Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Effendy Wong, dalam diskusi daring  ”Ekspor Benih Lobster: Untung atau Buntung”, yang diselenggarakan Forum Marikultur Nasional di Jakarta mengatakan, di tengah mengalirnya ekspor benih bening lobster, pengembangan usaha budidaya lobster dalam negeri menghadapi ketidakpastian karena peta jalan budidaya lobster belum jelas. Effendy juga menyoroti 18 perusahaan yang memperoleh rekomendasi ekspor benih lobster dari pemerintah. Salah satu persyaratan ekspor adalah sudah berhasil budidaya lobster. Namun, tak ada transparansi terkait penentuan eksportir, kuota ekspor benih, dan jumlah keramba jaring apung lobster yang dinyatakan berhasil panen.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membenarkan ada ekspor benih lobster yang dilakukan PT TAM dan PT ASL pada 12 Juni 2020 melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan data Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, ekspor benih lobster PT TAM dan PT ASL dikemas dalam tujuh koli. PT TAM mengekspor benih lobster sebanyak 60.000 ekor, sedangkan PT ASL sekitar 37.500 ekor. Guru Besar Universitas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, La Ode M Aslan, menyatakan, ekspor benih lobster yang dilakukan mulai Juni, hanya selang satu bulan sejak Permen KP 12/2020 ditetapkan, menuai tanda tanya publik. Apalagi, budidaya lobster bukan pekerjaan yang singkat dan membutuhkan investasi panjang. Di sisi lain, Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Effendi Gazali menyatakan, KKP berupaya mengatur ekspor benih dan budidaya lobster berjalan beriringan. Namun Effendi mengakui, belum ada penetapan penerimaan negara bukan pajak terkait ekspor benih lobster. Terkait transparansi, ia menantang publik yang tidak puas dengan penetapan ekspor benih untuk menyuarakan ke KKP melalui mekanisme keterbukaan informasi publik, sedangkan apabila ada kegusaran pengusaha terkait monopoli kargo dapat menyuarakan melalui Komite Pengawasan persaingan usaha.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong menyebutkan pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan pendapatan 2020 menjadi maksimal tumbuh 20 persen. Perusahaan juga merambah kanal dalam jaringan untuk menjual perhiasan dengan membuka ”toko” perhiasan di laman e-dagang Shopee. Pada 2019, Hartadinata Abadi membukukan laba bersih Rp 150,25 miliar atau tumbuh 21.3 persen secara tahunan

Praktik menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan kendaraan koperasi simpan pinjam masih tumbuh subur di tengah masyarakat. Iming-iming bunga lebih tinggi dari bunga bank tetap menjadi pemanis andalan. Nilainya tak main-main. Total satu koperasi bisa menghimpun hingga triliunan rupiah.

Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) Agus Santoso mengungkapkan, ada beberapa karakteristik praktik shadow banking di koperasi yang beredar di masyarakat. Proses penghimpunan dana menggunakan tenaga pemasar profesional, iming-iming bunga tinggi atau cashback dan hadiah menarik lain. Bahkan mereka tidak mempunyai kartu tanda anggota serta tidak tercatat dalam daftar buku anggota koperasi, tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi untuk pemilihan kepengurusan atau badan pengawas. Nasabah juga tidak pernah mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang merupakan ciri dari usaha koperasi. Kasus gagal bayar yang tegah bergulir yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri identik dengan praktik seperti itu.

Deputi Bidang pengawasan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi menjelaskan, agar praktik shadow banking bisa diberantas, Kemenkop dan UKM akan meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK dan aparat penegak hukum. Pengamat Koperasi, Suroto menyebut, koperasi yang menjalankan praktik mirip bank kerap mengalihkan atau memutar dana anggota ke anak-anak perusahaan dengan pengalihan aset tersebut sudah direncanakan sejak awal. Berbagai penyimpangan tersebut menunjukkan, pengawasan dan regulasi koperasi di Tanah Air masih lemah.

Google Indonesia mengklaim saat ini masih melakukan diskusi dengan sejumlah penerbit mengenai kemungkinan penerapan skema pembayaran konten di Indonesia, seperti halnya yang telah dilakukan di sejumlah negara lain. Hal tersebut dikatakan Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana. 

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Abdul manan menyambut baik langkah Google tersebut. Dia menyarankan Google untuk membayar konten berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan jumlah klik saja, lantaran banyak informasi bombastis tapi memiliki unsur propaganda bila hanya mengacu pada jumlah klik.

Dikutip dari Reuters, Google Alphabet mengambil langkah menyelesaikan percekcokannya dengan media dan penerbit, dikatakan bahwa mereka membayar sejumlah grup media di Australia, Brasil, dan Jerman untuk konten berkualitas tinggi dan berharap melakukan lebih banyak kesepakatan dengan yang lain setelah bertahun-tahun berusaha menangkis permintaan pembayaran dari penerbit berita di seluruh dunia dengan imbalan menggunakan konten.

Ekonom memperkirakan Inflasi pada Juni tahun ini mengalami kenaikan meskipun rendah. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini sejalan dengan rendahnya harga bahan pangan. Bahkan, ada peluang IHK bulan ini mengalami turun harga alias deflasi.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memprediksi, inflasi mencapai 0,06% dan secara tahunan diperkirakan sebesar 1,84% yoy. Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memperkirakan di angka 0,04% atau 1,82% year on year (yoy). Ekonom Perbanas Piter Abdullah juga memperkirakan sebesar 0,04%. Sementara Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, lebih rendah lagi, yakni 0,02% dengan inflasi tahunan Juni mencapai 1,80% yoy. Sementara Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto memprediksi akan terjadi deflasi 0,05%. Adapun Bank Indonesia (BI) memperkirakan deflasi Juni sebesar 0,01% sejalan dengan perkembangan survei penjualan eceran hingga pekan keempat Juni 2020.

Adapun catatannya lainnya antara lain Rupiah bergerak menguat namun faktor pendorong inflasi Juni masih bersumber dari sisi pasokan akibat gangguan transportasi dan distribusi berkaitan dengan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Adapun beberapa harga komoditas diprediksi mengalami deflasi karena sejumlah daerah memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tren penurunan ini dianggap menunjukkan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah cenderung baik.

Kegiatan konsumsi masyarakat tampak meningkat bersamaan dengan adanya momentum Idul Fitri pada bulan Mei 2020. Hal ini salah satunya terlihat dari kenalkan nilai transaksi marketplace di dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi empat marketplace terbesar pada bulan Mei 2020 sebesar Rp 20,08 triliun atau naik 9,85% dari bulan April 2020, begitu juga 14 marketplace terbesar mencapai Rp 24,07 triliun, atau naik 11,64%. Padahal pada bulan April 2020 lalu, nilai transaksi marketplace Indonesia mengalami penurunan. Meski demikian, secara tahunan nilai transaksi empat maupun 14 marketplace tersebut, tercatat menurun masing masing 12.47% dan turun 16,28% yoy

Berdasarkan hasil survei Demografi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), harga produk e-commerce pada bulan April mengalami penurunan Hal ini disinyalir menjadi penyebab nilai transaksi marketplace yang dicatat BI menurun. Sedangkan menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy hal ini tak lepas dari momen Hari Raya Idul Fitri, bantuan sosial (bansos) mulai tersalurkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta gelontoran promosi belanja online.

Hal senada disampaikan Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas kebangsaan RI Eric Sugandi yang mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah. Ia menambahkan, peningkatan akan berkaitan dengan habit (ceteris paribus). Meski demikian kenalkan transaksi marketplace tersebut belum tentu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan Sebab kontribusi belanja online masih jauh lebih rendah dibanding belanja offline.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencatat ekspor rempah Indonesia di periode Januari sampai April 2020 meningkat 19,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor rempah-rempah asal Indonesia sebesar US$ 218,69 juta. Dengan hasil tersebut, kemendag tengah berupaya untuk terus mengoptimalkan pasar ekspor produk rempah Indonesia. Direktur Pengembangan Produk Ekspor kementerian Perdagangan Olv Andrianita menyebut Indonesia bisa memanfaatkan perjanjian dagang untuk meningkatkan pasar ekspor rempah Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah melakukan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan seperti Free Trade Agreement (FTA). Comprehensive Economic Partnership Agreement hingga Preferential Trade Agreement (PTA).

Hingga 2019, ekspor rempah Indonesia memang mengarah ke pasar tradisional. Misalnya saja Amerika Serikat dengan kontribusi 22,48%, India 15,54%, Vietnam 14,03% China 7,32%, hingga Belanda 4,94%. Ada juga yang menjadi pasar-pasar non tradisional yang pada periode 20152019 memiliki kontribusi yang cukup besar seperti seperti Arab Saudi 11,49%, Uni Emirat Arab sebesar 37,06%, Pakistan sebesar 6,32%, Kanda 23,63% dan Thailand sebesar 6,69%.

Menurutnya dibutuhkan peningkatan food safety dan protokol kesehatan dalam memproduksi rempah, misalnya lada. Selanjutnya, adanya peningkatan daya saing produk lada melalui sertifikasi indikasi geografis (IG), sertifikasi halal dan sertifikasi organik. Sayang Olvy tidak merinci target ekspor rempah hingga akhir tahun ini meski adanya pandemi korona. Yang jelas, sepanjang tahun lalu ekspor rempah Indonesia mencapai US$ 64342 juta, tumbuh 2,84% dari tahun 2018. Meski begitu, tren ekspor rempah Indonesia periode 2015-2019 justru menurun sebesar 7,90%. Di tahun 2015 ekspor rempah Indonesia bisa mencapai US$ 872,24 juta. lada menjadi komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif adapun cengkeh, pala, kayu manis dan vanila justru naik.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, digitalisasi UMKM harus dipercepat. Menurut dia, digitalisasi tidak hanya dapat memperluas pasar, tapi juga mendorong efisiensi proses bisnis pelaku usaha.Jadi, digitalisasi juga memberikan akses pembiayaan lebih besar, laporan keuangan digital akan lebih dipertimbangkan daripada aset karena UMKM rata-rata tidak punya aset.

Kebijakan social distancing dan bekerja dari rumah berperan penting dalam lonjakan transaksi digital saat ini. Kendati demikian, baru 13 persen atau 8 juta UMKM yang sudah terhubung secara daring. Kini, banyak UMKM banting setir ke kebutuhan pokok, makanan dan minuman, alat kesehatan, herbal, dan lainnya, kata Teten.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri mengatakan, kontribusi sektor UMKM di Indonesia terhadap kegiatan ekspor masih terbilang kecil, hanya 14 persen dari total nilai ekspor nasional per tahun.

Kasan tak menampik UMKM di Indonesia memiliki banyak masalah. Hal itu mulai dari kapasitas produksi yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, serta akses modal. Selain itu, masalah sertifikasi kerap menjadi masalah dari negara tujuan ekspor.

Kasan mengatakan, Kemendag sejauh ini sudah menyediakan platform Ina Export untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor. Oleh sebab itu, Kasan mengatakan, hal utama yang harus terus dilakukan saat ini yakni meningkatkan kemampuan UMKM melalui berbagai pelatihan serta virtual business matching.

PT Pertamina (Persero) mendapat tugas dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melepas entitas sub holding perusahaan ke pasar saham. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, langkah pelepasan anak usaha ke bursa saham prosesnya masih lama. 

Nicke menjelaskan, Initial Public Offering (IPO) anak usaha butuh proses yang panjang. Memang dalam pembentukan proses struktur baru, Pertamina akan menjadi perusahaan yang lebih terbuka dan besar. Namun, tidak serta-merta melepas aset atas Pertamina begitu saja. Nicke pun menjelaskan, langkah IPO yang hendak dilakukan perusahaan memang untuk mencari pendanaan, namun tak hanya melalui skema IPO, ada cara lain, seperti global bonds, proyek financing, dan equity partnership.

Direktur Strategi Portofolio dan New Ventures Iman Rachman menjelaskan, Pertamina butuh waktu sekitar satu sampai tiga tahun ke depan untuk bisa merealisasikan hal ini. Pasca-pencatatan sebagai badan hukum pun, perusahaan tersebut perlu melakukan operasional sehingga bisa menunjukkan kinerja keuangan yang menguntungkan dan terlihat berapa besar market cap dari kinerja subholding tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berpesan tegas kepada direktur utama Pertamina dalam dua tahun ke depan harus bisa menyiapkan dua anak usaha Pertamina bisa melantai di bursa atau menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Erick, target IPO itu merupakan salah satu dari pengukuran kinerja atau key performance indicator (KPI).

Kebijakan relaksasi impor bawang putih dan bawang bombai yang sempat diberikan Kementerian Perdagangan pada masa pandemi dinilai membuka celah penyalahgunaan oleh para importir nakal. 

Ketua Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia Valentino berpendapat relaksasi impor yang berlangsung mulai dari 17 Maret sampai dengan 31 Mei tersebut juga telah mengganggu realisasi aturan wajib tanam yang seharusnya dijalankan oleh importir bawang putih. 

Sekadar catatan, relaksasi impor bawang putih tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2020. Dalam aturan itu, mekanisme importir bawang putih memang hanya membebaskan importri dari kewajiban SPI dan LS. 

Akan tetapi, pasca diberlakukannya relaksasi tersebut, Kementerian Pertanian justru menemukan puluhan importir yang melakukan pengadaan bawang putih tanpa mengantongi RIPH dari Ragunan.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkap, Kementan telah melaporkan 34 importir dan meminta Satgas Pangan melakukan penelusuran atas distribusi bawang putih impor yang masuk ke Tanah Air tanpa RIPH.