Indonesia – Perancis terus memperkuat kerja sama bilateral termasuk pada saat pandemi Covid-19. Hal itu merefleksikan hubungan bilateral yang semakin matang terus berkembang. Duta Besar Indonesia untuk Perancis Arrmanatha Nasir mengungkapkan. “ Banyak pengusaha perancis yang tertarik dengan Indonesia. Mereka mendengar dan membaca berbagai sumber bahwa potensi pasar dan ekonomi Indonesia sangat bagus,” kata Arrmanatha, yang akrab disapa Tata.

Tata dihubungi terkait penyelenggaraan Forum Investasi Insfrastruktur Indonesia (IIIF) yang berlangsung secara daring tertutup, selasa (30/6). Hadir sebagai pembicara utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto. IIIF diikuti pengusaha kedua negara.

“IIIF merupakan suatu kegiatan penting untuk mendorong pengusaha perancis meningkatkan tidak saja investasi, tetapi juga bisnis di Indonesia. Selama ini sudah banyak perusahaan perancis berinvestasi di Indonesia,’ kata Tata. Salah satu tujuan IIF adalah mendorong perusahaan menengah perancis berinvestasi dan meningkatkan bisnis di Indonesia.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/-Bappenas) Menawarkan 41 proyek senilai 439,98 miliar dollar AS hingga 2024, mencakup transportasi, listrik, jaringan gas, logistik, dan eco-city termasuk proyek ibukota baru. Pengusaha perancis Dilaporkan menunjukan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia.

Direktur Utama Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Aluminium ( Mind Id ), Orias Petrus Moedak menyatakan terdapat enam proyek hilirisasi pertambangan yang proses pembangunannya tertunda akibat wabah korona ( Covid-19 ). Hal ini jelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa ( 30/6 ). Enam proyek hilirisasi yang mengalami penundaan, pertama, Smelter Grade Alumina Reflney ( SGAR ) DI Mempawah Kalimantan Barat milik PT Inalum ( PERSERO ) dan PT Aneka Tambang Tbk ( Persero ). Kedua, proyek upgrading atau peningkatan teknologi tungku reduksi semelter dan refinery alumina milik inalum. Ketiga, proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Tanjung Enim Sumatra Selatan milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Huadian Corporation. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman juga mempertanyakan smelter feronikel (Feni) milik ANTM yang belum memiliki pasokan listrik meski konstruksi sudah mencapai 97.98%.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat penyelesaian proses lelang sejumlah proyek jalan tol baru yang sudah terencana sebelum terjadinya krisis pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Danang Parikesit, mengatakan prakualifikasi dan tender semua proyek dikerjakan bertahap sejak bulan ini hingga akhir 2020.

Ruas jalan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo yang diprakarsai konsorsium PT Adhi Karya (persero) Tbk itu memang diprioritaskan karena akan terkoneksi dengan jalan tol Trans Jawa. Realisasi proyek senilai Rp 28,8 triliun itu pun bisa memangkas kepadatan kendaraan logistik di jalur arteri di selatan Pulau Jawa.

Kini pemerintah mengejar investasi untuk menembuskan 2.500-kilometer jalan tol baru hingga 2024 mendatang. Kebutuhan pendanaan rencana jangka panjang itu diproyeksikan mencapai Rp 400 triliun, dengan asumsi Rp 110-150 miliar untuk konstruksi per kilometer.

Kementerian justru melonggarkan tenggat penyelesaian proyek berjangka pendek menjadi proyek tahun berjalan (multiyears) karena banyaknya realokasi anggaran dan gangguan pandemi terhadap dunia konstruksi.

Selain proyek jalan tol Solo-Yogyakarta, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, masih ada setumpuk proyek yang siap tender. Kementerian memburu calon pemodal untuk sistem transaksi jalan tol non-tunai nirsentuh (multi-lane free flow/MLFF) yang akan dimanfaatkan untuk berbagai ruas yang panjang totalnya mencapai 1.713 kilometer.

Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, membenarkan bahwa pemerintah sedikit mengubah proyeksi panjang jalan tol, target pengoperasian jalan tol baru yang seharusnya mencapai 503 kilometer hingga akhir tahun dikendurkan menjadi hanya 406 kilometer.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia, Kris Ade Sudiyono, menilai minat investasi para investor belum akan kencang meski penawaran sudah terbuka kembali. Kelemahan rasio modal kerja atau likuiditas membuat pemodal enggan bergerak meski ada insentif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 akan mengalami kontraksi 3,1 persen (year on year/yoy). Sri berharap, ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga dapat kembali mendekati nol, bahkan menembus level positif. Perkiraan kontraksi pada kuartal II 2020 karena pemerintah pusat ataupun daerah mulai intensif memberlakukan social distancing pada pertengahan dan akhir Maret yang berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi.

Penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 mengalami kontraksi 10,8 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 444,6 triliun. Kinerja ini lebih buruk dibandingkan periode Januari-April 2020 yang tumbuh negatif 3,09 persen. Sri mengatakan, perlambatan kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor penyebabnya. Sri menyebutkan, harga minyak yang merosot tajam menyebabkan penerimaan PPh migas mengalami penurunan signifikan. Apabila target ini dapat tercapai, Sri optimistis pertumbuhan tahun ini masih berada dalam rentang yang ditargetkan pemerintah, yaitu minus 0,4 persen sampai 2,3 persen. Salah satu aspek yang sangat menentukan pencapaian ini adalah realisasi pemulihan ekonomi nasional di lapangan.

Sri memberikan contoh, implementasi stimulus sektor kesehatan kini masih berada pada level 1,54 persen dari anggaran yang ditetapkan pemerintah Rp 87,55 triliun.Kecilnya realisasi ini karena masih terkendala proses administrasi dan verifikasi. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi, ekonomi Indonesia sepanjang 2020 masih bisa tumbuh positif di sekitar 0,1 hingga 0,5 persen, namun banyak tantangannya.

Dengan merelakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun ini, Yusuf berharap, pemerintah tetap fokus menjalankan pemulihan ekonomi. Khususnya perbaikan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus merampingkan perusahan pelat merah beserta anak usaha dan cicitnya yang kurang efisien. Saat ini, tercatat sekira 800 BUMN beserta anak usaha dan cicitnya. Kondisi ini menjadi perhatian dan fokus utama dari Menteri BUMN Erick Thohir. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencontohkan, Kementerian BUMN mulai menghapuskan anak dan cucu usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena tidak efisien. Selain itu, lanjut Arya, terdapat juga BUMN yang sengaja membentuk anak hingga cicit usaha untuk dapat mengerjakan sebuah proyek atau saat membuat perusahaan patungan dengan perusahaan lain.

Belum lama ini, Erick Thohir melakukan efisiensi di tubuh Kementerian BUMN. Jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Erick menyebutkan, berkurangnya jumlah BUMN ini tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, di antaranya adalah sektor farmasi dan asuransi. Erick berencana merampingkan anak-cucu usaha BUMN yang saat ini mencapai 800 perusahaan. Erick menilai banyak anak-cucu usaha yang bergerak di luar bisnis inti dari induk perusahaan. 

Erick menyampaikan, proses perampingan anak-cucu usaha BUMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Erick menyebutkan, proses perampingan berjalan bertahap. Erick menyebutkan, langkah perampingan merupakan bagian dari efisiensi dan mendorong BUMN untuk bisa lebih fokus pada bisnis utamanya. 

Agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor kian gencar menjalankan pemasaran secara online setelah angka penjualan turun signifikan. Business Inovation, Sales, and Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, mengatakan perubahan pola belanja konsumen ke platform digital mulai dirasakan sektor otomotif.

Menurut Yusak, HPM kini memasarkan 25 persen kendaraan secara online, naik dari akhir tahun lalu yang masih di bawah 5 persen. HPM pun memperkuat kanal penjualan korporat dan milik dealer. Tak cuma itu, kata Yusak, HPM berupaya memperluas jaringan, bekerja sama dengan situs e-commerce. Penjualan mobil kian menurun sejak awal tahun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan dari pabrik ke dealer (wholesale) pada Mei lalu hanya 3.551 unit, anjlok 95,7 persen dari Mei 2019 yang mencapai 84.109 unit.

Yusak mengatakan anjloknya penjualan berkaitan dengan libur Ramadan-Idul Fitri, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan lesunya daya beli. Marketing Communication PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Puti Annisa Moeloek, mengatakan penjualan Isuzu pada Januari-Mei anjlok hingga 27,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. Karena sebagian besar produk Isuzu menyasar kebutuhan komersial, kata dia, penjualan sangat dipengaruhi oleh lesunya aktivitas ekonomi. Saat ini IAMI meningkatkan layanan purnajual (aftersales service). 

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam, mengatakan anjloknya penjualan mobil pada Mei lalu berkaitan dengan PSBB di beberapa daerah. Salah satu jalan yang tengah didorong adalah digitalisasi dalam strategi penjualan.

Deputy Marketing Director Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, mengatakan anjloknya penjualan dari berbagai jaringan juga disebabkan oleh turunnya permintaan ekspor dari negara-negara Asia lainnya.

Mainan anak menjadi sarana komunikasi antaranggota keluarga saat tinggal di dalam rumah akibat pembatasan sosial. Perlu cermat memilih mainan agar tumbuh kembang anak tetap terjaga saat pandemi. Dari sisi ekonomi, pandemi Covid-19 menyebabkan penjualan mainan global turun. Di sisi lain, selama pandemi, mainan terbukti menjadi sarana yang baik untuk mendukung interaksi keluarga selama melewati masa pembatasan sosial akibat pandemi. Data Statista menunjukkan pertumbuhan industri mainan dunia di 2020 diprediksi hanya 0,30 persen, jauh di bawah tahun 2019 sebesar 4.63 persen. Pada 2018, penjualan mainan di seluruh dunia mencapai 90,4 miliar dollar Amerika Serikat.

Pada April 2020, menurut NPD Group, kenaikan penjualan tetap dialami mainan luar ruangan, alat olahraga, serta board game. Di Amerika Serikat dan Inggris, nilai penjualan mainan luar ruang dan olahraga meningkat 51 persen pada April 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Skenario belanja mainan Riset yang dilakukan oleh Toy Association bersama The Family Room pada Juli 2013 mengungkap ragam skenario dalam belanja mainan oleh keluarga. Kajian tersebut menunjukkan sembilan dari sepuluh mainan dibeli oleh orangtua. Artinya, mayoritas pemegang keputusan masih terletak pada orangtua, apalagi orangtua merupakan pihak yang memiliki kemampuan membeli mainan.

Masyarakat kian sadar, mainan juga memiliki fungsi edukasi, lebih dari sekadar saran mengisi waktu saat pandemi. Ada beragam nilai pendidikan di balik permainan, seperti mengasah kemampuan verbal, motorik kasar, motorik halus, kognitif, dan emosi. Tidak mengherankan, pada saat pandemi seperti sekarang, mainan anak tetap menjadi pilihan kegiatan dan hiburan keluarga bersama anak-anak ketika mereka harus berada di rumah saja.

Sejumlah platform digital mitra pemerintah meraih keuntungan ganda dari program Kartu Prakerja yang menjadi salah satu bagian dari jaring pengaman sosial selama masa pandemi Covid-19. Selain menjadi platform mitra, mereka juga merangkap sebagai lembaga pelatihan. Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, dalam waktu sekitar satu bulan, jumlah pendaftar mencapai 10,4 juta orang. Skill Academy, misalnya, dari total 95 kelas pelatihan yang disediakan, 50 kelas terafiliasi dengan Ruangguru yang merupakan pengelola Skill Academy. Sebanyak 13 kelas juga diampu oleh jajaran pimpinan Ruangguru dari level pemegang saham hingga manajer. Akan tetapi, mayoritas tidak menuliskan keterangan posisinya di Ruangguru pada bagian identitas. Di platform Pintaria, dari 129 kelas pelatihan, terdapat 29 kelas yang diampu oleh HarukaEDU.

Keterkaitan antara lembaga pelatihan dan platform digital juga tampak di Sekolah.mu. Sebanyak 20 dari total 97 kelas yang tersedia di platform milik Najelaa Shihab itu berasal dari Sekolah.mu. Beberapa lembaga lain juga terafiliasi dengan Najelaa beserta keluarga. Contohnya, Kampus Guru Cikal, Sekolah Cikal, danRencanamu, yang didirikandan dipimpin Najelaa. Ada pula Pusat Studi Al-Quran dan Cariustadz.id, yang didirikan ayah Najelaa, Quraish Shihab.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, platform digital memang bukan lembaga pelatihan. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih, mengakui, ada potensi pelanggaran persaingan usaha di dalam program Kartu Prakerja yang terindikasi dari adanya integrasi vertikal dalam model bisnis Kartu Prakerja karena platform digital merangkap juga sebagai lembaga pelatihan lewat anak perusahaan yang mereka miliki. Dikatakan, hal ini masih diteliti lebih lanjut oleh tim khusus dari KPPU. Sedangkan, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai situasi ini mengindikasikan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi memperbesar porsi keuntungan pada rombongan platform digital serta mempersempit lingkup perputaran uang.

Chief Partnership Officer PT Haruka Evolusi Digital Utama (HarukaEDU) Gerald Ariff mengakui, terdapat sejumlah pelatihan yang diselenggarakan sendiri oleh Pintaria dengan porsi 10 persen 200 lembaga pelatihan mitra. Direktur Utama PT Sekolah Integrasi Digital (Sekolah.mu) Najelaa Shihab mengatakan, sebanyak 130 lembaga di Sekolah.mu merupakan hasil kurasi dari 1.200 mitra Sekolah.mu yang juga sudah dikurasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Ia menolak anggapan lembaga pelatihan yang dimilikinya dan keluarganya terlibat konflik kepentingan untuk tergabung dalam ekosistem Prakerja. Hal yang sama juga diutarakan Public Relations Lead Ruangguru Sekar Krisnauli.

Sementara itu, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, Bukalapak berperan sebagai marketplace, platform bagi lembaga pelatihan menawarkan kelas kepada para peserta. Semua lembaga berhak menawarkan asal mengacu pada peraturan pemerintah. Baik Ruangguru, Pintaria, maupun Sekolah.mu menekankan, meski program Kartu Prakerja sudah berlangsung selama tiga gelombang dan pelatihan terus berjalan, platform digital sama sekali belum menerima uang dari pemerintah.

Kebijakan ekspor benih bening lobster yang menuai pro-kontra dari berbagai pihak itu bergulir di tengah target pemerintah menggenjot penerimaan negara. Sedikitnya dua perusahaan eksportir mulai mengekspor benih lobster. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), per Mei 2020, sebanyak 18 perusahaan mendapat rekomendasi ekspor benih. Sementara ada 50 perusahaan yang mengajukan proposal budidaya dan ekspor benih bening lobster. Perdebatan muncul terkait mekanisme penerimaan negara yang didapat dari ekspor benih lobster itu. Pada saat revisi PP 75/2015 belum terbit, benih lobster sudah diekspor. Akibatnya, pemerintah sebatas mengenakan pungutan sertifikasi kesehatan (HC) karantina sesuai PP 75/2015. Tak bisa menerima penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Langkah pemerintah membuka keran ekspor benih lobster mendorong perburuan benih bening lobster semakin marak yang menyebabkan nasib budidaya lobster diliputi ketidakpastian. Harga benih bening semakin mahal. Sebaliknya, harga lobster hasil budidaya anjlok karena pasar ekspor kian sulit. Data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan KKP menunjukkan, volume ekspor lobster hidup pada Maret 2020 sebanyak 410.553 ekor dan lobster mati 50.108 kilogram. Namun, pada April 2020, ekspor terhenti total. Pada Mei 2020, ekspor lobster hidup sebanyak 5.704 ekor.

Keinginan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara dengan melonggarkan sejumlah aturan tecermin dari rencana merevisi 29 peraturan di lingkup KKP. Dari 29 peraturan itu, sebanyak 18 peraturan di antaranya melingkupi sektor perikanan tangkap. Sejumlah kebijakan akan direvisi karena dinilai menghambat dunia usaha. Di sektor perikanan tangkap, misalnya, pemerintah melegalkan beberapa alat tangkap ikan yang sebelumnya dilarang. Dampak lain, timbul konflik antarnelayan cantrang dan nelayan tradisional. Tata kelola perikanan yang lemah akan berbalik arah menjadi bumerang bagi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. 

Di dunia, perdagangan global sedang memasuki masa suram akibat perang dagang Amerika Serikat dan China, serta dampak pandemi Covid-19. Kondisi itu membuat ekonomi dunia lesu. Pada situasi ini, nyali negara diuji untuk bisa berpikir taktis dan strategis demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Upaya memacu daya tahan ekonomi dan sektor usaha mutlak menjunjung prinsip kelestarian sumber daya dan bisnis jangka panjang. Sebaliknya, ada harga mahal yang harus dibayar jika orientasi pengelolaan perikanan hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tentu berharap sektor perikanan Indonesia tidak sedang menyongsong titik nadir.

Sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dokumen pengusulan Jalur Rempah sebagai warisan budaya tak benda dunia ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Targetnya, tahun ini Jalur Rempah bisa masuk daftar sementara atau tentative list. 

Momen ini menjadi kesempatan emas untuk mengangkat produk-produk rempah khas Nusantara. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 pada bulan Januari hingga April 2020 permintaan rempah-rempah nasional meningkat 19,28 persen menurut catatan Kemendag.

Fakta menunjukkan, harga rempah-rempah Nusantara mengalami pasang surut akibat cuaca, serangan hama penyakit, hingga proses pascapanen yang kurang terjaga. Upaya untuk menjaga kualitas dilakukan di beberapa tempat dengan membuat sertifikat indikasi geografis (SIG). 

Pengakuan dunia terhadap Jalur Rempah Nusantara tentu bukan satu-satunya tujuan mendesak dan utama. Niatan Indonesia mengangkat kembali sejarah Jalur Rempah perlu menjadi kesempatan emas untuk bersama-sama mengangkat martabat rempah-rempah nusantara. Diperlukan kolaborasi kerja sama lintas kementerian/lembaga, pengusaha, petani, peneliti, dan akademisi untuk mengoptimalkan produksi serta kualitas rempah-rempah Nusantara.