Para peternak ayam mandiri melakukan laporan adanya indikasi perlakuan kartel dan monopoli pada penjualan bibit anak ayam (Day Old Chicken/DOC). Laporan itu disampaikan hari ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menjelaskan telah terjadi kartel penentuan harga pada tingkat breeding farm alias peternakan bibit ayam. Alvino menilai bahwa harga DOC selalu sama dijual oleh berbagai breeding farm.

Masalahnya, harga yang dia sebut kartel ini sekarang sudah sangat jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Dia menjelaskan harga acuan Kementerian Perdagangan berada di Rp 5.000-6.000 per ekor.

“Harga DOC ini jadi diatur nggak wajar, padahal acuan Kemendag kan Rp 5.000 sampai Rp 6.000, ini kenyataannya bisa sampai Rp 7.000,” papar Alvino.

Selain melaporkan adanya praktik kartel dalam penentuan harga DOC, Alvino menilai pembagian DOC dari breeding farm juga kurang adil. Menurutnya, banyak petani rakyat mandiri sepertinya tidak bisa mendapatkan bibit ayam.

Pada tahun ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 80.000 ton daging kerbau dari India. Impor dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging dalam negeri, dan juga untuk stabilisasi harga daging sapi lokal.

Namun, menurut Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Yudi Guntara Noor, tujuan itu belum tercapai sepenuhnya, karena maraknya aksi pedagang pasar menjual daging sapi dan kerbau yang dicampur.

Yudi mengatakan, daging kerbau yang diimpor dari India sebagian besar tidak dijual di pasar dalam keadaan beku atau utuh tanpa dicampur. Daging tersebut dicairkan, lalu dijual dengan dicampur dengan daging sapi tanpa diketahui pembeli.

Ia menegaskan, pemerintah harus membuat segmentasi daging untuk konsumen di pasar. Dengan demikian, konsumen mengetahui dengan jelas jenis daging yang dibeli, dengan harga yang sesuai. Kondisi ini harus diperhatikan karena akan berdampak pada para peternak lokal yang tak bisa mendapatkan insentif jika para pedagang menjual daging sapi dengan dicampur.

Ketua KWT Siti Nurul Ida Susanti mengungkapkan tiga bulan sejak membudidayakan bibit pohon yang dibeli dari Gresik tersebut, anggota KWT memanen daun-daun pohon tersebut untuk dijadikan teh.

Tak hanya daun dan buahnya, Siti dan anggota KWT juga mulai membudidayakan pohon tin dalam bentuk stek batang. “Laris juga kami jual satu batang Rp 35 ribu, jadi kami memang fokus membudidayakan pohon tin secara maksimal karena potensi ekonominya yang besar, “ ujarnya.

Potensi ekonomi pohon tin juga seiring dengan manfaatnya sebagai terapi menstabil kolesterol. Para anggota KWT juga turut mengonsumsi teh daun tin setiap panen.

Fathiyah Amieni, pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sekaligus pembina KWT Kedurus Asri mengungkapkan, “Buah tin sebenarnya sudah banyak, tetapi cara penjualannya yang berbeda. Dan KWT ini punya pasar sendiri dibandingkan petani pohon tin di Sidoarjo dan Gresik,” pungkasnya.

Chief Executive Officer PTPN XIV Ryanto Wisnuardhy mengatakan, PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) mencatat kebutuhan produksi gula di Provinsi Sulsel mencapai sekitar 200 ribu ton per tahun. Namun ia tak menampik angka tersebut sejauh ini belum mampu dipenuhi. Apalagi, tahun ini PTPN XIV hanya menargetkan produksi gula 69 ribu ton. Kemudian, masalah utama yang dihadapi pihaknya, jelas Ryanto adalah para petani yang lebih senang menanam komoditi lain, yakni padi dan porang karena dianggap perputarannya lebih cepat. Sedangkan tebu yang merupakan bahan baku industri gula pasir (gula kristal), setidaknya ditanam 9 bulan dulu sebelum masuk proses penggilingan. 

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) melihat telah muncul tanda-tanda pemulihan ekonomi global yang lebih kuat. Namun, di saat yang sama, lembaga ini mengingatkan bahwa risiko ekonomi juga masih besar, termasuk munculnya mutasi virus Covid-19.

Dengan adanya tanda-tanda tersebut, IMF akan memperbaharui perkiraan pertumbuhan global pada awal April mendatang, dari perkiraan terakhir di Januari lalu sebesar 5,5%.

Petani garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menolak kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton pada 2021 ini karena hanya akan membuat petani menjerit. Ismail Marzuki, 34, petani garam asal Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon mengatakan, kebijakan impor garam seharusnya tidak dilakukan. Sebaliknya, pemerintah harus berupaya mengangkat garam lokal agar bisa memenuhi kebutuhan industri.“Pemerintah harusnya mendorong agar hasil produksi garam lokal bisa meningkat dan kualitasnya layak untuk kebutuhan industri, bukan malah impor garam yang membuat kesejahteraan petani garam terpuruk,” kata Ismail di Kabupaten Cirebon, Minggu (21/3).Ismail mengatakan, untuk meningkatkan kualitas garam hingga kadar NaCL nya tinggi, sebenarnya petani garam lokal di Kabupaten Cirebon bisa membuat hal tersebut.

Petani garam lainnya, Ngadirun mengatakan, dibandingkan dengan kebijakan impor, pemerintah pusat harus bisa membuat regulasi terkait penetapan harga eceran tertinggi (HET) per kg.Saat ini, kata Ngadirun, harga garam selalu ditentukan oleh tengkulak dan para petani pun terpaksa mengikuti aturan main itu karena masih kesulitan untuk proses pemasaran.“Jadi permainan tengkulak, garam di sini dijual Rp150 setiap kilogramnya, itu kan sangat tidak masuk akal,” katanya. Berdasarkan neraca garam 2020, volume garam impor berkontribusi hingga 50,29% dari ketersediaan garam nasional. Kebutuhan garam nasional tahun lalu sebesar 4,46 juta ton dengan kebutuhan industri mencapai 83,86% atau 3,74 juta ton.Hingga akhir 2020, garam dari petambak domestik diramalkan akan mencapai 2,8 juta ton sedangkan stok garam lokal dari 2019 mencapai 2,1 juta ton.

(Oleh - HR1)

Perusahaan analisis pasar global YouGov melakukan survei laporan berjudul On the Money: YouGov’s Global Banking and Finance report 2021 yang meneliti dampak pengurangan pendapatan akibat pelemahan aktivitas bisnis dan ketenagakerjaan di 17 negara. Melihat tren tersebut, perusahaan pembiayaan PT Akulaku Finance Indonesia, bagian dari Akulaku Group, optimistis penggunaan fitur paylater, yang juga disediakan Akulaku, semakin diminati.

Sepanjang 2020, Akulaku Finance mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan lebih dari 40 persen. Sementara rasio non-performing financing (NPF) nett Akulaku terjaga di level 0,05 persen. Pemain paylater Kredivo juga berhasil meningkatkan basis pengguna hingga 3 kali lipat di tahun 2020. Setali tiga uang, layanan paylater Gopay juga mencatatkan kenaikan nilai transaksi sampai dengan 3,3 kali lipat di 2020.

Berdasarkan studi dari Coherent Market Insights, pasar paylater global diperkirakan akan tumbuh dari 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2019, menjadi 33,6 juta dollar AS pada 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) lebih dari 21,2 persen.

Jakarta - Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan kemudahan ekspor sarang burung walet (SBW) ke Tiongkok. Sebab, regulasi ekspor SBW dinilai menyulitkan dunia usaha. Indonesia adalah sentra komoditas SBW dunia, karena mampu memproduksi sekitar 80% dari pasar dunia. Namun, regulasi ekspor kerap menyulitkan pemain komoditas ini. Keinginan Presiden memacu ekspor dengan menyederhanakan regulasi. Keinginan Presiden ini seharusnya disambut dan dijalankan oleh seluruh jajarannya terutama kementrian teknis.

Salah satu kesulitan ekspor SBW, adalah kewajiban eksportir teregistrasi dengan teknis otoritas karantina Tiongkok, General Administration Of Customs (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW). Alhasil, hingga kini, belum ada ekspor SBW ke Tiongkok. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sumber kekayaan alam dan perdagangan. Dengan demikian, guna menyelamatkan perdagangan Indonesia, PPSWN meminta pemerintah menerapkan perlakuan yang setara terhadap kegiatan ekspor SBW ke Tiongkok.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kolaborasi penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending AwanTunai dengan SayurBox telah berhasil memfasilitasi pembiayaan kepada sekitar Rp 5.000 UMKM petani di Indonesia. Kolaborasi itu akan didukung pendanaan dari Swiss Capacity Building Facility (SCBF) guna menjangkau sekitar 19 juta UMKM petani. Sebagian besar UMKM petani Indonesia tidak memiliki akses ke modal kerja yang terjangkau dan rantai pasokan yang merata. Terbatasnya akses ke dukungan kredit formal, permodalan, teknologi, dan akses menimbulkan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi petani.

Pihak SayurBox sangat senang dapat bekerja sama dengan AwanTunai dalam mendukung industri pertanian Indonesia yang semakin berkembang. Pertanian adalah salah satu sektor utama perekonomian Indonesia yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Di Indonesia, kinerja pembayaran dan pembiayaan untuk UMKM petani belum optimal. Kendala dalam pengelolaan tanaman, dana pinjaman, dan hasil panen membuat pembiayaan menjadi tantangan untuk diterapkan secara konsisten. 

Peran AwanTunai dalam kerja sama itu adalah untuk mengembangkan pengumpulan data dan infrastruktur penilaian digital melalui dana yang difasilitasi oleh SCBF. Inisiatif tersebut bertujuan untuk membentuk proses manajemen risiko kredit yang diterima bank agar lebih sesuai untuk UMKM petani serta mengembangkan sistem infrastruktur dasar (pengembangan aplikasi handphone) dan melakukan aktivitas penjualan dan pemasaran. 

AwanTunai melakukan kolaborasi dengan SayurBox sebagai offtaker pertanian. Dengan begitu, dukungan pembiayaan berkelanjutan dan terjangkau akan mempercepat siklus arus kas UMKM petani dalam menerima dana dari penjualan hasil panen. UMKM petani bisa bergabung dan mendapatkan pembiayaan yang terjangkau hanya dengan menjukkan KTP mereka.

(Oleh - IDS)

Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang setara (Equel Treatment) terhadap eksportir SBW (Sarang Burung Walet) nasional. Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea mengatakan, salah satu kesulitan pelaku usaha di dalam mengekspor sarang burung walet adalah adanya kewajiban dimana eksportir SBW harus teregistrasi dengan teknis otoritas karantina China 'General Administration Of Customs China (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW).

“PPSWN berharap pemerintah membuat terobosan untuk mempermudah ekspor SBW ke China,” katanya.

PPSWN meminta agar pemerintah dapat membantu menerbitkan Sertifikat sebagai Eksportir Terdaftar (ET-SBW) kepada pelaku eksportir baru, khususnya eksportir SBW, yang terintegrasi dengan ''General Administration Of Customs China (GACC)'' sehingga saat SBW telah diperiksa Karantina RI, tidak perlu diperiksa kembali oleh GACC.