Kegiatan konsumsi masyarakat tampak meningkat bersamaan dengan adanya momentum Idul Fitri pada bulan Mei 2020. Hal ini salah satunya terlihat dari kenalkan nilai transaksi marketplace di dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi empat marketplace terbesar pada bulan Mei 2020 sebesar Rp 20,08 triliun atau naik 9,85% dari bulan April 2020, begitu juga 14 marketplace terbesar mencapai Rp 24,07 triliun, atau naik 11,64%. Padahal pada bulan April 2020 lalu, nilai transaksi marketplace Indonesia mengalami penurunan. Meski demikian, secara tahunan nilai transaksi empat maupun 14 marketplace tersebut, tercatat menurun masing masing 12.47% dan turun 16,28% yoy

Berdasarkan hasil survei Demografi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), harga produk e-commerce pada bulan April mengalami penurunan Hal ini disinyalir menjadi penyebab nilai transaksi marketplace yang dicatat BI menurun. Sedangkan menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy hal ini tak lepas dari momen Hari Raya Idul Fitri, bantuan sosial (bansos) mulai tersalurkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta gelontoran promosi belanja online.

Hal senada disampaikan Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas kebangsaan RI Eric Sugandi yang mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah. Ia menambahkan, peningkatan akan berkaitan dengan habit (ceteris paribus). Meski demikian kenalkan transaksi marketplace tersebut belum tentu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan Sebab kontribusi belanja online masih jauh lebih rendah dibanding belanja offline.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencatat ekspor rempah Indonesia di periode Januari sampai April 2020 meningkat 19,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor rempah-rempah asal Indonesia sebesar US$ 218,69 juta. Dengan hasil tersebut, kemendag tengah berupaya untuk terus mengoptimalkan pasar ekspor produk rempah Indonesia. Direktur Pengembangan Produk Ekspor kementerian Perdagangan Olv Andrianita menyebut Indonesia bisa memanfaatkan perjanjian dagang untuk meningkatkan pasar ekspor rempah Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah melakukan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan seperti Free Trade Agreement (FTA). Comprehensive Economic Partnership Agreement hingga Preferential Trade Agreement (PTA).

Hingga 2019, ekspor rempah Indonesia memang mengarah ke pasar tradisional. Misalnya saja Amerika Serikat dengan kontribusi 22,48%, India 15,54%, Vietnam 14,03% China 7,32%, hingga Belanda 4,94%. Ada juga yang menjadi pasar-pasar non tradisional yang pada periode 20152019 memiliki kontribusi yang cukup besar seperti seperti Arab Saudi 11,49%, Uni Emirat Arab sebesar 37,06%, Pakistan sebesar 6,32%, Kanda 23,63% dan Thailand sebesar 6,69%.

Menurutnya dibutuhkan peningkatan food safety dan protokol kesehatan dalam memproduksi rempah, misalnya lada. Selanjutnya, adanya peningkatan daya saing produk lada melalui sertifikasi indikasi geografis (IG), sertifikasi halal dan sertifikasi organik. Sayang Olvy tidak merinci target ekspor rempah hingga akhir tahun ini meski adanya pandemi korona. Yang jelas, sepanjang tahun lalu ekspor rempah Indonesia mencapai US$ 64342 juta, tumbuh 2,84% dari tahun 2018. Meski begitu, tren ekspor rempah Indonesia periode 2015-2019 justru menurun sebesar 7,90%. Di tahun 2015 ekspor rempah Indonesia bisa mencapai US$ 872,24 juta. lada menjadi komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif adapun cengkeh, pala, kayu manis dan vanila justru naik.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, digitalisasi UMKM harus dipercepat. Menurut dia, digitalisasi tidak hanya dapat memperluas pasar, tapi juga mendorong efisiensi proses bisnis pelaku usaha.Jadi, digitalisasi juga memberikan akses pembiayaan lebih besar, laporan keuangan digital akan lebih dipertimbangkan daripada aset karena UMKM rata-rata tidak punya aset.

Kebijakan social distancing dan bekerja dari rumah berperan penting dalam lonjakan transaksi digital saat ini. Kendati demikian, baru 13 persen atau 8 juta UMKM yang sudah terhubung secara daring. Kini, banyak UMKM banting setir ke kebutuhan pokok, makanan dan minuman, alat kesehatan, herbal, dan lainnya, kata Teten.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri mengatakan, kontribusi sektor UMKM di Indonesia terhadap kegiatan ekspor masih terbilang kecil, hanya 14 persen dari total nilai ekspor nasional per tahun.

Kasan tak menampik UMKM di Indonesia memiliki banyak masalah. Hal itu mulai dari kapasitas produksi yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, serta akses modal. Selain itu, masalah sertifikasi kerap menjadi masalah dari negara tujuan ekspor.

Kasan mengatakan, Kemendag sejauh ini sudah menyediakan platform Ina Export untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor. Oleh sebab itu, Kasan mengatakan, hal utama yang harus terus dilakukan saat ini yakni meningkatkan kemampuan UMKM melalui berbagai pelatihan serta virtual business matching.

PT Pertamina (Persero) mendapat tugas dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melepas entitas sub holding perusahaan ke pasar saham. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, langkah pelepasan anak usaha ke bursa saham prosesnya masih lama. 

Nicke menjelaskan, Initial Public Offering (IPO) anak usaha butuh proses yang panjang. Memang dalam pembentukan proses struktur baru, Pertamina akan menjadi perusahaan yang lebih terbuka dan besar. Namun, tidak serta-merta melepas aset atas Pertamina begitu saja. Nicke pun menjelaskan, langkah IPO yang hendak dilakukan perusahaan memang untuk mencari pendanaan, namun tak hanya melalui skema IPO, ada cara lain, seperti global bonds, proyek financing, dan equity partnership.

Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Iman Rachman menjelaskan, Pertamina butuh waktu sekitar satu sampai tiga tahun ke depan untuk bisa merealisasikan hal ini. Pasca-pencatatan sebagai badan hukum pun, perusahaan tersebut perlu melakukan operasional sehingga bisa menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan dan terlihat berapa besar market cap dari kinerja subholding tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berpesan tegas kepada direktur utama Pertamina dalam dua tahun ke depan harus bisa menyiapkan dua anak usaha Pertamina bisa melantai di bursa atau menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Erick, target IPO itu merupakan salah satu dari pengukuran kinerja atau key performance indicator (KPI).

Kebijakan relaksasi impor bawang putih dan bawang bombai yang sempat diberikan Kementerian Perdagangan pada masa pandemi dinilai membuka celah penyalahgunaan oleh para importir nakal. 

Ketua Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia Valentino berpendapat relaksasi impor yang berlangsung mulai dari 17 Maret sampai dengan 31 Mei tersebut juga telah mengganggu realisasi aturan wajib tanam yang seharusnya dijalankan oleh importir bawang putih. 

Sekadar catatan, relaksasi impor bawang putih tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2020. Dalam aturan itu, mekanisme importir bawang putih memang hanya membebaskan importri dari kewajiban SPI dan LS. 

Akan tetapi, pasca diberlakukannya relaksasi tersebut, Kementerian Pertanian justru menemukan puluhan importir yang melakukan pengadaan bawang putih tanpa mengantongi RIPH dari Ragunan.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkap, Kementan telah melaporkan 34 importir dan meminta Satgas Pangan melakukan penelusuran atas distribusi bawang putih impor yang masuk ke Tanah Air tanpa RIPH.

Didapuknya DKI Jakarta sebagai ekosistem perusahaan rintisan terbaik kedua di dunia tidak terlepas dari dukungan stabilitas ekonomi dan politik Tanah Air beberapa tahun terakhir. Namun, prestasi tersebut diyakini sulit dipertahankan. Laporan Startup Genome bertajuk The Global Startup Ecosystem Report 2020 mencatat Jakarta sebagai ekosistem perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup) terbaik di dunia, kedua setelah Mumbai. 

Indikator yang digunakan dalam pencatatan tersebut a.l. performa, pendanaan, jangkauan pasar, dan talenta digital. Berdasarkan keempat indikator tersebut, ekosistem startup di Indonesia dinilai paling lemah dalam aspek talenta digital. Pendiri Asosiasi Digital Kreatif Indonesia Saga Iqranegara mengatakan inisiatif-inisiatif pengembangan talenta digital yang muncul dalam beberapa tahun terakhir belum benar-benar melibatkan pelaku industri secara keseluruhan. Sekadar catatan, dalam laporan yang sama disebutkan nilai ekosistem startup di Jakarta mencapai US$26,3 miliar alias yang tertinggi di dunia. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia Handito Joewono mengamini terkait dengan dorongan untuk berinovasi, dia menilai pembenahan perlu dilakukan terhadap program-program pengembangan talenta digital yang selama ini hanya berorientasi pada kuantitas. 

Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi berpendapat stabilitas ekosistem startup di Tanah Air bergantung pada kemampuan tiap pemangku kepentingan dalam berkolaborasi.

Upaya salah satu tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan eksepsi atas kasus yang menjeratnya berakhir sia-sia. Hakim memutuskan pokok perkara harus disidangkan. Dalam sidang lanjutan pada Rabu (24/6), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta resmi menolak eksepsi Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk. (MYRX), Benny Tjokrosaputro. Menurut Rosmina, persidangan sudah memasuki pokok perkara. Keterlibatan Benny dalam kasus korupsi tersebut juga sudah jelas. Oleh sebab itu, majelis memutuskan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera menghadirkan saksi-saksi dalam sidang lanjutan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan satu tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi. Kejaksaan juga menetapkan 13 Manajer Investasi (MI) yang mengelola dana Jiwasraya sebagai tersangka korporasi. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengestimasi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp16,8 triliun. Jika mengacu ke berkas dakwaan jaksa, yang masih akan dibuktikan dalam persidangan, duit dari Jiwasraya yang beredar ke tangan para terdakwa juga untuk pembelian barang-barang pribadi, seperti mobil, rumah, dan apartemen. 

Menurut berkas dakwaan Kejagung, dana terkait Jiwasraya yang diterima Benny Tjokrosaputro mengalir ke pembelian sejumlah tanah berupa sejumlah lahan di kawasan Lebak, Banten serta Kuningan, Jakarta. Tanah di Kuningan kemudian digunakannya untuk membangun apartemen South Hill. Benny juga diketahui membeli unit apartemen jadi di St. Regis Residence Singapura. Sedangkan di Banten, Benny memiliki proyek perumahan terpadu yang terus berkembang. 

Adapun, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim hanya disebut menerima uang dan saham senilai Rp5,52 miliar dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Terkait dana yang dialokasikan untuk membeli aset dan tanah, setidaknya dapat disita kembali jika pengadilan menyatakan bersalah. 

Meski begitu, Jaksa menyebut sebagian uang juga digunakan para terdakwa untuk keperluan rekreasi dan berfoya-foya. Heru Hidayat disebutkan menggunakan uang Jiwasraya, kali ini untuk berjudi di beberapa lokasi. Jika ditotal, tak kurang dari Rp45 miliar dihabiskan Heru untuk berjudi di berbagai tempat. 

Adapun Hary Prasetyo, eks Direktur Keuangan Jiwasraya, mendapat fasilitas wisata sebesar Rp65,82 juta ke Melbourne, Australia dalam rangka menonton konser Coldplay. Fasilitas tersebut diterimanya selain uang dan saham senilai Rp2,44 miliar dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. 

Beda lagi dengan Syahmirwan. Dia disebutkan menikmati fasilitas paket golf di Bangkok, Thailand senilai Rp100 juta hingga rafting di Yogyakarta senilai Rp70 juta dan menikmati berbagai fasilitas golf dan karaoke di Lombok pada 2014 dan 2017 serta ke Hong Kong.

Operator bandar udara, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), memperkirakan jumlah penumpang pesawat akan meningkat bulan depan. Tren positif ini seiring dengan terbitnya pelonggaran aturan bepergian oleh pemerintah.   

Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin memperkirakan kenaikan jumlah penumpang mencapai 25 persen. Menurut Awaluddin, pada Juli mendatang, industri penerbangan telah memasuki masa pemulihan, yang ditandai dengan meningkatnya pergerakan pesawat maupun trafik penumpang. Peningkatan lalu lintas penerbangan sebagian besar terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kereta bandara, misalnya, mulai mengangkut penumpang dengan kapasitas maksimal 70 persen dari total kursi yang disediakan. Pada tahap awal pemulihan, kereta bandara bakal beroperasi melayani 50 perjalanan dalam satu hari. 

Dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah memperlonggar masa berlaku tes swab atau polymerase chain reaction (PCR) bagi calon penumpang yang semula tujuh hari menjadi dua pekan dan tes cepat atau rapid test dari semula tiga hari menjadi dua pekan. Maskapai penerbangan pun menyiapkan fasilitas rapid test. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan fasilitas itu akan dibuka di bandara dalam waktu dekat. Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Jauwena mengatakan sudah lebih dulu menyediakan fasilitas rapid test di lima lokasi sejak awal bulan ini. Namun, Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan harus mempelajari dampak penyediaan fasilitas tes uji cepat terhadap minat pasar. 

Konsultan Penerbangan CommunicAvia, Gerry Soejatman, mengatakan pelonggaran syarat bepergian bisa menumbuhkan permintaan. Namun, kata dia, target itu bisa terganggu bila pemerintah daerah menetapkan aturan yang beragam. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan stimulus tambahan untuk sektor manufaktur agar dapat memacu produktivitas di tengah pandemi Covid-19. Stimulus itu di antaranya diskon tarif energi.

Usul tersebut melengkapi stimulus yang telah digulirkan pemerintah, yang meliputi penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25.

Agus mengklaim saat ini tengah berupaya memacu aktivitas industri yang produktif dan aman dari dampak Covid-19, sehingga memulihkan kembali kondisi perekonomian nasional. Dengan prinsip ini, kata dia, produktivitas masyarakat dan industri serta penerapan protokol kesehatan berjalan beriringan. 

Selain insentif, Agus mengatakan industri mesti menyiasati turunnya permintaan global. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah berupaya mengoptimalkan pasar domestik untuk menyerap produk lokal. Salah satu strateginya adalah program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail mengatakan regulasi validasi identitas perangkat telekomunikasi seluler atau international mobile equipment identity (IMEI) sudah berlaku. Namun, kata dia, sistem validasi bernama central equipment identity register (CEIR) yang mendukung regulasi pemblokiran perangkat ilegal baru bisa bekerja optimal pada Agustus mendatang.

Adapun CEIR Cloud dan perangkat fisik memiliki fungsi yang sama persis serta bisa memblokir IMEI jika produk atau ponsel termasuk dalam kategori black market atau ilegal, atau tidak masuk dalam tanda pendaftaran produk (TPP).

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu Suryanto mengatakan perangkat CEIR akan menjadi acuan bagi operator seluler untuk memblokir perangkat seluler ilegal. Menurut dia, sinkronisasi CEIR dan equipment identity register (EIR) sedang berjalan. Melalui EIR, operator seluler mendeteksi nomor IMEI pada ponsel. Data ini akan divalidasi lewat CEIR oleh Kementerian Perindustrian. `

Terhambatnya pelaksanaan regulasi validasi IMEI, menurut Janu, salah satunya terjadi karena adanya perubahan sistem, yang berujung pada penetapan skema whitelist pada Februari lalu yang berkebalikan dengan skema blacklist.

Ketua Dewan Pengawas ATSI Danny Buldansyah mengatakan operator sudah mengaktifkan EIR sejak April lalu. Saat ini, kata dia, operator sedang dalam menyiapkan transfer sistem tersebut ke dalam basis data CEIR yang akan dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sistem komputasi awan penampung data CEIR yang beroperasi pada Juli nanti, menurut Danny, performanya tidak akan berbeda jauh dengan perangkat fisik.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut mengingat perangkat ilegal masih mendapatkan jaringan seluler. Selain itu, kata dia, harus ada aturan jelas untuk prosedur orang asing yang telepon selulernya tak terdata di Indonesia.