Ekonomi
( 40733 )Mulai Maret 2021 Pemerintah Beri Diskon PPnBM Pembelian Mobil Baru
Pemerintah mulai Maret 2021 akan memberikan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru dengan segmen di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2. Hal itu disambut baik pengusaha otomotif.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto menyebut kebijakan diskon PPnBM untuk mobil baru itu sudah ditunggu-tunggu sejak tahun lalu.
Jongkie berharap adanya diskon PPnBM ini dapat meningkatkan penjualan dan produksi terhadap mobil baru. Dia memproyeksikan kebijakan ini akan membuat penjualan mobil meningkat selama 2021 berjumlah 750.000 unit.
Untuk diketahui, pemberian relaksasi PPnBM akan dilakukan secara bertahap dengan skenario PPnBM 0% atau tidak dibebankan PPnBM (Maret-Mei), PPnBM 50% (Juni-Agustus), dan 25% (September-November) dari tarif normal. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali.
Pelabuhan Sibolga Dongkrak Ekspor Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengapresiasi PT Pelabuhan Indonesia (Perlindo) I yang mengembangkan Pelabuhan Sibolga sehingga bisa mendorong ekspor dari kawasan pantai barat.
General Manager Pelindo 1 cabang Sibolga M Eriansyah mengatakan pengembangan Pelabuhan Sibolga yang sudah dilakukan pada 2019 mendorong kinerja pelayanan kepelabuhanan di wilayah itu.
Hal itu terlihat dari peningkatan trafik kunjungan kapal yang signifikan pada 2020 dengan 850 call atau naik 39 persen dibandingkan 2019 yang 611 call. Sedangkan trafik bongkar muat peti kemas juga meningkat 38,4 persen menjadi 12.934 TEUs dari 2019 yang 9.345 TEUs.
Pelabuhan Sibolga juga dilengkapi dengan lapangan penumpukan seluas 6.000 meter persegi yang dapat menampung 18.000 peti kemas atau 20.000 TEUS/tahun dan dilengkapi peralatan bongkar muat berupa 1 unit fix crane.
Dia menyebutkan dari Pelabuhan Sibolga ada ekspor 2.130 crate plywood dengan volume 5.732 meter kubik dan berat neto 4.159.415 kilogram senilai 3,089 juta dolar AS.
Subsidi Kereta Api Rp 3,4 T
Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengerek besaran dana subsidi tarif kereta api tahun ini sebesar 30,7% dari Rp 2,6 triliun pada 2020 menjadi Rp 3,4 triliun.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri memperinci penggunaan subsidi ini untuk kereta api kelas ekonomi. Pertama, untuk layanan kereta api antar kota yaitu KA ekonomi jarak jauh di 3 lintas pelayanan dengan volume 1.375.481 penumpang dalam satu tahun, KA ekonomi jarak sedang di 10 lintas sebanyak 3.276.157 penumpang, dan KA Lebaran di 1 lintas bagi 26.445 penumpang.
Kedua, layanan kereta api perkotaan yaitu KA ekonomi jarak dekat di 28 lintas pelayanan dengan volume sebesar 21.227.975 penumpang per tahun, kereta rel diesel (KRD) ekonomi sebanyak 3.495.456 penumpang, kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek sebanyak 166.365.911 penumpang, dan KRL Jogja-Solo dengan volume 2.229.887 penumpang.
Sejak Pandemi Fokus Pasar Lokal
Peluang bisnis yang besar ini ditangkap Miftakhul Ulum (40), warga Dusun Kradenan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sukses membangun bisnis rempah-rempah yang diambil dari lereng Gunung Wilis, Kabupaten Kediri.
Setiap harinya Ulum melakukan pengolahan rempah-rempah yang didapat dari Lereng Wilis untuk dijual ke pasar. Tak hanya itu, Ulum juga membuat olahan rempah-rempah kunyit kering untuk campuran pakan ternak.
Dalam satu kali pengiriman, Ulum mengaku mampu mengekspor hingga 7 ton kunyit dengan harga Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogramnya.
UMKM di Pare-Pare Dapat Bantuan Rp 4 Miliar
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.
Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.
Tahun Perubahan Digital yang Menentukan
Tahun 2021 diprediksi menjadi tahun perubahan digital yang besar dan cepat bagi industri media setelah pandemi Covid-19 menjadi badai penyempurna disrupsi digital. Tidak ada pilihan lagi untuk bertahan selain melakukan transformasi digital, baik bermigrasi penuh ke versi digital maupun dengan membuat dan mengembangkan versi digital.
Platform digital global telah merambah ke bisnis media, menguasai pasar iklan hingga mendominasi distribusi konten. Secara global, 56 persen belanja iklan dikuasai Google, Facebook, dan Amazone. Di Indonesia, Google dan Facebook menguasai 75-80 persen total belanja iklan nasional, dan sisanya diperebutkan lebih dari 1.000 perusahaan media.
Survei Reuters Institute pun menyebutkan, 76 persen jajaran pimpinan perusahaan media di 43 negara yang disurvei pada akhir tahun 2020 mengatakan, pandemi ini telah mempercepat rencana mereka untuk melakukan transisi digital. Mayoritas pimpinan perusahaan media, 73 persen dari 234 responden, optimistis akan prospek perusahaan.
Meski tahun 2021 ini akan menjadi tahun perubahan digital yang besar dan cepat serta menentukan keberlangsungan hidup industri media, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meyakini, pertumbuhan media digital ini bukan “sunset” bagi media cetak. Pengalaman di sejumlah negara, dengan strategi yang tepat, media cetak akan tetap tumbuh.
Perkebunan Luas Tak Boleh Bertambah
Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pertanian. Tujuan beleid ini untuk memberi kepastian bagi para investor yang ingin berinvestasi di sektor perkebunan.
Salah satu hal yang dibahas adalah batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Penetapan batasan luas tersebut dengan mempertimbangkan jenis tanaman dan ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.
Ada beberapa jenis tanaman yang dimuat dalam RPP tersebut. Untuk tanaman yang dicantumkan luas maksimumnya antara lain, kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, teh, tembakau. Sementara pengaturan luas minimum juga berlaku untuk kebun kelapa sawit, tebu, teh hijau dan teh hitam.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono tak mempersoalkan rancangan aturan baru ini, khususnya batasan luas lahan maksimal kebun kelapa sawit. la menilai batasan tersebut masih baik. “Saya pikir batasan tersebut masih oke, sepanjang diterapkan untuk setiap PT atau legal entity. Dan yang penting, peraturan tidak berlaku surut, “ katanya kepada KONTAN.
Perpanjang Bea Masuk Anti Dumping Impor BOPET
Pemerintah kembali memperpanjang bea masuk anti dumping atas impor Produk Biaxially Oriente Polyethylene Terephtalate (Bopet) dari India, China, dan Thailand. Kebijakan ini berlaku lima tahun ke depan. Beleid tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2021.
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan, pengenaan bea masuk anti dumping merupakan tindak lanjut atas masukan Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI).
BI Targetkan 12 Juta Merchant Gunakan QRIS pada 2021
Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama industri, khususnya penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), berkomitmen untuk terus mendorong perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target menjadi 12 juta merchant pada tahun ini. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komitmen mendorong perluasan QRIS menuju 12 juta merchant pada tahun ini ke berbagai komunitas tersebut mengemuka dalam pertemuan BI dengan seluruh PJSP tentang perluasan QRIS menuju 12 Juta Merchant.
Pencapaian enam juta merchant tahun lalu tak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat dan daerah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), PJSP, otoritas terkait lainnya. Komitmen mendorong perluasan QRIS menuju 12 juta dilakukan melalui sejumlah langkah diantaranya perluasan jaringan dan fasilitasi penggunaan QRIS melalui merchant serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat QRIS.
QRIS telah diterapkan sebagai salah satu metode pembayaran di berbagai sektor, sehingga mendorong efisiensi perekonomian. Manfaat yang diperoleh tidak terbatas untuk transaksi perdagangan ritel di berbagai komunitas, namun juga untuk e-ticketing pariwisata, pendidikan, pesantren, transportasi, parkir, e-retribusi pemda, donasi sosial, dan keagamaan.
(Oleh - IDS)
Pemerintah Percepat Penyelesaian Lima Perjanjian Dagang
Jakarta - Pemerintah akan mempercepat penyelesaian lima perjanjian dagang tahun ini. Kelima perjanjian tersebut adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA), Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Pakistan TIGA, Asean Economic Community (AEC), dan Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (PTA). Langkah akselerasi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan perdagangan luar negeri yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Tercatat, ekspor Indonesia sepanjang 2020 turun 2,6% menjadi US$ 163,31 miliar.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) juga mengapresiasi kinerja para perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan maupun Indonesia Trade Promotion Center yang turut melakukan sosialisasi seputar kebijakan perdagangan Indonesia. Para perwakilan perdagangan di luar di luar negeri dinilai sangat membantu dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan bisnis, pendampingan buyer dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching). Pihaknya juga akan terus membantu para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor.
Indonesia sedang bertransformasi dari negara eksportir barang mentah dan setengah jadi, menjadi negara eksportir barang industri dan industri berteknologi tinggi. Beberapa sektor yang konkret menunjukkan transformasi tersebut antara lain pada ekspor komoditas besia baja, kendaraan bermotor, serta perhiasan yang memberikan tingkat upah yang cukup tinggi dan melibatkan banyak UKM Indonesia. Dengan identifikasi yang cermat dan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan berbagai produk UKM potensial agar bisa berjaya di pasar global.
(Oleh - IDS)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









