Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi), Sahabudin Letsoin menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yakni pertanian yang semakin maju, semakin mandiri dan semakin modern. Berdasarkan data yang ada, ia menyebut impor beras 1 juta ton sangat tidak masuk akal dan bukan merupakan sebuah solusi untuk memenuhi pangan dalam negeri. Impor hanya kebijakan yang nantinya akan menyakiti hati para petani. BPS bahkan memperkirakan produksi padi pada periode Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap negara-negara G20 dapat menyepakati pajak digital pada tahun ini. Menurutnya perpajakan ekonomi digital menjadi salah satu isu terpenting yang dibahas oleh para menteri keuangan di forum G20. Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menjelaskan bahwa semua negara tidak dapat terhindar dari transformasi digital, termasuk penetrasi atau berbagai aktivitas ekonomi melalui platform digital. Dia berharap pajak digital dapat disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tahun ini digelar di Italia.  Pada KTT G20 tahun lalu, Sri Mulyani sudah menggaungkan pajak internasional, khususnya mengenai pajak digital. Hal itu menurutnya sangat penting bagi Indonesia.

Nilai impor melalui Sumatera Utara Januari 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 322,50 juta dolar AS atau turun sebesar 16,96 % dibandingkan Desember 2020 mencapai 388,36 juta dolar AS. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi, Selasa (16/3), nilai impor menurut golongan penggunaan barang Januari 2021 dibanding Desember 2020, barang modal turun sebesar 25,53 %, bahan baku/penolong turun sebesar 14,32 % dan barang konsumsi turun sebesar 25,62 %. Golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 8,17 juta dolar AS (-19,80%).

Sederet insentif disiapkan pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri kendaraan listrik. Mulai dari pengaturan kembali tarif pajak hingga libur bayar pajak atau tax holiday. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan insentif tax holiday hingga 10 tahun akan diberikan jika investor kendaraan listrik berinvestasi sebesar Rp 5 triliun. Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dengan merombak tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan itu juga untuk mengakomodir masuknya investor yang ingin membangun pabrik mobil listrik di Indonesia yang masuk dalam kategori Battery Electric Vehicle (BEV).

Dalam PP 73 Tahun 2019 tarif PPnBM untuk BEV 0%, lalu PHEV juga 0%. Ada 2 skema perubahan yang diusulkan Sri Mulyani. Skema 1 tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, sedangkan untuk PHEV naik jadi 5% dan Full-Hybrid dari 2%, 5% dan 8% menjadi 6%, 7% dan 8%. Sementara untuk skema dua merupakan progresif dari skema 1. Tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, lalu untuk PHEV menjadi 8%. Sedangkan untuk Full-Hybrid dari 6%, 7% dan 8% menjadi 10%, 11% dan 12%.

Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh satu juta ton pada akhir April 2021. Direktur Utama Perum Bulog. Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan optimalisasi menyerap hasil panen petani dalam negeri, meski Bulog juga mendapat penugasan impor.

Budi mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 863.585 ton hingga 14 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. “Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog, “ kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (15/3). Budi berharap, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang. Hal ini untuk menjaga kualitas beras serta ruang gudang untuk menampung produksi petani.

Komoditi bahan pokok, meliputi gula, cabai, bawang merah dan putih dikhawatirkan akan Melonjak ketika Ramadan. Tapi, setelah dilakukan rakor, ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga ini agar tidak terjadi inflasi. Kadisdag Kalsel, Birhasani, Selasa (16/3) usai rakor pengendalian bahan pokok Jelang Ramadan di Aula Abrani Sulaiman, sejumlah bahan di atas tidak lancar stoknya kurang, maka yang lain akan terganggu. “Solusi memang kami sudah berkoordinasi dengan kementerian maupun dengan daerah provinsi lainnya. Ada terutama di pulau Jawa, ada di Maret dan April untuk cabai ada beberapa titik yang akan panen, “ kata Birhasani. Secara keseluruhan dijelaskan Birhasani, stok bahan pokok tersedia dan Pemprov Kalsel mengantisipasi seperti gula, pemerintah pusat sudah melakukan impor baik itu gula mentah dan bahan baku gula yang sudah jadi.

Tim Esports asal Tapin, Kalsel, 21 Esport telah bersiap menghadapi Turnamen PUBG Mobile Pro League Indonesia Season III (PMPL ID S3) yang akan mulai berlangsung pada 24 Maret 2021. Keseriusan 21 Esport telah mulai terlihat ketika mereka mendatangkan nama besar dan berpengalaman ke dalam daftar skuat. Di antaranya dua jebolan Victim Esports, Alvin 'Cisun' dan Susilo Putra alias Banyu, juga pemain berpengalaman dari EVOS Esports, yakni Andi Ray alias Foxee. 21 Esport dengan skuat 21Banyu, 21Foxe, 21JugHead, 21Boonk dan 21Cisun menyatakan, ambisinya menciptakan prestasi di tingkat nasional demi kebanggaan Kalsel. Sekretaris Umum ESI Kalsel, Handoko Tri Hatmojo menyatakan, dukungannya terhadap para atlet dan tim esports yang berlaga membawa nama Kalsel.

Bisnis, Jakarta - Kalangan pengembang properti mendesak pemerintah memperpanjang jangka waktu stimulus pembebasan dan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) minimal sampai dengan tuntasnya program vaksinasi Covid-19. Para pelaku bisnis juga memandang bahwa pemberian relaksasi tersebut diharapkan dapat berdampak lebih signifikan lagi terhadap kegiatan usaha bila tidak hanya diberikan kepada rumah yang ready stock tetapi juga diperluas untuk rumah inden.

Para pengusaha menyambut baik adanya sejumlah insentif di sektor properti untuk menggerakan kembali aktivitas bisnis tersebut sekaligus menjadi momentum pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, para pengusaha berharap agar jangka waktu pemberian insentif bisa diperpanjang, sehingga tidak hanya berlaku 6 bulan. Rekomendasi bahwa rumah inden bisa dipertimbangkan serius agar juga masuk dalam skema stimulus yang diberikan.

Adapun, mekanisme pemberian insentif menggunakan PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan besaran 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun yang ready stock dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Pemberian insentif 50% dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Insentif PPN hanya berdampak pada pengembang yang memiliki rumah ready stock.

Insentif PPN diberikan kepada pengembang yang tidak memiliki rumah ready stock atau rumah inden yang kebanyakan membangun rumah untuk kalangan milenial. Stimulus insentif PPN inin juga diberikan perpanjangan waktu sampai akhir tahun. Alasannya, pengembang yang tak memiliki rumah ready stock bisa memiliki cukup waktu membangun dan memanfaatkan stimulus ini. Pengaruh stimulus PPN dapat diperpanjang waktunya 2 tahun hingga 3 tahun mendatang.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta -  Konsensus pemajakan atas ekonomi digital berisiko kembali mundur kendati sejumlah negara utama dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), terutama Amerika Serikat (AS), bersikap lebih akomodatif dalam negoisasi. Sekedar informasi, OECD menargetkan agar konsensus digital tercapai pada pertengahan tahun ini setelah gagal mencapai kesepakatan yang ditargetkan terwujud pada pengunjung tahun lalu. Mayoritas negara berharap kesepakatan tercapai pada dalam presedensi Italia pada tahun ini, atau pada tahun depan di presedensi Indonesia. 

Ada empat alasan pajak digital harus diterapkan. Pertama, data transaksi dalam perdagangan digital akan terekam dengan baik dan akurat. Kedua, transaksi digital selama ini dianggap berisiko, sehingga dapat menjadi media penyalahgunaan untuk transaksi ilegal. Ketiga, untuk menciptakan level persaingan yang sama antara pelaku usaha digital maupun pelaku usaha konvensional. Keempat, pemungutan pajak digital akan mengurangi potential loss atau potensi pajak yang hilang dalam penerimaan negara. Tercapainya konsensus global kian mendesak mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan digital terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi digital di Asia Tenggara juga mengalami pertumbuhan sebesar 5% pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi di Indonesia dan Vietnam.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Sejumlah bank besar mengincar pertumbuhan dana kelolaan dari layanan untuk nasabah prioritas atau wealth management. Tren suku bunga simpanan yang rendah, mendorong bank menggenjot kanal investasi lain untuk menjaga nasabahnya. Sepanjang 2 bulan pertama, bisnis wealth management oleh perseroan mencatat pertumbuhan yang baik. Nasabah tertarik mengembangkan dananya melalui kanal investasi di luar simpanan deposito. 

Sejumlah jenis instrumen investasi yang diminati di tengah tren bunga rendah di antaranya obligasi negara ritel (ORI), reksa dana, dan produk asuransi yang dikombinasikan dengan produk-produk investasi. Dana kelolaan bisnis wealth management CIMB Niaga mencapai Rp 30 triliun per Desember 2020. Tahun ini, pertumbuhan dari layanan ini diperkirakan bisa di atas 10%. Dari sisi jumlah nasabah, Lani menjelaskan saat ini berada di kisaran 70.000 nasabah. 

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengatakan sepanjang tahun lalu cukup banyak nasabah yang terdampak kondisi pandemi Covid-19. Nasabah dengan jumlah simpanan antara Rp 1 miliar - Rp 2 miliar turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya kendati perseroan telah merelaksasi ketentuan minimal keanggotaan. Adapun, dana kelolaan nasabah prioritas di Bank Mandiri mencapai Rp 231 triliun atau naik hampir 10% dibandingkan posisi Desember 2019. Sebagian besar peningkatan tersebut berasal dari nasabah yang membeli produk-produk investasi seperti reksa dana dan surat berharga.

PT DBS Indonesia melakukan kajian yang memotret kebutuhan nasabah prioritas terhadap kebutuhan layanan finansial. DBS melihat peluang cukup besar di segmen priority banking di Indonesia dengan 1,8 juta orang yang memiliki aset US$ 100.000 hingga US$ 1 juta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memaparkan bisnis wealth management menjadi alternatif yang ditawarkan oleh BRI kepada nasabah atau investor pada saat penurunan suku bunga deposito. Kemudian, PT Bank Permata Tbk. menuturkan perseroan terus berupaya menghadirkan produk-produk investasi kepada nasabah dengan layanan secara digital.

(Oleh - IDS)