Harga kedelai yang dibeli para perajin tahu dan tempe dari para importir mengalami kenaikan drastis sejak tahun 2020. Normalnya, harga kedelai ada di kisaran Rp 6.100-6.500 per Kg per Maret-April 2020 lalu.

Menurut catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada Februari ini harga kedelai di tingkat produsen tahu dan tempe akan menyentuh Rp 9.500/Kg. Hal itu membuat harga tahu dan tempe di dalam negeri ikut naik.

Namun, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas, harga kedelai impor naik juga disebabkan oleh lingkaran setan kartel-kartel importir. Buwas mengatakan, jalur distribusi kedelai yang berlapis-lapis membuat ongkos pengiriman kedelai menjadi mahal, dan akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

Bulog sendiri sebenarnya punya tugas menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga kedelai seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Namun, menurut Buwas hingga saat ini pihaknya tak bisa menjalankan tugas tersebut, terutama untuk impor kedelai.

Dua nama terpidana di kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk dan Komisaris Utama PT Trada Alam Heru Hidayat, juga disebut-sebut masuk daftar tersangka kasus dugaan korupsi di Asabri.

Tahun 2012 hingga 2019, para eks pejabat Asabri diduga menjalin kesepakatan dengan para swasta untuk mengatur dan mengendalikan investasi saham dan reksadana. Pada periode itu, manajemen Asabri diduga menjalin kesepakatan membeli atau menukar saham portofolio Asabri dengan saham afiliasi para swasta.

Saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan selanjutnya ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nominee tiga tersangka dari kubu swasta. Dugaan lain, saham-saham itu dibeli kembali Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi.

Hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), transaksi itu diduga merugikan negara Rp 23,73 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk melanjutkan insentif pajak sebagai bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Insentif yang dimaksud, yakni pembebasan pajak penghasilan karyawan dan diskon angsuran pajak korporasi.

Sri Mulyani menjelaskan, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per tahun sesuai klasifikasi.

Selain memberi insentif PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25, Sri Mulyani juga menggelontorkan kembali pembebasan pajak dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Selain itu ada insentif percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi korona. Pasca 15 juta bahan baku vaksin korona dari Sinovac, pemerintah kembali mendatangkan 10 juta bahan baku vaksin sejenis plus tambahan satu juta overfill untuk mempercepat produksi vaksin.

Kedatangan vaksin gelombang keempat tersebut merupakan bagian dari rencana kedatangan total 140 juta bahan baku vaksin, nantinya bahan baku vaksin dari Sinovac ini akan diproses menjadi vaksin jadi oleh Biofarma.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, nantinya vaksin yang berasal dari bahan baku vaksin tersebut akan ditujukan kepada para petugas pelayanan public yang totalnya sebanyak 3 juta dosis dialokasi bagi 1,5 juta.

Kondisi perekonomian yang cenderung stabil, diperkirakan akan menyokong cadangan devisa Indonesia.  Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyebut, “Kami memperkirakan, cadangan devisa naik sekitar USS 2 millar dari posisi akhir Desember 2020,” kata Faisal Rachman kepada KONTAN, Selasa (2/2). 

Cadangan devisa akhir bulan Januari, disokong sejumlah faktor. Pertama, penerbitan global bond oleh pemerintah sekitar USS 3 miliar dan EUR 1 miliar di Januari 2021. Kedua, posisi aliran dana di pasar portofolio, baik saham maupun obligasi tercatat net inflow. Ketiga, kemungkinan besar neraca dagang masih tercatat surplus didukung harga komoditas.

Dengan demikian, cadangan devisa Indonesia pada Januari diperkirakan sekitar USS 137,9 miliar dari akhir Desember lalu yang sebesar USD 135,9 miliar.

Indeks Persaingan Usaha Indonesia turun dari 4,72 pada 2019 menjadi 4,65 pada 2020. Penurunan indeks terjadi di dimensi penawaran, permintaan, perilaku, dan kelembagaan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengembangkan indeks sejak 2011 di 34 provinsi di Indonesia memperkirakan penurunan pada dimensi penawaran dan permintaan terjadi akibat pandemi Covid-19.

Dari 15 sektor usaha yang diukur KPPU, persaingan tiga sektor usaha di antaranya sedikit tinggi. Ketiga sektor itu adalah akomodasi, makanan, dan minuman; sektor reparasi mobil dan motor; serta sektor perdagangan besar dan eceran.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, persaingan yang tinggi di sektor makanan-minuman menuntut pelaku usaha berinovasi untuk memenangi persaingan.

Para peternak unggas berharap problem harga jual dan ongkos produksi segera teratasi. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi, Selasa (2/2/2021) menyebutkan, harga bibit ayam umur sehari (DOC) naik dari Rp 5.500-Rp 6.000 per ekor menjadi Rp 7.000 per ekor.

Harga pakan juga naik dari Rp 6.800-Rp 7.300 per kilogram (kg) jadi Rp 7.000-Rp 7.500 per kg. Akan tetapi, harga jual ayam hidup di tingkat peternak anjlok ke kisaran Rp 16.500 per kg. Padahal, ongkos produksinya setidaknya mencapai Rp 19.000 per kg.

Saat ini aturan soal harga acuan merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Menurut aturan ini, harga acuan bibit DOC Rp 5.000-Rp 6.000 per ekor dan harga jual daging ayam di peternak Rp 19.000-Rp 21.000 per ekor.

Pengembangan sentra industri perikanan di pelabuhan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah akan menguntungkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) dalam hal pemenuhan bahan baku untuk memacu produk ekspor. Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra perikanan di Jawa Tengah. Untuk meningkatkan nilai dan volume produksi sektor perikanan, Pemkab Pati akan mendirikan sentra industri perikanan di daerah Juwana. Pelabuhan ini rencananya akan mampu menampung 800 kapal dengan kapasitas di atas 30 gross ton. Luas wilayah yang akan dibangun mencapai 12,5 hektare. Ada beberapa fasilitas yang akan dibangun, seperti docking kapal, tambat kapal, serta sarana pendukung lainnya. Rencana pengembangan Pelabuhan Juwana yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati menjadi momen yang akan sangat menguntungkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM), terutama pasokan bahan baku.

Dwi Mamik Wijaya, General Manager Operational DPUM mengatakan pada 2020 sempat kesulitan bahan baku karena kondisi alamnya tidak stabil. Namun, tahun ini sudah memiliki sumber bahan baku dari daerah Jawa, tapi juga dari luar Jawa. Mamik juga mengungkapkan bahwa supplier dari pesisir utara Jawa, Madura, hingga Kendari kini telah siap memasok bahan baku mentah berupa ikan, cumi, dan udang. 

Di sisi lain, dia mengungkapkan rendahnya daya beli masyarakat tak hanya memengaruhi kinerja penjualan domestik tapi juga ekspor. Meskipun demikian, selama pandemi ini, persentase penjualan ekspor justru meningkat. Pada 2019, pasar dalam negeri masih menjadi konsumen utama DPUM dengan persentase penjualan mencapai 79%. Namun, pada 2020 pasar ekspor melonjak drastis. Tercatat, persentase penjualan domestik Kuartal III/2020 berada di angka 33%, sementara penjualan ekspor mencapai 67% atau persentase ini jadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Corporate Secretary DPUM, Simon Arosokhi Gulo mengungkapkan bahwa ada beberapa jaring pengaman tambahan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain memproduksi makanan olahan, DPUM juga melebarkan usahanya ke penyewaan cold storage juga penyewaan kapal ikan. Penyewaan cold storage tidak hanya terbatas pada industri perikanan, sektor pertanian dan peternakan juga memungkinkan untuk memanfaatkan layanan penyewaan ini.

(Oleh - HR1)

Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap saksi terkait dengan skandal dugaan korupsi PT Asabri yang sudah menjerat delapan tersangka dengan memeriksa perusahaan manajer investasi. Sementara itu pemerintah memastikan bahwa uang prajurit TNI dan Polri di PT Asabri tidak hilang. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang direktur utama perusahaan manajer investasi (MI) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keempat direktur utama tersebut adalah Direktur Utama PT Pratama Capital Asset Management Iwan Margana, Direktur Utama PT Victory Aset Manajemen Juntrihary Mastoto Fairly, Direktur Utama PT Oso Manajemen Investasi Rusdi Oesman, dan Direktur Utama PT Pool Advista Asset Manajemen Ronald Abednego Sebayang. 

Selain para dirut, kata Leonard, penyidik Kejagung juga turut memeriksa pihak lainnya yaitu Komisaris PT Strategic Management Services Danny Boestami, Kepala Divisi Pelaksana Investasi PT Asabri R. Pradopo, Direktur Ritel PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Sugiharto Widjaja, dan Komite Audit PT Asabri Igor Manindjo. Leonard menjelaskan bahwa pemeriksaan seluruh saksi itu bertujuan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri yang
merugikan keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. 

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam bakal menggugat praperadilan Kejagung jika tidak segera mengenakan pasal pencucian uang terhadap delapan tersangka korupsi PT Asabri. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berpandangan jika tim penyidik Kejagung tidak segera mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke seluruh tersangka maka dikhawatirkan ada aset hasil korupsi para tersangka yang tidak terlacak, sehingga pengembalian kerugian negara tidak bisa maksimal. Selain itu, kata Boyamin, alasan pasal pencucian uang itu harus dijerat kepada tersangka, karena tim penyidik Kejagung menemukan bukti yang cukup para tersangka melakukan manipulasi pengelolaan keuangan PT Asabri untuk meraup keuntungan pribadi.

(Oleh - HR1)

Makin membaiknya indeks manufaktur Indonesia menjadi penanda bahwa industri pengolahan dalam negeri telah berada pada jalur pemulihan pada tahun ini. Sejumlah industri siap melanjutkan ekspansi yang sudah dimulai setidaknya sejak akhir tahun lalu. Utilisasi yang sempat anjlok bakal kembali digenjot. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, mulai getol melakukan ekspansi pada awal tahun ini. Subsektor tersebut diramal akan mulai menikmati pertumbuhan setidaknya 1%—2% pada kuartal I/2021. 

Adapun, Kementerian Per industrian memproyeksi kinerja teks til tahun lalu akan minus 5,41% dan tahun ini mulai bergerak positif meski masih tipis di level 0,93%. Untuk pakaian jadi, kinerja akan diproyeksi minus 7,37% pada tahun lalu dan membaik pada posisi 3,75% pada 2021 ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan bahwa secara industri tren ekspansi pelaku industri cenderung naik sejalan dengan survei IHS Markit yang mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia di level 52,2 pada Januari 2021.

Untuk produsen yang berorientasi ekspor, Rizal menyebut saat ini utilisasi tertinggi berada di level 90%. Untuk industri hulu, saat ini utilisasinya masih 50% dan industri tengah di kisaran 60%. Sebelumnya, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan berdasarkan survei internal anggota API pada kuartal IV/2020, utilisasi sudah menunjukkan peningkatan yang baik setelah sempat anjlok hingga kisaran 20%.

Pada perkembangan lain, Kementerian Perindustrian berharap penurunan impor produk besi dan baja pada tahun lalu akan berlanjut hingga tahun ini. Plt. Kasubdit Logam Besi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Rizky Aditya Wijaya mengatakan secara tahunan pada 2020 impor berhasil turun sebesar 30%.

Pertama, penurunan impor pada 2021 ini tidak berdampak pada sektor hilir secara signifikan, terutama sektor otomotif. Kedua, untuk arus barang-barang modal yang tercakup dalam kelompok industri baja akan diberikan kemudahan impor agar pemulihan ekonomi bisa secepatnya. Ketiga, perlu pendalaman lebih lanjut terkait target penurunan pada 2021 dan tahun depan agar pemulihan ekonomi dan pemulihan industri dalam negeri pengguna besi dan baja tidak terganggu. 

(Oleh - HR1)