Investor asing tidak perlu khawatir berlebih karena independensi BI dalam burden sharing tetap dijaga. Di sisi lain BI akan turut mengawal dan menopang pemulihan ekonomi secara nasional.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menuturkan bunga utang pemerintah tahun ini diperkirakan meningkat cukup signifikan sehingga diperlukan skema berbagi beban (burden sharing). Pembagian beban bunga utang akan berimplikasi positif pada kesinambungan utang dan ruang fiskal pemerintah. Skema burden sharing dapat mendukung peringkay surat utang pemerintah yang tetap layak investasi dan tetap dapat menutupi defisit anggaran dalam jangka pendek. 

Sebelumnya BI dan Kementerian Keuangan akan berbagi beban pendanaan untuk Covid-19 dan pemuihan ekonomi dengan skema pembelian SBN tanpa mekanisme padar dan pembagian beban bunga utang. Total kebutuhan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun tahun ini. BI akan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah senilai total Rp 397,56 triliun berikut beban bunganya.

Persoalan bermunculan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka keran ekspor benih lobster. Kemitraan yang disyaratkan bagi eksportir tak jelas kelanjutanya dan pembudidaya sulit mendapatkan benih.

Ketua himpunan pembudidaya ikan laut indonesia Effendy Wong mengingatkan pemerintah perlu memastikan perusahaan eksportir benih lobster memiliki komitmen usaha budidaya. Komitmen ini terkait 70% dari benih lobster yang ditangkap untuk budidaya. Komitmen harus dibuktikan dengan keterbukaan informasi tentang lokasi KJA, jumlah benih yang ditebar dan produksi yang dihasilkan. Tanpa niat budidaya, kemitraan dikhawatirkan sekedar kamuflase perusahaan untuk memperoleh izin ekspor. 

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melepas ekspor perdana sabut kelapa ke China. Komoditas sisa perkebunan ini digunakan untuk pembuatan sofa hingga jok mobil mewah.  Ekspor Sultra selama ini didominasi hasil pertambangan khususnya ore nikel maupun ferronickel. Ekspor ini mendominasi 98% dari total ekspor 2019 dengan valuasi Rp 19,6 triliun. 

Ekspor sabut kelapa yang dikirim melalui pelabuhan Kendari New Port menuju Weifang, China dilakukan oleh PT Weida Indochoir Prima. Sabut kelapa dikumpulkan dari Konawe Utara dan Konawe Selatan. Satu kubik sabut kelapa dihargai Rp 5.000,-. Satu kontainer sabut kelapa memiliki berat 18 ton dengan nilai Rp 54 juta. Dengan potensi besar di Sultra, ditargetkan bisa mengirim 30 kontainer sabut kelapa setiap bulan. 

Mulal 1 Juli 2020 pemerintah menerapkan aturan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perusahaan digital asing luar negeri. Setidaknya, ada enam perusahaan yang bakal diwajibkan untuk memungut PPN sebesar 10% dari konsumen sebagaimana dikonfirmasi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak kementerian keuangan Suryo Utomo. Pajak menegaskan, dalam penerapan aturan indonesia dengan menggunakan skema significant economic presence meski tidak terdapat kehadiran fisik tetap wajib memungut pajak konsumen baik secara langsung atau menunjuk perwakilannya di Indonesia.

Adapun ketentuan pungutan PPN perusahaan.digital asing, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan, Pemungutan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dart Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Yang jelas, jika tidak ada aral melintang pemungutan PPN sebesar 10% atas nilai barang atau jasa yang dibeli konsumen, akan berlaku efektif mulai awal Agustus 2020,

Hingga saat ini otoritas pajak sudah melakukan sosialisasi pungutan PPN 10% kepada 290 perwakilan usaha dan TQ yurisdiksi. Antara lain, Amerika Serikat (AS) Australia, China Hong Kong India Inggris, Jepang, Singapura. Swedia, dan Thailand. Ditjen Pajak juga melakukan sosialisasi kepada American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, serta US-Asean Business Council Suryo bilang selama sosialisasi tersebut tidak ada perusahaan yang keberatan menarik PPN.

Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak kemkeu Arif Yanuar menambahkan, secara teknis, PMSE yang menjual barang atau jasa dan memungut PPN, wajib melaporkan konsumsi pelanggannya. Hal itu dilakukan baik lewat service business to business (B2B) maupun business to consumer (B2C). Nantinya, bagi subjek pajak luar negeri PMSE, harus mendaftarkan Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai syarat administrasi pelaku usaha di Indonesia.

Analis memprediksi PT Integra Indocabinet (WOOD) bisa mempetahankan kinerja positif tahun ini. Aktivitas penjualan ekspor yang mulai berjalan serta potensi pasar yang semakin besar menjadi peluang bagi emiten ini. Analis OSO Sekuritas Sukarno Alatas juga Analls Trimegah Sekuritas Sebastian Tobing mengatakan WOOD masih berpeluang memperluas penjualan ekspor tahun in la penilai, langkah AS menetapkan tarif untuk barang impor dari sejumlah negara serta menetapkan tarif anti dumping dan anti subsidi atas produk dari China dan Brasil positif bagi WOOD. Akibat kebijakan tersebut produk-produk dari Indonesia, termasuk WOOD bisa meningkatkan volume penjualan di pasar furnitur AS, namun potensi perluasan pemasaran WOOD di luar negeri berpotensi terhambat kekhawatiran gelombang kedua pandemi. Sebastian menuliskan impor furnitur AS dari China berangsur menurun dari sebanyak 38% di 2018 menjadi cuma 26% di 2019

Di kuartal pertama tahun ini. WOOD juga sempat merasakan hambatan ekspor furnitur ke AS karena beberapa pelabuhan tutup akibat pandemi, memasuki kuartal dua manajemen WOOD mengatakan penjualan ekspor mulai berjalan lancar dan optimistis menargetkan pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun. Sedangkan pada laporan keuangan tahun lalu, pendapatan WOOD tercatat naik 1,4% secara tahunan menjadi sebesar Rp 2,13 triliun (yoy). Sementara, perolehan laba bersih mencapai Rp 217.47 miliar atau menurun 9% yoy.

Sebastian optimistis di tengah tekanan pandemi pendapatan WOOD berpotensi tumbuh sekitar 18% di tahun ini dan tumbuh 22% di tahun depan Sebastian merekomendasikan buy WOOD dengan target harga Rp 630 per saham. Sukarno juga menilai positif langkah WOOD memangkas belanja modal atau copital expenditure (capex)  sebesar Rp 100 miliar, lebih rendah dari capex tahun lalu yang sebesar Rp 200 miliar. Analis Panin Sekuritas William Hartanto memasang target harga di Rp 440.

Manajemen PT Temas Tbk terus memacu ekspansi bisnis Perusahaan ini berencana membeli enam hingga delapan unit kapal baru serta mengembangkan sistem teknologi informasi. Untuk memuluskan ekspansi bisnis tersebut emiten pelayaran bersandi saham TMAS di Bursa Efek Indonesia ini mengalokasikan dana belanja modal sekitar Rp 650 miliar.

Direktur Keuangan PT Temas Tbk, Ganny Zheng menjelaskan mereka harus mengganti armada dengan kapal yang lebih muda, sehingga kinerja pengangkutan lebih produktif. Selain membeli kapal baru manajemen TMAS akan menjual kapal-kapal yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Berdasarkan data internal, hingga saat ini TMAS memiliki 34 unit kapal. Ganny menyebutkan, pandemi corona (Covid-19) menyebabkan kinerja keuangan TMAS berpotensi menurun pada kuartal II 2020

Meski demikian, pembukaan kembali kegiatan ekonomi mengerek optimisme TMAS untuk mempertahankan pencapaian laba pada tahun lalu. Pada 2019, TMAS meraih laba bersih senilai Rp 92,99 miliar, tumbuh 169 69% dibandingkan laba bersih, 2018. Kendati sudah menunjukkan pertumbuhan volume angkutan dalam beberapa waktu terakhir, TMAS memproyeksikan kinerja keuangan negatif untuk kuartal || 2020. Akibat pandemi, menurut Ganny, harga angkutan ikut menyusut dan pihaknya telah mengantisipasi terjadi kerugian di kisaran Rp 10 miliar.

DI sepanjang kuartal pertama tahun Ini, TMAS meraup laba tahun bersih Rp 3,85 miliar Jumlah tersebut menyusut 90,86% dibandingkan laba bersih pada kuartal l 2019 senilai Rp 42,25 miliar. Adapun pendapatannya naik 16,239 menjadi Rp 706,85 miliar. Ganny juga masih optimistis TMAS dapat menutup semester pertama tahun ini dengan catatan keuntungan di kisaran Rp 5 miliar. Untuk kinerja di akhir tahun 2020, pihaknya memperkirakan dapat mempertahankan laba bersih perusahaan seperti tahun lalu di kisaran Rp 100 miliar.

Fase new normal menjadi momentum untuk membuka peluang bisnis. Hal demikian juga menjadi harapan manajemen PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS), yang sempat terdampak pandemi korona. Masyarakat cenderung menghindari keramaian transportasi publik, sehingga menggunakan alat mobilitas pribadi atau personal mobility device dalam kegiatan sehari-hari yang menjadi peluang sangat besar terhadap bisnis sepeda listrik sebagiamana diungkapkan Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, Wilson Teoh. Ia menambahkan, manajemen Gaya Abadi Sempurna telah menyiapkan tipe produk baru 101 untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Wilson menyatakan, manajemen SLIS belum mau merevisi target penjualan di sepanjang tahun ini vang mencapai Rp 530 miliar. Pada awal merebaknya Covid-19. Gaya Abadi sempat mengalami hambatan akibat efek gulir pandemi yang menghantam hampir semua negara di dunia. Meski begitu, SLIS masih yakin dengan target penjualan yang telah dipatok di awal tahun. Kemudian, program work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada aktivitas produksi yang harus dikurangi karena outlet penjualan ditutup.

Namun, saat ini Gaya Abadi telah mendapatkan surat izin untuk tetap beroperasi. Alhasil, secara perlahan hal itu berdampak terhadap kenaikan penjualan. Produsen sepeda listrik merk Seis ini berupaya kembali mengungkit penjualan dengan melakukan pengiriman ke wilayah-wilayah yang tidak memberlakukan kebijakan PSBB yang membantu untuk menaikkan penjualan Sales di bulan April 2020.

Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) memperoleh mandat untuk mendukung kebangkitan sektor riil sebagai salah satu strategi percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Penugasan itu diawali dengan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun yang nantinya dimanfaatkan bank BUMN untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor produktif.

Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang juga Ketua Himbara, Sunarso, sebagai tahap awal, bank harus menyiapkan detail rencana penyaluran kredit sesuai dengan kapasitas dan spesialisasi yang dimiliki. Dalam program ini, BRI memprioritaskan menyasar sektor pangan, baik pertanian maupun industri pendukungnya. 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury berkomitmen serupa, dengan menekankan ekspansi pembiayaan ke sektor andalannya, yaitu sektor perumahan. Sedangkan sektor kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi serta kredit konstruksi akan menjadi motor utama dalam mendorong ekspansi tersebut. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meminta Himbara untuk segera dan terus mengakselerasi penyaluran kreditnya pada sektor riil. Dia menjelaskan penempatan dana pemerintah itu dirancang untuk mendorong bank pelat merah menyuntikkan pembiayaan kepada pelaku usaha. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, berujar target ekspansi kredit berlipat dari program ini berpotensi meningkatkan risiko bank BUMN. Jika tidak berhati-hati dalam penyalurannya, bukan tidak mungkin kredit tersebut justru berubah menjadi kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengusulkan perubahan formula penetapan harga patokan mineral yang telah diatur pemerintah. Mereka menolak membeli nikel sesuai dengan harga tersebut jika penghitungannya tak diubah.

Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso, menyatakan formula yang disusun pemerintah terlalu memihak penambang. Dalam penghitungan tersebut, kata dia, pemerintah belum mengakomodasi dua faktor penting yang mempengaruhi biaya pengolahan dan pemurnian. 

Prihadi menyatakan harga patokan juga belum mempertimbangkan diskon yang biasanya didapatkan pengusaha smelter saat melakukan transaksi berdasarkan pergerakan harga di bursa global London Metal Exchange (LME). Dalam praktiknya, menurut dia, penjualan mineral tak pernah sama dengan harga acuan LME.

Prihadi mengklaim anggota AP3I telah menyusun formula lain yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak, yang telah diserahkan kepada Kementerian Perindustrian sebagai bahan kajian harga patokan mineral yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Namun Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin mengatakan smelter lokal tetap tidak mau melakukan kontrak dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sebagian penambang menahan penjualan lantaran transaksi dilakukan berdasarkan kontrak dengan harga yang lebih rendah dari harga patokan. 

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan formula harga patokan mineral telah dibahas dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk penambang dan pelaku usaha smelter. 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, menyatakan pemerintah tengah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi implementasi harga patokan mineral.

Daftar panjang tersangka dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertambah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, menetapkan Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai tersangka.

Jiwasraya, kata Hari, melakukan transaksi investasi reksa dana senilai Rp 12,7 triliun melalui 13 perusahaan manajemen investasi. Investasi Jiwasraya pada produk reksa dana tersebut dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.

Menurut Hari Setiyono, pihak yang menjadi makelar kesepakatan antara manajer investasi dan manajemen Jiwasraya adalah Joko Hartono Tirto—makelar saham yang ditengarai terafiliasi dengan Heru Hidayat.

OJK masih enggan memberi penjelasan lebih banyak. Tapi Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan lembaganya bakal mendukung proses penegakan hukum soal kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

Salah satu dari 13 manajemen investasi PT MNC Asset Management menyatakan bakal mengikuti semua proses hukum yang sedang berlangsung. Tapi, dalam pengumuman resminya, entitas itu membantah jika dikatakan terlibat aktif untuk mengaburkan uang investasi Jiwasraya.