Ekonomi
( 40733 )Menkeu: LPI Jadi Instrumen Pelengkap APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen APBN
dan BUMN untuk mendukung
pemerataan pembangunan di
Indonesia. Karena itu, melalui
Lembaga Pengelola Investasi
(LPI) atau sovereign wealth
fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority
(INA) pemerintah menyiapkan
pendanaan untuk pembangunan jangka panjang.
Menkeu menegaskan, momentum pembangunan terus dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, ia mencontohkan dahulu di saat komoditas boom atau peningkatan harga-harga komoditas itu dijadikan momentum. “Kita ingin momentum pembangunan itu terjaga,” jelas dia.
Menurutnya kehadiran
LPI dalam Undang-Undang
Cipta Kerja akan memberikan
kepastian terhadap modal
pembangunan yang dibutuhkan Indonesia, dan memperbaiki iklim dan kemudahan
perizinan berusaha. Adanya
LPI juga memberikan instrumen alternatif dalam berinvestasi di Indonesia yakni sisi
equity financing atau loan
financing.
Pada kesempatan yang
sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, negara bisa saja menggunakan utang untuk pembangunan berbagai proyek di
Indonesia, namun nanti menimbulkan konsekuensi pada
defisit fiskal. Sementara itu,
pemerintah sudah berkomitmen untuk kembali menyehatkan instrumen APBN dengan
tetap menjaga defisit maksimal
di 3% terhadap PDB.
Di sisi lain, potensi lainnya
terkait dengan pembangunan
adalah melalui kerja sama
swasta nasional untuk membangun proyek strategis nasional. Terakhir, potensi yang
dilakukan pemerintah untuk
pendanaan pembangunan dengan cara mendapatkan dana
dari luar negeri yang masuk ke
Indonesia kemudian bekerja
secara bersama dengan membangun proyek.
Kewajiban Kerja Sama OTT Global akan Ciptakan Lapangan Kerja Telko
Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) sangat mendukung rencana pemerintah
mewajibkan penyedia konten
melalui internet (over-thetop/OTT), terutama global,
untuk bekerja sama dengan
penyelenggara jasa telekomunikasi (telko) di Tanah
Air. Harapannya, hal ini akan
mempercepat pemerataan
infrastruktur telko dan menciptakan lapangan kerja.
Kewajiban baru OTT tersebut diatur dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah Sektor
Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran (RPP Postelsiar)
yang merupakan peraturan
turunan dari UU No 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja,
Klaster Postelsiar.
Ketua Umum Apnatel Triana
Mulyatsa memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah yang bersikap tegas
untuk menerapkan kewajiban
kerja sama OTT, terutama
global, dengan operator telko
yang dituangkan dalam perubahan RPP Postelsiar.
Dia menjelaskan, salah
satu penyebab pendapatan
operator telko mengalami
penurunan karena kehadiran
layanan OTT global. Pendapatan operator pun tergerus
OTT, sehingga mengakibatkan rendahnya investasi infrastruktur telko di Indonesia.
Hal tersebut berdampak
lebih lanjut kepada rendahnya
penyerapan tenaga kerja di
sektor telko yang selama ini
sangat didukung oleh keberadaan vendor dan aktivitas
bisnis kontraktor operator.
Menurut dia, selama ini, OTT global sudah menikmati keuntungan yang besar dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan jaringan telko di Indonesia. Mereka selama ini hanya PPN atas penjualan barang dan jasa. Sedangkan PPN yang membayar pun sejatinya masyarakat Indonesia dan bukan OTT global. Dengan penerapan kewajiban bekerja sama dengan operator telko, Triana berharap, sebagian pendapatan OTT global bisa digunakan untuk percepatan penyediaan jaringan telko di Tanah Air. Hal ini pun dapat mempercepat realisasi program mewujudkan ekonomi digital yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
(Oleh - HR1)
Industri Mobil Kekurangan Stok
Industri mobil kekurangan stok pada awal 2021, seiring lebih besarnya penjualan ritel ketimbang wholesales (pengiriman mobil ke dealer) pada 2020. Alhasil, sejumlah pabrikan bakal memacu produksi untuk mengisi stok di dealer. Berdasarkan data Gabugan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah UOB Kay Hian, penjualan ritel mobil tahun lalu mencapai 578.327 unit, sedangkan wholesales 532.052 unit. Artinya, ada selisih sebanyak 46.275 unit. Selisih ini bisa disumbangkan oleh penjualan mobil rakitan 2019 di 2020.
Tahun lalu, penjualan mobil secara
wholesales turun 48%, seiring pelemahan daya beli dan pembatasan sosial
yang dilakukan untuk membendung
penyebaran Covid-19. Pasar mobil
tertekan hebat kuartal I-2020, namun
membaik semester I. Bahkan, pada
November dan Desember 2020, penjualan mobil secara ritel melampaui
IHSG, menandakan penyerapan di
pasar sangat kuat.
Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, agen pemegang merek (APM) segera menggenjot produksi mobil, mengingat penjualan ritel pada Desember 2020 lebih tinggi dibandingkan wholesales. Data Gaikindo menunjukkan, Desember 2020, penjualan ritel mobil mencapai 68.698 unit atau naik 22,44% dibandingkan November sebanyak 56.105 unit. Sementara itu, pada Desember 2020, wholesales mobil hanya 57.129 unit.
UOB menilai, lebih tingginya penjualan ritel mobil ketimbang wholesales
mengindikasikan permintaan akan
lebih kuat ke depannya. Sebab, penjualan ritel menggambarkan permintaan
mobil sesungguhnya.
“Hal ini juga bakal menurunkan
level stok di dealer, sehingga mereka
harus mengorder mobil lagi ke APM
atau pabrikan. Alhasil, penjualan mobil
bakal tinggi tahun ini,” tulis UOB.
Amunisi Terakhir UMKM Perempuan di Bali
Dalam tradisi Bali ada tiga petuah
bijak yang biasa jadi pegangan
ketika menghadapi kesulitan,
yakni seken (serius), seleg (tekun) dan
beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi
ampuh jika ditambah satu “ramuan”
agar bisa menyelamatkan usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) dari
dampak pandemi yakni teknologi.
Bali merupakan rumah bagi 4,32
juta penduduk dan juga mesin pariwisata Indonesia. Secara akumulatif
selama periode Januari-Desember
2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 1,05 juta,
merosot tajam 83,26% dari periode
yang sama tahun 2019 sebanyak 6,27
juta kunjungan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho
menyadari betul multiplier effect dari
pandemi. Pihaknya selalu menekankan
akselerasi pemasaran via digital bagi
UMKM yang menjadi binaan BI. Saat
ini, BI provinsi Bali telah membina
sebanyak 34 pengusaha UMKM.
Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan penjualan via digital.
Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan
berdasarkan gender. Bagi UMKM
perempuan, mayoritas kesulitan utama
yang dihadapi selama pandemi ialah
membayar utang. Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan membayar biaya sewa. Selain itu,
lebih dari 37% UMKM milik perempuan
mengalami penurunan pendapatan
antara 40-60% akibat pandemi.
Survei UNDP ini dilakukan kepada
1.100 responden UMKM di 15 provinsi
di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari
Jawa, dan 40% berada di luar Jawa.
Hasil riset WEConnect International
beserta anggota Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC)
selama 2020, ditemukan sebanyak
34% pengusaha perempuan mengalami
peningkatan kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi.
Dalam hal pembagian waktu, 27%
pengusaha perempuan mengalami
tambahan tanggung jawab atas anak
ataupun orang tua yang membuat
waktu untuk urusan bisnis berkurang.
Presiden Direktur Bank OCBC
NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan
laporan McKinsey per September
2020 lalu memperkirakan PDB global
akan berpotensi meningkat 26% pada
2025, jika terwujud kesetaraan gender
sepenuhnya. Untuk di Indonesia,
menurut data McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135
miliar pada 2025 jika bisa mewujudkan
kesetaraan gender.
Dengan fakta-fakta tersebut, Bank
OCBC NISP yakin perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk
mendorong perekonomian, termasuk
di Indonesia. “Kesetaraan gender ini
bukan bicara isu sosial atau moral saja,
tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan
kesejahteraan bangsa,” kata dia.
Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) kepada UMKM akan
kembali digelontorkan pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
Airlangga Hartato, mengemukakan
pemerintah pusat akan berkerja sama
dengan pemerintah daerah untuk
gerakan UMKM go digital dan bantuan
modal untuk ekspansi UMKM juga
diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga
Uno turut menjanjikan pinjaman lunak
sebesar Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa
penempatan uang negara di perbankan
yang disalurkan ke pelaku usaha lewat
program PEN.
Rp 34 M untuk Makassar, Rp 9,9 T ke Bali
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekrai) Sandiaga Uno mengumumkan rencana paket jumbo stimulus sektor pariwisata, Selasa (2/2/2021).
Pertengahan November 2020 lalu, Kadis Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid mengumumkan, dana hibah yang akan diberikan sebesar Rp 48,8 miliar, 70% untuk hotel dan restoran. Besar dan kecilnya dana hibah yang akan diterima tiap hotel dan restoran tergantung pajak 2019 .
Di Bali, Sandiaga mengaku tengah mendorong usulan program pinjaman lunak (soft loan) sebesar Rp 9,9 triliun untuk membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti hotel dan restoran.
Selain rencana menggiurkan pinjaman lunak, Sandiaga juga akan mendorong penambahan pinjaman lunak (soft loan) yang difokuskan untuk parekraf skala mikro di Bali. Ia menyebut angka usulan untuk soft loan berupa paket mikro ini berada di kisaran Rp 3,5 triliun.
Sehingga jika dihitung secara total, ia meminta pemerintah mengucurkan stimulus sebesar Rp 13 triliun lebih, khusus untuk sektor parekraf.
Biofarma Ubah Kemasan Sinovac - 11 Juta Bahan Baku Vaksin Tiba di Indonesia
Bahan baku atau bulk vaksin corona dari perusahaan asal Cina, Sinovac tiba di Indonesia pada Selasa (2/2) kemarin. Ada 11 juta dosis bulk (curah) vaksin corona Sinovac yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 juta dosis bulk itu terdiri dari 10 juta dosis ditambah overfill.
Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, jutaan bulk Sinovac ini akan segera diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi dalam waktu secepatnya. Dia juga menjelaskan, nantinya vaksin corona buatan Bio Farma akan memiliki kemasan yang berbeda dengan CoronaVac produksi Sinovac.
Meski terdapat perbedaan kemasan antara CoronaVac dengan Covid-19 Vaccine produksi Bio Farma, Bambang memastikan tidak akan ada perbedaan kualitas dari vaksin itu sendiri. “Namun, tidak membedakan kualitas vaksin Covid-19 tersebut, “ tutup dia.
Pengusaha Tahu dan Tempe di Bandar Keluhkan Tingginya Harga Kedelai
Pengusaha tahu dan tempe di Kecamatan Bandar mengeluhkan tingginya harga kedelai saat ini. Karena dengan tingginya harga kedelai omset penjualan jadi menurun. Hal ini seperti diucapkan oleh Rudi pengusaha pabrik tahu dan Dede pengusaha tempe di Kecamatan Bandar.
Saat ini, katanya harga kedelai import satu goni 50 kilogram mencapai Rp 430 ribu. Sebelumnya hanya sekitar Rp 310 ribu. Sementara kedelai lokal tidak pernah didapat lagi di pasaran, sehingga dirinya terpaksa membeli kedelai impor walaupun mahal.
Holding Baterai Kuasai Hulu Hingga Hilir
Pemerintah ingin Indonesia Battery Holding (IBH) menguasai rantai pasok kebutuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) alias electric vehicle (EV) dari hulu sampai hilir.
Investasi pengembangan industri EV dari hulu hingga hilir dengan kapasitas cell hingga 140 Gigawatt hour (GWh) membutuhkan dana antara USS 13,4 miliar hingga USS 17,4 miliar.
Indonesia Battery Holding terdiri dari PT Pertamina, PT PLN, Mind Id dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Dari sisi hulu, sebagai anggota holding, Mind Id dengan anak usahanya ANTM akan memasok bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV.
Di sisi hilir, PT Pertamina akan mendukung manufaktur produk hilir, yang meliputi pembuatan battery cell, battery pack dan sejenisnya. Kemudian PT PLN akan berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian EV seperti SPKLU dan SPBKLU serta Energy Management System (EMS).
Kunjungan Turis Asing Tahun 2020 Anjlok 75%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sepanjang tahun 2020 hanya 4,02 juta kunjungan. Jumlah itu merosot 75,03% year on year (yoy). Adapun jumlah kunjungan wisman pada bulan Desember 2020 sebesar 164,1 ribu kunjungan. Angka ini juga turun sebesar 88,08% yoy.
Kepala BPS Suhariyanto menyebut, jumlah turis asing yang berkurang drastis tak lepas dari kebijakan pembatasan untuk meredam pandemi Covid-19 yang berdampak ke sektor pariwisata. “Ke depan, masih ada tantangan berat bagi sektor pariwisata bila pandemi ini masih ada. Makanya pemerintah akan fokus ke wisatawan domestik, “ kata Suhariyanto.
Investasi Pengembangan Industri Baterai EV US$ 17,4 Miliar
Pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari hulu hingga hilir di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 13,4-17,4 miliar. Rencana investasi akan dilaksanakan oleh Indonesia Baterry Holding (IBH) dengan menggandeng mitra strategis. Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana Wirakusumah menuturkan, pengembangan industri baterei EV ini bertujuan memanfaatan peluang bisnis yang besar di masa mendatang dan potensi sumber daya alam Indonesia. Jika industri ini berhasil dibangun kemudian ditambah besarnya pasar otomotif dalam negeri, Indonesia memiliki peluang terbesar di Asia Tenggara untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik.
Namun, kebutuhan investasi untuk pengambangan industri baterei EV ini memang cukup besar. “Nilai investasi baterei EV dari hulu sampai hilir, terendah sampai tertinggi kapasitas sel hingga 140 gigawatt hour (GWh) adalah sekitar US$ 13,4-17,4 miliar,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (1/2). Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah membentuk Indonesia Baterry Holding yang terdiri dari PT MIND ID, PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). Rencananya, keseluruhan investasi value chain industri baterei EV ini akan dilaksanakan oleh masing-masing BUMN anggota holding atau melalui perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan mitra internasional.
Direktur Utama MIND ID Orias
Petrus Moedak menjelaskan, modal awal ketika IBH berdiri nantinya sekitar US$ 50 juta. Sementara
investasi hingga US$ 17 miliar akan
dilaksanakan secara bertahap, di
mana tahap awal masih di kisaran
US$ 5-10 miliar utamanya di sektor
hulu industri baterai.
“Pendanaannya, perhitungan sementara ekuitas 30% dan pinjaman
70%. Pendanaan sudah dihitung
supaya secara bertahap kami bisa
lanjut sesuai dengan tingkat demand. Tahun lalu kan kendaraan
listrik masih sedikit, pertumbuhan
belum ada,” jelasnya
“Tujuh perusahaan yang telah
memenuhi kriteria yakni CATL,
LG Chem, Samsung, Tesla, dan
lainnya,” ungkap Agus.
Ditambahkannya, Indonesia
menargetkan dapat menjadi pemain global material hulu dan katoda
baterai, serta pemain hilir regional dan domestik di baterai dan
kendaraan listrik. Hal ini dengan
menggenjot produksi nikel sulfat
hingga 50-100 ribu ton per tahun
dan prekursor dan katoda 120-140
ribu per tahun.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian
menegaskan bahwa DPR mendukung pemerintah mengembangan
industri baterai kendaraan listrik
ini mengingat perannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Namun, pihaknya mendorong
rencana tersebut harus terealisasi,
jangan hanya sekadar menjadi
jargon pemerintah untuk kepentingan politik semata. Apalagi,
target peta jalan yang dirancang
sangat optimistis.“Tolong disampaikan ke Menteri BUMN, ini [pengembangan industri baterai EV]
jangan hanya konsumsi retorika
politik, tetapi ini untuk generasi
mendatang. Jadi segala sumber
daya harus digerakkan, baik
teknologi, kapasitas manajemen,
sumber daya lain termasuk dana.
Ini harus betul-betul konkrit,”
tegas dia.
Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari juga mengingatkan terkait keekonomian proyek baterai kendaraan listrik tersebut. Hal ini mengingat proyeksi kebutuhan investasinya mencapai US$ 17,4 miliar. “Di 2022, manufacturer kendaraan listrik diharapkan mulai produksi di Indonesia. Dan industri [baterai] dari hulu hingga hilir direncanakan mulai beroperasi pada 2024,” tuturnya. Dimulainya industri baterai ini ditandai dengan beroperasinya Pabrik High Pressure Acid Leaching Process (HPAL) Antam serta Pabrik Prekursor dan Katoda Pertamina-MIND ID. Berikutnya di 2025, Pabrik Cell to Pack Pertamina-PLN ditargetkan mulai beroperasi.
(Oleh - HR1)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









