Kenaikan harga batubara turut menggoda sejumlah produsen untuk menggenjot ekspor batubara ketimbang menjual di pasar domestik. Alhasil, pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkendala pasokan. Saat ini harga batubara di level US$ 82 per ton, dari sebelumnya US$ 50 per ton.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, “Menurut versi Kementerian ESDM, faktor banjir di Kalsel menjadi penyebab utama. Tapi faktor produsen batubara yang memprioritaskan ekspor bisa jadi berkontribusi juga,” kata dia kepada KONTAN, Rabu (3/2).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memastikan sebagian besar perusahaan yang menjadi anggota APBI telah memenuhi komitmen kontrak untuk memasok batubara sesuai kewajiban pasokan dalam negeri (DMO), termasuk ke PLTU.

Berdasarkan data yang disampaikan Hendra, terdapat 54 perusahaan yang memasok batubara kepada PLN. Dari jumlah itu, ada 23 perusahaan anggota APBI yang memasok batubara kepada PLN.

Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran PEN tahun ini bisa meningkat Rp 85,9 triliun dari pagu saat ini Rp 533,1 triliun menjadi Rp 619 triliun. Tambahan anggaran ini sebagai respon pemerintah untuk meredam meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Pemerintah butuh tambahan anggaran untuk pembelian vaksin dan program vaksinasi, serta anggaran penanganan kesehatan lainnya.

Adapun anggaran insentif perpajakan diperkirakan mencapai Rp 60 triliun. Insentif perpajakan ini diberikan kepada korporasi, UMKM, termasuk sektor kesehatan. Ada enam jenis insentif perpajakan yang berlaku hingga 30 Juni 2021. Pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Kedua, insentif PPh final bagi UMKM dengan tarif 0,5% DTP. Ketiga, insentif PPh final jasa konstruksi. Keempat, insentif PPh Pasal 22 Impor untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu. Kelima, pengurangan 50% untuk angsuran PPh Pasal 25. Keenam, insentif restitusi PPN dipercepat untuk pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Kejaksaan Agung telah berhasil melacak aset atau harta milik tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dana investasi PT Asabri (Persero). Aset-aset tersebut sudah terlacak berada di sejumlah lokasi baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga penyidik tinggal melakukan penyitaan. “Sudah terlacak aset yang di dalam negeri, tetapi nantilah [disampaikan lokasinya]. Jangan kita buka sekarang,” ujar Direktur Penyidikan Kejagung, Febrie Adriansyah, Rabu (3/2). Febrie menyebut bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memburu dan menyita aset hasil korupsi Asabri untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai sebesar Rp23,73 triliun.

Febrie menambahkan bahwa aset tersebut berupa aset bergerak dan tidak bergerak yang kini tengah diawasi oleh tim penyidik Kejagung. Menurutnya, hampir seluruh tersangka korupsi Asabri menyembunyikan asetnya di dalam dan luar negeri agar tidak terdeteksi oleh tim penyidik. Adapun dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 8 orang tersangka.

Jaksa Agung ST Burhanuddin belum lama ini memaparkan pihaknya telah menyita aset milik Asabri senilai Rp18 triliun. Angka itu diperkirakan terus akan bertambah karena total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi Asabri lebih dari Rp23,7 triliun. Dalam perkembangan lain, Penyidik Kejagung memeriksa dua direktur utama terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengemukakan bahwa keduanya adalah Direktur Utama PT Panin Sekuritas Indra Christanto dan Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas The Moleonoto. Leonard menjelaskan bahwa tim penyidik Kejagung tengah mendalami peran kedua direktur utama itu terkait perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. 

(Oleh - HR1)

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, tiga jenis investor bakal ditarik masuk ke dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) agar bisa memperkuat perekonomian dan struktur investasi. Pertama, investor sovereign wealth fund (SWF) yang berasal dari negara lain. “Oleh karena itu, saat ini telah dilakukan diskusi ganda dengan beberapa SWF negara lain, untuk menjembatani potensi ini,” jelas dia dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 secara virtual, Rabu (3/2). Kedua, pemerintah ingin LPI menarik investasi dari dana pensiun yang ada di negara lain. Tujuannya, untuk mencari dana jangka panjang dengan imbal hasil stabil. Bahkan, ia menyebut ada beberapa dana pensiun dari Kanada dan Belanda yang telah melakukan pembicaraan. “Ketiga, tentu pemain kunci juga berasal dari private equity, bukan hanya private equity secara umum, tetapi juga private equity yang memiliki ketertarikan secara spesifik di sektor infrastruktur, teknologi, ataupun kesehatan,” jelas dia. 

Selain itu, kata Kartika yang sering disapa Tiko, investor juga memiliki fleksibilitas dan preferensi untuk menentukan jenis investasi yang akan dituju. Untuk itu, nantinya LPI dapat bekerja sama untuk membuat platform yang melayani investasi ganda dengan aset yang berbeda. Tiko menilai, bandara dan pelabuhan dalam jangka menengah ini cukup menarik investor. Ini dikarenakan lalu lintas domestik di Indonesia sangat tinggi. Ia menganggap, hal itu bisa membuat lalu lintas penumpang lokal di bandara pemulihannya lebih cepat dibanding yang internasional. “Ini adalah poin yang kuat untuk mengundang investor terlibat ke proyek infrastruktur,” ujar Kartika. 

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk investasi energi baru terbarukan di gelombang kedua. Tiko menuturkan, aset swasta diharapkan juga bisa ditempatkan di INA.  Pemerintah menargetkan bisa meraup dana sebesar US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 280 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$) untuk master fund. Target ini diperkirakan dapat dikumpulkan dalam LPI selama 1-2 tahun ke depan. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan aset yang dinilai cocok untuk disuntikkan ke INA di kisaran US$ 6-8 miliar. “Saya pikir yang lebih penting adalah seberapa banyak kita bisa benarbenar mendorong tahun ini pada tingkat aset yang saat ini kita persiapkan,”jelasnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal mengumumkan nama dewan direksi yang akan mengelola LPI atau INA pada pekan depan. “Saya harap minggu ini atau minggu depan kita bisa mengumumkan siapa BoD (board of director) atau dewan direksi yang akan urus investasi di Indonesia. Kami percaya mereka bisa mendapatkan yang terbaik untuk menjalankan organisasi ini,” ujar Luhut pada kesempatan yang sama. 

(Oleh - HR1)

Kinerja industri mobil Indonesia dari sisi penjualan domestik pada 2020 terburuk di Asean. Tahun lalu, penjualan mobil domestik Indonesia ambles 48% menjadi 532.027 unit, terdalam dibandingkan negara-negara Asean lainnya. Seiring dengan itu, Thailand merebut posisi puncak di segmen pasar domestik, menggusur Indonesia. Thailand juga mengungguli Indonesia dari sisi ekspor. 

Berdasarkan data Asia Motor Business, Rabu (3/2), penurunan penjualan mobil di Indonesia jauh lebih dalam dibanding negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam. Setelah Indonesia, penjualan terdalam lainnya dialami oleh Singapura yang sebanyak 47,7% menjadi 45.511 unit, disusul Filipina yang turun 31% menjadi 285.512 unit, Thailand terkoreksi 21% menjadi 792.146 unit, Malaysia turun 12,4% menjadi 529.434 unit, dan Vietnam yang terkoreksi 7,1% menjadi 283.983 unit. Secara keseluruhan, penjualan mobil di Asean turun 28,5% pada 2020 menjadi 2.468.613 unit dibanding tahun sebelumnya 3.451.097 unit. Penjualan terbanyak diraih oleh Thailand dengan 792.146 unit, menggeser posisi Indonesia. Pada 2019, Indonesia masih menempati posisi puncak sebagai negara dengan penjualan domestik terbesar di Asean dengan angka penjualan 1.030.126 unit, di atas Thailand yang menjual 1.007.552 unit, dan Malaysia dengan 604.281 unit.

Sekretaris Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, sudah saatnya pemerintah membantu mempermudah masyarakat dalam memiliki kendaraan baru di tengah pandemi Covid-19. Memiliki kendaraan pribadi dinilai lebih aman dari sisi kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, tentu perekonomian Indonesia bisa bergerak kembali. “Dengan konsumen dibantu tentunya akan membuat para pelaku industri bisa tetap produksi,” ucap dia. Tahun ini, Gaikindo menargetkan penjualan mobil mencapai 725 ribu unit. Hal ini topang kuatnya permintaan pada kuartal IV-2020, terlihat pada lebih besarnya penjualan ritel ketimbang wholesales (pengiriman mobil ke dealer). Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, agen pemegang merek (APM) segera menggenjot produksi mobil untuk mengisi stok di dealer. 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital dalam memperbaiki proses bisnis ke depan, salah satunya dengan mengembangkan Mandiri Global Trade untuk nasabah wholesale. Pada tahun lalu, transaksi ekspor dan impor Bank Mandiri mencapai US$ 113,6 miliar. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dengan adanya platform Mandiri Global Trade, perseroan bisa meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah wholesale melalui dukungan teknologi.

“Kalau kami lihat, Bank Mandiri ini punya market share trade 30% di Indonesia. Kami juga ingin dari transaksi Mandiri Global Trade tidak lagi membebani dari suku bunga, tapi memberikan fee income dari sisi Mandiri,” tutur Darmawan dalam konferensi pers Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2). Pada kesempatan itu, Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, perseroan juga membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan telah direalisasikan melalui keberadaan kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Shanghai (Tiongkok), Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur (Malaysia), London (UK), Cayman Island, dan Dili (Timor Leste). 

Di tengah pertumbuhan negatif ekspor-impor Indonesia, Bank Mandiri mencatatkan pencapaian transaksi ekspor-impor sebesar US$ 113,6 miliar sepanjang tahun 2020, dengan transaksi financing yang mencapai US$ 4,2 miliar. Berbagai layanan perdagangan internasional telah membawa Bank Mandiri menjadi salah satu lembaga keuangan pilihan eksportir dan importir dalam aktivitas mereka. “Salah satunya adalah melalui pengembangan Mandiri Global Trade, sebuah platform digital multiservice berbasis website, yang akan memberikan solusi atas berbagai kebutuhan finansial nasabah dalam transaksi perdagangan internasional di mana saja dan kapan saja secara nirdokumen, sehingga meningkatkan efisiensi,” jelas Panji.

Bank Mandiri juga turut berkontribusi mendukung pemerintah untuk mempromosikan destinasi investasi di wilayah Indonesia kepada para investor melalui gelaran MIF 2021. Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan investasi swasta, baik dalam maupun luar negeri, untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini menjadi mendesak mengingat pemerintah juga harus memfokuskan sumber daya yang ada untuk penanganan pandemi Covid-19, ter utama pengadaan vaksin dan proses vaksinasi itu sendiri. Darmawan mengakui kondisi ini serta berkomitmen kuat untuk mendukung pemerintah dan dunia usaha di Indonesia, agar dapat menjadi destinasi investasi para pemilik modal dan korporasi pengelola aset. 

Melalui MIF, Mandiri Group berharap calon investor akan mendapatkan update informasi mengenai peluang investasi di Indonesia serta reformasi kebijakan yang telah diperkenalkan pemerintah untuk menggaet para investor. “Melalui Forum ini, Bank Mandiri Group berkomitmen memberi kontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dari tekanan perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” sambung Darmawan. Darmawan mengatakan, MIF merupakan kesempatan yang tepat untuk mempromosikan Indonesia karena investor dapat berkomunikasi langsung dengan para pengambil keputusan, baik di pemerintahan maupun di korporasi kategori layak investasi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mempromosikan Kawasan Industri Halal (KIH), Pasalnya KIH sengaja digagas untuk menyediakan wadah juga untuk usaha kecil menengah dan industri kecil menengah.

Dijelaskan, KIH adalah suatu area yang dikhususkan untuk produksi dan tempat penyimpanan produk halal. Di mana integritas suatu produk halal dijamin oleh kawasan melalui sistem dan prosedur halal yang ketat.

“KIH ini merupakan pengembangan kawasan industri di Safe N Lock yang berdiri di atas lahan seluas 410 hektare di Sidoarjo. Lahan KIH ini direncanakan mencapai 148 hektare. KIH dikelola PT Makmur Berkah Amanda. Rencananya, kawasan ini akan dilaunching sekitar Minggu kedua Februari, “ ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, kawasan ini diharapkan mampu mendorong perkembangan industri produk halal di Indonesia. Harapannya KIH bisa menjadikan pelaku IKM semakin bermartabat. Apa lagi tulang punggung ekonomi Jatim yang berasal dari UMKM hampir mencapai 57 persen.

Harga kedelai yang dibeli para perajin tahu dan tempe dari para importir mengalami kenaikan drastis sejak tahun 2020. Normalnya, harga kedelai ada di kisaran Rp 6.100-6.500 per Kg per Maret-April 2020 lalu.

Menurut catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada Februari ini harga kedelai di tingkat produsen tahu dan tempe akan menyentuh Rp 9.500/Kg. Hal itu membuat harga tahu dan tempe di dalam negeri ikut naik.

Namun, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas, harga kedelai impor naik juga disebabkan oleh lingkaran setan kartel-kartel importir. Buwas mengatakan, jalur distribusi kedelai yang berlapis-lapis membuat ongkos pengiriman kedelai menjadi mahal, dan akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

Bulog sendiri sebenarnya punya tugas menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga kedelai seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Namun, menurut Buwas hingga saat ini pihaknya tak bisa menjalankan tugas tersebut, terutama untuk impor kedelai.

Dua nama terpidana di kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk dan Komisaris Utama PT Trada Alam Heru Hidayat, juga disebut-sebut masuk daftar tersangka kasus dugaan korupsi di Asabri.

Tahun 2012 hingga 2019, para eks pejabat Asabri diduga menjalin kesepakatan dengan para swasta untuk mengatur dan mengendalikan investasi saham dan reksadana. Pada periode itu, manajemen Asabri diduga menjalin kesepakatan membeli atau menukar saham portofolio Asabri dengan saham afiliasi para swasta.

Saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan selanjutnya ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nominee tiga tersangka dari kubu swasta. Dugaan lain, saham-saham itu dibeli kembali Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi.

Hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), transaksi itu diduga merugikan negara Rp 23,73 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk melanjutkan insentif pajak sebagai bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Insentif yang dimaksud, yakni pembebasan pajak penghasilan karyawan dan diskon angsuran pajak korporasi.

Sri Mulyani menjelaskan, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per tahun sesuai klasifikasi.

Selain memberi insentif PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25, Sri Mulyani juga menggelontorkan kembali pembebasan pajak dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Selain itu ada insentif percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.