Ekonomi
( 40554 )Industri Fintech RI Kian Menggeliat, Sayang Masih Banyak yang Ilegal
Perkembangan industri teknologi finansial alias fintech di dalam negeri terus bergerak masif. Namun perkembangan dari fintech di tanah air ternodai dengan kehadiran para fintech ilegal. Kehadiran fintech bodong juga tantangan, bukan hanya untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tapi juga pelaku industri di dalamnya. Direktur Legal dan Compliance Finpedia Chandra Kusuma menjelaskan, OJK sudah menutup ribuan lembaga fintech ilegal yang pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat. Dengan suku bunga yang tinggi dan akses data yang berlebih, lanjut Chandra, hanya membuat masyarakat dirugikan, baik secara finansial maupun secara sosial. Karena itu, penting untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tercipta inklusi keuangan yang sempurna.
Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), sampai dengan saat ini terdapat sekitar 46,6 juta pelaku UMKM yang belum memiliki akses kredit. Hadirnya industri teknologi finansial dapat menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan cepat untuk menunjang pengembangan usahanya.
Dalam Sepekan Batu Bara Naik 6,89 Persen
Harga batu bara untuk kontrak pengiriman April 2021 menguat 4,22 persen menjadi US$ 93,8 per metrik ton, Jumat (19/3). Dalam sepekan, harga batu bara naik 6,89 persen dan secara year to date (ytd), menguat 15,59 persen. Harga batu bara ini merupakan harga tertinggi sejak 2018.
Menurut Founder Traderindo. com, Wahyu Tribowo Laksono, harga batu bara kembali memanas sebagai buntut dari kenaikan harga batu bara di Cina, sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia.
Kebutuhan batu bara di Cina sedang naik seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali dimulai dan pemulihan industri yang sedang terjadi karena Cina berhasil mengatasi pandemi lebih dahulu dibandingkan dengan negara lain.
Untuk jangka pendek. wahyu memperkirakan, harga batu bara akan berada di angka US$90-US$95 per metrik ton. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, ia memperkirakan, harga batubara akan berada di kisaran US$80-US$100 per metrik ton.
Harga Karet Tinggi Stabil di Kalsel
Petani karet di Kalimantan Selatan tersenyum manis. Hal ini disebabkan semakin membaiknya harga karet bahkan pekan ini kenaikan harga pada K3 100 persen tembus antara Rp 21.500 - Rp 22. 000.
Dengan begitu, harga di tingkat petani karet menjadi Rp 8.700 hingga Rp 11.000 per kilogram tergantung Kadar Karet Kering (K3) yang dihasilkan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi mengatakan, Disbunak selalu berupaya dan mendorong mutu karet petani Dumi Lambung Mangkurat terus meningkat melalui upaya memperkuat Kelembagaan Petani Karet untuk bergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Dengan luas karet di Kalsel 273.058 hektare dan 90.05 persen merupakan perkebunan karet rakyat.
30 Juta UMKM Masuk Pasar Digital pada 2023
Pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah masuk pasar digital pada 2023. Untuk mencapai target itu, gerakan membeli atau belanja produk lokal terus digaungkan.
“Saat ini sudah 12 juta UMKM yang go digital (masuk pasar digital). Ditargetkan pada 2023 menjadi 30 juta UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat membuka Jabar Culture and Tourism Festival (JaFest) 2021 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu(21/3/2021).
Menurut Teten, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan mencapai Rp1.826 triliun pada 2025. Ini juga peluang bagi UMKM. Namun, baru 19 persen UMKM terhubung dengan ekosistem digital.
Usaha Rintisan Kolaborasi Garap Komoditas Ekspor Unggulan
Saat ini, Indonesia menggarap tiga komoditas kelautan dan perikanan unggulan untuk tujuan ekspor, yakni udang, lobster, dan rumput laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak usaha rintisan berbasis teknologi (start up) di sektor kelautan dan perikanan untuk cermat melihat tren pasar dunia agar terus tumbuh dan meningkatkan perekonomian. Data pasar bisa menjadi dasar dalam mengembangkan inovasi teknologi dan membuka ruang baru usaha-usaha perikanan yang memiliki potensi besar.
”Start up digital ini bagus, tapi kalau mau lebih hebat lagi supaya meningkat dan menjadi unicorn ke depan harus melihat kapasitas pasar dan tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi sistem antarusaha rintisan,” ujar Menteri Trenggono, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021), seusai bertemu dengan Digifish Network, jaringan usaha rintisan kelautan dan perikanan Indonesia.
Di sisi lain, perkembangan start up sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 2020, terdata 32 usaha rintisan yang tergabung dalam Digifish Network. Penggagas Digifish Network Rully Setya mengatakan, pihaknya siap untuk terus melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan.
Sejumlah pelaku usaha rintisan berinovasi mengembangkan layanan. Usaha rintisan Jala, misalnya, tahun lalu mengembangkan laboratorium udang di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai sarana pemeriksaan penyakit. Selain itu, usaha rintisan ini mengembangkan platform pengecekan harga udang dan menggarap pemasaran secara daring dengan menjembatani hasil panen petambak udang dengan industri pengolahan.
”Yang diutamakan dalam pembangunan perikanan udang nasional adalah merevitalisasi tambak-tambak rakyat. Ekstensifikasi tidak dibuka lebar, penambahan tambak intensif diperkirakan hanya 10.000 hektar sampai tahun 2024. Adapun tambak tradisional ditingkatkan agar menjadi lebih produktif,” katanya.
Pengembangan produksi udang akan dilakukan dengan membentuk shrimp estate atau kawasan budidaya udang. Setiap tahun, direncanakan akan dikembangkan empat kawasan percontohan tambak. Kawasan itu di antaranya ada Aceh Timur dengan luas lahan yang direncanakan mencapai 10.000 hektar dan terbagi dalam 10 kluster. Pemerintah berperan menyiapkan infrastruktur dasar.
Hegemoni Bank BUMN
Dari total 109 bank di Indonesia per akhir 2020, bank berstatus badan usaha milik negara atau BUMN hanya ada empat. Kendati demikian, kelompok bank BUMN sangat dominan dalam industri perbankan nasional. Mereka menguasai 43,1 persen total dana pihak ketiga perbankan nasional yang sebesar Rp 6.665,4 triliun per akhir 2020. Sementara pangsa kreditnya mencapai 44,6 persen dari total Rp 5.481,6 triliun pada periode yang sama.
Kondisi tersebut menunjukkan betapa timpangnya struktur industri perbankan di Tanah Air. Bahkan, ketimpangan makin kentara apabila merujuk data ini: 7 bank terbesar menguasai hampir 60 persen total dana pihak ketiga, yang berarti 40 persen sisanya diperebutkan 102 bank. Timpangnya struktur perbankan nasional menimbulkan banyak masalah, salah satunya terjadi penguasaan pasar oleh segelintir bank sehingga mekanisme pasar tidak berjalan semestinya.
Penguasaan pasar yang dominan cenderung membentukkartel, menghindari persaingan, dan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Berkat dominasi dan posisi tawar yang tinggi, penguasa pasar cenderung mengatur harga dan menentang mekanisme pasar demi meraup keun-tungan sebesar-besarnya yang ujungnya membuat konsumenkerap menjadi korban. Praktik semacam itu, dalam level tertentu, juga terjadi di industri perbankan nasional. Harga jual produk perbankan, yang dalam hal ini disebut suku bunga kredit, terbukti tidak mengikuti mekanisme pasar.
Seperti halnya harga barang, pembentukan bunga kredit juga dipengaruhi sejumlah faktor, yakni biaya dana (cost offunds), biaya operasional (overhead cost), margin keuntungan(profit margin), dan premi risiko. Faktor-faktor lain di luar premi risiko cenderung bisa dikendalikan dan dikalkulasi oleh bank sehingga dianggap sebagai pembentuk suku bunga dasar kredit (SBDK). Cost of funds merupakan biaya yangdikeluarkan bank untuk membayar bunga dana pihak ketiga,seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam industri ma-nufaktur, biaya ini disebut sebagai ongkos bahan baku.
Perlu intervensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kompetisi pada industri perbankan nasional menjadi lebih sehat dan berdaya saing. Intervensi berupa pemberian insentif, yang pernah beberapa kali dicoba, sepertinya tidakefektif untuk mendorong penurunan SBDK. Perlu aturanyang lebih keras, semisal memberi penalti kepada bank yangmengambil margin keuntungan berlebihan (excessive mar-gin). Penalti layak diterapkan karena praktik excessive margin sangat merugikan sektor riil. Di sisi lain, pemerintah jangan membebani manajemen bank BUMN dengan target dividen yang terlampau tinggi. Penyaluran kredit berbunga rendah yang dapat memulihkan kembali sektor riil niscaya jauh lebih bermanfaat bagi negara ketimbang dividen dari bank-bank pelat merah.
Kebutuhan Garam, Jaga Komitmen Penyerapan
Bisnis, Jakarta - Industri makanan dan minuman akan meningkatkan komitmen penyerapan garam rakyat di samping tetap menggunakan garam impor. Kebutuhan bahan baku garam pada industri tersebut untuk tahun ini akan berkisar 743.000 ton. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu yang berkisar 530.000 ton. Untuk kebutuhan tahun ini, industri tidak akan sepenuhnya mengandalkan garam impor. Telah ada komitmen penyerapan garam rakyat sebanyak 131.000 ton.
Industri makanan dan minuman dituntut membuat produk yang baik dengan masa simpan yang panjang. Alhasil, jika banyak ditemukan kontaminan, maka kualitas produk akan sulit bersaing. Adapun, sektor manufaktur yang sudah dapat mengonsumsi garam lokal sampai saat ini adalah industri water treatment, penyamakan kulit, pakan ternak, sabun dan deterjen.
Kenaikan impor garam tahun ini tentu sudah berdasarkan audit kebutuhan garam industri yang dilakukan pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Garam masih menjadi barang yang strategis dengan 84% permintaan datang dari industri. Dari 84% tersebut, 53% berasal dari kebutuhan industri kimia atau sekitar 2,4 juta ton. Angka tersebut telah menghitung investasi baru yang dilakukan para pelaku industri.
(Oleh - IDS)
Emiten Perkebunan, CPO Merekah, Lsip Semringah
Bisnis, Jakarta - Berkah harga minyak sawit mentah yang merekah sedang dirasakan oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. Pada 2021, kemampuan entitas Grup Salim itu untuk memacu profitabilitas kembali diuji. Pada 2020, emiten berkode saham LSIP itu mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 3,53 triliun. Pencapaian itu turun 4,4% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp 3,69 triliun. Pendapatan LSIP itu bersumber dari penjualan produk crude palm oil (CPO) sebanyak 324.939 ton, palm kernel dan produk terkait 97.552 ton, karet 7.838 ton, dan OP seeds 4,94 juta benih. Volume penjualan seluruh produk LSIP tercatat turun pada 2020. Beruntung, penurunan itu sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata produk sawit hingga 26% secara tahunan.
Industri perkebunan diperkirakan masih tetap menantang pada tahun ini karena dampak pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Harga CPO menanjak signifikan pada paruh kedua 2020, setelah sempat anjlok di level terendah pada kuartal II/2020. Kenaikan harga CPO dinilai didorong oleh ekspektasi dampak dari kondisi cuaca, pasokan CPO yang terbatas, dan naiknya permintaan kedelai. Kenaikan laba pada 2020 juga didukung upaya perseroan dalam pengendalian biaya dan efisiensi.
(Oleh - IDS)
Janji Bunga Murah di Holding Ultra Mikro
JAKARTA. Induk usaha (holding) ultra mikro siap berdiri. Agenda penggabungan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam satu payung itu telah mengantongi restu seluruh otoritas terkait. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) dan Komite Privatisasi telah memberi lampu hijau pembentukan holding ultra mikro.
Menteri BUMN Erick thohir menyebut, pelaku usaha berpeluang mendapatkan bunga pembiayaan lebih rendah di masa depan. Sebab, sinergi ketiga perusahaan bisa menekan beban dana. Di PNM, misalnya, nasabah tidak perlu ke cabang untuk bayar angsuran dan tanpa biaya transaksi. Sementara Pegadaian akan menempatkan outlet di BRI, sehingga dapat memangkas biaya. Semoga target bunga murah itu bukan janji di atas kertas.
(Oleh - HR1)
Petani Gundah Hadapi Harga Gabah Murah
Petani di sejumlah daerah gundah karena gabah hasil panennya ditawar murah. Berdasarkan pantauan Kompas di Jawa Barat dan Jawa Timur, Kamis (18/3/2021), sejumlah daerah mulai memasuki masa panen raya. Petani mengeluhkan harga gabah kering panen yang berkisar Rp 3.200-Rp 3.700 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah Rp 4.200 per kg. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berkisar Rp 3.300-Rp 3.700 per kilogram (kg), jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 4.200 per kg. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar mengatakan, anjloknya harga gabah petani tidak sesuai dengan meningkatnya ongkos tanam. Kini, lanjutnya, modal tanam petani di Cirebon bisa mencapai Rp 10 juta per hektar.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling nasional sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 25,37 juta ton. Angka itu naik 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi produksi gabah itu setara dengan 14,54 juta ton beras.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









