19 untuk mengantisipasi kelangkaan gula di pasar.

RI pasar potensial Perancis

01 Jul 2020

Indonesia – Perancis terus memperkuat kerja sama bilateral termasuk pada saat pandemi Covid-19. Hal itu merefleksikan hubungan bilateral yang semakin matang terus berkembang. Duta Besar Indonesia untuk Perancis Arrmanatha Nasir mengungkapkan. “ Banyak pengusaha perancis yang tertarik dengan Indonesia. Mereka mendengar dan membaca berbagai sumber bahwa potensi pasar dan ekonomi Indonesia sangat bagus,” kata Arrmanatha, yang akrab disapa Tata.

Tata dihubungi terkait penyelenggaraan Forum Investasi Insfrastruktur Indonesia (IIIF) yang berlangsung secara daring tertutup, selasa (30/6). Hadir sebagai pembicara utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto. IIIF diikuti pengusaha kedua negara.

“IIIF merupakan suatu kegiatan penting untuk mendorong pengusaha perancis meningkatkan tidak saja investasi, tetapi juga bisnis di Indonesia. Selama ini sudah banyak perusahaan perancis berinvestasi di Indonesia,’ kata Tata. Salah satu tujuan IIF adalah mendorong perusahaan menengah perancis berinvestasi dan meningkatkan bisnis di Indonesia.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/-Bappenas) Menawarkan 41 proyek senilai 439,98 miliar dollar AS hingga 2024, mencakup transportasi, listrik, jaringan gas, logistik, dan eco-city termasuk proyek ibukota baru. Pengusaha perancis Dilaporkan menunjukan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia.

Proyek Smelter Pelat Merah Meleset

01 Jul 2020

Direktur Utama Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Aluminium ( Mind Id ), Orias Petrus Moedak menyatakan terdapat enam proyek hilirisasi pertambangan yang proses pembangunannya tertunda akibat wabah korona ( Covid-19 ). Hal ini jelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa ( 30/6 ). Enam proyek hilirisasi yang mengalami penundaan, pertama, Smelter Grade Alumina Reflney ( SGAR ) DI Mempawah Kalimantan Barat milik PT Inalum ( PERSERO ) dan PT Aneka Tambang Tbk ( Persero ). Kedua, proyek upgrading atau peningkatan teknologi tungku reduksi semelter dan refinery alumina milik inalum. Ketiga, proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Tanjung Enim Sumatra Selatan milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Huadian Corporation. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman juga mempertanyakan smelter feronikel (Feni) milik ANTM yang belum memiliki pasokan listrik meski konstruksi sudah mencapai 97.98%.

Lelang Proyek Jalan Tol Dikebut Sebelum Akhir Tahun

30 Jun 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat penyelesaian proses lelang sejumlah proyek jalan tol baru yang sudah terencana sebelum terjadinya krisis pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit, mengatakan prakualifikasi dan tender semua proyek dikerjakan bertahap sejak bulan ini hingga akhir 2020.

Ruas jalan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo yang diprakarsai konsorsium PT Adhi Karya (persero) Tbk itu memang diprioritaskan karena akan terkoneksi dengan jalan tol Trans Jawa. Realisasi proyek senilai Rp 28,8 triliun itu pun bisa memangkas kepadatan kendaraan logistik di jalur arteri di selatan Pulau Jawa.

Kini pemerintah mengejar investasi untuk menembuskan 2.500-kilometer jalan tol baru hingga 2024 mendatang. Kebutuhan pendanaan rencana jangka panjang itu diproyeksikan mencapai Rp 400 triliun, dengan asumsi Rp 110-150 miliar untuk konstruksi per kilometer.

Kementerian justru melonggarkan tenggat penyelesaian proyek berjangka pendek menjadi proyek tahun berjalan (multiyears) karena banyaknya realokasi anggaran dan gangguan pandemi terhadap dunia konstruksi.

Selain proyek jalan tol Solo-Yogyakarta, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, masih ada setumpuk proyek yang siap tender. Kementerian memburu calon pemodal untuk sistem transaksi jalan tol non-tunai nirsentuh (multi-lane free flow/MLFF) yang akan dimanfaatkan untuk berbagai ruas yang panjang totalnya mencapai 1.713 kilometer.

Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, membenarkan bahwa pemerintah sedikit mengubah proyeksi panjang jalan tol, target pengoperasian jalan tol baru yang seharusnya mencapai 503 kilometer hingga akhir tahun dikendurkan menjadi hanya 406 kilometer.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia, Kris Ade Sudiyono, menilai minat investasi para investor belum akan kencang meski penawaran sudah terbuka kembali. Kelemahan rasio modal kerja atau likuiditas membuat pemodal enggan bergerak meski ada insentif.

Menkeu Hindari Resesi

30 Jun 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 akan mengalami kontraksi 3,1 persen (year on year/yoy). Sri berharap, ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga dapat kembali mendekati nol, bahkan menembus level positif. Perkiraan kontraksi pada kuartal II 2020 karena pemerintah pusat ataupun daerah mulai intensif memberlakukan social distancing pada pertengahan dan akhir Maret yang berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi.

Penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 mengalami kontraksi 10,8 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 444,6 triliun. Kinerja ini lebih buruk dibandingkan periode Januari-April 2020 yang tumbuh negatif 3,09 persen. Sri mengatakan, perlambatan kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor penyebabnya. Sri menyebutkan, harga minyak yang merosot tajam menyebabkan penerimaan PPh migas mengalami penurunan signifikan. Apabila target ini dapat tercapai, Sri optimistis pertumbuhan tahun ini masih berada dalam rentang yang ditargetkan pemerintah, yaitu minus 0,4 persen sampai 2,3 persen. Salah satu aspek yang sangat menentukan pencapaian ini adalah realisasi pemulihan ekonomi nasional di lapangan.

Sri memberikan contoh, implementasi stimulus sektor kesehatan kini masih berada pada level 1,54 persen dari anggaran yang ditetapkan pemerintah Rp 87,55 triliun.Kecilnya realisasi ini karena masih terkendala proses administrasi dan verifikasi. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, ekonomi Indonesia sepanjang 2020 masih bisa tumbuh positif di sekitar 0,1 hingga 0,5 persen, namun banyak tantangannya.

Dengan merelakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun ini, Yusuf berharap, pemerintah tetap fokus menjalankan pemulihan ekonomi. Khususnya perbaikan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi.

Anak Usaha dan Cicit Terus Dirampingkan

30 Jun 2020

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus merampingkan perusahan pelat merah beserta anak usaha dan cicitnya yang kurang efisien. Saat ini, tercatat sekira 800 BUMN beserta anak usaha dan cicitnya. Kondisi ini menjadi perhatian dan fokus utama dari Menteri BUMN Erick Thohir. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencontohkan, Kementerian BUMN mulai menghapuskan anak dan cucu usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena tidak efisien. Selain itu, lanjut Arya, terdapat juga BUMN yang sengaja membentuk anak hingga cicit usaha untuk dapat mengerjakan sebuah proyek atau saat membuat perusahaan patungan dengan perusahaan lain.

Belum lama ini, Erick Thohir melakukan efisiensi di tubuh Kementerian BUMN. Jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Erick menyebutkan, berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi. Erick berencana merampingkan anak-cucu usaha BUMN yang saat ini mencapai 800 perusahaan. Erick menilai banyak anak-cucu usaha yang bergerak di luar bisnis inti dari induk perusahaan. 

Erick menyampaikan, proses perampingan anak-cucu usaha BUMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Erick menyebutkan, proses perampingan berjalan bertahap. Erick menyebutkan, langkah perampingan merupakan bagian dari efisiensi dan mendorong BUMN untuk bisa lebih fokus pada bisnis utamanya.