Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor dan peningkatan produksi sektor pertanian selama pandemi Covid-19, yakni pada periode tahun 2019 hingga memasuki awal tahun 2021.

Ia mengungkap, berdasarkan catatannya ekspor pertanian tumbuh sebesar 14,03 persen. Dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tahun 2020.

Suhariyanto pun menjelaskan bahwa berdasarkan subsektornya tampak sejumlah kenaikan, di antaranya pada subsektor tanaman pangan yang tumbuh 3,54 persen, tanaman hortikultura 4,37 persen dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33 persen. Akan tetapi, lanjutnya, ada subsektor peternakan yang minus sebesar 0,33 persen.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTGU berkapasitas 2x800 MW (megawat) di Desa Perupuk Kabupaten Batubara, Rabu (17/2).

Proyek yang dikerjakan di lahan 200 hektare oleh PT Hanlim Energy Power dengan nilai investasi USD 2 miliar itu, proses pembangunannya ditargetkan selama tiga tahun.

Disebutkan, pembangunan PLTGU tiga tahap dan tiga tahun harus selesai, karena di bulan Mei dan Juni mulai akan dibangun kegiatan industri dan wisata di atas lahan 23 ribu hektare, semua terbangun di Batubara.

Dia menambahkan, PLTGU itu diperuntukkan untuk perusahan dan industri besar. Mr Kim, Lee Korea dan Amerika akan mendatangkan ratusan investor ke Batubara, setelah pembangunan proyek tahap pertama ini.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid juga telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut. Darno diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman mengatakan, anggaran dari donasi pihak luar harusnya digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.

Bisnis, JAKARTA — Kendati telah terbukti mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian Indonesia diproyeksikan tidak akan tumbuh signifikan pada tahun ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Tauhid meramalkan pertumbuhan sektor pertanian tahun ini berkisar antara 2%—3%. Hal itu disebabkan sektor ini masih diliputi oleh beragam tantangan.

Adapun sepanjang tahun lalu, dari sisi investasi, sektor ini memiliki catatan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun lalu realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor pertanian naik menjadi US$1,27 miliar dari periode 2019 senilai US$1,04 miliar.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga turut mencatatkan kenaikan menjadi Rp53,21 triliun dari periode 2019 senilai Rp33,82 triliun.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria merekomendasikan sejumlah langkah untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat.

Salah satunya dengan peningkatan produktivitas dan mutu komoditas pertanian.

(Oleh -HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kendati memiliki potensi yang besar, optimalisasi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih terganjal oleh sejumlah kendala, khususnya terkait dengan standardisasi produk.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Te­ten Masduki mengatakan banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang potensial untuk diekspor. Berbagai produk dari sejumlah subsektor seperti pertanian, perikanan, furnitur, herbal, dan pakaian memiliki permintaan yang tinggi di luar negeri.

Kemenkop UKM pun akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas.

Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3% produk yang dihasilkan.

Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesesuaian standar produk menjadi kendala kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.

Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7% dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.

Adapun, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37%. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35%.

OPTIMISTIS

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan usaha skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19. Namun, serapan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, yakni mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Optimisme pun disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Menurutnya, kontribusi ekspor dari usaha skala kecil dan menengah diperkirakan masih bisa tumbuh pada tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan peran perwakilan Indonesia di negara tujuan. Para perwakilan di kedutaan besar diharapkan bisa menjadi penghubung dengan calon pembeli atau importir.

Mengandalkan kehadiran perwakilan dagang, lanjut Ikhsan, perlu didukung pula dengan kehadiran sebuah platform yang khusus menjadi etalase produk Indonesia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai peningkatan kontribusi ekspor UMKM bisa dicapai dengan mengoptimalisasi pemasaran pada produk-produk dengan keunikan khusus. Kelompok produk ini cenderung masih memiliki permintaan yang terjaga karena menyasar kelompok menengah ke atas.

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah bekerja. Setelah diperkenalkan Presiden Jokowi kepada publik, Selasa (16/2), lembaga yang kerap disebut sovereign wealth fund (SWF) itu langsung beroperasi.

“Struktur INA sudah diumumkan Presiden dan langsung beroperasi. Kami langsung bekerja, bahkan kami sudah mulai melakukan pertemuan dengan para calon mitra fund,” kata Sri Muyani yang juga menjabat sebagai Ketua Ex-Officio Dewan Pengawas INA, dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Jakarta, Selasa (16/2) malam.

Menurut Menkeu, INA sudah dibekali modal Rp 30 triliun lewat penyertaan modal negara (PMN) dari APBN yang masing-masing disuntikkan tahun lalu dan awal tahun ini. Presiden Jokowi pada Selasa (16/2) pagi memperkenalkan jajaran Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi INA. Dewan Pengawas INA terdiri atas Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir masing-masing sebagai Ketua Ex-officio dan anggota Ex-Officio, yang dibantu tiga anggota dari profesonal, yaitu Darwin Cyril Noerhadi Yozua Makes dan Haryanto Sahari. Adapun jajaran Direksi INA meliputi Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).

INA berstatus badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia. Lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden ini diberi kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dipercaya Investor 

Presiden Jokowi yakin INA akan memperoleh kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Selain menjadi mitra strategis bagi para investor dalam maupun luar negeri, INA akan menyediakan pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

“Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu diperintah langsung oleh UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020,” ujar dia. 

Kedua, kata Presiden, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang telah dijaring oleh panitia seleksi, dibantu para head hunter profesional.

Presiden menjelaskan, keberadaan INA juga akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

Sangat Strategis 

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur INA. Di jajaran Dewan Pengawas, dari unsur profesional ada tiga orang, yakni Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Dar win Cyril Nurhadi. Har yanto Sahari merupakan ahli di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Ia telah berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai akuntan senior yang mengaudit berbagai perusahaan besar kelas dunia.

Haryanto juga anggota komite audit Unilever Indonesia 2016 hingga sekarang. Sebelumnya, ia pernah menempati posisi sebagai senior auditor di PricewaterhouseCoopers (PwC) Australia dan partner PwC Indonesia.

Selanjutnya Yozua Makes, ahli di bidang hukum, korporasi, dan keuangan. Pendiri dan managing partner firma hukum Makes and Partner ini berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang hukum dengan spesialisasi menangani merger dan akuisisi, corporate finance, termasuk penanaman modal asing.

Adapun Dar win Cyril Noerhadi merupakan ahli di bidang pasar modal yang punya pengalaman dalam fundraising dan investasi hingga US$ 1,5 miliar di Indonesia, Malaysia, India, dan Vietnam. Ia pun berpengalaman sebagai komisaris dan direksi di berbagai entitas ternama, antara lain corporate finance dan partner PwC Indonesia serta chairman Cradel Capital.

Jokowi juga memperkenalkan jajaran Direktur INA yang terdiri atas Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Pur wanto (Direktur Keuangan). Presiden mengungkapkan, Ridha Wirakusumah ditetapkan sebagai Direktur Utama/Chief Executive Officer (CEO) INA karena sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di perbankan, jasa keuangan, dan investasi.

Langsung Bergerak 

Menurut Menkeu Sri Mulyani, INA langsung bergerak. Lembaga itu sudah menyiapkan sejumlah langkah dan rencana kerja awal. “Kami sudah mulai bekerja. Pak Ridha sebagai Dirut INA nanti menyampaikan langkah-langkah awal yang disiapkan,” tutur dia. 

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia masih memiliki masalah struktural fundamental, salah satunya di bidang pembiayaan infrastruktur. Jika pemerintah tak mengambil langkah terobosan, Indonesia bisa terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Penuh Integritas 

Sementara itu, Direktur Utama LPI/ INA, Ridha Wirakusumah menyatakan siap bekerja secara profesional dan penuh integritas. “Kami akan menjalankan tugas ini dengan integritas tertinggi dan sesuai tata kelola yang berlaku,” tegas dia. 

Ridha berjanji akan menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor, sehingga mereka tertarik berpartisipasi dalam program pembangunan di Indonesia.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, banyak fund manager yang menyatakan ketertarikannya terhadap INA. “Sudah ada beberapa fund manager yang melakukan expression of interest dengan menulis surat langsung kepada saya dan Pak Erick (Menteri BUMN). Sebelum Dewas selesai pun, mereka sudah menyampaikan keinginannya, bahkan menyampaikan indikatif angka yang mereka ingin masukkan dalam INA,” papar dia. Di sisi lain, Kementerian PUPR dan Kemenhub menyambut positif mulai bekerjanya LPI/INA. Anggota BPJT Kementerian PUPR, Koentjahjo Pamboedi berharap INA berperan mengurangi beban badan usaha jalan tol (BUJT), terutama BUMN.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, pada skema pembiayaan pembangunan jalan tol ke depan, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa instrumen, salah satunya land value capture (LVC) yang diterapkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Menurut pengamat BUMN, Toto Pranoto, INA adalah berita baik bagi dunia usaha, terutama BUMN, yang aktif berinvestasi atau ditunjuk pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur. Sebab, alternatif pembiayaan terdiversifikasi bukan saja pada instrumen utang, tetapi mulai masuk ke ekuitas.

Kedepankan Transparansi 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif terbentuknya INA. “INA bisa menjadi trigger positif untuk iklim usaha dan investasi di Indonesia apabila betul-betul dijalankan sesuai konsepsi awal, independen, profesional, dan akuntabel,” tegas dia.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, susunan organisasi INA yang lengkap harus diikuti akuntabilitas, terutama menyangkut transparansi pengelolaan dana. “Lembaga pemeriksa maupun masyarakat harus ikut mengawasi dari mana dana kelolaan didapatkan dan akan digunakan untuk proyek mana,” jelas dia. Yusuf menilai INA juga memiliki risiko terkait pemilihan instrumen investasi kelak

(oleh - HR1)

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja siap diimplementasikan bulan ini, karena berbagai aturan turunan telah diselesaikan. 

"Dari sisi ekonomi kita juga punya pendorong atau game changer yaitu pemberlakuan UU Cipta Kerja yang bulan ini sudah mulai diberlakukan se muanya, terutama peraturan-peraturan pelaksanaannya," kata Susiwijono dalam diskusi 'Daya Ungkit Ekonomi untuk Bangkit' secara virtual, Selasa (16/2).

Di sisi lain, beberapa necessary condition yang harus dipenuhi terkait pemulihan ekonomi yakni dari sisi penanganan Covid-19 yang harus terpenuhi lebih dulu. Oleh karena itu pemerintah mengandalkan keberhasilan program vaksinasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini, pemerintah akan mengandalkan konsumsi rumah tangga dengan melakukan langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya bagi kalangan masyarakat menengah bawah melalui berbagai program perlindungan sosial.

Kemudian, pemerintah akan mendorong investasi tahun ini sejalan dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan 54 aturan turunan. Adapun aturan turunan UU Cipta Kerja yang disusun berupa 49 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 5 rancangan peraturan presiden (RPerpres)

(oleh - HR1)

JAKARTA -Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat (AS) berencana untuk melakukan investasi sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System (ESS) di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga sedang melakukan pendekatan untuk menggaet mitra yang akan bekerja sama untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. 

Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, pemerintah tidak keberatan dengan pilihan Tesla. Dia menilai Tesla berpeluang terlibat dalam industri baterai kendaraan listrik di sektor hulu. Peluang yang sama juga bisa didapatkan oleh Tesla dengan terlibat dalam sektor hilir industri baterai kendaraan listrik. “Kami tidak keberatan jika Tesla masuk di hulu, karena kami sudah hitung berapa cadangan nikel yang ada. Kalau masuk ke hilir tentu saja silakan. Kami tentu sangat senang bisa bermitra,” ungkap Agus dalam Market Review IDX Channel, Selasa (16/2).

Tesla juga perlu mempelajari seluk beluk berinvestasi di Tanah Air. Mulai dari masalah lingkungan sampai dengan ketenagakerjaan. Terlebih, ini menjadi pengalaman baru bagi Tesla di Indonesia. “Tentu dia ingin ‘taste in the water’, Dia (Tesla) ingin melihat Indonesia ini ramah enggak terhadap lingkungan. Terus bagaimana mana masalah perburuhan dan lainnya. Kalau dia senang, maka enam bulan bisa memutuskan,” ucap Agus.

Agus menerangkan, awalnya terdapat 11 calon mitra yang berminat terlibat dalam proyek industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian, melalui proses negosiasi dan seleksi yang ketat jumlah calon mitra tersebut berkurang menjadi 7 dan menyusut lagi menjadi tinggal 3 calon saja.

(oleh - HR1)

Salah satu hasil Pertanian asal Jatim, yakni tembakau ternyata kian diminati banyak orang, Tak hanya jadi primadona dalam negeri saja, tembakau Jatim, khususnya cerutu juga sangat diminati untuk pasar luar negeri.

Hal itu dirasakan langsung oleh PT Boss Image Nusantara (BIN) yang merupakan salah satu perusahaan produksi cerutu asal Jatim yang berada di Jember. “Tahun lalu (2020), perbulannya kami berhasil mengekspor 20 ribu batang cerutu untuk ke pasar luar negeri, “ ujar Imam Wahid, Direktur PT BIN, kepada Surya, Selasa (16/2).

Untuk tujuan negara ekspor sendiri, kata Imam, perusahaanya biasanya mengirim ke Negara Australia, Dominika, Belanda, Kenya, Malaysia, Swiss dan Tiongkok.  Untuk tahun ini sendiri, pihaknya menargetkan perbulannya ada kenaikan jumlah ekspor, yakni sebesar 50 persen atau 30 ribu batang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan jajaran Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Jokowi yakin dengan nama-nama hebat tersebut dapat membuat LPI mendapatkan kepercayaan investasi nasional maupun internasional.

“Dengan pondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat saya meyakini INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. Dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund Kelas Dunia,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/2).

Dewan Pengawas LPI yaitu Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Darwin Cyril Noerhadi. Adapun Dewan Direksinya yaitu Ridha Wirakusumah, Arief Budiman, Stefanus Ade Hadiwidjaja , Marita Alisjahbana, dan Eddy Porwanto.