Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk mengawali tahun 2021 ini dengan melakukan ekspansi atau pengembangan baru di kota Malang. Mereka mengembangkan pemukiman segmen middle up lewat proyek CitraLand Puncak Tidar Malang.

Agung Krisprimandoyo, Direktur PT Ciputra Development Tbk, mengatakan, pihaknya melihat kondisi ekonomi akan mulai membaik di tahun 2021 ini. Secara umum, market property tahun ini akan mengalami pertumbuhan. Karena ekonomi nasional diperkirakan akan tumbuh 4-5 persen sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Trisena Dipayuda, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang menambahkan, proyek yang dikembangkan berada diatas lahan seluas 32 hektar.  Tahap awal dikembangkan satu cluster seluas 7 hektar. Ada 160 unit rumah ditawarkan dari berbagai tipe dengan harga antara Rp 1,2 miliar hingga Rp 4,6 miliar.

Bisnis, CIREBON — Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam upaya peningkatan hasil produksi kerajinan tangan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki hubungan erat dengan Prabumulih sejak lama.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 komoditas ekspor. Dari jumlah tersebut, ada dua yang menjadi unggulan, yakni furnitur/kerajinan rotan dan batik. Industri rotan yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.311 dengan jumlah pekerja 57.102. Setiap tahunnya hasil produksinya itu mencapai 104.917 ton. Sedangkan dari komoditas batik, Kabupaten Cirebon memiliki 530 unit usaha dan mampu memproduksi 42.024 kodi setiap tahunnya. Deni mengatakan, keunggulan yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa dipasarkan di Kota Prabumulih. Sebaliknya, kerajinan tangan dari Prabumulih bisa dipamerkan.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penawaran kerja sama ini mampu mendorong para pelaku UMKM dapat kembali bangkit. Sehingga ekonomi mereka bisa kembali menggeliat.

Di tempat sama Ketua IAI Kota Bandung Yena Iskandar mengatakan pelaku UMKM menjadi kelompok rentan, bahkan tak sedikit yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu kami apotek perlu berkontribusi membantu para pelaku UMKM, minimal kita menyediakan tempat, sarana, peluang untuk memasarkan produk para pelaku UMKM,” terangnya.

(oleh - HR1)

Sebagai penghasil telur di Indonesia, Kabupaten Blitar punya andil besar dalam pasokan telur nasional. Sebanyak 30% pasokan telur yang ada di Tanah Air berasal dari Blitar.

Salah satu faktor pendorong dalam distribusi telur adalah koperasi yang punya peran penting dalam memasarkan komoditi unggulan ini. Salah satu koperasi yang mempunyai peran besar adalah Koperasi Putera Blitar pimpinan Sukarman (60).

Terbentuk di tahun 2017, Koperasi Putera Blitar memiliki anggota sebanyak 427 anggota yang tersebar di seluruh Kabupaten Blitar. Tak tanggung-tanggung sebanyak 200-250 ton telur per hari mampu dihasilkan koperasi ini.

Dalam distribusinya, anggota koperasi akan mengirimkan telur-telur yang sudah siap jual ke koperasi untuk nantinya dipilah-pilah sesuai kategori telur. Ada 2 kategori telur yang siap untuk dijual yaitu telur merah dan telur krem.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih mendominasi di neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021. China menjadi negara nomor satu tujuan ekspor maupun impor Tanah Air.

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US$ 1,96 miliar di Januari 2021. Hal ini karena nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Otoritas statistik mencatat, nilai ekspor sebesar US$ 15,30 miliar dan nilai impor US$ 13,34 miliar di Januari tahun ini.

Dominasi China, dikatakan Kepala BPS Suhariyanto terlihat dari pangsa pasar ekspor Indonesia yang sebesar 21,16% dari total ekspor US$ 15,30 miliar tertuju ke negeri Tirai Bambu.

Dari sisi impor, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengatakan China masih menguasai pangsa pasarnya dengan 35,18% atau setara US$ 4,15 miliar dari total impor yang sebesar US$ 13,34 miliar.

Nilai penjaminan kredit untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus bertambah. Dua perusahaan penjaminan pelat merah Jamkrindo dan Askrindo terus mencatatkan kinerja positif. Sepanjang tahun 2020, kedua perusahaan ini mencatatkan penjaminan kredit modal kerja senilai Rp 18,4 triliun.

“Jadi mereka sudah melakukan program penjaminan kredit Rp 18,4 triliun dari 892 ribu debitur. Pembagiannya Askrindo melakukan penjaminan Rp 9,91 triliun dan Jamkrindo Rp 8,71 triliun,” terang Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea beberapa waktu lalu.

Menurut Robertus, penjaminan kredit tersebut berasal dari 29 bank, yaitu 17 konvensional dan 12 syariah. Dari jumlah itu, di antaranya debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BTPN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Central Asia (BCA) dan lainnya. Skema penjaminan kredit modal kerja dan MKM diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2020.

Banjir sentimen perusahaan global memburu aset kripto seperti bitcoin nyaris membuat harga mata uang kripto tersebut mendekati level US$ 50.000 per btc. Mengutip data coinmarket pada Minggu (14/2) pukul 17.57 WIB, harga bitcoin sempat menyentuh level tertinggi di USS 49. 259. per btc, atau sekitar Rp 689 juta per btc.

Presiden Komisioner HFX International Sutopo Widodo mengungkapkan, kenaikan harga bitcoin dalam beberapa waktu terakhir didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya, investasi Tesla sebesar USS 1,5 miliar atau Rp 21 triliun pada pekan lalu. Bahkan Tesla menerima transaksi dengan bitcoin.

Sedangkan Sutopo, yang juga owner dari platform bursa kripto Digital Exchange id, memprediksi, bitcoin bakal bergerak di harga USS 33.000 per btc hingga USS 58.000 per btc sepanjang tahun ini. Dalam waktu dekat harga bitcoin bakal melanjutkan kenaikan ke US$ 50.686 per btc.

Masa mendatang disebut-sebut akan menjadi masa pertarungan minyak dengan baterai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Secara perlahan dan pasti, bahan bakar minyak atau BBM mulai digantikan baterai yang bertenaga listrik untuk menggerakkan mesin motor.

Sejak 2015, pemerintah bersama Pertamina sepakat meningkatkan kapasitas kilang yang ada dan membangun dua kilang baru, yakni di Bontang, Kalimantan Timur, dan di Tuban, Jawa Timur. Belakangan, selain masalah pendanaan, Pertamina membatalkan rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan tetap melanjutkan program di Tuban. Pertamina berdalih penyesuaian tersebut mempertimbangkan, salah satunya, pertumbuhan kendaraan listrik di masa mendatang yang pesat.

Pemerintah bahkan memasang target 15 juta kendaraan listrik terdiri dari 2 juta roda empat dan 13 juta roda dua beroperasi di Indonesia pada 2030. Target tersebut diharapkan dapat menghemat impor BBM setara 77.000 barel per hari senilai 1,8 miliar dollar AS dan menurunkan emisi gas karbon 11,1 juta ton.

Sebelumnya, Pertamina juga telah membangun stasiun pengisian daya listrik bagi kendaraan listrik meski dalam jumlah terbatas. Pertamina juga kian serius menggandeng sejumlah badan usaha di dalam negeri dan luar negeri terkait rencana produksi baterai tersebut.

Bisnis, JAKARTA — Arus barang antarpulau diperkirakan menjadi bisnis andalan para operator pelabuhan di dalam negeri di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih terimbas pandemi Covid-19. Bahkan kondisi ini makin memperuncing persaingan antaroperator untuk memperebutkan bisnis di pasar domestik.

Dalam kaitan itu, sebagai upaya meringankan beban kalangan operator tersebut, pemerintah sudah saatnya memberikan insentif atau stimulus kepada badan usaha pelabuhan (BUP) seperti misalnya keringanan pajak. Selain itu dapat pula dipertimbangkan pemilik kapal swasta untuk terlibat dalam program tol laut.

Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia memprediksi arus barang antarpulau masih menggerakkan bisnis jasa kepelabuhanan pada tahun ini, menyusul menyusutnya pertumbuhan arus barang internasional secara drastis sebagai dampak langsung pandemi global Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa mengakui industri jasa kepelabuhanan hingga akhir tahun ini masih berat bila kondisi pandemi tak kunjung membaik hingga melewati kuartal II/2021.

Dari data yang diperoleh Bisnis, Pelindo IV menargetkan arus barang dalam RKAP 2021 sebanyak 60,54 juta ton, sementara untuk arus penumpang sebanyak 3,48 juta orang.

BUMN kepelabuhanan itu juga menargetkan kenaikan arus kapal 80.729 call dari sisi rute pelayaran dan 507,98 juta gross tonnage (GT) dari sisi kapasitas muat. Untuk arus peti kemas, Prasetyadi mengemukakan target untuk dapat menangani sebanyak 2,27 juta TEUs sepanjang tahun ini.

Adapun dari aspek kinerja keuangan, dia menyatakan RKAP 2021 Pelindo IV menargetkan pendapatan sebesar Rp4,11 triliun, biaya operasional Rp3,36 triliun, laba operasi Rp741,76 miliar, laba bersih Rp327,15 miliar, dan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Rp1,21 triliun.

Menanggapi kondisi yang melingkupi industri kepelabuhanan dan BUP, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Leny Maryouri menyatakan pemberian insentif merupakan salah satu langkah nyata yang bisa diberikan oleh pemerintah.

Pasalnya, geliat bisnis dan ekonomi secara nasional juga belum dapat diandalkan sepenuhnya akibat dampak pagebluk yang berlangsung hampir setahun terakhir.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung investasi BUP tanpa memandang status perusahaan (BUMN, BUMD atau swasta).

Bahkan, menurut Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagiyo, reformasi bidang kepelabuhanan terus berjalan dengan esensi utamanya adalah penguatan aspek kompetisi.

Agenda tersebut telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17/2008 tentang Pelayaran dan dipertegas lagi dengan penetapan Peraturan Pemerintah 61/2009 tentang Kepelabuhanan.

(oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengizinkan impor gula mentah kepada pabrik gula yang telah beroperasi membawa dilema. Hal tersebut diperkirakan mampu memecahkan masalah kapasitas pabrik, sekaligus dapat menekan harga tebu di tingkat petani.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menyebutkan izin impor gula mentah yang rencananya diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula bisa berdampak positif pada kinerja pabrik.

Persaingan dalam memperebutkan bahan baku tebu di antara pabrik gula, terutama di Pulau Jawa, juga bisa diminimalkan.

Selain itu, harga gula mentah impor yang lebih murah disebut Budi bisa memberi keuntungan lebih bagi pabrik yang selama ini berhadapan dengan tingginya biaya produksi akibat harga bahan baku tebu.

Hasil riset oleh Kementerian Perdagangan pun menunjukkan bahwa harga gula eceran di Indonesia selama 2019—2020 memiliki paritas sampai 28,1% dibandingkan dengan harga di luar negeri secara umum.

Oleh karena itu, Budi menilai pemerintah harus menghitung dengan tepat kebutuhan impor gula mentah demi memastikan harga tebu di petani tetap terjaga. Selain itu, kewajiban pemenuhan bahan baku secara mandiri bagi pabrik gula baru sebagaimana tertuang dalam Permenperin No. 10/2017 perlu selalu dievaluasi.

Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai 2019 terdapat tujuh pabrik gula baru yang beroperasi untuk tahun pertama dengan besaran insentif gula mentah impor sebesar 90% dari total kapasitas.

PERLU DICABUT

Sementara itu, kalangan petani tebu mengusulkan agar pemerintah mencabut Permenperin No. 10/2017 alih-alih merevisinya. Regulasi itu dipandang tidak berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan produksi gula di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin mengatakan luas pertanaman tebu cenderung tak bertambah sejak aturan tersebut terbit, padahal terdapat kewajiban bagi pabrik untuk memenuhi kapasitas produksi dengan bahan baku tebu, baik melalui perluasan area tanam maupun kolaborasi dengan petani.

Dia menjelaskan pabrik-pabrik baru justru membeli tebu dari lahan tebu yang telah ada sejak lama. Kondisi ini mengakibatkan persaingan memperoleh bahan baku makin ketat karena kenaikan jumlah pabrik tidak diiringi dengan bertambahnya area tanam.

Perebutan bahan baku antar pabrik ini pun memicu lahirnya persaingan yang tak berimbang antarapabrik lama dan baru.

Dia pun memungkiri jika produksi tebu di Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi masih terbatas. Oleh karena itu, dia menyarankan importasi gula mentah hanya dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak merujuk pada insentif pabrik baru.

Sementara itu, Kepala riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyebutkan revisi Permenperin No. 10/2017 berpotensi membawa kerugian.

Dia mengatakan meski fakta di lapangan menunjukkan produksi tebu Indonesia tidak mencukup kebutuhan industri, revisi itu tetap memberi syarat bahwa izin impor hanya akan diberikan jika terbukti kebun tebu milik pabrik gula tersebut mengalami kesulitan atau belum siap.

(oleh - HR1)

Bisnis - Terkuaknya tiga kasus korupsi yang menyeret nama puluhan perusahaan sekuritas maupun manajer investasi memperkuat dugaan masih maraknya transaksi mencurigakan di lingkungan pasar modal. Sejak lama, transaksi gelap di sektor finansial, terutama perbankan dan pasar modal, memang sudah menjadi sorotan. Tingkat kerawanan ini bahkan naik berkali-kali lipat pada masa pandemi Covid-19.

Pertumbuhan transaksi gelap itu merupakan yang tertinggi dari semua jenis kejahatan yang diindentifikasi oleh lembaga intelijen keuangan PPATK. Adapun, ketiga skandal korupsi yang membuat pasar modal kembali disorot adalah terkait dengan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri, hingga yang terakhir adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan (TK). Terungkapnya perkara korupsi tersebut sejalan dengan tren melonjaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di pasar modal.

Tak tinggal diam, PPATK ikut melacak harta milik tersangka kasus korupsi dana investasi Asabri. Lembaga intelijen keuangan juga membenarkan bahwa nilai harta atau aset yang telah disita oleh penyidik Kejagung sebesar Rp 18 triliun. PPATK pada keseluruhan proses penanganan setiap kejahatan ekonomi, diminta maupun tidak, tetap melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap individu ataupun perusahan-perusahaan yang dianggap bermasalah, termasuk Asabri ini.

Sementara itu, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi BPJS TK menemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp 20 triliun. Tim penyidik Kejagung telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi BPJS TK itu. Kerugian negara dalam kasus BPJS TK bukanlah risiko bisnis. Kejaksaan Agung diminta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tanpa tekanan apapun. Konfederasi serikat pekerja akan mengedepankan azas praduga tak bersalah terkait penyidikan kasus tersebut.

(Oleh - IDS)