Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya mengkaji formulasi baru atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan (KP). Salah satu alasannya, perolehan PNBP saat ini tidak sebanding dengan potensinya. Trenggono ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

PNBP bidang perikanan tangkap pada 1 Januari-29 Desember 2020 yang hanya Rp 596,92 miliar tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan sebesar 7,70 juta ton. PNPB dari PRL hanya Rp 9,40 miliar pada periode 1 Januari-29 Desember 2020. Karena itu harus dihitung return-nya. UPT harusnya jadi trigger. Sementara itu, PNBP sumber daya alam perikanan meningkat sehingga PNBP 2020 bisa melampaui capaian 2019. Hingga 31 Desember 2020, PNBP perikanan tangkap yang diterima mencapai Rp 600,40 miliar atau telah melampaui capaian total PNBP 2019 sebanyak Rp 521,37 miliar. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyampaikan, persentase capaian PNBP perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 66,69% dari target yang telah ditetapkan Rp 900,30 miliar.

Peningkatan seiring banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (Silat) yang dibuat KKP sejak 2019. Sejak diluncurkan 31 Desember 2019 lalu, sebanyak 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap telah diterbitkan. Dokukumen tersebut terdiri dari 2.499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 423 surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Sistem perizinan cepat ini juga sejalan dengan hadirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dengan semangat percepatan ddan efektivitas pengurusan izin.

Pemerintah tengah berupaya mengubah posisi Indonesia dari Raja CPO (minyak sawit mentah/crude palm oil) menjadi Raja Hilir Sawit pada 2045 mendatang. Terdapat sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintah guna mewujudkan target tersebut, di antaranya pengenaan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy), serta mandatori biodiesel untuk substitusi solar impor.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ) Sahat Sinaga mengatakan, khusus untuk produk oleokimia posisi Indonesia dan Malaysia hampir sama dari sisi jumlah, Indonesia belum menjadi Rajar Hilir Sawit karena teknologi dan pengembangan yang belum optimal. (research and development/R&D). GIMNI optimistis dengan adanya pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) maka akan mampu meng-encourage atau mendukung berbagai penelitian sawit. Produk hilir sawit terbagi menjadi empat, yakni food dan specialty fat, oleokimia, bahan bakar nabati (BBN), dan biomassa. Produk hilir yang dihasilkan Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda (Indonesia 49 produk) dari sisi food dan specialty fat (refinery) jumlah produk Indonesia lebih banyak (90 produk). Sedangkan dari sisi biomassa (tandan dan cangkang sawit), Indonesia dan Malaysia masih sama-sama dalam tahap pengembangan. Untuk BBN, Indonesia adalah leading -nya, BBN itu di antaranya FAME dan biolubrikan (pelumas sawit) 

Holding asuransi dan penjaminan Indonesia Financial Group (IFG) membukukan aset konsolidasi mencapai Rp 76,2 triliun pada awal 2021, meningkat dibandingkan awal pembentukan pada medio Maret 2020 sebesar 72,5 triliun. Adapun total premi bruto Rp 18 triliun, di mana total dana kelolaan konsolidasi holding mencapai Rp 81,8 triliun hingga saat ini,” jelas Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam keterangan resmi, Jumat (1/1). Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga menyampaikan, kami bisa menggarap BUMN sebagai grup polis. Pegawainya bisa lewat employee benefit, tidak tertinggal adalah konsumennya.

Sebagai induk holding, IFG memiliki sembilan entitas anak perusahaan yang fokus pada produk keuangan dan pasar modal, asuransi umum dan penjaminan, serta asuransi jiwa dan kesehatan. Adapun anak perusahaan IFG meliputi PT Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Graha Niaga Tata Utama, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Artha Ventura, dan PT Bahana Kapital Investa.

IFG mengumumkan telah mengantongi peringkat credit rating idAAA dari lembaga pemeringkat, Pefindo. Pihaknya sangat bersyukur IFG yang baru dibentuk pada bulan Maret tahun 2020 sudah dapat mencapai mengukir prestasi yang maksimal berlandaskan prudent dan good governance,”

Sementara itu, Pefindo dalam keterangan resminya menerangkan, peringkat idAAA ini menunjukkan bahwa IFG sebagai BUMN holding asuransi dan penjaminan terbesar di Indonesia diakui memiliki pengelolaan keuangan yang prima.

Tren mengirim hampers kian popular selama pandemi covid-19. Tidak menutup kemungkinan, tren ini terus naik daun sampai 2021. Bagi sebagian orang, hampers menjadi media paling tepat untuk menggantikan tatap muka. Mereka memilih mengirimkan berbagai hadiah dalam bungkus yang menarik.

Lonjakan penjualan memang dirasakan oleh sejumlah penjual hampers di Surabaya. Misalnya saja. Natasha Soehartono yang menyebut kenaikannya mencapai 40 persen. Hal ini semakin terasa saat menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri, Imlek, Natal, dan sebagainya.

Customer paling banyak memesan hampers berisi new normal kit. Selain bernilai guna, hampers ini juga bernilai seni dengan desain kemasan yang cantik. “Untuk costumer kami hampir 85 persen wanita, jadi lebih suka desain yang lucu dan simple. Kami menawarkan desain yang feminim dengan color palette pastel,” kata Natasha.

Saat ini berbisnis kaktus mini menjadi ladang menghasilkan uang. Penjualan kaktus mini di Gresik menjadi salah satu bisnis rumahan yang mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19.

Jauhar Arrijani, pemilik usaha kaktus mini rumahan yang diberi nama Little Plants, menjual berbagai ukuran dan varietas kaktus mini.  Kaktus mini rumahan yang dikelola memiliki lebih dari 20 jenis. Salah satu di antarannya yang cukup diminati pecinta kaktus adalah jenis Mickey Mouse, dengan kisaran harga Rp 30.000-Rp 40.000 untuk satu kaktus mini.

Jauhar memasarkan kaktus mininya kepada konsumen melalui media sosial sebagai strategi penjualannya. Kaktus mini benar-benar dipercaya memiliki nilai jual yang tinggi dan banyak diincar oleh kalangan milenial. Budaya merawat kaktus mini ini diperkirakan masih terus berkembang dan menjadi buruan pecinta tanaman pada 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 menjadi Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun.

Kebijakan ini disambut baik oleh BRI sebagai lembaga keuangan terbesar penyalur KUR. Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa perseroan akan terus berkomitmen mendukung kebangkitan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui dua langkah.

Pertama melalui penyaluran stimulus dan kedua via penyaluran pinjaman agar roda usaha pelaku UMKM kembali berputar. Sejak awal Januari 2020 hingga 25 Desember 2020, BRI telah berhasil menyalurkan KUR Mikro senilai Rp125,3 triliun kepada lebih dari 5,2 juta penerima.

Pemerintah menargetkan 15 juta kendaraan listrik, yang terdiri dari 2 juta roda empat dan 13 juta roda dua, beroperasi di Indonesia pada 2030. Pencapaian target itu dapat menghemat impor BBM setara 77.000 barel per hari. Penghematan impor BBM akan menghemat devisa 1,8 miliar dollar AS dan menurunkan emisi gas karbon 11,1 juta ton.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa berpendapat, untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah harus mampu menciptakan pasar kendaraan listrik.

Caranya, antara lain, mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah serta kendaraan angkutan umum. Apabila ada permintaan, industri bakal berminat mendirikan manufaktur kendaraan listrik.

Hal lain yang perlu didorong, lanjut Fabby, adalah memperbanyak stasiun pengisian daya baterai kendaraan listrik. Apabila ketersediaan stasiun tersebut memadai, masyarakat akan merasa nyaman dan aman memiliki kendaraan listrik.

Indonesia Financial Group, perusahaan induk asuransi, investasi, dan penjaminan milik negara, membukukan aset Rp 76,2 triliun per Desember 2020. Aset secara konsolidasi tersebut tumbuh dari Rp 72,5 triliun per Maret 2020. Adapun total premi bruto Rp 18 triliun dan dana kelolaan konsolidasi Rp 81,8 triliun per akhir 2020.

Direktur Utama IFG Robertus Bilitea saat dikonfirmasi, Minggu (3/1/2021), mengatakan, pertumbuhan aset sejalan dengan tujuan strategis pembentukan induk usaha, yakni menciptakan pertumbuhan bisnis anak perusahaan dengan mengedepankan asas kehati-hatian.

IFG memiliki sembilan entitas anak usaha, yakni PT Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PTAsuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Graha Niaga Tata Utama, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Artha Ventura, dan PT Bahana Kapital Investa.

Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China, mulai didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Menurut rencana, vaksinasi mulai dilakukan pekan kedua atau ketiga Januari 2021 setelah mendapat izin penggunaan darurat dan ditujukan untuk tenaga kesehatan.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 PT Biofarma Bambang Herianto dalam jumpa pers daring di Jakarta, Minggu (3/1/2021), mengatakan, pihaknya telah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac. Produk itu mulai didistribusikan ke daerah. Distribusi rantai dingin disiapkan sebelum vaksin digunakan.

Vaksin Covid-19 kini dalam proses kajian aspek kehalalannya oleh Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kajian digunakan untuk mendapatkan fatwa ulama Indonesia dan sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan dalam dua periode dan membutuhkan waktu 15 bulan, yakni Januari 2021 hingga Maret 2022. Periode pertama berlangsung Januari hingga April 2021 dan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan serta 17,4 juta petugas publik di 34 provinsi.

Periode kedua berlangsung 11 bulan sejak April 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi periode kedua ditujukan untuk semua penduduk selain tenaga kesehatan dan petugas publik.

Bank Indonesia (Bl) melonggarkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Kebijakan bank sentral ini menjadi insentif bagi dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Pelonggaran aturan itu tertuang di Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/21/PBI/2020 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Beleid ini merupakan perubahan dari PBI Nomor 21/14/PBI/2019.

Ada tiga poin perubahan aturan. Pertama, perubahan aturan selisih kurang nilai DHE. Kedua, perubahan tentang pengkreditan penerimaan DHE. Ketiga, perubahan pengenaan sanksi administratif yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menyambut baik relaksasi ini. Ia meminta Bl lebih getol melakukan sosialisasi kepada eksportir. Sebab, ada permasalahan di lapangan.

Toto berharap, pelonggaran aturan ini terus dibarengi dengan mempermudah proses dan arus ekspor barang. Dengan demikian, ekspor mampu menopang proses pemulihan ekonomi nasional sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik.