Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tumbuh -2,07% year on year (yoy). Perputaran pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 58,75% dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,51% yoy. Secara nominal produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2020 senilai Rp 15.434,2 triliun sehingga Pulau Jawa menyumbang sekitar Rp 9.067,59 triliun.

Hitungan KONTAN, dengan PDB nominal Pulau Jawa sebesar Rp 9.067,59 triliun dan jumlah penduduk 151,6 juta berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, pendapatan per kapita di Jawa mencapai Rp 59,81 juta.

Namun, kesenjangan di Pulau Jawa yang diukur oleh gini ratio masih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat, gini ratio DKI Jakarta pada Maret 2020 sebesar 0,399. Bahkan Jawa Barat dan Yogyakarta periode yang sama masing-masing 0,403 dan 0, 434.

Sementara di Kalimantan, dengan pendapatan per kapita yang tinggi, gini ratio di pulau ini lebih rendah ketimbang di Jawa. Catatan BPS, gini ratio Kalimantan Barat pada Maret 2020 sebesar 0,317, Kalimantan Tengah 0,329, Kalimantan Selatan 0,332, Kalimantan Timur 0,328, dan Kalimantan Utara sebesar 0,292.

Pemerintah kembali menyuntikkan dana kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada 2021 lewat mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Tahun ini, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 42,48 triliun untuk sembilan perusahaan pelat merah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2). Ia menyebut, suntikan PMN ke BUMN menjadi tren sejak 2010. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar BUMN bisamenjadi salah satu motor penggerak perekonomian.

Kementerian Keuangan mencatat, selama periode 2010-2019, PMN ke BUMN dan badan usaha lainnya mencapai Rp 186,47 triliun. Pada periode ini, kontribusi penerimaan pajak BUMN mencapai Rp 1.518,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dividen mencapai Rp 377,8 triliun.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengusulkan tarif royalti di rentang 14%-20% bagi perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kelak, tarif itu akan dikenakan setelah pemegang PKP2B mendapatkan perpanjangan operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pengusaha mengusulkan tarif royalti progresif dengan mengacu pada indeks Harga Batubara Acuan (HBA). Ada empat rentang tarif yang diusulkan. Pertama, jika harga batubara di bawah USS 70 per ton, maka tarif royalti yang dikenakan untuk batubara yang dijual di pasar domestik sebesar 14%, begitu pula untuk batubara ekspor.

Kedua, jika harga di rentang USS 70 per ton-USS 80 per ton, maka usulan royalti untuk domestik 14% dan ekspor 16%. Ketiga, saat harga USS 80 per ton-US$ 90 per ton, royaltinya 14% untuk domestik dan 18% untuk ekspor. Keempat, jika harga di atas US$ 90 per ton, maka royalti domestik sebesar 14% dan ekspor 20%.

Sebelumnya Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin bilang, perubahan tarif royalti bertujuan meningkatkan pendapatan negara. Untuk batubara, penyesuaian tarif royalti lantaran ada perubahan status batubara, dari semula barang bukan kena pajak menjadi barang kena pajak.

Grab dan Yummy Corp bekerja sama memberdayakan pelaku usaha kuliner melalui penyediaan restoran virtual. Dapur bersama bagi pelaku usaha berbasis komputasi awan ini menyatukan layanan pengantaran makanan GrabFood dan manajemen operasional makanan Yummy Corp.

Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia, dalam siaran pers, Senin (8/2/2021), mengatakan, kerja sama ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam ekosistem digital. Apalagi, jumlah mitra yang aktif di GrabFood terus meningkat. Saat ini Grab dan Yummy Corp mengoperasikan lebih dari 80 cloud kitchen di 7 kota di Indonesia.

Kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan RI yang diekspor ke China masih berlanjut. Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto, Senin (8/2/2021), menyampaikan, temuan kasus kontaminasi virus korona tipe baru terdiri dari sembilan kasus pada kemasan produk dan satu kasus pada produk ikan.

Namun, Widodo mengakui, belum seluruh proses hulu-hilir menerapkan persyaratan tambahan tersebut. Pengawasan hulu meliputi proses produksi penangkapan dan budidaya, sedangkan hilir mencakup pengolahan, penyediaan kemasan, dan distribusi.

Syarat tambahan adalah mencantumkan nama kapal penangkap ikan dan lokasi tangkapan oleh unit pengolahan ikan. Anak buah kapal dan pekerja pabrik olahan beserta produk yang dikirim ke China akan diuji Covid-19. Adapun ekspor ikan hasil budidaya mesti mencantumkan usaha dan lokasi tambak serta menerapkan sistem kendali uji Covid-19.

Pertamina Regional Sulawesi mencatat konsumsi LPG Non Subsidi jenis Bright Gas baik 5.5 kg dan 12 kg meningkat 66% sepanjang 2020 dibandingkan periode sama pada 2019 lalu.

“Ini menandakan masyarakat Sulawesi sudah mulai beralih menggunakan LPG sesuai peruntukkannya. Bright Gas 12 Kg mengalami peningkatan hingga 88 persen dan Bright Gas 5.5 kg meningkat hingga 33 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019,” kata Unit Manager Comm, Relations & CSR Pertamina Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, Senin (8/2).

Harga minyak goreng baik curah maupun dalam kemasan dan gula pasir yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional maupun modern di Kota Pematangsiantar, Senin (8/2) melonjak.

Harga minyak goreng curah jadi Rp 14.000 per Kg dari sebelumnya Rp 12.000 per Kg, minyak goreng dalam kemasan bervariasi mulai dari Rp 27.000 per bungkus (isi 2 liter) hingga Rp 33.000 per bungkus dari sebelumnya Rp 24.000-Rp 26.000 per kg. Sementara gula pasir Rp 13.000 per kg dari sebelumnya Rp 12.000 per liter.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengungkapkan, salah satu bentuk kerjasama dengan Tesla adalah membangun pabrik Energy Storage System (ESS), serupa dengan powerbank dalam kapasitas ekstra besar, yakni puluhan sampai 100 megawatt (MW).

Indonesia terus menyiapkan ekosistem kendaraan listrik. Kementerian BUMN sedang menyelesaikan pembentukan Indonesia Battery Holding (IBH). Konsorsium ini meliputi empat BUMN, yakni Holding Pertambangan Mind Id, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina dan PT PLN.

Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional, Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, jika Tesla jadi berinvestasi, kerjasama di bidang ESS bisa dilakukan dengan IBH melalui PLN. Namun, pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi kerjasama tersebut. “Bisa dengan PLN atau IBH. Kami sedang mengkaji yang terbaik, “ kata dia kepada KONTAN, Minggu (7/2).

Bank sentral di banyak negara mulai 'membuka tangan' untuk mata uang digital. Beberapa di antaranya bahkan tengah menyiapkan regulasi untuk melegalisasi penggunaan alat pembayaran jenis ini. Akan tetapi, ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan. Mulai soal privasi, hingga kesetaraan sosial. Pendemi Covid-19 dan dorongan teknologi modern telah menjadi katalisator pergeseran global menuju ekonomi tanpa uang tunai. Seiring dengan konsep alternatif seperti Bitcoin mulai berlaku, pembuat kebijakan moneter pun tak mau ketinggalan untuk menlegalisasi uang generasi keempat.

Dengan dukungan integritas negara, bank sentral mungkin dapat mencetak mata uang seccara elektronik untuk dibelanjakan dengan ponsel cerdas. Namun, taruhan dan risikonya tidaklah sederhana sehingga sejumllah otoritas moneter lebih berhati-hati. Gagasan di balik mata uang digital bank sentral adalah alat tukar yang tidak terikat dengan bank seperti uang elektronik konvensional, juga bukan utang seperti pada kartu kredit, dan bukan pula mata uang seperti Bitcoin. Alat pembayaran itu adalah uang tunai yang diterbitkan negara, seperti halnya uang kertas dan koin, disimpan di dompet elektronik atau aplikasi telepon genggam pengguna tanpa ada perantara keuangan.

Mata uang digital yang dikeluarkan langsung oleh negara belum tentu menggunakan bank komersial, dan hal itu menimbulkan kegelisahan. Migrasi sebagian kecil dari itu ke mata uang bank sentral akan mempertaruhkan stabilitas sektor perbankan dan kemampuannya untuk memberikan pinjaman kepada perekonomian, Jika tidak dimitigasi, hal ini dapat secara permanen mengubah status simoanan sebagai sumber pendanaan bank. Mata uang digital dapat menawarkan kemampuan untuk meningkatkan ekonomi dengan memasukkan uang tunai langsung ke dompet konsumen, terapi dengan bahaya yang ditimbulkan. Pertimbangan lain dalam persoalan ini adalah kemampuan mata uang digital bank sentral untuk diprogram.

(Oleh - IDS)

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 akan menuju level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun.

Kunta menuturkan anggaran bertambah cukup besar karena pemerintah fokus mendukung bidang kesehatan tahun ini yaitu mencapai Rp133,07 triliun dengan sekitar Rp70 triliun di antaranya adalah anggaran untuk vaksinasi.

Sementara itu, berdasarkan unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram pribadinya @smindrawati merincikan anggaran PEN 2021 sebesar Rp627,9 triliun fokus untuk lima bidang.

Bidang pertama adalah kesehatan dengan anggaran Rp133,07 triliun, kedua adalah perlindungan sosial Rp148,66 triliun, ketiga adalah program prioritas sebesar Rp141,36 triliun, keempat adalah UMKM dan pembiayaan dialokasikan Rp157,57 triliun dan kelima adalah insentif usaha Rp47,27 triliun.