JAKARTA -- Perbankan syariah berpeluang menggelontorkan pembiayaan untuk industri halal sebesar Rp 420-714 triliun atau 10-17% dari total potensi Rp 4.200 triliun. Industri halal yang dibiayai tersebut dari berbagai segmen, antara lain makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata, farmasi dan kosmetik, media dan rekreasi, serta bisnis syariah. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, potensi industri halal pada tahun 2020 sekitar Rp 4.200 triliun, di mana perbankan syariah dan keuangan syariah memiliki peluang cukup besar. Secara demografi, penduduk muslim Indonesia mencapai 209,1 juta penduduk, berada di peringkat pertama dan disusul oleh Pakistan sebanyak 176,2 juta penduduk muslim, lalu India 167,4 juta penduduk muslim.

Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan suplai dari kebutuhan pasar domestik maupun global. “Dari sisi komunitas kita mengenal ormas, pesantren, masjid, dan ini potensinya besar untuk digarap optimal. Segmentasinya dari korporasi, UMKM, dan mustahik juga besar memberikan peluang untuk menggarap industri ini, di sisi lain komersial dan social finance juga mendukung,” lanjut Hery. Dalam hal pembiayaan industri halal, BSI sendiri telah menyasar segmen modest fashion dengan menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Lalu, tahun ini untuk segmen mikro, perseroan juga akan fokus ke beberapa sektor seperti pariwisata, kerajinan, serta makanan dan minuman yang menjadi kontribusi utama industri halal.

Sementara itu, Hery mengungkapkan, industri keuangan syariah di Indonesia cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia sebagai negara tetangga. Hery menjelaskan, lambatnya memulai masuk keuangan syariah membuat penetrasi keuangan syariah di Indonesia juga sangat rendah. Pada akhir tahun 2020 perbankan syariah hanya memiliki pangsa pasar 6,51%, tertinggal jauh di bawah Malaysia yang sudah 29%, Kuwait 49%, dan Arab Saudi 63%. Dari sisi pasar modal, Hery juga mengaku potensinya sangat besar untuk syariah, namun belum tergarap optimal jika dibandingkan dengan konvensional yang memiliki underlying lebih banyak dari pada syariah. Melihat ceruk pasar yang besar tersebut, BSI berminat untuk menjadi issuer sukuk ritel ke depannya.  Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan yang sama, Ketua ISEI Inarno Djajadi yang juga selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan OJK sedang menginisiasi denominasi obligasi agar bisa dibeli oleh investor ritel.

Pada saat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia terlambat menerapkan sistem keuangan syariah.  Industri jasa keuangan syariah di Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan, bahkan di tengah pandemi Covid-19. Seperti pertumbuhan aset sebesar 10,9%, lebih tinggi dari konvensional yang hanya naik 7,7%. Lalu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 11,56%, unggul tipis dari DPK bank konvensional yang naik 11,49%. Dari sisi pembiayaan, bank syariah mencatat pertumbuhan 9,42%, jauh mengungguli bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55%. Selain itu, market share pasar modal syariah sebesar 17,39%, dan jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebanyak 4.115 unit

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah telah menandatangani kontrak pembangunan jaringan gas (jargas) untuk 76.315 sambungan rumah tangga senilai Rp 604,92 miliar. Pada tahun ini, pemerintah akan membangun jargas sebanyak 120.776 sambungan yang tersebar di 21 kabupaten/kota.

Kontrak pembangunan untuk 15.440 sambungan senilai Rp 137,13 miliar diteken pada Selasa (15/3). Kontrak ini mencakup pembangunan jargas di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang sebanyak 8.541 sambungan, serta di Kabupaten Banyuasin 6.899 sambungan. Sebelum itu, pemerintah juga telah menandatangani kontrak jargas untuk 60.875 sambungan senilai Rp 467,79 miliar pada pekan lalu. Kontrak ini untuk pembangunan jargas di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 sambungan, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon 8.273 sambungan, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo 17.506 sambungan, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan 12.753 sambungan, serta Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo 10.817 sambungan.

Kementerian ESDM telah memulai pembangunan jargas sejak 2009. Hingga kini, sebanyak 535.555 sambungan jargas telah beroperasi. Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4 juta sambungan pada 2024. Jargas yang dibangun pada tahun ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, namun anggarannya direalokasi untuk penanganan Covid-19.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksikan pertumbuhan ekonomi pada 2021 di kisaran 4,2% hingga 4,8%. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pertumbuhan ekonomi 4,2% akan terealisasi jika kasus pandemi Covid-19 terus menurun hingga September 2021, sedangkan 4,8% tercapai jika penurunan terjadi pada Juli 2021.

Ia menyebutkan untuk mencapai herd immunity terhadap 181,5 juta jiwa tersebut dibutuhkan sekitar 426,8 juta dosis vaksin dengan target selesai program vaksinasi dalam 15 bulan. Suharso merinci untuk mencapai pertumbuhan 4,8%, vaksinasi harus mampu mencapai lebih dari satu juta orang per hari dan target sasaran vaksin mencapai 70 juta atau 39% dari asumsi 181,5 juta orang selesai pada Juli 2021. Di sisi lain, ia menuturkan jika vaksinasi hanya mampu mencapai angka di bawah satu juta per hari dan target sasaran vaksin 70 juta orang baru terealisasi pada September 2021, maka ekonomi hanya tumbuh 4,2%.

IKN Baru

Suharso mengatakan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur merupakan proyek besar untuk menarik pertumbuhan ekonomi nasional bahkan mampu lebih tinggi hingga rata-rata pada 2045. Oleh sebab itu, ia menyebutkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektorsektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8% sampai 2,2% terhadap perekonomian. “Ya itu antara 1,8% sampai 2,2% kontribusinya. Game changer,” ujarnya

Harus Tumbuh 70% 

Di sisi lain, ia menegaskan perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-7% agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). "Pertumbuhan ekonomi dari 2022 paling tidak rata-rata 7%, sehingga kita bisa melepaskan diri atau lulus dari middle income trap," katanya

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Asosiasi Modal Ventura dan Start-up Indonesia (Amvesindo) menyoroti masih minimnya perhatian para investor terhadap usaha rintisan berbasis teknologi (startup) yang berkembang di daerah. Pendanaannya pun masih minim dibandingkan dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Selama ini, para investor lebih fokus memberikan pendanaan terhadap start-up di wilayah perkotaan dan kota besar, terutama di wilayah Jabodetabek. Padahal, start-up di daerah sebenarnya tak kalah bersaing dan kualitasnya dibandingkan dengan yang ada di wilayah perkotaan. Wakil Ketua I Amvesindi William Gozali mengatakan, ekosistem start-up di daerah sebenarnya sudah mulai terbentuk dengan adanya dukungan dari perusahaan modal ventura daerah (PMVD).

“Minimnya network ke investor memang masih jadi masalah utama yang dihadapi start-up daerah. Kami berharap, semakin banyak start-up daerah yang berani pitching (presentasi) seperti start-up di kota-kota besar,” ungkap Willliam, dalam pernyataannya, Rabu (17/3).

Berdasarkan catatan dari Start-up Ranking, pertumbuhan start-up di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif. Bahkan, jumlah start-up di Tanah Air telah mencapai 2.219 tahun 2021 ini. Meski demikian, mayoritas start-up masih lebih banyak berdomisili di pulau Jawa, khususnya wilayah Jabodetabek. Walaupun tak bisa dipungkiri, saat ini, semakin banyak inovator lokal dengan ide dan inovasi menarik yang muncul beberapa tahun terakhir di daerah. Beberapa di antaranya start-up teknologi akuakultur E-Fishery di Jawa Barat, layanan kesehatan mental on-demand Riliv di Surabaya, dan aplikasi pengelolaan sampah Gringgo di Bali

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Perkembangan aset kripto di Indonesia cukup masif setidaknya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Hal itu tampak dari volume transaksi perdagangan harian yang dicatatkan oleh Tokocrypto senilai US$ 25 juta pada kuartal I-2021. “Transaksinya sudah sampai US$ 25 juta, tapi somedays kita itu bisa sampai US$ 65 juta dan itu buat kami luar biasa sekali,” kata COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda atau yang akrab disapa Manda ketika media visit secara virtual dengan BeritaSatu Media Holdings, Rabu (17/3).

Di sisi lain, ada faktor lain yang mendukung Indonesia untuk memiliki kesempatan untuk tumbuh pesat dibanding negara lainnya. Yakni, masih tingginya persentase orang dewasa di Indonesia yang belum tersentuh fasilitas keuangan dan konsekuensi pandemi Covid-19. Adapun jumlah pemodal kripto di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 11% dari total jumlah penduduk atau sebanyak 2,7 juta. Dari jumlah tersebut, 200 ribu di antaranya berada di Tokocrypto. “Aset kripto agresif mulai tahun 2017 sampai sekarang. Angkanya eksponensial dan sempat sentuh 4 juta orang. Bahkan, pada 2019, sebenarnya angka kita overlapping dari investor yang ada di capital market. Tapi, karena tahun 2020 pasar modal booming, jadi dia menyalip lagi,” tutur Manda.

(Oleh - HR1)

Antusias dengan keunggulan komoditi porang ini, membuat Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur atau BI Jatim mengangkat tema “Porang : Dulu Liar Kini diincar” pada acara rutinitas talkshow ngopi virtualnya. Rabu (17/3). Hadir dalam acara tersebut Deputi KPw BI Jatim Harmanta, Kepala Desa Klangon - Lereng Gunung Pandan Didik Kuswandani, Akademisi Pertanian Universitas Brawijaya Doddyk Pranowo dan tentunya petani porang yang tengah viral yaitu Paidi. 

Dalam kesempatan itu, Harmanta mengatakan, seiring tengah populer dibicarakan masyarakat, namun demikian, potensi porang memang sangat besar melihat kebutuhan dan manfaatnya pada beberapa industri. Sementara itu, Doddyk mengatakan, peluang bisnis berbahan baku porang yang memiliki potensi besar saat ini banyak menjadi produk olahan makanan, seperti mie shirataki, beras konyaku, mie shirataki instant, pasta porang, konyaku, boba dan turunan makanan lainnya yang dapat digolongkan sebagai healthy food. Bahkan, produk turunan porang juga dapat diolah sebagai bahan baku produk kecantikan, seperti butiran pembersih wajah, spons pembersih wajah, supplement diet, pengental alami, pembersih wajah, dsb.

Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jutaan tenaga kerja terlibat pada bidang usaha ini. Ratusan triliunan rupiah investasi telah digelontorkan produsen lokal dan multinasional di Tanah Air. Namun, pandemi Covid-19 turut menghantam bidang usaha ini. Sepanjang tahun lalu penjualan merosot tajam, karyawan pun banyak yang dirumahkan. Guna menolong kinerja, pemerintah memberikan insentif sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.20/PMK.010/2021. Regulasi tersebut mengatur kebijakan insentif penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor berkapasitas sampai dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4x2, serta memiliki kandungan lokal minimal sebesar 70% dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021.

Besarnya PPnBM Kendaraan Bermotor ditanggung oleh pemerintah diberikan secara bertahap, yaitu 100% untuk Maret—Mei 2021, sebesar 50% untuk periode Juni—Agustus 2021 dan 25% pada September—Desember 2021. Tak cukup itu, pekan ini Presiden Joko Widodo juga secara khusus meminta Kementerian Perindustrian mengkaji kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor berkapasitas di atas 1.500 cc dengan kandungan lokal di atas 50%. Dari data Asean Automotive Federation (AAF), penjualan mobil di Tanah Air merosot paling dalam. Thailand yang selama ini menjadi 'rival,' sepanjang tahun lalu mampu menahan penurunan penjualan di kisaran 21% menjadi 792.142 unit. Bahkan Malaysia hanya turun 14% dengan total penjualan hampir menyamai yaitu 522.537 unit.

Selain menjaga pasar kendaraan berbahan bakar minyak, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji regulasi terkait dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam pemaparan di hadapan Komisi XI DPR RI pada Senin (15/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan usulan perubahan kelompok/skema barang kena pajak untuk kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Pemerintah berencana menghapus PPnBM untuk kendaraan berbasis baterai dengan nilai investasi minimal Rp5 triliun. Tujuannya adalah menarik investor agar mempercepat pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan hybrid. Niat pemerintah menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat patut kita dukung tetapi keinginan tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata dengan menyiapkan ekosistem, infrastruktur, dan pengelolaan limbah baterainya.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Sidang pemeriksaan saksi kasus ekspor benur mengungkap bahwa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo memberikan sejumlah fasilitas kepada sespri dan istri yang digunakan untuk belanja barang mewah. Anggia Tsalonika Kloer, Sekretaris pribadi (Sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengaku pernah diberikan mobil hingga disewakan unit apartemen. Hal itu diungkapkan Anggia saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan izin ekspor benih bening lobster alias benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. 

Pemilik PT DPPP didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,1 miliar yang terdiri dari US$ 103.000 (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706, 05 juta kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Anggia awalnya diincar oleh jaksa soal bagaimana dia bekerja sebagai sespri. Jaksa menanyakan fasilitas yang diterima Anggia selain gaji dan perjalanan dinas. Namun, dia mengaku tidak mengetahui soal biaya sewa apartemen tersebut.  

Pengadilan Tipikor juga meminta kesaksian dari Iis Rosita Dewi, Istri Edhy Prabowo. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa Edhy memberlikan jam tangan Rolex untuk Iis sebagai ulang tahun pernikahan di Hawaii. Iis diketahui ikut ke Hawaii dalam rangka perjalanan dinas Edhy Prabowo pada 17 - 24 November 2020. Iis mengaku bahwa Edhy menyerahkan uang tunai US$ 50.000 kepada dirinya sebelum berangkat ke Hawaii. Rombongan beberapa kali melakukan transit yakni di Incheon, Korea Selatan, San Fransisco, serta Los Angeles, Amerika Serikat karena harus melakukan tes PCR di daratan Amerika. Selanjutnya, Iis juga berbelanja sejumlah pakaian di factory outlet di San Fransisco maupun ke gerai Salvatore Ferragamo.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Surabaya - Penjualan properti di Jawa Timur diprediksi terus meningkat seiring adanya relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% mulai Maret - Agustus 2021. Penjualan properti mengalami perbaikan pada akhir 2020 hingga awal 2021. Dengan tambahan stimulus dari pemerintah tentu akan menambah gairah pasar khususnya kelas premium. Momen stimulus dan kondisi harga properti yang relatif sempat terkoreksi seharusnya menjadi kesempatan investor maupun end user untuk membeli properti.

Saat ini, kesempatan investor untuk masuk di sektor properti karena akan ada keuntungan di masa depan. Dengan potensi-potensi tersebut diyakini tahun ini penjualannya bisa naik 70% dibandingkan tahun lalu. Selain stimulus pemerintah, saat ini perbankan juga banyak menghadirkan berbagai program KPR/KPA dengan promo suku bunga yang cukup bersaing. Pengembang tahun ini lebih optimistis dengan produk rumah yang sudah digarap sejalan dengan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi, percepatan program vaksinasi, ditambah dengan adanya stimulus pemerintah.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Yogyakarta - Pemerintah berkomitmen untuk melakukan studi ulang proyek strategis nasional Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulonprogo DIY yang sudah lama mangkrak. Namun, proyek untuk pelabuhan perikanan tersebut memiliki sejumlah tantangan dalam pembanguna, utamanya kondisi alam. Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah proyek Pemerintah Provinsi DIY yang konstruksinya dimulai sejak 2005. Namun perkembangannya gagal berlanjut. 

Pemprov DIY memproyeksikan Tanjung Adikarto sebagai sentra perikanan laut dengan orientasi ekspor. Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi DIY memperkirakan pembangunan konstruksi pelabuhan menelan dana Rp 447 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut hanya digunakan untuk membangun pemecah gelombang. Belum siapnya infrastruktur pemecah gelombang jadi penyebab utama mangkraknya proyek. Pemecah gelombang ini berperan penting untuk memudahkan kapal yang nantinya akan masuk ke dermaga. 

Jika pelabuhan tersebut sudah beroperasi secara penuh, Adikarto bisa menampung sebanyak 400 kapal berukuran hingga 150 Gross Tonnage (GT). Dengan begitu, pelabuhan ini digadang mampu meningkatkan kapasitas produksi perikanan laut di DIY. Potensi hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini diprediksi mencapai 27.400 ton per tahun atau senilai Rp 276 miliar per tahun. Proyeksi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan volume perikanan tangkap di DIY selama ini. Posisi Tanjung Adikarto yang berhadapan langsung dengan laut terbuka yakni Samudra Hindia membuat lokasi pelabuhan rawan diterjang gelombang besar. Karakter pantai yang berpasir juga meningkatkan risiko sedimentasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pemecah gelombang menjadi prioritas karena berperan vital pada operasional pelabuhan.

(Oleh - IDS)