Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Februari 2021 sebesar 1.026,78 dollar AS per ton. Harga referensi ini meningkat 74,92 dollar AS per ton atau 7,87 persen dari Januari 2021 yang sebesar 951,86 dollar AS per ton.

“Saat ini, harga referensi CPO jauh melampaui ambang batas (threshold) 750 dollar AS per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 93 dollar AS per ton untuk periode Februari 2021,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam siaran pers, Sabtu (30/1/2021).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melihat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di tahun ini loyo, bahkan sepi setoran.

Berdasarkan data Kemkeu, realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.070,0 triliun. Dengan demikian, kinerja penerimaan pajak 2020 mencatatkan selisih alias shortfall sebesar Rp 128,82 triliun dari target 2020 senilai Rp 1.198,82 triliun.

Dari angka itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 memberikan kontribusi 15,87% terhadap total penerimaan pajak. Tercatat, realisasi PPh Pasal 26/29 pada 2020 sebesar Rp 169,81 triliun. Pada tahun lalu, jenis penerimaan ini juga telah mencatatkan kontraksi 36,07% year on year (yoy).

Lebih terperinci, realisasi PPh Pasal 25/29 WP badan hanya sebesar Rp 158,25 triliun, turun 37,80% yoy. Sementara, pemerintah mematok target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, sebesar Rp 1.229,6 triliun. Angka ini naik 14,9% dibanding realisasi tahun 2020.

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan lembaga tersebut Indonesia mengalami penurunan poin dari tahun 2019. IPK tahun 2020 Indonesia mengantongi 37 poin atau turun tiga poin dari 2019 yang sebesar 40 poin.

Nilai poin tersebut jelas masuk kategori merah, karena Til membuat skor dari O sampai 100. Dan nilai tertinggi untuk negara yang minim tingkat korupsinya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah menduga IPK Indonesia bakal melorot. Pertama, soal kontroversi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundang polemik di masyarakat.

Kedua, adanya potongan hukuman kepada koruptor oleh Mahkamah Agung, Tindakan korting hukuman juga dinilai bisa jadi salah satu turunnya persepsi publik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron menilai kasus korupsi yang terjadi belankangan ini, seperti bansos, karena adanya kelonggaran pengawasan akibat pandemi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pelegalan cantrang sebagai alat tangkap kapal perikanan. Legalisasi cantrang dinilai merusak lingkungan, mengganggu nelayan kecil, dan memicu konflik sosial di lapangan. Pemerintah pusat berencana untuk tidak lagi memberikan izin penambahan kapal cantrang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan, KKP kini tengah meninjau ulang legalisasi cantrang. Proses evaluasi direncanakan berlangsung selama satu bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (27/1/2021), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan mengevaluasi legalisasi kembali alat tangkap cantrang dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak.

Saat ini, pihaknya menunda legalisasi cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Aturan itu menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP RI.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Agus Sukarno menambahkan, pemerintah pusat diharapkan meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59/2020 agar ke depan nelayan tradisional juga dapat ikut menikmati kekayaan sumber daya perikanan di WPP 711.

Dari data IMF bisa kita lihat kebijakan fiskal negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Dari besaran dana penanganan Covid-19 yang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) setiap negara, secara subyektif bisa dibuat kategorisasi.

Negara yang mengalokasikan anggaran cukup besar, yaitu di atas 20 persen PDB, antara lain, Jepang, Perancis, dan Selandia Baru. Negara yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 kategori sedang, yaitu 10-20 persen dari PDB, antara lain Kanada, Australia, Turki, dan Amerika Serikat. Adapun negara dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 kategori rendah, yaitu kurang dari 10 persen dari PDB, antara lain, China, Jerman, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia.

Tahun 2020, Indonesia mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun (5-6 persen dari PDB) untuk penanganan Covid-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi. Jika dikonversikan ke dollar Amerika Serikat, jumlahnya sekitar 49,7 miliar dollar AS.

Satu kelompok dengan Indonesia yang alokasi anggaran penanganan Covid-19 kategori rendah (kurang 10 persen dari PDB) adalah China, negara asal bermulanya penyebaran virus korona baru. Data IMF menunjukkan, kebijakan fiskal Pemerintah China untuk penanganan pandemi diperkirakan 4,8 triliun RMB (4,7 persen dari PDB). Jika dikonversikan ke dollar AS, jumlahnya adalah sekitar 720 miliar dollar AS.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam jangka panjang bisa menjaring modal asing US$ 200 miliar. Sovereign Wealth Fund itu akan menawarkan investasi pada sejumlah sektor yang berpotensi memberikan return (imbal hasil) menarik. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, lembaga yang disebut juga Indonesia Investment Authority (INA) ini diharapkan dalam jangka pendek bisa mendapatkan investasi sekitar US$ 20 miliar, tergantung jenis aset dan portofolio yang diinginkan oleh investor. Pola bisnisnya menggunakan negosiasi terkait model investasi, valuasi, serta struktur cash flow. 

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menuturkan, adanya LPI atau INA akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini juga mendukung pencapaian target investasi yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2021, lanjut dia, pemerintah menetapkan target investasi sebesar Rp 900 triliun. Untuk meningkatkan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) melalui SWF, pemerintah akan menyiapkan mitra bagi investor asing. Sementara itu, dalam rencana strategis BKPM Tahun 2020- 2024, ditetapkan target investasi sebesar Rp 858,5 triliun tahun 2021 dan Rp 968,4 triliun pada tahun 2022. Sedangkan total realisasi investasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ditargetkan sebesar Rp 4.983,2 triliun. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (Dewas SWF) pada Rabu lalu. Hal ini menandakan bahwa LPI siap untuk diimplementasikan. Adapun dewan pengawas tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua, Menteri BUMN Erick Tho hir, dan 3 anggota dari profesional yakni Cyril Noerhadi, Yo zua Makes, dan Haryanto Sahari. “Kelima orang yang di ketuai Menteri Keuangan ini akan mulai memilih CEO SWF dan kemudian akan bekerja,” ujarnya 

Untuk menarik investor asing, pemerintah menanamkan modal awal Rp 15 triliun pada tahun lalu dan akan diperbesar hingga Rp 75 triliun pada tahun ini. Modal awal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2020 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Modal Rp 75 T Untuk menarik investor asing, pemerintah menanamkan modal awal Rp 15 triliun pada tahun lalu dan akan diperbesar hingga Rp 75 triliun pada tahun ini. Modal awal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2020 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. 

Kartika menyampaikan, LPI akan mulai beroperasi pada akhir Februari atau awal Maret 2021. Hal ini akan membantu mendorong investasi guna mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi. Kartika mengatakan, Indonesia beberapa tahun terakhir memiliki tantangan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke level 6%. Pasalnya, komponen terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih berasal dari konsumsi rumah tangga, padahal di masa pandemi Covid-19, komponen konsumsi tertekan sangat dalam. 

Oleh karena itu, investasi perlu dijadikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “Pertumbuhan realisasi investasi yang melambat ini dicermati. Setelah banyak melakukan diskusi dengan pemain sektor riil dan keuangan, ada kendala persepsi legal dan political risk. Kemudahan berusaha atau ease of doing business juga masih menjadi tantangan besar,” ujarnya

LPI ini juga dapat menjadi jawaban agar Indonesia membuka diri dan mengakselerasikan kerja sama investasi aset yang bisa dioptimalkan bersama investor internasional. Sebab, Indonesia memiliki keterbatasan dari sisi sumber pendanaan pembiayaan pembangunan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso mengungkapkan, penyaluran stimulus yang efektif akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Cara yang paling elastis dan signifikan pengaruhnya untuk mendongkrak pertumbuhan kredit, lanjut dia, adalah dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. 

Pertama, stimulus dari investasi pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2020 tentang penempatan deposito pemerintah antara lain sebesar Rp 15 triliun di BRI. Stimulus yang disalurkan BRI antara lain juga berupa government spending subsidi bunga terhadap UMKM. Hingga 31 Desember 2020, subsidi bunga yang telah disalurkan BRI mencapai Rp 5,5 triliun kepada 6,6 juta nasabah. 

Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan vaksinasi dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pada 2021. Menurut dia, semakin cepat pemerintah melaksanakan vaksinasi untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19, perekonomian nasional juga akan pulih lebih cepat.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Raden Pardede menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi jelas menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Sebab, dua hal itu bisa mendorong masyarakat menengah atas belanja barang

(Oleh - HR1)

Chairman National Institute of Financial Research Tiongkok Zhu Min mengatakan keamanan dan stabilitas dari mata uang digital merupakan hal terpenting. Chief Content Officer CoinDesk Michael Casey menuturkan bahwa dunia berada pada di saat yang sangat tepat untuk menelaah masa depan mata uang digital. 

Hal ini disampaikan dalam salah satu agenda World Economic Forum (WEF) 2021 yang membahas tentang Mengatur Ulang Mata Uang Digital pada Kamis (28/1). Menurut laporan, pandemi Covid-19 telah mempercepat peralihan jangka panjang dari pembayaran tunai ke digital. Di kawasan euro saja, sudah terdapat peningkatan 8% dalam pembayaran non tunai pada 2020. Kemudian pada saat bersamaan, mata uang digital bank sentral bermunculan.

Zhu menjelaskan bahwa pada mata uang digital, uang itu sendiri adalah perangkat lunak (software) yang dapat diprogram. Tidak heran ketika hal ini terjadi, banyak asumsi bermunculan tentang apa itu uang dan bagaimana fungsinya mungkin perlu diperiksa atau ditata ulang. Menanggapi perkataan Zhu, Menteri Senior Pemerintah Si ngapura Tharman Shanmugaratnam meyatakan bahwa bukan hanya Tiongkok. Melainkan mayoritas bank sentral telah secara aktif mengeksplorasi potensi CBDC.

Sedangkan dalam pandangan Chief Executive Officer (CEO) Institusi Pengembangan Luar Negeri (Overseas Development Institute) Sara Pantuliano, sistem pembayaran digital dapat membantu orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Sistem tersebut, dikatakan oleh Pantuliano, juga dapat membantu mengatasi kesenjangan upah berdasarkan gender yang terus terjadi di negaranegara berpenghasilan rendah.

(Oleh - HR1)

Crown Group, pengembang properti berbasis di Sydney, Australia meraup Rp 65 miliar dari penjualan hunian vertikal ARTIS di pasar Indonesia. ARTIS yang merupakan apartemen berkapasitas 153 unit itu dipasarkan di Indonesia pada 12 Desember 2020. “Sebagian transaksi penjualan yang terjadi, tercipta secara online melalui konferensi zoom. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di kantor pusat kami di Sydney,” kata Head of Sales & Marketing Crown Indonesia, Tyas Sudar yomo, baru-baru ini. Dia menjelaskan, antusiasme para calon investor di luar dugaan Crown Group. Walau jumlah unit yang ditawarkan terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah Covid-19, calon konsumen rela menunggu giliran untuk bisa berkomunikasi langsung dengan per wakilan penjualan Crown Group Indonesia. 

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Crown Group, Iwan Sunito, mengungkapkan, pihaknya mencatat peningkatan laba dan penjualan off-theplan pada tahun buku 2020, meskipun adanya gangguan yang ditimbulkan oleh pandemi. Laporan keuangan satu tahun terakhir (2019-2020) menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah akad jual beli dan serah terima unit hingga 25% yang apabila digabungkan bernilai Rp 4,6 triliun. Untuk proyek hunian di Brisbane, Crown Group telah menunjuk arsitek asal Jepang, Kengo Kuma dan perusahaan lokal Plus Architecture untuk mendesain pembangunan hunian. Nilai yang berlokasi di 117 Victoria Street di West End, Australia itu mencapai Rp 5 triliun 

(Oleh - HR1)

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan melepas ekspor perdana keripik singkong ke negara Korea Selatan (Korsel) dari Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD), Tanjungmorawa, Kamis (28/1/2021).

“Bapak Mahmudi ini sudah lama melakukan ekspor keripik namun masih menggunakan perusahaan orang lain. Tapi kali ini bapak itu sudah memiliki PT Kreasi Lutvi Sejahtera untuk ekspor ke luar negeri dan luar Sumatera Utara berkat bantuan Disperindag Deliserdang dan Sumut serta bantuan bea cukai dan lain-lain,” kata Ashari.

Dijelaskan, Mahmudi diundang ke istana oleh Presiden RI Joko Widodo karena produk unggulan Deliserdang yaitu keripik singkong. Untuk itu ia berharap agar ada lagi Mahmudi yang lain agar dapat diundang ke istana dalam memajukan pelaku UMKM dan IKM serta industri rumah tangga.

Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan berencana membentuk enam holding BUMN. Adapun keenam holding BUMN terdiri dari Jasa Survei, Industri Pangan, Industri Pertahanan, Industri Media, Layanan Kepelabuhan, dan Layanan Transportasi (Aviasi-Pariwisata).

Sejauh ini, baru terbentuk 6 holding BUMN terdiri dari holding perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN Group), holding kehutanan Perum Kehutanan Negara (Inhutani Group), holding industri tambang PT Inalum (Bukit Asam, Timah, Aneka Tambang, Freeport Indonesia), Holding Minyak dan Gas PT Pertamina (PT PGN), holding farmasi PT Bio Farma (Kimia Farma, Indofarma), dan holding Asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, Jasa Raharja).