Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengantisipasi kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan kerbau khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri 2021, dengan menyiapkan rencana impor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menjelaskan kebutuhan daging sapi/kerbau secara nasional untuk tahun 2021 mencapai 696.956 ton dengan perhitungan konsumsi per kapita 2,56 kg/tahun.

Sementara itu, ketersediaan daging sapi/kerbau lokal hanya 473.814 ton. Maka, kebutuhan dan ketersediaan daging sapi/kerbau nasional sepanjang tahun 2021 masih memerlukan sebanyak 223.142 ton.

Ada pun impor yang akan dilakukan pemerintah, rinciannya yaitu dalam bentuk sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor, bakalan yang dipotong sebanyak 430.000 ekor atau setara 96.367 ton dan impor daging sapi/kerbau sebanyak 185.500 ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, budidaya lobster merupakan salah satu solusi menggerakkan usaha perikanan budidaya bernilai tambah.

Trenggono berpendapat, budidaya lobster berpotensi besar dikembangkan di dalam negeri. Selama ini, Indonesia terlena dengan pendapatan dari ekspor benih. Padahal, yang menikmati keuntungan besar adalah negara tujuan ekspor benih, yakni Singapura dan Vietnam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menghentikan sementara ekspor benih bening lobster. Kebijakan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) pada 4 Mei 2020.

Penutupan ekspor benih bening lobster tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B22891/ DJPT/IPI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Penghentian sementara ekspor benih merupakan momentum untuk mengkaji ulang kebijakan ekspor benih dan mendorong budidaya lobster.

Pemetaan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan menunjukkan, struktur impor Indonesia didominasi impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi industri. Pada 2012-2019, impor bahan baku/penolong berkontribusi 75,2 persen terhadap total nilai impor dengan kenaikan rata-rata 6,8 persen per tahun.

Ketergantungan impor bahan baku/penolong yang tinggi terutama terlihat pada lima sektor unggulan ekspor manufaktur yang termasuk dalam peta jalan revolusi industri Making Indonesia 4.0. Lima sektor itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, elektronik, produk kimia, dan makanan-minuman olahan.

Dalam lima tahun terakhir, ekspor produk otomotif memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap bahan baku impor, yakni 91,7 persen, khususnya impor komponen transmisi motor dan impor suku cadang. Adapun ekspor sektor TPT bergantung 82,3 persen pada bahan baku/penolong impor, yang didominasi kain katun rajutan dan bukan rajutan serta kain poliester dan kapas.

Ekspor produk elektronik dan makanan-minuman masing-masing bergantung 74,7 persen pada impor bahan baku/penolong. Sementara ekspor produk kimia bergantung 67,5 persen pada bahan baku/penolong impor.

Ekspor produk turunan kelapa dari Sulawesi Utara semakin beragam dengan penjualan cocopeat, serbuk halus sisa pengolahan sabut kelapa.

Perusahaan pertama asal Sulut yang mengekspor cocopeat adalah CV Puri Bitung Gemilang yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo, Kota Bitung. Hermanto (62), pemilik perusahaan tersebut, Selasa (9/2/2021), mengatakan, dirinya sudah dua kali mengekspor cocopeat, terakhir sekitar 75 ton ke Korea Selatan pekan lalu.

Dengan proporsi produksi 40 persen serat kelapa (cocofiber) dan 60 persen cocopeat, perusahaan Hermanto dapat menghasilkan 7-8 ton serat kelapa dan 10,5-16 ton cocopeat. Seluruh sabut kelapa yang jadi bahan baku dibeli dari petani dan pengepul lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Edwin Kindangen mengatakan, ekspor kelapa dapat secara langsung menyejahterakan warga Sulut. Sebab, sebanyak 200.763 keluarga di Sulut berpenghasilan dari perkebunan kelapa.

Sepanjang Januari 2021 ada 19 komoditas yang diekspor dari Sulut ke 21 negara dengan nilai Rp 566,91 miliar. Berbagai produk turunan kelapa termasuk dalam 19 komoditas itu, seperti minyak, minyak mentah, santan, tepung, bungkil, ampas, dan kelapa parut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beleid terbaru untuk mencegah terjadinya perpindahan uang panas ini melalui fintech. Aturan tersebut keluar dalam bentuk Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyeleggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo menjelaskan, industri fintech mengedepankan same bussines, same risks and same rule. “Sehingga assesment OJK, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme juga diperlukan untuk fintech, “ terang Anto, Selasa (9/2).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menambahkan, sudah saatnya melakukan pengawasan ke fintech lending. “Meskipun fintech belum ditetapkan sebagai pihak pelapor, PPATK dapat melakukan monitoring terhadap transaksi fintech melalui pelaporan yang disampaikan oleh perbankan ke PPATK. untuk transaksi, “ ujar Dian kepada KONTAN.

Pemain financial technology (fintech) sistem pembayaran uang elektronik mendapatkan berkah saat ada pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan masyarakat banyak melakukan transaksi online.

PT Espay Debit Indonesia Koe, pengelola dompet digital Dana membukukan pertumbuhan transaksi hingga 100% sepanjang tahun 2020. CEO dan Co-Founder Dana, Vince Iswara menyatakan top transaksi dari fitur kirim uang, pembayaran tagihan, dan transaksi ecommerce. Selain itu, jumlah pengguna Dana naik 25% yoy dari 40 juta menjadi 50 juta pengguna sepanjang tahun 2020.

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), sebagai pemegang izin uang elektronik plat merah merek LinkAja, juga meraih peningkatan signifikan. Link Aja mencatat terdapat lebih dari 65 juta pengguna hingga akhir Januari 2021.

LinkAja mampu meningkatkan jumlah pengguna hingga 65% menjadi lebih dari 61 juta orang sepanjang tahun 2020. Selain itu, uang elektronik pelat merah ini juga mencatat peningkatan transaksi dan volume transaksi sebesar lebih dari empat kali lipat.

Kementrian Perindustrian menyatakan akan meninjau usulan pelaku industri petrokimia terkait dengan kebijakan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN sebaiknya diberikan waktu yang cukup seperti dua kali masa tenggang atau kira-kira di atas 10 tahun. Semua insentif diupayakan oleh pemerintah karena ingin industri dalam negeri bisa menekan biaya produksi dan diharapkan bisa menghasilkan produk yang bersaing dengan negara lain.

Ketua Umum Inaplas khawatir mega proyek Petrokimia akan menanggung biaya modal terlalu tinggi akibat masa kredit PPN di Indonesia yang relatif terlalu pendek. Mega proyek petrokimia terintegrasi dengan ethylene cracker berkapasitas 1 juta ton per tahun memiliki belanja modal US$ 5 miliar. Mayoritas mega proyek petrokimia tidak dapat mengkreditkan PPN masukan terhadap belanja modal yang justru banyak dibelanjakan mendekati akhir masa konstruksi. Hal tersebut dinilai berpotensi menyebabkan investasi dipindahkan ke negara lain dengan sistem PPN yang lebih ramah terhadap investasi.

(Oleh - IDS)

Pemerintah memberikan insentif untuk meringankan beban industri media massa akibat dampak pandemi Covid-19 tahun ini. Insentif berupa keringanan pajak terhadap awak media dan perusahaan media tersebut dikawal agar peruntukannya tepat sasaran.  Selain itu, pemerintah juga meringankan beban industri media berupa pengurangan PPh Badan, PPh 22 impor, dan percepatan restitusi dan insentif. Seluruh insentif yang dijanjikan pemerintahitu berlaku sampai Juni 2021.

Fokus belanja pemerintah saat ini mayoritas mengalir untuk sektor kesehatan terutama vaksin dan pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi akibat pandemi telah mengakibatkan performa industri media juga menurun tercermin dari PHK terhadap karyawan media. Masalah lainnya adalah krisis eksistensi media konvensional akibat disrupsi digital yang ditimbulkan oleh makin pesatnya perkembangan media baru, media sosial, mesin pencari, juga situs e-commerce. Terkait platform digital yang mengancam eksistensi media konvensional, Presiden juga mendorong regulasi yang adil. Sebagai aspirasi telah ditampung dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran.

(Oleh - IDS)

Nilai mata uang kripto (cryptocurrency) Bitcoin dilaporkan melesat mendekati angka US$ 50.000 menyusul pengumuman dari produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla. Kenaikan tersebut adalah kenaikan harian terbesar dalam lebih dari tiga tahun. Miliarder dan pendiri Tesla Elon Musk sendiri dikenal sebagai pendukung mata uang kripto. Bahkan dia memperkirakan menerima pembayaran untuk mobil Tesla dengan mata uang digital. Disamping itu, investasi Tesla dalam mata uang kripto telah membuat para investor memperhitungkan kemungkinannya menjadi aset utama bagi perusahaan dan pengelola uang. 

Di sisi lain, ketidaksabilan Bitcoin telah menjadi penghalang bagi beberapa investor yang serius, dan poin penting dalam menggunakannya untuk transaksi. Terlebih lagi, dengan nilai Bitcoin yang naik tiga kali lipat dalam tiga bulan terakhir, kalangan analis mempertanyakan tentang bagaimana volatilitasnya akan mempengaruhi seseorang yang membeli mobil Tesla dalam bentuk Bitcoin, kecuali jika harga Bitcoin stabil.

Saham-saham perusahaan yang menyediakan platform perdagangan untuk Bitcoin dan teknologi menambang mata uang kripto melonjak di Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia, serta perusahaan chip komputer besar seperti SK Hynix juga ikut naik. Bahkan nilai Dogecoin, mata uang kripto dengan simbol anjing, meningkat setelah Musk menyebutkannya di Twitter. Mata uang ini telah melonjak 13% dalam satu hari terakhir. Orang-orang tidak lagi bertanya mengapa saya harus berinvestasi dalam  Bitcoin, mereka harus berkata mengapa tidak.

(Oleh - IDS)

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) berpeluang dibiayai dengan dana dari Lembaga Pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Rencana pembangunan IKN menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur. Namun, minat investasi akan menggeliat setelah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.

Pembangunan IKN dapat menjadi pendorong investasi. Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan IKN khususnya untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Pemerintah akan menggunakan skema membangun, sewa, dan cicil. Pihak swasta bertugas membangun rumah dan perkantoran, setelah itu pemerintah akan menyewa dan mencicil aset tersebut. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar.

(Oleh - IDS)