;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Bank Berlomba Memupuk Modal dan Dana Pihak Ketiga

26 Jun 2020

Perbankan nasional terus memupuk dana pihak ketiga (DPK) untuk menopang ketersediaan likuiditas selama pandemi Covid-19. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja, mengatakan bank berlomba menghimpun DPK, khususnya yang bersumber dari dana murah, seperti tabungan atau current account and savings account (CASA)

Pada kuartal I 2020, BCA mencatatkan petumbuhan DPK sebesar 16,8 persen (year-on-year) menjadi Rp 741,02 triliun. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro, khususnya yang bersumber dari nasabah korporasi.

Jahja mengatakan likuiditas menjadi krusial karena saat ini bank dihadapkan pada banyaknya permintaan restrukturisasi kredit dari nasabah yang terkena dampak Covid-19. Arus kas bank juga terganggu. Sebab, restrukturisasi menyebabkan pendapatan bank yang berasal dari cicilan ataupun bunga tertunda.  

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memastikan kondisi likuiditas dan permodalan masih aman. Direktur Finance, Planning, & Treasury BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyampaikan bahwa posisi likuiditas perseroan saat ini mencapai Rp 35 triliun dan bersikap selektif dalam menyalurkan kredit di tengah pandemi cenderung hanya berasal dari segmen kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. 

Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Bank Bukopin, Adhi Brahmantya, mengatakan bahwa bank Bukopin telah meminta dukungan technical assistance dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bidang manajemen treasury dan mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 6 persen.   

Ihwal permodalan, Bukopin bersiap mendapatkan suntikan dana tambahan dari Kookmin Bank, grup usaha asal Korea Selatan. Kookmin saat ini memiliki 22 persen saham Bukopin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah menerima pernyataan dari Kookmin Bank yang siap menjadi pemegang saham pengendali mayoritas dengan mengambil alih kepemilikan 51 persen saham Bukopin.

Kereta Api Jarak Jauh Kembali Beroperasi

26 Jun 2020

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali mengoperasikan kereta reguler untuk rute jarak jauh dan kereta lokal, hari ini. Juru bicara KAI, Joni Martinus, mengatakan, pada tahap penyesuaian, hanya tersedia tiket 70 persen dari total kapasitas kereta.

Menurut Joni, reaktivasi kereta reguler disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bagi penumpang, kata Joni, ada delapan syarat yang harus dipatuhi. Setiap penumpang tidak menderita flu, pilek, batuk, dan demam. Suhu badan penumpang pun tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celsius. Di dalam kereta, penumpang wajib menggunakan masker dan disarankan menggunakan pakaian lengan panjang atau jaket.

KAI juga mewajibkan penumpang mencuci tangan di tempat yang telah tersedia di stasiun. Penumpang juga diharapkan membawa sanitizer pribadi dan diimbau untuk datang paling lambat 30 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk verifikasi berkas persyaratan bepergian sebelum masuk ke peron stasiun.

Pada saat antre, penumpang harus mematuhi batas yang tersedia. Untuk menghindari kontak fisik dengan petugas, proses boarding dilakukan secara mandiri oleh penumpang dengan menunjukkan tiket dan identitas yang sah. Khusus penumpang kereta api jarak jauh, KAI menyediakan pelindung wajah atau face shield bagi penumpang dewasa guna mencegah penyebaran Covid-19.

Netflix Diklaim Bersedia Benahi Aturan Konten

26 Jun 2020

Direktur Utama PT Telkomsel Setyanto Hantoro memastikan pelanggan Telkomsel bakal bisa segera menikmati tayangan konten film on demand yang disediakan Netflix. Pemblokiran yang sudah terjadi sejak 2016 akan segera berakhir dalam waktu dekat. 

Dia mengatakan, dalam perkembangannya, Telkomsel melihat niatan positif ihwal konten yang disediakan Netflix. Kini, menurut dia, perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, tersebut telah memiliki kebijakan menurunkan konten atau take-down policy

Setyanto mengatakan fitur pengawasan konten terhadap orang tua sudah kian maju. Selain itu, Netflix telah banyak melakukan kerja sama dengan produsen film lokal. 

Dalam perkembangannya, Netflix memiliki basis pengguna yang cukup besar di Indonesia. Dalam pengumuman resmi entitas tersebut, tahun ini ditargetkan bakal ada 900 ribu lebih pengguna aktif di Tanah Air. Awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjalin kerja sama dengan platformer yang memiliki rumah produksi konten film sendiri untuk memperbanyak konten yang bersahabat dengan pendidikan di Indonesia.

Sebelumnya, selain wacana membuka akses Netflix yang diprediksi bisa terjalin pada Juli mendatang, Setyanto mengatakan konsumen Telkomsel bakal terus dimanjakan oleh akses platform berbagai sektor, seperti platform Pendidikan.

Pengamat telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan wajar jika operator jaringan seluler bakal memperbanyak bisnis akses platform ke depannya. Bisnis dari telepon dan layanan pesan pendek (SMS) sudah tak bisa diharapkan lagi. 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah bakal memblokir layanan apabila penyedia layanan digital seperti Netflix tak mau bekerja sama untuk menjadi pelapor, pencatat, dan pemotong pajak pertambahan nilai. Seperti yang diketahui, pemerintah bakal menjalankan pemungutan pajak transaksi sebesar 10 persen per 1 Juli mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Telkom akan digiring untuk berkutat bermain di bisnis digital dan teknologi. Karena itu, dia akan menempatkan banyak sosok milenial di posisi strategis untuk bisa mengikuti perkembangan zaman.

Musim Semi Layanan Platform Video Berbayar

26 Jun 2020

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan pada era wabah seperti sekarang ini mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan sosialnya. Berbagai kegiatan, dari pekerjaan sampai hiburan, harus dilakukan dari rumah. 

Menurut dia, jaringan di Indonesia saat ini sudah cukup bagus dan tidak mungkin bagi operator untuk terus-terusan bermain di bisnis jaringan saja. Direktur Utama Telkomsel Setyanto Harsono mengatakan bisnis aksesibilitas platform bakal menjadi inti bisnis perseroannya pada masa-masa mendatang. Ada beberapa sektor platform yang jadi fokus Telkomsel, antara lain adalah pendidikan, kesehatan, dan hiburan seperti konten film. 

Dia tak menampik bahwa pembukaan kembali akses ke platform Netflix yang diblokir sejak 2016 itu menarik perhatian masyarakat. Melansir BBC, Netflix mencatatkan penambahan pengguna baru sebanyak 16 juta orang di kuartal I 2020. Wabah corona yang berujung pada karantina masyarakat dinilai sebagai pemicu peningkatan pengguna Netflix yang saat ini ada di kisaran 180 juta pelanggan dengan pendapatan US$ 5,7 miliar.

Tak hanya Netflix, platform serupa seperti Viu juga terus mencatatkan perkembangan positif. Hingga akhir 2019, pengguna Viu sudah menyentuh 41,4 juta orang dengan pertumbuhan 35 persen dibanding pada tahun sebelumnya. 

Kepala Eksekutif Ideosource Entertainment Andi Boediman mengatakan ada potensi pasar di segmen tersebut dengan omzet hingga US$ 1 miliar di Indonesia dalam hitungan tiga tahun mendatang. 

Andi sendiri baru saja meresmikan pendanaan ke platform video on-demand milik Gojek, GoPlay, pekan lalu. Pendanaan yang tak disebutkan jumlahnya itu bakal digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan konten GoPlay agar bisa bersaing dari serbuan platform asing.

Mal Buka Lagi Mulai Hari Ini

26 Jun 2020

Sebanyak 80 pusat belanja di Jakarta kembali beroperasi mulai hari ini.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat mengatakan Pengelola, pekerja, dan pengunjung harus mengikuti protokol Kesehatan. Terdapat sederet aturan Covid-19 di mal, dari pembatasan pembayaran tanpa uang tunai, musala tanpa karpet, pemangkasan ruang bersantap, hingga pemberlakuan jarak 1-meter antar-sepeda motor di parkiran. Gerai yang tidak memungkinkan penerapan physical distancing belum boleh beroperasi, termasuk bioskop, arena permainan anak, dan tempat karaoke.

Pengelola mempersiapkan diri dengan menyediakan sejumlah fasilitas baru yang menunjang pencegahan penyebaran virus corona, termasuk dispenser cairan antiseptik touchless.

Harga Bawang Merah Kian Tinggi

24 Jun 2020

Harga bawang merah kian melonjak sejak April hingga bulan ini. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat harga rata-rata bawang merah secara nasional masih menembus Rp 57.350 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi Rp 32 ribu per kilogram.

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Juwari, mengatakan terbatasnya pasokan terjadi karena ada pergeseran musim tanam sejak akhir tahun lalu. Hal ini, kata Juwari, menyebabkan persediaan benih berkurang karena kedaluwarsa atau rusak, yang berujung pada luas tanam ikut berkurang. Tingginya harga bawang merah juga mendorong petani menjual seluruh hasil panen tanpa menyisihkan 25 persen untuk dijadikan benih untuk musim tanam pada Januari lalu. Kondisi ini menyebabkan kekurangan pasokan dan produktivitas. Juwari berharap saat ini pemerintah bisa segera menyediakan benih. Sebab, kata dia, harga benih saat ini sangat tinggi, yaitu Rp 70 ribu per kilogram atau tiga kali lipat dari masa normal sebesar Rp 25 ribu per kilogram. Dia memperkirakan biaya untuk menanam 1 hektare bawang merah sebesar Rp 200 juta. 

Ketua Asosiasi Hortikultura Anton Muslim Arbi mengatakan tingginya harga bawang merah terjadi karena jalur distribusi tersendat. Hal tersebut terlihat dari tindakan pedagang membagikan sayur di Malang, Jawa Timur, pada Mei lalu secara gratis akibat tidak laku karena adanya pembatasan sosial berskala besar. 

Kepala Sub-Direktorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi Kementerian Pertanian, Mutiara Sari, mengatakan pergeseran musim tanam akibat musim hujan yang mundur hingga Desember-Februari membuat tanam raya bawang merah baru dapat dilakukan pada Maret hingga April sehingga pasokan relatif rendah selama periode tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Mutiara mengatakan akan memfasilitasi penanganan pascapanen serta sarana pengolahan dan distribusi dari daerah surplus ke daerah minus. Termasuk mendorong produksi bawang merah dataran tinggi atau bawang gunung sebagai substitusi.

Gerak Cepat Mengejar Potensi Pajak Digital Rp 10 Triliun

24 Jun 2020

Pemerintah memiliki target untuk mendapatkan tambahan dari pungutan pajak pertambahan nilai platform niaga digital sebesar Rp 10 triliun. Target tersebut berdasarkan perkiraan transaksi produk barang dan jasa digital sekitar Rp 100 triliun pada 2020.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Indah Kurnia, mengatakan patokan tarif pajak sebesar 10 persen diambil dari beberapa jenis transaksi digital, mulai dari perangkat lunak, media sosial, hak siaran, aplikasi, penjualan film, hingga game, video, dan musik. Menurut Indah, rencana pungutan pajak digital dilakukan lantaran pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk menutup kebutuhan dalam penanggulangan wabah corona. Dia mengatakan, meski memiliki urgensi yang besar, penerapan pajak transaksi digital kurang tepat. Pada saat situasi wabah dan krisis, kebijakan menggenjot pajak berdampak pada psikologis masyarakat. 

Pemerintah akan memberlakukan pungutan pajak platform digital mulai 1 Juli 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan platform digital bakal menjadi pihak yang memungut, mencatat, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan turutan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 ihwal tata cara pemungutan pajak digital.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, sejak beberapa waktu lalu, otoritas pajak giat melakukan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan. Para penyedia jasa, ujar dia, juga menjadi salah satu fokus utama sosialisasi. 

Manajer Peneliti Center of Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, mengatakan penarikan PPN digital adalah kebijakan yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun, menurut dia, perlu ada ukuran dan hitungan yang tepat, khususnya soal pemerataan penarikan pajak transaksi tersebut.

Entitas Digital Lakukan Penyesuaian Memungut Pajak

24 Jun 2020

Senior Country Representative US-ASEAN Business Council, Angga Antagia, mengatakan para pelaku bisnis digital, khususnya dari Amerika Serikat, bersedia menjalankan kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai dari setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia. Para entitas asal Amerika Serikat, kata Angga, masih memerlukan waktu kapan mandatori ini harus dijalankan secara efektif. Dia mengklaim banyak yang masih membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk menyelesaikan persiapan internal berupa sistem dan sumber daya manusia. Menurut Angga, para pelaku bisnis, khususnya bisnis digital dari Amerika Serikat, juga mau tak mau harus memungut pajak PPN dalam transaksinya. Selain Indonesia, negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, sudah menjalankan program ini. Thailand juga sedang menggodok kebijakan tersebut agar segera berlaku.

Kepala Komunikasi Korporat Bukalapak Intan Wibisono juga memastikan entitasnya mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dan melindungi industri serta konsumen dalam negeri dengan lebih baik. Undang-undang yang berlaku untuk tiga tahun anggaran ke depan tersebut juga sudah memiliki aturan teknis tingkat menteri berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 ihwal tata cara pemungutan pajak digital. Pemerintah bakal mematok PPN sebesar 10 persen.

Pakar hukum perpajakan dari Universitas Gadjah Mada, Adrianto Dwi Nugroho, mengatakan kepastian tata cara memang bakal menjadi salah satu kunci utama agar niat ini berjalan lancar. Menurut dia, jika konsumen dilepas untuk secara sukarela melaporkan PPN terutangnya, bakal banyak kebocoran, baik dari kelalaian yang disengaja maupun tak disengaja. Meski begitu, dia berharap pemerintah juga tak keburu nafsu untuk memungut subyek pajak selain PPN, seperti pajak penghasilan badan. 

Kepala Eksekutif Online Pajak Indonesia, Mulya Dewi Karnadi, mengatakan potensi pajak digital bakal semakin besar pada masa mendatang. Apalagi sejak wabah corona merebak, semua orang dan model bisnis melakukan pendekatan digital. Di sektor e-commerce, misalnya, diprediksi bakal ada omzet hingga US$ 2,8 triliun di dunia pada 2023.

Telkomsel Jajaki Pembukaan Akses Netflix

24 Jun 2020

Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), Setyanto Hantoro, sedang menjajaki kerja sama dengan penyedia layanan video-on-demand, Netflix. Menurut dia, kedua belah pihak bakal segera mencapai kesepakatan dalam hitungan pekan. Menurut Setyanto, Telkomsel melihat perubahan yang signifikan dalam layanan yang disediakan Netflix. Kini, kata dia, perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, tersebut telah memiliki kebijakan untuk menurunkan konten atau take-down policy. Netflix juga telah banyak bekerja sama dengan produsen film lokal. 

Netflix memiliki basis pengguna yang cukup besar di Indonesia. Pada awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama dengan Netflix, yang memiliki rumah produksi serta penyedia konten film, untuk memperbanyak materi tayangan yang sejalan dengan misi pendidikan di Indonesia. Selain itu, kata Setyanto, ekstensifikasi layanan aksesibilitas platform digital dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan perseroan secara berkelanjutan. Menurut dia, meski penggunaan data seluler meningkat hingga 20 persen selama pandemi Covid-19, pendapatan operator tak serta-merta turut bertambah. 

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengatakan pada dasarnya pemerintah mendukung jika operator seluler memperluas akses platform penyedia konten. Menurut dia, jaringan di Indonesia saat ini sudah cukup bagus dan tidak mungkin bagi operator untuk terus-terusan bermain di bisnis jaringan saja.

Pemerintah Perketat Alokasi Anggaran Bantuan Sosial

24 Jun 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penganggaran berbagai program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tak terkecuali jaring pengaman sosial, bakal diperketat tahun depan. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah dalam program penanggulangan wabah corona. Berbagai program yang ada, seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar yang menjadi program pemerintah pusat, juga diperbanyak dengan program bantuan sosial kementerian lain dan pemerintah daerah. Ada juga insentif khusus untuk tenaga medis yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, subsidi energi diberikan melalui skema penugasan ke BUMN, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Padahal, menurut Sri Mulyani, seluruh basis data itu seharusnya terintegrasi. Menurut Sri, karut-marut bantuan sosial tersebut akan sulit mencapai titik akuntabilitas yang sehat ketika akan dibukukan kelak. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk program bantalan sosial senilai ratusan triliun. Jumlahnya terus meningkat dari Rp 450 triliun menjadi Rp 495,2 triliun. Adapun anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun. Sri Mulyani mengatakan, program safety nett pemerintah mencakup setidaknya 40 persen warga negara. Tapi perihal ketepatan dan tidak ada penerima ganda itu soal lain lagi.