Untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19, negara-negara di dunia membatasi pergerakan penduduk dan menutup wilayah. Kebijakan ini membuat kegiatan yang semula dilakukan di ruang publik beralih di rumah, mulai dari bekerja, sekolah, hingga mencari hiburan. Lembaga riset Pew Research Center mencatat, sembilan dari sepuluh penduduk dunia atau sekitar 7,1 miliar orang yang tinggal di negara dengan pembatasan wilayah tidak dapat bepergian dengan bebas. Meskipun beberapa negara telah melonggarkan, masih banyak warga yang memilih untuk beraktivitas dari rumah dikarenakan kemunculan kluster-kluster penularan baru Covid-19 dan kasus impor akibat pelonggaran.

Masyarakat pun mengandalkan fasilitas daring untuk beraktivitas. Tak mengherankan, pemanfaatan layanan daring untuk bekerja, bersekolah, ataupun menikmati hiburan meningkat. Survei McKinsey and Company pada 20-22 Mei 2020 terhadap 715 responden di Indonesia mencatat, pengeluaran untuk hiburan meningkat cukup tinggi selama pandemi. Sebanyak 37 persen responden mengeluarkan uang lebih banyak untuk sarana hiburan di rumah, Salah satu yang banyak diakses adalah layanan video on demand (VOD). Netflix yang menguasai pasar VOD berbayar menerima lebih dari 15,7 juta pengakses baru dalam tiga bulan pertama tahun 2020. Disney+ yang baru beroperasi menambah sedikitnya 22 juta pelanggan baru. Peningkatan ini juga didorong oleh penutupan fasilitas hiburan publik, seperti bioskop. Beberapa film yang seharusnya dirilis di bioskop beralih diluncurkan lewat layanan digital.

Penutupan bioskop menyebabkan Universal Pictures yang memproduksi Trolls World Tour beralih merilis film tersebut secara digital ketimbang menunda peluncurannya. Kini, Trolls World Tour dapat dinikmati melalui layanan Amazon Prime Video, Apple TV, Xfinity, VUDU, Google Play, Fandango Now, dan Youtube. Paramount bekerja sama dengan Netflix untuk menampilkan film the Love Birds.

Statista memprediksi, tahun ini di seluruh dunia tercapai angka 2,4 miliar pengguna layanan VOD dengan menyesuaikan dampak Covid-19 meningkat dari 2,14 miliar pada tahun sebelumnya. Pada 2024, diprediksi mencapai 2,8 miliar pengguna atau 36,8 persen penduduk bumi.

Peningkatan pengguna layanan VOD juga terjadi di Indonesia. Pada 2017 ada 42,6 juta pengguna VOD. Pada tahun ini diperkirakan menjadi 59,8 juta pengguna. Sementara pada 2024, diprediksi menjadi 77,1 juta pengguna.

Penyedia layanan VOD saling bersaing. Mereka melakukan promosi lewat tawaran pemakaian gratis selama jangka waktu tertentu. Amazon Prime Video, misalnya, menyediakan masa percobaan layanan gratis selama 30 hari. Namun, tidak semua penyedia layanan VOD mampu bersaing dan bertahan. Di saat Netflix dan raksasa penyedia VOD lain berjaya, HOOQ yang melayani pengguna di Asia harus ditutup per 30 April 2020. Biaya konten dan operasional yang besar, kian banyaknya penyedia VOD, serta pertumbuhan bisnis yang kurang maksimal menjadi penyebabnya. Sebanyak 50 juta pengguna di lima negara ternyata tak menjamin keberlangsungannya. Para penyedia layanan VOD harus kreatif agar tetap dapat menghadirkan konten berkualitas guna memikat pengguna baru.

Executive Vice President Digital Center of Execellence PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kaspar Situmorang menyampaikan dalam diskusi virtual Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia bahwa bank sedang menuju era open banking untuk akselerasi pertumbuhan digital banking.Perbankan diharapkan melayani masyarakat sebanyak mungkindengan biaya seefisien mungkin. Salah satu caranya, melalui interkoneksi dengan penyedia layanan pembiayaan di Indonesia.Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Suwignyo Budiman mengatakan,industri perbankan konvensional berkolaborasi dengan industri teknologi finansial untuk meningkatkan layanan dibidang digital.

Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang juga Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta menyampaikan, satu bulan sejak pemerintah menerbitkan kebijakan ekspor benih bening lobster, pengiriman benih lobster mulai berlangsung. Pemerintah menilai sedikitnya dua perusahaan eksportir telah berhasil membudidayakan lobster, sebagai salah satu syarat izin ekspor benih.

Manajer Operasional PT Aquatic SSLautan Rejeki, Bahraen Hartoni, mengakui, pekan lalu sudah mengekspor perdana benih bening lobste ke Vietnam. Menurut Bahraen, usaha pembesaran atau budidaya lobster telah dilakukan sejak 2017, termasuk bermitra dengan nelayan dan pembudidaya. Lokasi budidaya lobster di Nias (Sumatera Utara) dan berkembang di Lombok (Nusa Tenggara Barat). Mitra binaan tersebar di Lampung, Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB.

Kepala Subdirektorat Jenderal Humas Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengonfirmasi ekspor benih lobster yang dilakukan PT TAM dan PT ASL yang dikemas dalam 7 koli. PT TAM mengekspor benih lobster sebanyak 60.000 ekor, sedangkan PT ASL sekitar 37.500 ekor. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyebutkan, saat ini sudah ada perusahaan yang berhasil panen lobster karena mulai menyiapkan budidaya ketika KKP membuka peluang untuk pembesaran lobster sejak akhir 2019. Slamet menegaskan, akan memantau perkembangan hasil budidaya lobster oleh perusahaan-perusahaan eksportir.

Secara terpisah, Abdullah, pembudidaya lobster di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru NTB, menyampaikan, masih terus membesarkan lobster karena pasar ekspor masih lesu. Abdullah menuturkan, pada Mei 2020, salah satu perusahaan eksportir di Lombok membeli lobster hasil pembesaran dari pembudidaya di wilayah itu sebanyak 300 kilogram (kg), dengan ukuran sekitar 250 – 400 gram per ekor.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, PT Pertamina (Persero) menyusun rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) beberapa anak usahanya. 

Nicke menuturkan sektor hulu merupakan salah satu prioritas perseroan. Pasalnya, tren produksi di hulu minyak dan gas Indonesia cenderung menurun. Dia mencatat 60 persen anggaran investasi di Pertamina difokuskan untuk pembiayaan di sektor tersebut. 

Perubahan menjadi perusahaan terbuka juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan minyak dan gas negara itu menargetkan masuk jajaran 100 besar perusahaan top dunia yang diukur berdasarkan pendapatan tahunan perusahaan, Fortune Global 500. 

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menuturkan perusahaan masih membutuhkan kajian mendalam untuk menentukan subholding lainnya yang akan ditawarkan ke publik. Perusahaan harus memastikan IPO dapat memberikan manfaat bagi korporat, yaitu transparasi, akuntabilitas, dan peningkatan skala bisnis dengan cepat. 

Pertamina saat ini memiliki lima subholding baru. Selain subholding hulu yang kini berada di bawah PT Pertamina Hulu Energi, terdapat subholding kilang dan petrokimia, yang berfokus pada listrik serta energi baru dan terbarukan. Ada pula yang mengkhususkan diri pada pemasaran, dan subholding pelayanan.

Guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Mukhtasor, menilai rencana IPO anak usaha Pertamina berisiko bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Cabang produksi yang penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti migas harus sepenuhnya dikuasai negara. 

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan rencana IPO dapat mendorong anak usaha Pertamina menjadi lebih sehat. Pasalnya, investor tak akan melirik perusahaan yang merugi. Namun dia menilai pemerintah perlu memitigasi risiko yang mungkin muncul, termasuk memastikan pemerintah tetap dominan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 2,09 miliar secara bulanan pada Mei 2020. Meski surplus, kinerja ekspor-impor Mei jatuh paling dalam sejak beberapa tahun terakhir. Ekspor Mei tercatat sebesar US$ 10,53 miliar, turun 28,95 persen secara tahunan.

Adapun impor bulan lalu turun lebih dalam sebesar 42,20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, menjadi US$ 8,44 miliar. Anjloknya impor ini terendah sejak 2009.

Berdasarkan catatan BPS, semua komponen impor mengalami pertumbuhan negatif, baik secara bulanan alias month-to-month maupun tahunan atau year-on-year. Sementara itu, impor bahan modal bisa berpengaruh kepada komponen investasi dan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Adapun komponen ekspor yang mengalami pertumbuhan pada Mei lalu merupakan ekspor minyak dan gas, naik 15,64 persen dibanding pada April. Namun, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka itu anjlok hingga 42,64 persen.

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menjelaskan Suntikan dana tambahan bagi BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional jadi prioritas audit Badan Pemeriksa Keuangan. Audit meliputi ketepatan pemilihan BUMN penerima suntikan dana, penggunaan anggaran sesuai syarat, dan rencana bisnis BUMN. Dana tambahan bagi BUMNi tu berupa dana talangan modal kerja, penyertaan modal negara(PMN), dan dana kompensasi. Tahun ini, pemerintah menyuntikkan dana tambahan Rp118,15 triliun ke 10 BUMN terdampak Covid-19.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan berpendapat, mestinya ada kriteria dan sanksi khusus bagi BUMN yang mendapat suntikan dana pemulihan ekonomi nasional. Kriteria khusus itu berkaitan dengan laporan kesehatan keuangan BUMN sebelum Covid-19 serta memprioritaskan BUMN terkait pangan, transportasi, dan pariwisata.

Direktur Induk Koperasi Usaha Rakyat (Inkur) dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menyebutkan, jika dana yang diberikan kepada BUMN terlalu banyak, akselerasi perbaikan daya beli masyarakat menjadi lamban. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 2018, ada 64.194.057 UMKM di Indonesia yang menyerap 116.978.631 tenaga kerja. Suroto menyarankan agar UMKM dan koperasi mendapat alokasi dana lebih besar dalam program pemulihan ekonomi nasional. Caranya, melalui penangguhan pokok utang, subsidi bunga, hibah, modal kerja,dan relaksasi pajak.

Berdasarkan data Kemenkeu,program pemulihan ekonominasional untuk UMKM antaralain berupa penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM dan padat karya UMKM Rp78,78 triliun. Sementara pembiayaan investasi untuk koperasi Rp 1 Triliun.

Pada rapat terbatas membahas program Pemulihan Ekonomi Nasional, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya konsep berbagi beban (sharing the pain) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yang harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pelaku usaha. Harus bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Pemulihan ekonomi membutuhkan dana yang besar dengan pembengkakan dana yang dibutuhkan menjadi Rp 677,20 triliun. Guna membiayai kebutuhan tersebut, BI diberi kewenangan untuk membeli surat utang negara atau surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

Pemerintah tentu ingin SBN yang dibeli BI tak berbunga. Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan surat utang dengan kupon nol persen (zero coupon) kepada BI sebagai pengganti Bantuan Likuiditas BI (BLBI) sebesar Rp 144 triliun saat penyelamatan perbankan pada 1998. Namun, kali ini BI menginginkan pembelian surat utang, termasuk besaran bunganya, mengikuti mekanisme pasar hal ini agar surat utang menjadi dapat diperdagangkan (tradable) dan akan memudahkan BI dalam mengendalikan likuiditas di pasar. Sementara besaran bunga SBN tenor 10 tahun sekitar 7 persen.

Yang tengah dikaji BI saat ini adalah memberikan kompensasi berupa remunerasi bunga pada rekening pemerintah di BI, yang sebelumnya tak ada. Remunerasi bunga yang diberikan BI ke pemerintah juga semacam ”keluar kantong kiri masuk kantong kanan”. Cara berikutnya yang juga tengah dibahas adalah beban (burden) sharing pemerintah dan BI atas selisih suku bunga penempatan dana pemerintah di bank dengan suku bunga SBN ke BI. Jadi ujungnya, sebenarnya tak ada uang yang dikeluarkan pemerintah untuk bunga SBN yang dibeli BI.

Juga ada usulan agar bank sentral menurunkan biaya gadai berjangka (term repo rate) SBN oleh perbankan ke BI yang saat ini sekitar 4,8 persen untuk tenor satu bulan. Jika biaya repo diturunkan, perbankan akan memiliki likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo ataupun menyalurkan kredit. Tanpa penurunan, bank tidak tertarik menggadai SBN. Buktinya, dari Rp 886 triliun SBN yang dimiliki bank hingga pertengahan Mei 2020, hanya sekitar Rp 44 triliun yang di-repo-kan ke BI. Namun, BI berpendapat repo rate tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter agar tidak dipersoalkan Badan Pemeriksa Keuangan.

Akhirnya, BI memberikan kompensasi berupa remunerasi bunga pada giro wajib minimum (GWM) perbankan sebesar 1,5 persen yang sebelumnya tidak pernah dilakukan BI. Demikianlah konsep berbagi beban yang berusaha diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait meskipun dengan cara masuk kantong kanan keluar kantong kiri. Ini demi memenuhi prinsip tata laksana pemerintahan yang baik.

Ketua Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko dalam diskusi daring bertajuk ”Trade Remidi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan”, mengatakan Banjir sejumlah produk impor mengancam industri nasional yang tengah terimbas pandemi Covid-19. Produk-produk impor itu adalah karpet, kertas sigaret, peralatan dapur dan makan, terpal, kaca lembaran, panel surya, dan garmen. Jika tidak ditangani, industri nasional bisa kian terpukul. KPPI mencatat ada tujuh permohonan baru penyelidikan pengamanan dagang dari pelaku industri selama Januari-Mei 2020. Produk impor yang melonjak paling signifikan adalah panel surya sebesar 59 persen, kaca 52 persen, serta peralatan dapur dan makan 39 persen. Disusul produk karpet dan penutup lantai tekstil yang impornya melonjak 25 persen, kertas sigaret 15 persen,terpal 13 persen, dan garmen 8 persen. Produk-produk impor tersebut melonjak secara bertahap sejak 2017 dan bersumber dari Cina.

Untuk itu, menurutnya  tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies), baik safeguard maupun antidumping, dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Langkah pengamanan perdagangan itu bisa berdampak positif terhadap pendapatan negara, yaitu melalui pengenaan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP) dan bea masuk antidumping (BMAD). Menurut data KPPI, Sejak 2014-2019 tindakan ini berhasil menyumbang penerimaan negara hingga Rp 2,1 triliun.

Senada, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan instrumen pengamanan perdagangan dalam bentuk antidumping ataupun safeguard. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, hasil produksi industri dalam negeri mesti menjadi tuan rumah di negara sendiri. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan produk-produk yang dibutuhkan pasar domestik, tetapi belum dapat diproduksi industri nasional, tetap terjaga impornya dan saat ini pemerintah tengah mendatanya .

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan, pasar Afrika Timur sangat potensial untuk menjadi target baru dalam meningkatkan ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Di tengah banyaknya hambatan nontarif yang dilayangkan sejumlah negara mitra dagang, pemerintah dan pelaku usaha perlu menjamah pasar baru.

Di kawasan Afrika Timur, Sahat mengatakan, terdapat tantangan karena negara-negaranya kebanyakan tidak memiliki tangki-tangki besar untuk penampungan minyak sawit. Sahat pun memprediksi, seiring dimulainya peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri lewat bahan bakar B-30, pada tahun ini diperkirakan tersisa 60 persen dari total produksi minyak sawit bakal diekspor. Sisanya, 40 persen akan menjadi konsumsi dalam negeri.

Kebijakan bea masuk antisubsidi atau countervailing duties (CVD) oleh Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia mulai memberikan dampak buruk. Ekspor biodiesel sepanjang kuartal I 2020 turun 99 persen terhadap periode yang sama 2019.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, produk biodiesel Indonesia ke Uni Eropa dikenakan bea masuk antisubsidi sebesar 8-18 persen yang berlaku mulai 2019 lalu. Ia mengatakan, pemerintah telah menempuh langkah pembelaan melalui berbagai forum termasuk di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut dia, tuduhan-tuduhan Uni Eropa selama ini kepada Indonesia tidak beralasan. Khususnya yang berkaitan dengan deforestasi lingkungan akibat budi daya perkebunan sawit. Kendati demikian, Jerry optimistis komoditas minyak sawit asal Indonesia tetap akan menjadi primadona dunia untuk minyak nabati. Sebab, dibandingkan dengan minyak lainnya, sawit sangat kompetitif termasuk dari segi harga.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda memaparkan pemerintah segera menerbitkan revisi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang usaha penangkapan ikan. Dalam revisi itu, beberapa alat tangkap ikan yang sebelumnya dilarang, yakni pukat hela atau trawl dan cantrang, akan diizinkan digunakan lagi. Larangan itu tadinya diperuntukkan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan. Namun menurut Trian, penyusunan revisi aturan telah mempertimbangkan hasil kajian, karakteristik alat untuk menangkap, dan sifat alat tangkap tersebut.

Trian mengungkapkan, selama ini kapal cantrang tetap beroperasi berbekal surat keterangan melaut. Dengan melegalkan cantrang, KKP dapat mengatur dan mengendalikan untuk memastikan penggunaan cantrang mematuhi standar ramah lingkungan. KKP juga berencana merevisi peraturan tentang usaha perikanan tangkap. Revisi itu antara lain mengizinkan kapal-kapal ikan berukuran di atas 200 gros ton beroperasi lagi, dengan persentase skala usaha 22 persen.

Di sisi lain, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then menyoroti rencana membuka kembali izin kapal ikan di atas 200 GT. Selama ini, nelayan lokal menikmati kebijakan yang melarang kapal ikan asing masuk ke perairan Indonesia dan larangan izin kapal ikan berukuran 200 GT. Pembukaan kembali izin kapal di atas 200 GT dikhawatirkan membuka pintu bagi kapal-kapal ikan asing masuk ke Indonesia. Namun menurut Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Nimmi Zulbainarni, regulasi perlu berpihak kepada semua pihak. Prinsip konservasi dan ekonomi perlu berjalan beriringan.

Terkait ekspor benih lobster, Trian menyampaikan, penetapan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merujuk pada kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster. Penetapan PNBP akan ditentukan per ekor, sedangkan pungutan dibebankan kepada eksportir.