Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara tahun 2020 menargetkan produksi jagung sebesar 1.875.144 ton, hingga November 2020 realisasinya mencapai 1.894.728 ton.

“Produksi jagung yang dihasilkan hingga November 2020 sudah melebihi target tahun ini,” ungkap Kepala Dinas melalui Kasubbag Program Yuspahri Perangin-angin kepada SIB, Selasa sore, (26/1).

Dari seluruh daerah di Sumut, katanya, ada 8 kabupaten sebagai sentra produksi jagung dan tertinggi produksinya yakni Kabupaten Karo sebanyak 650.993 ton, Simalungun 253.069 ton, Dairi 221.910 ton, Deliserdang 160.853 ton, Tapanuli Utara 124.847 ton, Langkat 105.680 ton, Humbahas 54.843 ton dan Toba Samosir 32.533 ton.

Data diperoleh SIB, kebutuhan jagung di Sumatera Utara rata-rata 1,4 juta ton hingga 1,5 juta ton per tahun.

Aturan baru Menteri Keuangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer memantik kontroversi. Beleid ini terangkum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 dan mulai berlaku 1 Februari 2021.

Aturan tersebut dirilis dalam rangka memberikan kepastian dan penyederhanaan pemungutan PPN dan PPh atas penjualan pulsa telepon, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih mengatakan, penerbitan PMK ini tidak tepat mengingat saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. “Token listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa ada PMK itu pun, pengeluaran listrik rumah tangga sudah naik signifikan karena ada work from home (WFH),” ujar dia, Jumat (29/1).

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin menyatakan, “Kami segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan penerapan aturan ini mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia,” kata dia.

Pemerintah India berencana memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang mata uang kripto (cryptocurrency) swasta, seperti Bitcoin. Pasalnya, pihak berwenang akan menempatkan kerangka kerja untuk mata uang digital resmi yang bakal dikeluarkan oleh bank sentral. Demikian menurut agenda legislatif. Langkah pemerintah yang disebut RUU Mata Uang Kripto dan Peraturan Mata Uang Digital Resmi (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) bertujuan menciptakan kerangka kerja fasilitatif untuk pembuatan mata uang digital resmi yang akan diterbitkan oleh Reserve Bank of India (RBI). 

Menurut agenda, RUU, yang terdaftar untuk dibahas dalam sesi parlemen saat ini, berusaha melarang semua mata uang kripto swasta di India. Namun, memungkinkan pengecualian tertentu untuk mempromosikan teknologi yang mendasari cryptocurrency dan penggunaannya. Dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, sayap kanan Partai Bhartiya Janata saat ini memiliki kendali atas dua majelis Parlemen India (Lok Sabha dan Rajya Sabha). Hal ini memberikan kemungkinan kuat untuk pengesahan RUU tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mata uang digital nasional dan mata uang kripto swasta seperti bitcoin. Cryptocurrency seperti Bitcoin terdesentralisasi, sedangkan mata uang digital nasional biasanya tersentralisasi. 

Di sisi lain, banyak negara – termasuk Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang, Kanada, Venezuela, Estonia, Swedia, dan Uruguay – yang telah mengeksplorasi pengembangan mata uang digital mereka sendiri. Pemerintah di seluruh dunia telah mencari cara untuk mengatur cryptocurrency, tetapi belum ada negara yang mengambil langkah drastis dengan menempatkan larangan menyeluruh untuk memilikinya, meskipun telah muncul kekhawatiran tentang penyalahgunaan data konsumen dan kemungkinan dampaknya pada sistem keuangan. 

Di tengah lesunya sektor transportasi udara akibat pandemi Covid-19, maskapai Lion Air menerima pesawat Airbus 330-900 NEO terbaru pada 31 Januari 2021. Dengan demikian, pesawat yang baru diterima Lion Air ini merupakan Airbus 330-900 NEO yang ke-5 dan melengkapi kekuatan empat armada berbadan lebar Airbus 330-900 NEO sebelumnya serta enam Airbus 330-300 CEO. 

“Dengan pengoperasian pesawat seri 330-900 NEO ini, Lion Air kembali menegaskan sebagai maskapai pertama di Asia Pasifik yang mengoperasikan Airbus 330- 900 NEO sejak Juni 2019,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro saat dihubungi Investor Daily, Minggu (31/1). 

Lion Air pada 2018 telah memesan 10 unit Airbus 330-900 NEO dan mempunyai opsi memperoleh empat tipe sejenis. Seluruh pesawat yang dipesan Lion Air adalah berkapasitas lebih besar. Kesepuluh pesawat direncanakan untuk pengiriman bertahap ke Lion Air Group pada 2019, 2020, dan 2021. Danang menambahkan, dalam waktu dekat Lion Air juga akan menerima pesawat serupa Airbus 330-900 NEO ke-6 bernomor registrasi PK-LER dengan fitur dan keunggulan yang sama

Kini, Lion Air didukung jajaran armada terdiri atas 78 Boeing 737- 900ER (215 kelas ekonomi), 43 Boeing 737-800 NG (189 kelas ekonomi), 10 unit Boeing 737-MAX 8 (belum diterbangkan kembali), enam berbadan lebar (wide body) Airbus 330-300 (440 kelas ekonomi), dan lima Airbus 330-900NEO (436 kursi kelas ekonomi).

Dia mengungkapkan, pesawat PK-LEQ lepas landas dari Bandara Internasional Toulouse Blagnac, Perancis (TLS) pada Sabtu (30/1) pukul 11.00 waktu setempat (Time in Toulouse, France, GMT+ 01). Penerbangan ini telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (CGK) Minggu (31/1) pukul 07.15 WIB.

Lebih jauh, Danang menjelaskan, pihaknya optimistis bahwa peluang pasar penerbangan itu masih ada serta terbuka. Maka dari itu, armada Lion Air terus tumbuh dengan pengoperasian jenis pesawat terbaru. Di sisi lain, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menagih stimulus bagi maskapai di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Stimulus tersebut antara lain relaksasi pembayaran pajak penghasilan (PPh) 21, penjadwalan pembayaran avtur, serta penundaan pembayaran pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U). 

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan stimulus apa saja yang diminta maskapai kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun INACA belum mendapatkan jawaban terkait hal tersebut. Sementara itu, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II menargetkan pergerakan 45 juta penumpang di 19 bandara kelolaan pada 2021. Jumlah itu meningkat sekitar 26,7% dibandingkan realisasi sepanjang tahun lalu sebanyak 35,5 juta penumpang. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan, pada periode Januari-November 2020, secara keseluruhan jumlah penumpang angkutan udara sebanyak 32,35 juta atau turun 62,76% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, jumlah penumpang domestik sebanyak 28,7 juta orang atau turun 58,77% dan jumlah penumpang internasional sebanyak 3,6 juta orang atau turun 78,99% dibanding periode yang sama tahun 2019. 

(Oleh - HR1)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/ 2021 yang meminta seluruh K/L melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan hasilnya harus disampaikan 19 Januari 2021.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pekan lalu, Sri Mulyani juga menghitung adanya indikasi tambahan kebutuhan mendesak untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi 2021 sebesar Rp 76,7 triliun. Dana ini, bakal dipenuhi dari realokasi anggaran belanja K/L.

Saat ini, Kementerian Keuangan telah mendapatkan kepastian realokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp 12,44 triliun. Juga dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 342 miliar.

Tiga bank syariah milik negara akan resmi merger dengan bendera PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun kode saham bank hasil merger yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah BRIS.

Pascamerger ini, PT Bank Mandiri Tbk (EMRI) menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan kepemilikan sebesar 51%. PT Bank Negara Indonesia (TBK) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 17.4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% dan publik 4.4%. Ketua Project Management Office Integrasi [PMO] dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi sebelumnja mengatakan total aset bank hasil penggabungan ini nantinya akan mencapai Rp 239,56 triliun.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang prospek bisnis syariah masih cerah ke depannya mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Apalagi di beberapa daerah, masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihan untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

PT Ada Asia Indonesia (ADA), anak perusahaan Axiata yang bergerak dalam pemasaran digital terintegrasi, mencatat adanya kenaikan jumlah belanja iklan digital yang signifikan selama pandemi Covid-19. Country Director, Marketing Services ADA in Indonesia Faradi Bachri mengatakan Covid-19 telah membuat sejumlah perusahaan menyadari pentingnya pemasaran digital untuk menjangkau konsumen. Perusahaan tersebut mulai mengalihkan kegiatan pemasarannya dari luring ke daring. ADA mencatat terjadi pertumbuhan jumlah mitra hingga 50% dan peningkatan belanja iklan digital hingga 25% pada 2020 dibandingkan dengan 2019. 

Faradi menjelaskan naiknya belanja iklan digital secara signifikan, memperlihatkan bahwa perusahaan mulai beradaptasi dengan cepat terhadap pandemi Covid-19. Mereka juga menyesuaikan pengelolaan pesan dan pendekatan kreatif agar relevan dengan situasi yang dihadapi konsumen, serta platform komunikasi yang digunakan, yaitu secara digital. Faradi menyatakan data dapat membantu perusahaan untuk memahami konsumennya dengan lebih baik, menciptakan pesan yang tepat dan menyebarkan pesan di kanal yang paling efektif. “Di sisi konsumen, mereka akan terbantu karena pesan yang diterima sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terasa mengganggu,” kata Faradi

(Oleh - HR1)

Bupati Purwa karta Anne Ratna Mustika mengklaim sektor pertanian dan perkebunan di wilayahnya cukup menjanjikan dari sisi nilai ekonomi. Apalagi, Purwakarta berada di titik stategis yang menjadi penyangga dua ibu kota. “Kami targetkan, ke depan wilayah kami bisa jadi penyuplai hasil pertanian maupun perkebunan untuk daerah lain,” ujarnya, pekan lalu. Anne menuturkan, pihaknya cukup berbangga hati karena karena selama ini hasil produksi pertanian di wilayahnya bisa menjadi salah satu penyumbang beras bagi wilayah Jabodetabek. Bahkan, dalam setiap tahunnya, hasil produksi di wilayahnya kerap mengalami surplus. 

Anne menjelaskan, luas lahan baku sawah di Purwakarta mencapai 18.000 hektare (ha) yang mampu menghasilkan 248.000 ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per ha. Jadi, dalam setahun lahan yang bisa panen itu mencapai 40.000 ha. 

Jika padi hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), jumlahnya menjadi 248.000 ton. Hasilnya, menjadi 210.800 ton gabah giling yang lalu menghasilkan 137.020 ton beras. Sedangkan, jumlah penduduk Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Adapun dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahunnya mencapai 109.257 ton.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan bibit ikan dan pakan kepada 11 kelompok tani di Kecamatan Silima Punggapungga, yang sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan), serta memiliki badan hukum.

Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, Ermawaty Berutu, Jumat (29/1) di ruangannya mengatakan, kelompok tani akan menerima bibit ikan mas dan nila serta pakan dari pemerintah. Dana bantuan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 Rp 605 juta.

Menurut Ermawaty Bentu, peningkatan produksi ikan tawar Kabupaten Dairi sudah lumayan baik. Di tahun 2019 jumlah produksi ikan 2.578,5 ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.833,7 ton.

Kalangan konsultan sektor pertambangan dan energi di daerah ini menawarkan atau menggiring para investor untuk mengelola aneka sumber daya air (SDA) untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik, khususnya berupa PLTA atau PLTMH.

Konsultan Jasa Investasi, Ir Raya Timbul Manurung MSc, selaku mitra konsultan proyek geodipark energi dan konsultan pertambangan, Ir Jonathan Ikuten Tarigan dari Dewan Pakar Geologi Indonesia (DPGI), secara terpisah menyebutkan konsentrasi pembangunan pembangkit listrik berupa PLTA atau PLTMH setidaknya untuk menghindari resiko timbulnya gas beracun seperti yang terjadi dalam proyek PLTP di Madina baru-baru ini, karena PLTP membutuhkan kajian khusus untuk menelusuri potensi gas-gas beracun dari unsur panas bumi atau semacamnya.

Kasus gas beracun di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Madina yang merenggut lima korban jiwa-tewas (SIB 26/1), merupakan tragedi serius dalam sektor energi di Sumut terlebih terjadinya di masa pandemi, sehingga diharapkan peristiwa ini tak terulang lagi di kemudian hari.