;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Bisnis Aplikasi Kesehatan Online Semakin Bugar

29 Mar 2021

Platform layanan kesehatan online mencatatkan kinerja positif selama pandemi korona. Permintaan konsultasi dokter, transaksi dan pengiriman obat hingga tes Covid-19 menanjak.

Aplikasi kesehatan, Halodoc, mencatat kenaikan transaksi layanan konsultasi dokter berbayar hampir 10 kali lipat.

VP Corporate Communication Halodoc, Felicia Kawilarang mengatakan, kondisi itu terjadi lantaran masyarakat melihat platform Halodoc cukup berguna di masa pemberlakuan social distancing. Alhasil, Halodoc turut mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Peningkatan itu setelah Kementerian Kesehatan dan BNPB menunjuk Halodoc sebagai platform layanan kesehatan digital untuk mengakses tes Covid-19.

Aplikasi Doclink juga mencatatkan pertumbuhan transaksi hingga 30% selama pandemi. Aplikasi ini aktif sejak September 2019 dan sudah mulai dirintis dengan keikutsertaan dalam seleksi program Indigo Creative Nation - Telkom Indonesia batch 2 pada Oktober 2018.


Dirjen Pajak Menyisir Wajib Pajak di Jawa

29 Mar 2021

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) akan menambah 18 kantor pelayanan pajak (KPP) Madya. Kantor baru ini mulai beroperasi Mei 2021. Tujuannya adalah untuk menggali potensi pajak dari para wajib pajak potensial.

Saat ini sudah ada 20 KPP Madya, sehingga nantinya total ada 38 KPP Madya. Selain itu, jumlah seksi pengawasan juga di tambah dari sebelumnya 60 menjadi 228 orang.

KPP Madya bersama dengan KPP lainnya dan kantor wilayah (Kanwil) Pajak, akan mengawasi penerimaan pajak dengan dua cara. Pertama, pengawasan pembayaran masa (PPM) dengan memantau dan meneliti pembayaran pajak per masa.

Pembentukan KPP Madya baru itu diharapkan mampu mengamankan 80%-85% penerimaan pajak pada setiap Kanwil Pajak. Dalam alur kerjanya, setiap KPP Madya diusulkan untuk mangampu 1.500 wajib pajak terbesar pada Kanwil KPP Madya tersebut.


Ekonomi AS Membaik, Ekspor RI Bisa Naik

29 Mar 2021

Bank Indonesia (BI) menilai pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diramal bisa lebih cepat bisa menjadi peluang positif bagi prospek ekspor Indonesia. Bl berharap pemulihan di AS meningkatkan nilai ekspor ke negeri itu.

Deputi Gubernur Bl Sugeng menyatakan, dalam pemantauan BI, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencatatkan kenaikan USS 186,7 juta pada Februari 2021.

Amerika merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia setelah China. Ekspor ke Indonesia ke AS saat ini memegang pangsa sekitar 12%-13% dari total ekspor Indonesia.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman juga melihat, pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih cepat bisa menjadi peluang bagi ekspor Indonesia untuk tumbuh. Selain bisa memperbesar nilai ekspor, perbaikan ekonomi Amerika juga bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan kondisi yang bisa terjadi, Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di kisaran 4,3%. Penopangnya adalah konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.


Ancaman Krisis Industri Tekstil Lokal Belum Pudar

29 Mar 2021

Krisis masih menghantui industri tekstil Indonesia di masa pandemi Covid-19. Di saat permintaan global masih melemah, sejumlah pemain tekstil domestik dihadapkan pada utang jatuh tempo.

PT Indah Jaya Textile Industry, misalnya, salah satu yang menghadapii gugatan PKPU. Gugatan ini diajukan PT Tunas Ruang Mesin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Januari 2021 dengan nomor perkara 57/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Indah Jaya Textile adalah produsen handuk ternama dengan merek Terry Palmer.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Rizal Talzil enggan mengomentari perkara PKPU yang melibatkan industri tekstil. Namun dia mengakui bahwa kondisi saat ini cukup berat bagi industri tekstil dalam negeri. Selain pandemi korona, ada sejumlah tantangan, misalnya harga bahan baku naik akibat harga minyak mentah di pasar global meningkat.

Perencana Bidang Perdagangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deasy Pane menilai, Untuk mengatasi persoalan di industri garmen, pemerintah perlu memberikan akses luas terhadap bahan baku, baik impor maupun lokal.


Pemulihan Ekonomi, Ekspor Teh Digenjot

29 Mar 2021

Bisnis, BANDUNG — Komoditas teh Jawa Barat berpeluang merajai kebutuhan pasar internasional didorong pemenuhan ekspor ke berbagai negara pada tahun ini. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya pada akhir pekan lalu baru saja melepas ekspor sebanyak 20 ton teh asli dengan tujuan Uni Emirat Arab dengan nilai Rp614 juta. Dia mengatakan ekspor teh membuktikan bahwa sektor pangan paling tangguh terhadap Covid-19 sekaligus membuktikan teh masih menjadi komoditas primadona dari Jabar selain kopi.

Bahkan sejauh ini ekspor produk pertanian dan perkebunan Jabar masih yang tertinggi di Indonesia. Khusus produk teh, kontribusi Jabar terhadap total produksi teh nasio-nal sebesar 69,15%, disusul Jawa Tengah (9,06%), Sumatra Utara (6,20%), Sumatra Barat (5,70%) dan Jambi sebesar (2,59%).“Ekspor kita tetap peringkat satu, tak terkecali produk teh,” ucapnya.Menurutnya, ekspor teh ini akan berpengaruh terhadap recovery rate atau angka pemulihan ekonomi Jabar pasca-Covid-19. Minggu ini diketahui recovery rate Jabar terus meningkat di angka 58 setelah minggu sebelumnya di angka 48.

Ekonomi Jabar diprediksi akan tumbuh positif 4,5% pada akhir tahun 2021. Gubernur pun optimistis angka tersebut akan tercapai seiring bergeraknya ekonomi dan vaksinasi.“Mudah-mudahan sesuai prediksi akhir tahun 2021 ekonomi Jabar bisa tumbuh positif 4,5%, salah satunya dengan pergerakan eko-nomi lewat ekspor teh,” katanya.

Melihat peluang komoditas teh ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta ikut mendorong pengembangan perkebunan teh agar menjadi produk unggulan yang bisa menembus pasar ekspor.“Daun teh ini menjadi salah satu produk perkebunan unggulan di Purwakarta. Bisa dibilang, potensi ekonomi dari komoditas ini cukup besar,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, belum lama ini.

(Oleh - HR1)


Integrasi untuk Menyangga Hulu Hilir Perikanan

29 Mar 2021

Integrasi BUMN Perikanan, yakni Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara (Persero), diharapkan memperkuat usaha hulu-hilir perikanan dan sistem logistik ikan nasional.

Rencana pemerintah menggabungkan Perindo dan Perinus tertuang dalam surat arahan pemegang saham atau pemilik modal tentang pembentukan induk BUMN Industri Pangan Nomor S-1131/MBU/12/2020. Perum Perindo bakal menjadi induk BUMN Perikanan. Pemerintah dalam proses mengubah bentuk hukum Perum Perindo dari perusahaan umum (perum) menjadi perusahaan perseroan (persero).

Persoalan utama perikanan pada serapan dan distribusi ikan. Produksi ikan diwarnai kesenjangan distribusi ikan antardaerah. Peran BUMN Perikanan perlu didorong menjadi operator sistem logistik ikan nasional yang dapat menyerap, mengolah, dan memasarkan hasil perikanan secara optimal sehingga menopang kinerja ekspor perikanan.

Pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun ini sebesar 6 miliar dollar AS atau meningkat 15,31 persen secara tahunan. Komoditas unggulan yang dibidik dalam peningatan ekspor antara lain udang; tuna, tongkol, dan cakalang; rajungan; kepiting; rumput laut; serta lobster hasil budidaya.

Perindo menargetkan serapan produksi ikan tahun ini sebanyak 12.917 ton atau meningkat 151,51 persen dari 2020 yang sebanyak 5.143 ton.


Bukalapak Digugat Rp 90 Miliar

26 Mar 2021

Salah satu e-commerce terbesar Indonesia, yakni PT Bukalapak.com digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT Leads Property Service Indonesia. Keduanya digugat oleh PT Harmas Jalesveva.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021. Pihak penggugat, yakni Harmas Jalesveva melayangkan 14 petitum dalam permohonan gugatannya.

Beberapa petitum itu di antaranya meminta pengadilan untuk menyatakan Bukalapak.com dan dan Leads Property Service Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga meminta Bukalapak untuk membayar kerugian secara tunai sebesar Rp. 90.329.805.675.

Bukan cuma itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menghukum Bukalapak.com agar membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 per hari, terhitung sejak putusan diucapkan, Bukalapak.com menyerahkan barang jaminan berupa sahamnya dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dan diputus dalam perkara ini.


Aset Safe Haven, Kian Asik Investasi Emas Digital

26 Mar 2021

Bisnis, JAKARTA — Emas fisik digital memiliki prospek yang bagus di tengah kian gandrungnya masyarakat akan produk investasi. Selain potensi keuntungan di masa depan, perlindungan hukum memberikan kejelasan buat investor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan emas digital termasuk kegiatan berjangka komoditas yang diatur, dikembangkan, dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).Bappebti juga telah mengizinkan lembaga kliring berjangka untuk menjamin dan menyelesaikan setiap transaksi di pasar emas digital.Beberapa waktu lalu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai tempat transaksi, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga kliring seluruh transaksi di pasar fisik emas digital. Bappebti juga telah memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga depository.Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI mengatakan, prospek investasi pada emas fi sik digital sangat baik. Selain terlindungi, nilai investasi awal cukup terjangkau.“Investor bisa membeli dalam jumlah kecil, seperti Rp50.000, sudah bisa berinvestasi pada aset ini,” katanya dalam sebuah webinar, Rabu (24/3) malam.

Division Manager PT Royal Trust Futures Suluh Adil Wicaksono mengatakan, investasi pada aset emas fisik digital bukanlah hal baru. Aset ini sudah cukup lama dikenal.“Memang baru belakangan ini popularitasnya naik. Harga emas fisik yang sepanjang tahun lalu naik juga berdampak ke emas digital yang underlying assetnya adalah emas fisik,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis (25/3).Menurutnya, minat masyarakat untuk berinvestasi pada emas digital saat ini cukup tinggi. Hal ini salah satunya didukung oleh sejumlah regulasi dari pemerintah yang memberikan rasa aman kepada investor yang menaruh.

Di sisi lain, emas fisik digital juga lebih aman dibandingkan produk konvensional. Pasalnya, emas fisik biasa umumnya diletakkan pada brankas yang masih ada potensi hilang.Dari sisi akses, emas digital juga menawarkan kemudahan yang terutama dicari oleh generasi muda saat ini. Masyarakat yang berminat untuk membeli emas digital dapat membelinya secara daring melalui aplikasi tanpa harus keluar rumah.Ke depan, Suluh menilai prospek perdagangan emas digital amat bergantung pada pengembangan infrastruktur-infrastruktur terkait. Agar investasi emas digital dapat berkembang, para pelaku pasar dan otoritas terkait wajib mengembangkan beragam kemudahan dan fasilitas lainnya.

(Oleh - HR1)

Telat Lapor Akusisi ke KPPU, Gojek Didenda Rp 3,3 M

26 Mar 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi ini terjadi karena Gojek terlambat memberitahukan (notifikasi) akuisisi atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).

Majelis Komisi dalam putusan Perkara dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, Majelis menyatakan Gojek melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar denda sebesar Rp3,3 miliar, dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Kamis (25/3).

 


Kemenkop : Komsi Jangan Memberatkan Mitra UKM

26 Mar 2021

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menentukan harga batas atas terhadap nilai komisi yang ditentukan penyedia layanan pesan antar (LPA) makanan daring terhadap mitra.

Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan para mitra UMKM atau merchant di salah satu platform, yakni Gofood, terhadap kebijakan pengenaan komisi. Para pelaku UMKM keberatan dengan skema komisi terbaru GoFood.

Awalnya GoFood mengenakan potongan 12% + Rp 5.000 untuk setiap produk yang terjual. Sejak 5 Maret 2021, skema itu berubah menjadi 20%+Rp 1.000 dari setiap produk makanan dan minuman yang dijual mitra UMKM.

Kemenkop dan UKM, “Kami berharap platform LPA daring dapat terus menggulirkan program insentif yang dapat berdampak positif bagi mitra atau merchant yang aktif berjualan di platformnya,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan setiap penyedia layanan pesan-antar daring. Hal ini terkait dengan keluhan pengusaha UMKM yang menilai besaran komisi sebesar 20%+Rp1.000 yang diberlakukan salah satu LPA, memberatkan kelompoknya.