Tiga bank syariah milik negara akan resmi merger dengan bendera PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun kode saham bank hasil merger yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah BRIS.

Pascamerger ini, PT Bank Mandiri Tbk (EMRI) menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan kepemilikan sebesar 51%. PT Bank Negara Indonesia (TBK) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 17.4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% dan publik 4.4%. Ketua Project Management Office Integrasi [PMO] dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi sebelumnja mengatakan total aset bank hasil penggabungan ini nantinya akan mencapai Rp 239,56 triliun.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang prospek bisnis syariah masih cerah ke depannya mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Apalagi di beberapa daerah, masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihan untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

PT Ada Asia Indonesia (ADA), anak perusahaan Axiata yang bergerak dalam pemasaran digital terintegrasi, mencatat adanya kenaikan jumlah belanja iklan digital yang signifikan selama pandemi Covid-19. Country Director, Marketing Services ADA in Indonesia Faradi Bachri mengatakan Covid-19 telah membuat sejumlah perusahaan menyadari pentingnya pemasaran digital untuk menjangkau konsumen. Perusahaan tersebut mulai mengalihkan kegiatan pemasarannya dari luring ke daring. ADA mencatat terjadi pertumbuhan jumlah mitra hingga 50% dan peningkatan belanja iklan digital hingga 25% pada 2020 dibandingkan dengan 2019. 

Faradi menjelaskan naiknya belanja iklan digital secara signifikan, memperlihatkan bahwa perusahaan mulai beradaptasi dengan cepat terhadap pandemi Covid-19. Mereka juga menyesuaikan pengelolaan pesan dan pendekatan kreatif agar relevan dengan situasi yang dihadapi konsumen, serta platform komunikasi yang digunakan, yaitu secara digital. Faradi menyatakan data dapat membantu perusahaan untuk memahami konsumennya dengan lebih baik, menciptakan pesan yang tepat dan menyebarkan pesan di kanal yang paling efektif. “Di sisi konsumen, mereka akan terbantu karena pesan yang diterima sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terasa mengganggu,” kata Faradi

(Oleh - HR1)

Bupati Purwa karta Anne Ratna Mustika mengklaim sektor pertanian dan perkebunan di wilayahnya cukup menjanjikan dari sisi nilai ekonomi. Apalagi, Purwakarta berada di titik stategis yang menjadi penyangga dua ibu kota. “Kami targetkan, ke depan wilayah kami bisa jadi penyuplai hasil pertanian maupun perkebunan untuk daerah lain,” ujarnya, pekan lalu. Anne menuturkan, pihaknya cukup berbangga hati karena karena selama ini hasil produksi pertanian di wilayahnya bisa menjadi salah satu penyumbang beras bagi wilayah Jabodetabek. Bahkan, dalam setiap tahunnya, hasil produksi di wilayahnya kerap mengalami surplus. 

Anne menjelaskan, luas lahan baku sawah di Purwakarta mencapai 18.000 hektare (ha) yang mampu menghasilkan 248.000 ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per ha. Jadi, dalam setahun lahan yang bisa panen itu mencapai 40.000 ha. 

Jika padi hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), jumlahnya menjadi 248.000 ton. Hasilnya, menjadi 210.800 ton gabah giling yang lalu menghasilkan 137.020 ton beras. Sedangkan, jumlah penduduk Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Adapun dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahunnya mencapai 109.257 ton.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan bibit ikan dan pakan kepada 11 kelompok tani di Kecamatan Silima Punggapungga, yang sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan), serta memiliki badan hukum.

Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, Ermawaty Berutu, Jumat (29/1) di ruangannya mengatakan, kelompok tani akan menerima bibit ikan mas dan nila serta pakan dari pemerintah. Dana bantuan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 Rp 605 juta.

Menurut Ermawaty Bentu, peningkatan produksi ikan tawar Kabupaten Dairi sudah lumayan baik. Di tahun 2019 jumlah produksi ikan 2.578,5 ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.833,7 ton.

Kalangan konsultan sektor pertambangan dan energi di daerah ini menawarkan atau menggiring para investor untuk mengelola aneka sumber daya air (SDA) untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik, khususnya berupa PLTA atau PLTMH.

Konsultan Jasa Investasi, Ir Raya Timbul Manurung MSc, selaku mitra konsultan proyek geodipark energi dan konsultan pertambangan, Ir Jonathan Ikuten Tarigan dari Dewan Pakar Geologi Indonesia (DPGI), secara terpisah menyebutkan konsentrasi pembangunan pembangkit listrik berupa PLTA atau PLTMH setidaknya untuk menghindari resiko timbulnya gas beracun seperti yang terjadi dalam proyek PLTP di Madina baru-baru ini, karena PLTP membutuhkan kajian khusus untuk menelusuri potensi gas-gas beracun dari unsur panas bumi atau semacamnya.

Kasus gas beracun di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Madina yang merenggut lima korban jiwa-tewas (SIB 26/1), merupakan tragedi serius dalam sektor energi di Sumut terlebih terjadinya di masa pandemi, sehingga diharapkan peristiwa ini tak terulang lagi di kemudian hari.

Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Februari 2021 sebesar 1.026,78 dollar AS per ton. Harga referensi ini meningkat 74,92 dollar AS per ton atau 7,87 persen dari Januari 2021 yang sebesar 951,86 dollar AS per ton.

“Saat ini, harga referensi CPO jauh melampaui ambang batas (threshold) 750 dollar AS per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 93 dollar AS per ton untuk periode Februari 2021,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam siaran pers, Sabtu (30/1/2021).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melihat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di tahun ini loyo, bahkan sepi setoran.

Berdasarkan data Kemkeu, realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.070,0 triliun. Dengan demikian, kinerja penerimaan pajak 2020 mencatatkan selisih alias shortfall sebesar Rp 128,82 triliun dari target 2020 senilai Rp 1.198,82 triliun.

Dari angka itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 memberikan kontribusi 15,87% terhadap total penerimaan pajak. Tercatat, realisasi PPh Pasal 26/29 pada 2020 sebesar Rp 169,81 triliun. Pada tahun lalu, jenis penerimaan ini juga telah mencatatkan kontraksi 36,07% year on year (yoy).

Lebih terperinci, realisasi PPh Pasal 25/29 WP badan hanya sebesar Rp 158,25 triliun, turun 37,80% yoy. Sementara, pemerintah mematok target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, sebesar Rp 1.229,6 triliun. Angka ini naik 14,9% dibanding realisasi tahun 2020.

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan lembaga tersebut Indonesia mengalami penurunan poin dari tahun 2019. IPK tahun 2020 Indonesia mengantongi 37 poin atau turun tiga poin dari 2019 yang sebesar 40 poin.

Nilai poin tersebut jelas masuk kategori merah, karena Til membuat skor dari O sampai 100. Dan nilai tertinggi untuk negara yang minim tingkat korupsinya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah menduga IPK Indonesia bakal melorot. Pertama, soal kontroversi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundang polemik di masyarakat.

Kedua, adanya potongan hukuman kepada koruptor oleh Mahkamah Agung, Tindakan korting hukuman juga dinilai bisa jadi salah satu turunnya persepsi publik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron menilai kasus korupsi yang terjadi belankangan ini, seperti bansos, karena adanya kelonggaran pengawasan akibat pandemi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pelegalan cantrang sebagai alat tangkap kapal perikanan. Legalisasi cantrang dinilai merusak lingkungan, mengganggu nelayan kecil, dan memicu konflik sosial di lapangan. Pemerintah pusat berencana untuk tidak lagi memberikan izin penambahan kapal cantrang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan, KKP kini tengah meninjau ulang legalisasi cantrang. Proses evaluasi direncanakan berlangsung selama satu bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (27/1/2021), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan mengevaluasi legalisasi kembali alat tangkap cantrang dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak.

Saat ini, pihaknya menunda legalisasi cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Aturan itu menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP RI.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Agus Sukarno menambahkan, pemerintah pusat diharapkan meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59/2020 agar ke depan nelayan tradisional juga dapat ikut menikmati kekayaan sumber daya perikanan di WPP 711.

Dari data IMF bisa kita lihat kebijakan fiskal negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Dari besaran dana penanganan Covid-19 yang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) setiap negara, secara subyektif bisa dibuat kategorisasi.

Negara yang mengalokasikan anggaran cukup besar, yaitu di atas 20 persen PDB, antara lain, Jepang, Perancis, dan Selandia Baru. Negara yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 kategori sedang, yaitu 10-20 persen dari PDB, antara lain Kanada, Australia, Turki, dan Amerika Serikat. Adapun negara dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 kategori rendah, yaitu kurang dari 10 persen dari PDB, antara lain, China, Jerman, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia.

Tahun 2020, Indonesia mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun (5-6 persen dari PDB) untuk penanganan Covid-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi. Jika dikonversikan ke dollar Amerika Serikat, jumlahnya sekitar 49,7 miliar dollar AS.

Satu kelompok dengan Indonesia yang alokasi anggaran penanganan Covid-19 kategori rendah (kurang 10 persen dari PDB) adalah China, negara asal bermulanya penyebaran virus korona baru. Data IMF menunjukkan, kebijakan fiskal Pemerintah China untuk penanganan pandemi diperkirakan 4,8 triliun RMB (4,7 persen dari PDB). Jika dikonversikan ke dollar AS, jumlahnya adalah sekitar 720 miliar dollar AS.