Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan dana senilai US$ 9,5 miliar atau sekitar Rp 133 triliun akan segera masuk ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Invesment Authority (INA). Perkiraan ini didasarkan pada pernyataan minat sejumlah pihak dari berbagai negara untuk mengguyurkan dananya ke LPI. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki perizinan berusaha yang berbelit atau tumpang tindih selama ini, melalui reformasi kebijakan. Perizinan berusaha dapat dilakukan melalui Online Single Submissions (OSS).

Pemerintah akan senantiasa menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan,guna memastikan kebijakan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Saat ini, pemerintah sedang menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk memutus penyebaran Covid-19. Program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) juga dilanjutkan dengan alokasi Rp 619,83 triliun.

(Oleh - IDS)

Ekspor produk pertanian sepanjang 2020 mencapai Rp 451,77 triliun, atau meningkat 15,79% dari realisasi 2019 yang sebesar Rp 390,16 triliun. Kementrian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,32 triliun tahun ini untuk menggenjot ekspor pertanian, diantaranya melalui program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri yang tersebar di Ditjen Perkebunan, Ditjen Holtikultura, Ditjen Tanaman Pangan, dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tahun ini, Kementan secara khusus menyiapkan program untuk menggenjot ekspor pertanian melalui kegiatan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pertanian. Dalam program nilai tambah dan daya saing industri termasuk juga dukungan kegiatan penghiliran yang memang menghasilkan nilai tambah atas produk pertanian. Kinerja sektor pertanian sepanjang 2020 cukup menggembirakan setidaknya itu terlihat dari sejumlah indikator makro ekonomi.

Saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan politik negara kepada sektor pertanian. Sektor pertanian harus menjadi prioritas dan tidak boleh dipandang sebelah mata karena sektor inilah yang mampu mendorong perekonomian di tengah ketidakpastian selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, sektor pertanian dianggap gampangan dan tidak terlalu dipandang serius, tapi ternyata sektor inilah yang mampu menyumbang PDB ke negara. Diharapkan ke depan pemerintah bisa lebih memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif pada sektor pertanian agar usaha yang di desa juga ikut terangkat. Sektor pertanian hanya membutuhkan koordinasi yang kuat untuk berkembang dan perlu campur tangan lintas sektor untuk memajukan sektor tersebut.

(Oleh - IDS)

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pembiayaan investasi Rp 184,46 triliun untuk tahun anggaran 2021. Alokasi ini turun 28,2% dibandingkan pembiayaan investasi tahun lalu yang mencapai Rp 257 triliun, meskipun akhirnya hanya terealisasi Rp 104,7 triliun. Pemerintah tetap mendukung momentum pembangunan infrastruktur dan membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas meski di tengah tekanan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan investasi tahun ini diarahkan kepada enam pos.

Pertama, mendukung SDM yang berkualitas melalui anggaran pendidikan sebesar Rp 66,4. Kedua, pembiayaan investasi diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp 26,27 triliun. Ketiga, untuk mendorong program ekspor nasional, pemberian alokasi untuk LPEI yang memang kinerja untuk beberapa tahun terakhir non-performing yang meningkat diperlukan untuk tetap bisa menjaga peranan.

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan investasi untuk meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional. Anggaran ini akan dipergunakan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi lembaga keuangan internasional. Adapun rinciannya Rp 2 triliun untuk LDKPI dan Rp  920 miliar dalam mendukung diplomasi internasional dan investasi pada lembaga keuangan intenasional. 

(Oleh - IDS)

Skema rencana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang ultra mikro sektor keuangan semakin terang. Holding tiga BUMN itu akan terdiri dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan berada di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai induknya.

BRI akan menerbitkan saham baru (rights issue) dalam rangka pembentukan holding tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, negara akan mengambil seluruh rights issue BRI, serta mengalihkan semua saham seri B di PNM dan Pegadaian ke BRI.

Targetnya holding ultra mikro ini dapat menjangkau 29 juta usaha kecil hingga tahun 2024. Naik 93% dari target jangkauan 2021 yakni 15 juta ultra mikro. Harapannya, pengusaha ultra mikro bisa mendapatkan kredit yang lebih murah. Nantinya biaya dana alias cost of fund holding lebih murah dari BRI saat ini.

la optimistis pembentukan holding ini menaikkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit bank dari 19,75% tahun lalu jadi 22% di tahun 2024.

Industri minuman ringan diproyeksikan baru dapat bangkit pada semester II/2021 setelah terpuruk sepanjang tahun lalu akibat pandemi Covid-19. Cukup sulit untuk mencetak pertumbuhan pada semester I/2021 ini. Pasalnya, vaksinasi yang dilakukan pemerintah masih belum menyentuh masyarakat secara luas. Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan yang diharapkan mulai terjadi pada tahun ini juga belum bisa dijadikan acuan. Yang paling vital bagi industri minuman ringan adalah pemulihan konsumsi masyarakat pada sektor hotel dan perjalanan.

Pada tahun lalu volume produksi minuman ringan anjlok sekitar 24% menjadi 34 miliar liter dari periode tahun sebelumnya sebanyak 45 miliar liter. Dengan angka produksi tersebut, level utilisasi industri minuman ringan sepanjang pandemi juga hanya berkisar di angka 65%. Ketua Umum ASPADIN optimistis pihaknya masih dapat mencatatkan pertumbuhan volume produksi yang positif pada 2020 di tengah industri minuman ringan yang turun. Hal tersebut disebabkan oleh jenis kemasan yang hanya ada pada industri air minum dalam kemasan (AMDK), yakni kemasan galon. 

(Oleh - IDS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tumbuh -2,07% year on year (yoy). Perputaran pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 58,75% dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,51% yoy. Secara nominal produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2020 senilai Rp 15.434,2 triliun sehingga Pulau Jawa menyumbang sekitar Rp 9.067,59 triliun.

Hitungan KONTAN, dengan PDB nominal Pulau Jawa sebesar Rp 9.067,59 triliun dan jumlah penduduk 151,6 juta berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, pendapatan per kapita di Jawa mencapai Rp 59,81 juta.

Namun, kesenjangan di Pulau Jawa yang diukur oleh gini ratio masih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat, gini ratio DKI Jakarta pada Maret 2020 sebesar 0,399. Bahkan Jawa Barat dan Yogyakarta periode yang sama masing-masing 0,403 dan 0, 434.

Sementara di Kalimantan, dengan pendapatan per kapita yang tinggi, gini ratio di pulau ini lebih rendah ketimbang di Jawa. Catatan BPS, gini ratio Kalimantan Barat pada Maret 2020 sebesar 0,317, Kalimantan Tengah 0,329, Kalimantan Selatan 0,332, Kalimantan Timur 0,328, dan Kalimantan Utara sebesar 0,292.

Pemerintah kembali menyuntikkan dana kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada 2021 lewat mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Tahun ini, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 42,48 triliun untuk sembilan perusahaan pelat merah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2). Ia menyebut, suntikan PMN ke BUMN menjadi tren sejak 2010. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar BUMN bisamenjadi salah satu motor penggerak perekonomian.

Kementerian Keuangan mencatat, selama periode 2010-2019, PMN ke BUMN dan badan usaha lainnya mencapai Rp 186,47 triliun. Pada periode ini, kontribusi penerimaan pajak BUMN mencapai Rp 1.518,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dividen mencapai Rp 377,8 triliun.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengusulkan tarif royalti di rentang 14%-20% bagi perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kelak, tarif itu akan dikenakan setelah pemegang PKP2B mendapatkan perpanjangan operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pengusaha mengusulkan tarif royalti progresif dengan mengacu pada indeks Harga Batubara Acuan (HBA). Ada empat rentang tarif yang diusulkan. Pertama, jika harga batubara di bawah USS 70 per ton, maka tarif royalti yang dikenakan untuk batubara yang dijual di pasar domestik sebesar 14%, begitu pula untuk batubara ekspor.

Kedua, jika harga di rentang USS 70 per ton-USS 80 per ton, maka usulan royalti untuk domestik 14% dan ekspor 16%. Ketiga, saat harga USS 80 per ton-US$ 90 per ton, royaltinya 14% untuk domestik dan 18% untuk ekspor. Keempat, jika harga di atas US$ 90 per ton, maka royalti domestik sebesar 14% dan ekspor 20%.

Sebelumnya Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin bilang, perubahan tarif royalti bertujuan meningkatkan pendapatan negara. Untuk batubara, penyesuaian tarif royalti lantaran ada perubahan status batubara, dari semula barang bukan kena pajak menjadi barang kena pajak.

Grab dan Yummy Corp bekerja sama memberdayakan pelaku usaha kuliner melalui penyediaan restoran virtual. Dapur bersama bagi pelaku usaha berbasis komputasi awan ini menyatukan layanan pengantaran makanan GrabFood dan manajemen operasional makanan Yummy Corp.

Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia, dalam siaran pers, Senin (8/2/2021), mengatakan, kerja sama ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam ekosistem digital. Apalagi, jumlah mitra yang aktif di GrabFood terus meningkat. Saat ini Grab dan Yummy Corp mengoperasikan lebih dari 80 cloud kitchen di 7 kota di Indonesia.

Kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan RI yang diekspor ke China masih berlanjut. Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto, Senin (8/2/2021), menyampaikan, temuan kasus kontaminasi virus korona tipe baru terdiri dari sembilan kasus pada kemasan produk dan satu kasus pada produk ikan.

Namun, Widodo mengakui, belum seluruh proses hulu-hilir menerapkan persyaratan tambahan tersebut. Pengawasan hulu meliputi proses produksi penangkapan dan budidaya, sedangkan hilir mencakup pengolahan, penyediaan kemasan, dan distribusi.

Syarat tambahan adalah mencantumkan nama kapal penangkap ikan dan lokasi tangkapan oleh unit pengolahan ikan. Anak buah kapal dan pekerja pabrik olahan beserta produk yang dikirim ke China akan diuji Covid-19. Adapun ekspor ikan hasil budidaya mesti mencantumkan usaha dan lokasi tambak serta menerapkan sistem kendali uji Covid-19.