Perusahaan teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending PT Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek) mengincar penyaluran dana hingga Rp400 miliar pada 2021. Co-Founder & Direktur Utama Pintek, Tommy Yuwono mengungkap bahwa Pintek masih fokus menggarap pangsa pasar yang berkaitan dengan sektor pendidikan pada 2021.

Seperti diketahui, OJK tengah merevisi Peraturan OJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Ber basis Teknologi Informasi. Melalui aturan ini, perusahaan tekfin wajib menyalurkan dana ke sektor produktif. Adapun, porsi penyaluran ke sektor ini paling sedikit 40% dari outstanding dalam por tofolionya secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Menurutnya, ketentuan itu mampu dipenuhi karena perusahaan telah memiliki portofolio segmen produktif. Pintek menyediakan layanan pin jaman produktif untuk pinjaman modal kerja, hingga pendanaan bagi sekolah, institusi pendidikan, hingga perusahaan/vendor SIPLah, dan seluruh pelaku UMKM penyedia jasa pendidikan untuk mendukung operasional para pelaku usaha. 

Selama 2020, Pintek telah menyalurkan pinjaman men capai Rp60 miliar dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) terjaga di angka 100%. Secara akumulasi, pinjaman yang disalurkan sejak berdiri menjadi sekira Rp100 miliar kepada 2.707 borrower.

(Oleh - HR1)

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan proyek lumbung pangan (food estate) yang sedang digarap pemerintah saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia mewujudkan modernisasi pertanian. Pemerintah saat ini tengah membangun food estate di sejumlah kawasan, seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 

Luhut pun mendukung sinergi yang dibangun oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pengembangan riset pertanian maupun rekayasa alat dan mesin pertanian (alsintan). Modernisasi pertanian, kata Luhut, bisa terus ditingkatkan dengan tiga pengungkit utama, yaitu bibit, pupuk, dan alsintan. Khusus untuk alsintan, Luhut menilai mekanisasi memang harus dimasifkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Teknologi alsintan seperti drone, water drip irrigation, dan transplanter diharapkan bisa mendukung pertanian modern yang lebih terintegrasi.

Nilai ekspor produk perikanan RI ke Jepang pada Januari-November 2020 sebesar 528 juta dollar AS. Produk yang paling banyak diekspor adalah udang dan ikan tuna.

“Namun, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ternyata bukan eksportir produk perikanan terbesar ke Jepang karena masih kalah dari Thailand. Oleh karena itu, kerja sama RI-Jepang di sektor perikanan harus terus ditingkatkan,” kata Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Rabu (27/1/2021).

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keungan (OJK) Anto Prabowo mengatakan, OJK telah menyetujui rencana penggabungan usaha PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk, dan PT Bank BNI Syariah Tbk menjadi satu di bawah identitas baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk per Rabu ini. Persetujuan ini ditandai dengan keluarnya Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021.

Bank Syariah Indonesia akan melakukan kegiatan usaha di lebih dari 1.200 kantor cabang dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Dari hasil proforma keuangan Bank Hasil Gabungan per 30 Juni 2020, total aset Bank Syariah Indonesia tersebut nantinya mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun.

Jumlah tersebut menempatkan Bank Hasil Penggabungan dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Bank Hasil Penggabungan akan berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS.

Komposisi pemegang saham dari Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4 persen, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI-Saham Syariah sebesar 2 persen, serta publik sebesar 4,4 persen.

Dana Moneter Internasional atau IMF pada Selasa (26/1) menaikkan proyeksinya tentang pertumbuhan ekonomi global 2021 menjadi 5,5%. Pertimbangannya adalah optimisme bahwa vaksin baru akan mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga kegiatan ekonomi akan kembali menggeliat dan akan terdorong oleh adanya stimulus di negara-negara ekonomi besar. 

Tapi, kata kreditor internasional berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS) tersebut, prospeknya dibayangi oleh ketidakpastian tinggi. Pemerintah diminta terus bertindak untuk menghindarkan dampak langgeng dari pandemi tersebut. Yang telah menimbulkan krisis ekonomi terparah sejak Depresi Besar 1930-an. 

Penaikan proyeksi pertumbuhan, sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi pada Oktober 2020 dan setelah ekonomi dunia mengalami kontraksi 3,5% pada 2020, mencerminkan ekspektasi bahwa kegiatan ekonomi akan terus menguat di tahun ini karena adanya vaksinasi Covid. Serta adanya tambahan kebijakan stimulus di beberapa negara ekonomi besar. Termasuk di AS dan Jepang.

Lembaga ini juga menyinggung lonjakan infeksi di beberapa negara. Termasuk oleh varian-varian baru Covid-19. Sehingga memicu karantinakarantina baru. Selain itu, distribusi vaksin pada tahap awal menghadapi kendala. Walaupun ekonomi global diprediksi mencatat pertumbuhan sebesar itu, IMF mengingatkan bahwa banyak negara di tahun ini belum akan pulih ke level sebelum adanya pandemi.

IMF mendesak negara-negara untuk terus memberikan stimulus sampai pemulihan ekonomi menguat. Untuk Amerika Serikat (AS), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonominya tahun ini dua poin lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 5,5%. Jepang juga akan diuntungkan oleh paket bantuan baru yang disetujui pada Desember 2020. Sehingga IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan 2021-nya menjadi 3,1%. 

IMF memperkirakan ekonomi Tiongkok tumbuh 8,8% tahun ini. Sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2020. Sementara ekonomi India diprediksi meroket 11,5% atau 2,7 poin lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Zona euro diprediksi ekonominya tumbuh 4,2%, ditandai pemangkasan signifikan untuk Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia. 

(Oleh - HR1)

Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan bahwa pemerintah segera mendirikan sovereign wealth fund (SWF), yang diberi nama Indonesia Investment Authority dalam waktu yang tidak lama lagi. SWF ini merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kebuntuan kondisi ekonomi yang memerlukan suatu terobosan besar guna mendukung pemulihan ekonomi, maupun untuk kegiatan investasi jangka panjang. 

Dengan adanya SWF ini, kegiatan investasi besar yang bersifat jangka panjang tidak lagi bergan tung pada inisiatif pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan juga bisa bersumber dari SWF tersebut. Kehadiran SWF ini juga membawa angin segar bagi para investor be sar dari luar negeri yang ingin membawa masuk uangnya ke Indonesia guna berinvestasi di tengah pandemi ini. 

Pemerintah sudah berkomitmen untuk menyetorkan modal awal sebesar Rp 15 triliun. Beberapa investor dari luar negeri juga telah memberikan komitmen untuk mendanai SWF tersebut dengan penyertaan modal mencapai US$ 20 miliar (sekitar Rp 280 triliun dengan kurs Rp 14.000). Mereka sangat antusias sekali memberikan pendanaan dalam pembentukan SWF tersebut karena beberapa alasan. 

Pertama, SWF dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah, se hingga kelanggengan dan kelangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang lebih terjamin. Kedua, karena SWF merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah tentunya memiliki kemudahan dan jangkauan kegiatan usaha maupun berinvestasi yang lebih luas dibandingkan dengan sebuah korporasi biasa. Ketiga, dengan modal, sumber dana dan jangkauan bisnis yang besar tentunya dapat menghasilkan rate of return yang tinggi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor besar. Keempat, sebuah studi dari Al sweilem, et.al (2015) menyebutkan bahwa SWF dibentuk dengan tujuan yang lebih strategis, yaitu mendukung stabililitas ekonomi makro dan melakukan investasi atas surplus tabungan milik pemerintah dan masyarakat.

Ide pembentukan SWF bukan sesuatu yang baru, sudah banyak negara yang memiliki SWF dengan berbagai model dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Pemerintah Singapura mendirikan Temasek pada tahun 1974, merupakan salah satu contoh sukses SWF yang bergerak di bidang investasi dengan mengakumulasikan danadana surplus pemerintah, dana pensiun, maupun tabungan masyarakat.

Malaysia mendirikan Khazanah Nasional Berhad pada tahun 1994, yang menginvestasikan uangnya ke berbagai sektor yang memberikan keuntungan besar, antara lain energi, kesehatan, telekomunikasi dan jasa keuangan. Bahkan CIMB Group yang menguasai Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah salah satu kegiatan usaha di bawah naungan Khazanah.

Adapun Vietnam juga sukses dengan memiliki SWF yang dinamakan State Capital Investment Corporation atau SCIC yang didirikan pada tahun 2005. Bahkan negara kecil tetangga kita, Timor Leste, juga telah memiliki SWF yang disebut dengan Ti mor Leste Petroleum Fund pada ta hun 2005, yang tugasnya adalah untuk memutar uang dari hasil ke untungan eksplorasi tambang mi nyak dan gas yang mereka miliki ke berbagai jenis investasi yang memberikan keuntungan besar.

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk segera mendirikan SWF bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan, mengingat saat ini sudah ada “Santiago Principles”, yang menjadi pedoman bagaimana bentuk dan mekanisme kerja dari sebuah SWF. Dalam “Santiago Principles” yang jumlahnya ada 24 prinsip tersebut telah diatur, an tara lain mengenai aspek hukum, tujuan, struktur organisasi, tata kelola, code of conduct, dan as pek transparansi dari suatu SWF.

Prospek SWF Indonesia Ada sebuah anggapan bahwa rencana pemerintah untuk membentuk SWF mungkin dianggap sudah terlambat dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Namun, lebih baik terlambat mendirikan SWF daripada tidak ada sama sekali. Idealnya pendirian SWF tersebut dilakukan di era “oil boom” pada pe riode 1974-1982 yang kita alami di zaman Orde Baru.

Saat itulah momen yang paling tepat untuk membentuk SWF, karena amunisi yang dimiliki oleh peme rintah sangat besar sebagai modal pendiriannya. Namun demikian, pendirian SWF saat ini juga tidak ada masa lah, tetap memiliki prospek yang bagus dan masa depan yang menjanjikan karena beberapa alasan. Pertama, SWF memang didisain khusus dengan tujuan utama untuk melakukan investasi jangka panjang dengan modal yang besar. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, baik itu in vestor pemerintah maupun in ves tor swasta dari luar negeri. Kedua, pembangunan infrastruktur harus terus berjalan guna mem perkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun sayangnya APBN kita untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan mungkin lebih diprioritaskan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Beban APBN yang sudah berat, utang pemerintah yang semakin bertambah dan keterbatasan dana milik BUMN, menjadikan sumber pembiayaan infrastruktur perlu dicarikan alternatif lain. Ketiga, SWF diharapkan mampu melindungi dan mempertahankan industri-industri strategis yang didirikan dan berada di Indonesia, agar tetap menjadi bagian dari aset nasional sebagai kebanggaan bangsa Indonesia.

Keempat, SWF yang dimiliki Indonesia diharapkan mampu melakukan akuisisi atau membeli berbagai perusahaan yang bergerak di bidang industri-industri strategis di luar negeri. Dengan mengakuisisi industri strategis milik asing tersebut, kita bisa menempatkan tenaga kerja kita di perusahaan tersebut untuk belajar dan mengambil ilmunya. Misalnya saja mengakuisisi perusahaan-perusahaan di in dustri dirgantara, persenjataan, kimia dan teknologi digital, yang belum ada di Indonesia. Kelima, tujuan SWF untuk mencetak keuntungan yang sebesarbesarnya bisa menjadi sumber penerimaan negara yang relatif besar, selain dari penerimaan pajak maupun dividen BUMN. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita semuanya harus mendukung inisiatif pemerintah dalam pendirian SWF tersebut.

(Oleh - HR1)

Penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri berpotensi menghasilkan tambahan produk domestik bruto (PDB) secara keseluruhan di kisaran Rp 593 triliun hingga Rp 642 triliun. Oleh karena itu, penerapan ekonomi sirkular ini dinilai penting bagi pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Kelima sektor tersebut yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, perdagangan gro sir dan eceran (fokus pada kemasan plastik), konstruksi, serta elektronik. Selain itu, im plementasi konsep ekonomi sirkular di kelima sektor juga dapat menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030.

"Implementasi ekonomi sirkular diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dan terobosan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh pasca-Covid19," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/1).

Adapun potensi pendapatan itu berdasarkan hasil studi yang termuat dalam laporan The Economic, Social and Environmental Benefits of A Circular Economy in Indonesia. Studi itu dilakukan atas kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) Indonesia serta didukung Pemerintah Kerajaan Denmark. 

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksi, penerapan model ekonomi sirkular juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia yang cukup signifikan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menambahkan selain dampak ekonomi, ekonomi sirkular juga memberi dampak signifikan pada lingkungan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Denmark Lea Wermelin mengatakan model ekonomi sirkular membuka peluang bagi para pelaku ekonomi untuk mengurangi konsumsi bahan, produksi limbah, dan emisi sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Senada dengan itu, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menekankan, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat besar dari penerapan ekonomi sirkular. 

(Oleh - HR1)

Sekitar 6.000 pengusaha rumah makan warung tegal (warteg) di Jabodetabek terancam bangkrut. Mereka mengaku tak kuat lagi menahan gempuran pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap roda perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang merupakan para pelanggan warteg. 

“Iya, teman-teman terancam gulung tikar,” ujar Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, di Jakarta, Selasa (26/1). Dia menjelaskan, beberapa faktor penyebab pemilik warteg terpaksa menutup usahanya, antara lain karena daya beli masyarakat menurun. “Sejak pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di Jabodetabek, daya beli masyarakat menurun. Sementara, kami harus memperpanjang kontrak sewa tem pat, kami sudah tidak sanggup lagi,” bebernya.

Jumlah warteg yang ada di Jakarta menyebutkan mereka kehilangan omzet hingga di atas 50% selama masa pandemi virus corona (Covid-19) karena jumlah pelanggan yang kian menurun. Berbagai cara tetap dilakukan para pedagang warteg agar pelanggan tetap bertahan dan tidak kabur ke tempat lain, mulai dari mengurangi harga, tidak menaikkan harga meski harga bahan pokok cenderung naik, dan berbagai trik lainnya.

Hal serupa diungkapkan Hari (45) pedagang Warteg Jaya Sari di Jalan Kedondong Raya Kelurahan Sunter Jaya. Ia menyebutkan jumlah pelanggan yang datang ke tempatnya amat berkurang di masa pandemi. "Biasanya di jam makan siang (11.00- 14.00) itu bisa ada 20-30 pelanggan datang makan, sekarang hanya 10 dan dalam sehari jarang bisa sampai 20 pelanggan saja sudah lumayan," kata Hari. 

(Oleh - HR1)

Gubernur Bl Perry Warjiyo sebelumnya memperkirakan total nilai transaksi e-commerce dari para marketplace di 2020 sebesar Rp 253 triliun, atau meningkat 20% dibandingkan dengan pencapaian pada 2019 yang mencapai Rp 210,78 triliun.

Dari total nilai transaksi tersebut diantaranya berasal dari empat marketplace terbesar di Indonesia yang mencapai Rp 276,87 triliun. Sementara, total nilai transaksi 14 markteplace terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat Rp 327,49 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Perry memperkirakan di 2021 ini transaksi e-commerce bisa mencapai sekitar Rp 337,0 triliun atau naik 33,2% dari perkiraan tahun 2020.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada lebih dari Rp 1.000 triliun investasi yang belum terealisasi. Nilai penanaman modal tersebut, berasal dari calon investor yang sudah mendapatkan insentif tax holiday, tapi tak kunjung mendirikan usahanya di Indonesia.

Berdasarkan data tax holiday versi Kemkeu yang diterima KONTAN, menunjukkan dari 2018 hingga akhir 2020 lalu rencana investasi dari investor penerima tax holiday sebesar Rp 1.261,2 triliun.

Hasilnya, investasi yang telah terealisasi hingga 11 Oktober 2020 hanya sebesar Rp 27,15 triliun atau setara 2,15% dari total rencana investasi tax holiday. Realisasi investasi itu berasal dari 3 penanaman modal dan 3 wajib pajak. Tenaga kerja yang terserap dari investasi ini yakni hanya 345 orang.

Maka dari itu, Banhlil akan memperketat regulasi tax holiday. Kebijakan tersebut ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.