JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah bekerja. Setelah diperkenalkan Presiden Jokowi kepada publik, Selasa (16/2), lembaga yang kerap disebut sovereign wealth fund (SWF) itu langsung beroperasi.

“Struktur INA sudah diumumkan Presiden dan langsung beroperasi. Kami langsung bekerja, bahkan kami sudah mulai melakukan pertemuan dengan para calon mitra fund,” kata Sri Muyani yang juga menjabat sebagai Ketua Ex-Officio Dewan Pengawas INA, dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Jakarta, Selasa (16/2) malam.

Menurut Menkeu, INA sudah dibekali modal Rp 30 triliun lewat penyertaan modal negara (PMN) dari APBN yang masing-masing disuntikkan tahun lalu dan awal tahun ini. Presiden Jokowi pada Selasa (16/2) pagi memperkenalkan jajaran Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi INA. Dewan Pengawas INA terdiri atas Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir masing-masing sebagai Ketua Ex-officio dan anggota Ex-Officio, yang dibantu tiga anggota dari profesonal, yaitu Darwin Cyril Noerhadi Yozua Makes dan Haryanto Sahari. Adapun jajaran Direksi INA meliputi Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).

INA berstatus badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia. Lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden ini diberi kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dipercaya Investor 

Presiden Jokowi yakin INA akan memperoleh kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Selain menjadi mitra strategis bagi para investor dalam maupun luar negeri, INA akan menyediakan pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

“Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu diperintah langsung oleh UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020,” ujar dia. 

Kedua, kata Presiden, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang telah dijaring oleh panitia seleksi, dibantu para head hunter profesional.

Presiden menjelaskan, keberadaan INA juga akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

Sangat Strategis 

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur INA. Di jajaran Dewan Pengawas, dari unsur profesional ada tiga orang, yakni Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Dar win Cyril Nurhadi. Har yanto Sahari merupakan ahli di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Ia telah berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai akuntan senior yang mengaudit berbagai perusahaan besar kelas dunia.

Haryanto juga anggota komite audit Unilever Indonesia 2016 hingga sekarang. Sebelumnya, ia pernah menempati posisi sebagai senior auditor di PricewaterhouseCoopers (PwC) Australia dan partner PwC Indonesia.

Selanjutnya Yozua Makes, ahli di bidang hukum, korporasi, dan keuangan. Pendiri dan managing partner firma hukum Makes and Partner ini berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang hukum dengan spesialisasi menangani merger dan akuisisi, corporate finance, termasuk penanaman modal asing.

Adapun Dar win Cyril Noerhadi merupakan ahli di bidang pasar modal yang punya pengalaman dalam fundraising dan investasi hingga US$ 1,5 miliar di Indonesia, Malaysia, India, dan Vietnam. Ia pun berpengalaman sebagai komisaris dan direksi di berbagai entitas ternama, antara lain corporate finance dan partner PwC Indonesia serta chairman Cradel Capital.

Jokowi juga memperkenalkan jajaran Direktur INA yang terdiri atas Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Pur wanto (Direktur Keuangan). Presiden mengungkapkan, Ridha Wirakusumah ditetapkan sebagai Direktur Utama/Chief Executive Officer (CEO) INA karena sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di perbankan, jasa keuangan, dan investasi.

Langsung Bergerak 

Menurut Menkeu Sri Mulyani, INA langsung bergerak. Lembaga itu sudah menyiapkan sejumlah langkah dan rencana kerja awal. “Kami sudah mulai bekerja. Pak Ridha sebagai Dirut INA nanti menyampaikan langkah-langkah awal yang disiapkan,” tutur dia. 

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia masih memiliki masalah struktural fundamental, salah satunya di bidang pembiayaan infrastruktur. Jika pemerintah tak mengambil langkah terobosan, Indonesia bisa terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Penuh Integritas 

Sementara itu, Direktur Utama LPI/ INA, Ridha Wirakusumah menyatakan siap bekerja secara profesional dan penuh integritas. “Kami akan menjalankan tugas ini dengan integritas tertinggi dan sesuai tata kelola yang berlaku,” tegas dia. 

Ridha berjanji akan menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor, sehingga mereka tertarik berpartisipasi dalam program pembangunan di Indonesia.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, banyak fund manager yang menyatakan ketertarikannya terhadap INA. “Sudah ada beberapa fund manager yang melakukan expression of interest dengan menulis surat langsung kepada saya dan Pak Erick (Menteri BUMN). Sebelum Dewas selesai pun, mereka sudah menyampaikan keinginannya, bahkan menyampaikan indikatif angka yang mereka ingin masukkan dalam INA,” papar dia. Di sisi lain, Kementerian PUPR dan Kemenhub menyambut positif mulai bekerjanya LPI/INA. Anggota BPJT Kementerian PUPR, Koentjahjo Pamboedi berharap INA berperan mengurangi beban badan usaha jalan tol (BUJT), terutama BUMN.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, pada skema pembiayaan pembangunan jalan tol ke depan, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa instrumen, salah satunya land value capture (LVC) yang diterapkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Menurut pengamat BUMN, Toto Pranoto, INA adalah berita baik bagi dunia usaha, terutama BUMN, yang aktif berinvestasi atau ditunjuk pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur. Sebab, alternatif pembiayaan terdiversifikasi bukan saja pada instrumen utang, tetapi mulai masuk ke ekuitas.

Kedepankan Transparansi 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif terbentuknya INA. “INA bisa menjadi trigger positif untuk iklim usaha dan investasi di Indonesia apabila betul-betul dijalankan sesuai konsepsi awal, independen, profesional, dan akuntabel,” tegas dia.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, susunan organisasi INA yang lengkap harus diikuti akuntabilitas, terutama menyangkut transparansi pengelolaan dana. “Lembaga pemeriksa maupun masyarakat harus ikut mengawasi dari mana dana kelolaan didapatkan dan akan digunakan untuk proyek mana,” jelas dia. Yusuf menilai INA juga memiliki risiko terkait pemilihan instrumen investasi kelak

(oleh - HR1)

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja siap diimplementasikan bulan ini, karena berbagai aturan turunan telah diselesaikan. 

"Dari sisi ekonomi kita juga punya pendorong atau game changer yaitu pemberlakuan UU Cipta Kerja yang bulan ini sudah mulai diberlakukan se muanya, terutama peraturan-peraturan pelaksanaannya," kata Susiwijono dalam diskusi 'Daya Ungkit Ekonomi untuk Bangkit' secara virtual, Selasa (16/2).

Di sisi lain, beberapa necessary condition yang harus dipenuhi terkait pemulihan ekonomi yakni dari sisi penanganan Covid-19 yang harus terpenuhi lebih dulu. Oleh karena itu pemerintah mengandalkan keberhasilan program vaksinasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini, pemerintah akan mengandalkan konsumsi rumah tangga dengan melakukan langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya bagi kalangan masyarakat menengah bawah melalui berbagai program perlindungan sosial.

Kemudian, pemerintah akan mendorong investasi tahun ini sejalan dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan 54 aturan turunan. Adapun aturan turunan UU Cipta Kerja yang disusun berupa 49 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 5 rancangan peraturan presiden (RPerpres)

(oleh - HR1)

JAKARTA -Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat (AS) berencana untuk melakukan investasi sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System (ESS) di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga sedang melakukan pendekatan untuk menggaet mitra yang akan bekerja sama untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. 

Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, pemerintah tidak keberatan dengan pilihan Tesla. Dia menilai Tesla berpeluang terlibat dalam industri baterai kendaraan listrik di sektor hulu. Peluang yang sama juga bisa didapatkan oleh Tesla dengan terlibat dalam sektor hilir industri baterai kendaraan listrik. “Kami tidak keberatan jika Tesla masuk di hulu, karena kami sudah hitung berapa cadangan nikel yang ada. Kalau masuk ke hilir tentu saja silakan. Kami tentu sangat senang bisa bermitra,” ungkap Agus dalam Market Review IDX Channel, Selasa (16/2).

Tesla juga perlu mempelajari seluk beluk berinvestasi di Tanah Air. Mulai dari masalah lingkungan sampai dengan ketenagakerjaan. Terlebih, ini menjadi pengalaman baru bagi Tesla di Indonesia. “Tentu dia ingin ‘taste in the water’, Dia (Tesla) ingin melihat Indonesia ini ramah enggak terhadap lingkungan. Terus bagaimana mana masalah perburuhan dan lainnya. Kalau dia senang, maka enam bulan bisa memutuskan,” ucap Agus.

Agus menerangkan, awalnya terdapat 11 calon mitra yang berminat terlibat dalam proyek industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian, melalui proses negosiasi dan seleksi yang ketat jumlah calon mitra tersebut berkurang menjadi 7 dan menyusut lagi menjadi tinggal 3 calon saja.

(oleh - HR1)

Salah satu hasil Pertanian asal Jatim, yakni tembakau ternyata kian diminati banyak orang, Tak hanya jadi primadona dalam negeri saja, tembakau Jatim, khususnya cerutu juga sangat diminati untuk pasar luar negeri.

Hal itu dirasakan langsung oleh PT Boss Image Nusantara (BIN) yang merupakan salah satu perusahaan produksi cerutu asal Jatim yang berada di Jember. “Tahun lalu (2020), perbulannya kami berhasil mengekspor 20 ribu batang cerutu untuk ke pasar luar negeri, “ ujar Imam Wahid, Direktur PT BIN, kepada Surya, Selasa (16/2).

Untuk tujuan negara ekspor sendiri, kata Imam, perusahaanya biasanya mengirim ke Negara Australia, Dominika, Belanda, Kenya, Malaysia, Swiss dan Tiongkok.  Untuk tahun ini sendiri, pihaknya menargetkan perbulannya ada kenaikan jumlah ekspor, yakni sebesar 50 persen atau 30 ribu batang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan jajaran Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Jokowi yakin dengan nama-nama hebat tersebut dapat membuat LPI mendapatkan kepercayaan investasi nasional maupun internasional.

“Dengan pondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat saya meyakini INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. Dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund Kelas Dunia,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/2).

Dewan Pengawas LPI yaitu Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Darwin Cyril Noerhadi. Adapun Dewan Direksinya yaitu Ridha Wirakusumah, Arief Budiman, Stefanus Ade Hadiwidjaja , Marita Alisjahbana, dan Eddy Porwanto.

Hingga Desember 2020, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di wilayah kerja OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di KR (Kantor Regional) 5 Sumbagut khusus di Sumatera Utara sebesar Rp261,97 triliun. Kepala OJK KR 5 Sumbagut Yusup Ansori mengatakan hal itu, Selasa (16/2).

Disebutnya, DPK yang di dalamnya terdiri dari tabungan, giro dan deposito dari 2 kantor yang berkantor pusat di Medan yakni PT Bank Sumut, Bank Mestika Dharma dan 59 cabang bank umum.

Untuk kredit yang disalurkan di Sumut selama 2020 yakni sebesar Rp 216, 56 triliun terdiri dari Rp158,84 triliun kredit produktif atau sebesar 73,55 % dan Rp57,73 triliun kredit konsumtif atau 26,65%.

Jadi NPL nya turun dari 3,80% di awal pandemi yakni April 2020 menjadi 3,32% akhir tahun Desember 2020. Sedangkan KUR ( Kredit Usaha Rakyat) yang disalurkan di Sumut sebesar Rp8,17 triliun kepada 216.560 debitur. Dari jumlah kredit disalurkan itu Rp14,26 miliar yakni KUR Klaster Kopi di Dairi kepada 551 petani.

Bisnis, JAKARTA — Supply Chain Indonesia mengusulkan integrasi moda transportasi laut dengan proses kepelabuhanan dan transportasi hinterland untuk mendorong efisiensi serta peningkatan kontribusi angkutan laut terhadap PDB.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan bahwa pemilik barang akan memilih moda transportasi yang paling efisien secara end-to-end.

“Berdasarkan data dari Pelni dan INSA , transportasi laut hanya berkontribusi sekitar 19%, sementara biaya kepelabuhanan sekitar 31% dan transportasi hinterland sekitar 50%,” katanya, Selasa (16/2).

Setijadi menyatakan pembukaan jalur transportasi laut baru perlu diapresiasi. Dia mencontohkan pembukaan tiga jalur penyeberangan jarak jauh baru yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Januari 2021. Ketiga rute itu yaitu Patimban Subang-Panjang, Patimban Subang-Pontianak, dan Patimban Subang-Banjarmasin.

Dari sisi angkutan logistik, Setijadi menyebutkan pembukaan jalur pelayaran baru bisa menjadi alternatif pengiriman barang antarwilayah di Indonesia.

Selain itu, jalur pelayaran baru juga dapat mengurangi disparitas harga barang, serta efisiensi pengiriman bahan baku dan produk industri.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi angkutan laut terhadap produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2020 hanya Rp48,61 triliun atau 8,7% dari total PDB angkutan sebesar Rp558,06 triliun.

Setijadi menegaskan kontributor tertinggi terhadap PDB angkutan masih dari angkutan darat yang mencapai 68,3% diikuti angkutan udara sebesar 18,8%.

PELABUHAN DI TIMUR

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengapresiasi program pemerintah yang menyiapkan infrastruktur pelabuhan terpadu di kawasan Indonesia timur.

Menurutnya, ALFI mendukung program pemerintah itu dengan konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk di dalamnya kawasan industri dan logistik di kawasan Indonesia timur.

Oleh karena itu, dia menegaskan perlu sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung layanan logistik maupun distribusinya kian lancar dan efisien. “Selain itu komoditas dari industri perikanan tersebut juga bisa lebih berdaya saing global,” ujar Yukki.

Dia menilai target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendirikan fasilitas pengolahan ikan di Indonesia timur cukup realistis. Pada tahun ini, KKP menargetkan bisa mendirikan setidaknya sebanyak 55 industri pengolahan ikan dalam rencana pembangunan pelabuhan terpadu guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Indonesia timur.

Pemerintah harus memantau ketat implementasi diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat. Diskon PPnBM akan bermanfaat jika berujung pada penurunan harga jual mobil.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, pemerintah wajib memantau implementasi kebijakan PPnBM di lapangan. “Harga jual ke konsumen harus dipantau. Maka harus terbuka juga soal harga,” kata dia, kemarin.

Ketua Gaikindo Jongkie D Sugiarto memastikan, aturan diskor PPnBM akan menurunkan harga mobil di pasaran. “Sekarang kami menunggu juklak juknisnya agar APM bisa segera berhitung (terkait penurunan harga mobil),” ungkap dia dalam B-Talk, diKompasTV, kemarin.

PT Sokonindo Automobile (DFSK). PR & Media Manager DFSK, Achmad Rofiqi mengatakan, DFSK melihat insentif PPnBM sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif. “Dengan insentif ini, tentu bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berujung pada peningkatan penjualan domestik,” kata dia, kemarin.

Kabar initial public offering (IPO) unicorn dalam negeri kembali menghangat. Terbaru, Traveloka berencana menghelat IPO di bursa Amerika Serikat (AS).

Reza Amirul Juniarshah, Corporate Communication Traveloka, menyebut, pihaknya saat ini dalam tahap finalisasi perencanaan. Traveloka akan masuk melalui special purpose acquisition company (SAPC) tahun ini.

Dengan melakukan pencatatan di Wall Street, Traveloka akan sejajar dengan perusahaan teknologi dunia. Ini menjadikan Traveloka lebih kompetitif di level global. “Sehingga memungkinkan kami membawa sumber daya ke Indonesia dan Asia Tenggara, “ terang Reza.

Selain Traveloka, Tokopedia dan Gojek dikabarkan bakal IPO lewat SPAC. Kedua start up ini jika digabungkan memiliki valuasi USS 35 miliar-US$ 40 miliar.

JAKARTA – Pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,5-5,3% atau sedikit menurun dari target sebelumnya di kisaran 4,5-5,5%. Pemulihan ekonomi tahun ini dari kondisi 2020 yang masih kontraksi 2,07%, akan disumbang dari sisi penerimaan maupun sisi produksi yang diperkirakan meningkat. 

“Kita terus melakukan (pemulihan) pada 2021. Kalau kita lihat 2021, dengan per tumbuhan ekonomi yang kita perkirakan kembali pulih di 4,5% hingga 5,3%,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Rapat Pim pinan (Rapim) TNI-Polri secara virtual, Senin (15/2).

Menkeu menegaskan bahwa kunci utama bagi terjadinya pemulihan ekonomi adalah jika pemerintah bisa mengendalikan pandemi Covid-19, program vaksinasi, dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Vaksinasi diharapkan menjadi faktor positif untuk menekan penularan dan mengembalikan confidence masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan, selama pandemi Covid-19, Indonesia justru menjadi negara yang menjadikan pandemi sebagai momentum untuk melakukan reformasi. Pasalnya, banyak negara yang tidak memanfaatkan krisis dan semakin terperosok dalam krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, Menkeu berharap, Indonesia tidak hanya bisa keluar dari pandemi Covid-19, namun juga tumbuh lebih cepat dan menjadi negara yang lebih kuat.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN akan digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan. Bahkan, Menkeu menilai sudah melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi, yakni sisi konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang menuju perbaikan meski masih negatif.

Selain vaksinasi dan 3T yang dilakukan pemerintah, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan sehingga vaksinasi bisa memunculkan herd immunity, serta tetap melakukan disiplin protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. “Ini jadi kunci agar Covid-19 tetap bisa terkendali dan terus memulihkan ekonomi nasional,” tandas dia. 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dengan rincian untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954 triliun, belanja K/L yang dialokasikan kepada 87 K/L yang anggarannya Rp 1.032 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 922,6 triliun. Kemudian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun dengan rincian Transfer ke Daerah Rp 723,5 triliun dan Dana Desa Rp 72 triliun.

(oleh - HR1)