Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap saksi terkait dengan skandal dugaan korupsi PT Asabri yang sudah menjerat delapan tersangka dengan memeriksa perusahaan manajer investasi. Sementara itu pemerintah memastikan bahwa uang prajurit TNI dan Polri di PT Asabri tidak hilang. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang direktur utama perusahaan manajer investasi (MI) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keempat direktur utama tersebut adalah Direktur Utama PT Pratama Capital Asset Management Iwan Margana, Direktur Utama PT Victory Aset Manajemen Juntrihary Mastoto Fairly, Direktur Utama PT Oso Manajemen Investasi Rusdi Oesman, dan Direktur Utama PT Pool Advista Asset Manajemen Ronald Abednego Sebayang. 

Selain para dirut, kata Leonard, penyidik Kejagung juga turut memeriksa pihak lainnya yaitu Komisaris PT Strategic Management Services Danny Boestami, Kepala Divisi Pelaksana Investasi PT Asabri R. Pradopo, Direktur Ritel PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Sugiharto Widjaja, dan Komite Audit PT Asabri Igor Manindjo. Leonard menjelaskan bahwa pemeriksaan seluruh saksi itu bertujuan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri yang
merugikan keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. 

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam bakal menggugat praperadilan Kejagung jika tidak segera mengenakan pasal pencucian uang terhadap delapan tersangka korupsi PT Asabri. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berpandangan jika tim penyidik Kejagung tidak segera mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke seluruh tersangka maka dikhawatirkan ada aset hasil korupsi para tersangka yang tidak terlacak, sehingga pengembalian kerugian negara tidak bisa maksimal. Selain itu, kata Boyamin, alasan pasal pencucian uang itu harus dijerat kepada tersangka, karena tim penyidik Kejagung menemukan bukti yang cukup para tersangka melakukan manipulasi pengelolaan keuangan PT Asabri untuk meraup keuntungan pribadi.

(Oleh - HR1)

Makin membaiknya indeks manufaktur Indonesia menjadi penanda bahwa industri pengolahan dalam negeri telah berada pada jalur pemulihan pada tahun ini. Sejumlah industri siap melanjutkan ekspansi yang sudah dimulai setidaknya sejak akhir tahun lalu. Utilisasi yang sempat anjlok bakal kembali digenjot. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, mulai getol melakukan ekspansi pada awal tahun ini. Subsektor tersebut diramal akan mulai menikmati pertumbuhan setidaknya 1%—2% pada kuartal I/2021. 

Adapun, Kementerian Per industrian memproyeksi kinerja teks til tahun lalu akan minus 5,41% dan tahun ini mulai bergerak positif meski masih tipis di level 0,93%. Untuk pakaian jadi, kinerja akan diproyeksi minus 7,37% pada tahun lalu dan membaik pada posisi 3,75% pada 2021 ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan bahwa secara industri tren ekspansi pelaku industri cenderung naik sejalan dengan survei IHS Markit yang mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia di level 52,2 pada Januari 2021.

Untuk produsen yang berorientasi ekspor, Rizal menyebut saat ini utilisasi tertinggi berada di level 90%. Untuk industri hulu, saat ini utilisasinya masih 50% dan industri tengah di kisaran 60%. Sebelumnya, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan berdasarkan survei internal anggota API pada kuartal IV/2020, utilisasi sudah menunjukkan peningkatan yang baik setelah sempat anjlok hingga kisaran 20%.

Pada perkembangan lain, Kementerian Perindustrian berharap penurunan impor produk besi dan baja pada tahun lalu akan berlanjut hingga tahun ini. Plt. Kasubdit Logam Besi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Rizky Aditya Wijaya mengatakan secara tahunan pada 2020 impor berhasil turun sebesar 30%.

Pertama, penurunan impor pada 2021 ini tidak berdampak pada sektor hilir secara signifikan, terutama sektor otomotif. Kedua, untuk arus barang-barang modal yang tercakup dalam kelompok industri baja akan diberikan kemudahan impor agar pemulihan ekonomi bisa secepatnya. Ketiga, perlu pendalaman lebih lanjut terkait target penurunan pada 2021 dan tahun depan agar pemulihan ekonomi dan pemulihan industri dalam negeri pengguna besi dan baja tidak terganggu. 

(Oleh - HR1)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen APBN dan BUMN untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Karena itu, melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) pemerintah menyiapkan pendanaan untuk pembangunan jangka panjang.

Menkeu menegaskan, momentum pembangunan terus dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, ia mencontohkan dahulu di saat komoditas boom atau peningkatan harga-harga komoditas itu dijadikan momentum. “Kita ingin momentum pembangunan itu terjaga,” jelas dia. 

Menurutnya kehadiran LPI dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia, dan memperbaiki iklim dan kemudahan perizinan berusaha. Adanya LPI juga memberikan instrumen alternatif dalam berinvestasi di Indonesia yakni sisi equity financing atau loan financing.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, negara bisa saja menggunakan utang untuk pembangunan berbagai proyek di Indonesia, namun nanti menimbulkan konsekuensi pada defisit fiskal. Sementara itu, pemerintah sudah berkomitmen untuk kembali menyehatkan instrumen APBN dengan tetap menjaga defisit maksimal di 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, potensi lainnya terkait dengan pembangunan adalah melalui kerja sama swasta nasional untuk membangun proyek strategis nasional. Terakhir, potensi yang dilakukan pemerintah untuk pendanaan pembangunan dengan cara mendapatkan dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia kemudian bekerja secara bersama dengan membangun proyek.

Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) sangat mendukung rencana pemerintah mewajibkan penyedia konten melalui internet (over-thetop/OTT), terutama global, untuk bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (telko) di Tanah Air. Harapannya, hal ini akan mempercepat pemerataan infrastruktur telko dan menciptakan lapangan kerja. 

Kewajiban baru OTT tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang merupakan peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar. Ketua Umum Apnatel Triana Mulyatsa memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah yang bersikap tegas untuk menerapkan kewajiban kerja sama OTT, terutama global, dengan operator telko yang dituangkan dalam perubahan RPP Postelsiar.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab pendapatan operator telko mengalami penurunan karena kehadiran layanan OTT global. Pendapatan operator pun tergerus OTT, sehingga mengakibatkan rendahnya investasi infrastruktur telko di Indonesia. Hal tersebut berdampak lebih lanjut kepada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor telko yang selama ini sangat didukung oleh keberadaan vendor dan aktivitas bisnis kontraktor operator.

Menurut dia, selama ini, OTT global sudah menikmati keuntungan yang besar dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan jaringan telko di Indonesia. Mereka selama ini hanya PPN atas penjualan barang dan jasa. Sedangkan PPN yang membayar pun sejatinya masyarakat Indonesia dan bukan OTT global. Dengan penerapan kewajiban bekerja sama dengan operator telko, Triana berharap, sebagian pendapatan OTT global bisa digunakan untuk percepatan penyediaan jaringan telko di Tanah Air. Hal ini pun dapat mempercepat realisasi program mewujudkan ekonomi digital yang dicita-citakan Presiden Jokowi. 

(Oleh - HR1)

Industri mobil kekurangan stok pada awal 2021, seiring lebih besarnya penjualan ritel ketimbang wholesales (pengiriman mobil ke dealer) pada 2020. Alhasil, sejumlah pabrikan bakal memacu produksi untuk mengisi stok di dealer. Berdasarkan data Gabugan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah UOB Kay Hian, penjualan ritel mobil tahun lalu mencapai 578.327 unit, sedangkan wholesales 532.052 unit. Artinya, ada selisih sebanyak 46.275 unit. Selisih ini bisa disumbangkan oleh penjualan mobil rakitan 2019 di 2020. 

Tahun lalu, penjualan mobil secara wholesales turun 48%, seiring pelemahan daya beli dan pembatasan sosial yang dilakukan untuk membendung penyebaran Covid-19. Pasar mobil tertekan hebat kuartal I-2020, namun membaik semester I. Bahkan, pada November dan Desember 2020, penjualan mobil secara ritel melampaui IHSG, menandakan penyerapan di pasar sangat kuat.

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, agen pemegang merek (APM) segera menggenjot produksi mobil, mengingat penjualan ritel pada Desember 2020 lebih tinggi dibandingkan wholesales. Data Gaikindo menunjukkan, Desember 2020, penjualan ritel mobil mencapai 68.698 unit atau naik 22,44% dibandingkan November sebanyak 56.105 unit. Sementara itu, pada Desember 2020, wholesales mobil hanya 57.129 unit. 

UOB menilai, lebih tingginya penjualan ritel mobil ketimbang wholesales mengindikasikan permintaan akan lebih kuat ke depannya. Sebab, penjualan ritel menggambarkan permintaan mobil sesungguhnya. “Hal ini juga bakal menurunkan level stok di dealer, sehingga mereka harus mengorder mobil lagi ke APM atau pabrikan. Alhasil, penjualan mobil bakal tinggi tahun ini,” tulis UOB.

Dalam tradisi Bali ada tiga petuah bijak yang biasa jadi pegangan ketika menghadapi kesulitan, yakni seken (serius), seleg (tekun) dan beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi ampuh jika ditambah satu “ramuan” agar bisa menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi yakni teknologi. 

Bali merupakan rumah bagi 4,32 juta penduduk dan juga mesin pariwisata Indonesia. Secara akumulatif selama periode Januari-Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 1,05 juta, merosot tajam 83,26% dari periode yang sama tahun 2019 sebanyak 6,27 juta kunjungan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho menyadari betul multiplier effect dari pandemi. Pihaknya selalu menekankan akselerasi pemasaran via digital bagi UMKM yang menjadi binaan BI. Saat ini, BI provinsi Bali telah membina sebanyak 34 pengusaha UMKM.

Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan penjualan via digital. 

Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan berdasarkan gender. Bagi UMKM perempuan, mayoritas kesulitan utama yang dihadapi selama pandemi ialah membayar utang. Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan membayar biaya sewa. Selain itu, lebih dari 37% UMKM milik perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40-60% akibat pandemi. Survei UNDP ini dilakukan kepada 1.100 responden UMKM di 15 provinsi di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari Jawa, dan 40% berada di luar Jawa.

Hasil riset WEConnect International beserta anggota Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) selama 2020, ditemukan sebanyak 34% pengusaha perempuan mengalami peningkatan kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi. Dalam hal pembagian waktu, 27% pengusaha perempuan mengalami tambahan tanggung jawab atas anak ataupun orang tua yang membuat waktu untuk urusan bisnis berkurang. 

Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan laporan McKinsey per September 2020 lalu memperkirakan PDB global akan berpotensi meningkat 26% pada 2025, jika terwujud kesetaraan gender sepenuhnya. Untuk di Indonesia, menurut data McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135 miliar pada 2025 jika bisa mewujudkan kesetaraan gender. Dengan fakta-fakta tersebut, Bank OCBC NISP yakin perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian, termasuk di Indonesia. “Kesetaraan gender ini bukan bicara isu sosial atau moral saja, tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM akan kembali digelontorkan pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartato, mengemukakan pemerintah pusat akan berkerja sama dengan pemerintah daerah untuk gerakan UMKM go digital dan bantuan modal untuk ekspansi UMKM juga diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menjanjikan pinjaman lunak sebesar Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa penempatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku usaha lewat program PEN.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekrai) Sandiaga Uno mengumumkan rencana paket jumbo stimulus sektor pariwisata, Selasa (2/2/2021).

Pertengahan November 2020 lalu, Kadis Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid mengumumkan, dana hibah yang akan diberikan sebesar Rp 48,8 miliar, 70% untuk hotel dan restoran. Besar dan kecilnya dana hibah yang akan diterima tiap hotel dan restoran tergantung pajak 2019 .

Di Bali, Sandiaga mengaku tengah mendorong usulan program pinjaman lunak (soft loan) sebesar Rp 9,9 triliun untuk membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti hotel dan restoran.

Selain rencana menggiurkan pinjaman lunak, Sandiaga juga akan mendorong penambahan pinjaman lunak (soft loan) yang difokuskan untuk parekraf skala mikro di Bali. Ia menyebut angka usulan untuk soft loan berupa paket mikro ini berada di kisaran Rp 3,5 triliun.

Sehingga jika dihitung secara total, ia meminta pemerintah mengucurkan stimulus sebesar Rp 13 triliun lebih, khusus untuk sektor parekraf.

Bahan baku atau bulk vaksin corona dari perusahaan asal Cina, Sinovac tiba di Indonesia pada Selasa (2/2) kemarin. Ada 11 juta dosis bulk (curah) vaksin corona Sinovac yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 juta dosis bulk itu terdiri dari 10 juta dosis ditambah overfill.

Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, jutaan bulk Sinovac ini akan segera diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi dalam waktu secepatnya. Dia juga menjelaskan, nantinya vaksin corona buatan Bio Farma akan memiliki kemasan yang berbeda dengan CoronaVac produksi Sinovac.

Meski terdapat perbedaan kemasan antara CoronaVac dengan Covid-19 Vaccine produksi Bio Farma, Bambang memastikan tidak akan ada perbedaan kualitas dari vaksin itu sendiri. “Namun, tidak membedakan kualitas vaksin Covid-19 tersebut, “ tutup dia.

Pengusaha tahu dan tempe di Kecamatan Bandar mengeluhkan tingginya harga kedelai saat ini. Karena dengan tingginya harga kedelai omset penjualan jadi menurun. Hal ini seperti diucapkan oleh Rudi pengusaha pabrik tahu dan Dede pengusaha tempe di Kecamatan Bandar.

Saat ini, katanya harga kedelai import satu goni 50 kilogram mencapai Rp 430 ribu. Sebelumnya hanya sekitar Rp 310 ribu. Sementara kedelai lokal tidak pernah didapat lagi di pasaran, sehingga dirinya terpaksa membeli kedelai impor walaupun mahal.

Pemerintah ingin Indonesia Battery Holding (IBH) menguasai rantai pasok kebutuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) alias electric vehicle (EV) dari hulu sampai hilir.

Investasi pengembangan industri EV dari hulu hingga hilir dengan kapasitas cell hingga 140 Gigawatt hour (GWh) membutuhkan dana antara USS 13,4 miliar hingga USS 17,4 miliar.

Indonesia Battery Holding terdiri dari PT Pertamina, PT PLN, Mind Id dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Dari sisi hulu, sebagai anggota holding, Mind Id dengan anak usahanya ANTM akan memasok bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV.

Di sisi hilir, PT Pertamina akan mendukung manufaktur produk hilir, yang meliputi pembuatan battery cell, battery pack dan sejenisnya. Kemudian PT PLN akan berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian EV seperti SPKLU dan SPBKLU serta Energy Management System (EMS).