Jakarta - Nilai impor barang modal Indonesia pada Februari 2021 tercatat sebesar US$ 2,15 miliar, naik 9,08% dibandingkan periode Januari 2021 (month to month/mtm) atau melonjak 17,68% dibandingkan periode sama 2020 (year on year/yoy). Kenaikan impor barang modal yang berkontribusi hingga 16,23% terhadap total impor tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kegiatan industri atau manufaktur dan investasi ke depan. Nilai impor barang modal mengalami kenaikan karena ditopang oleh peningkatan impor komponen mesin dari Jepang, Filipina, dan Singapura. Selama Februari 2021 lalu, nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik naik sampai US$ 172,8 juta. Alhasil, posisi impor meningkat baik secara month to month maupun year to year.

Sedangkan untuk nilai impor bahan baku/penolong sebesar US$ 9,89 miliar, turun tipis 0,5% dari posisi Januari 2021, namun meningkat 11,53% dari Februari 2020. Kontribusi bahan baku/penolong terhadap total impor Februari 2021 ini mencapai sebesar 74,57%. Peningkatan jumlah impor barang modal khususnya impor mesin dan perlengkapan elektrik sejalan dengan ekspansi investasi di sektor manufaktur atau ekspansi dalam bentuk adopsi teknologi produksi baru. Secara month to month (mtm) posisi impor mesin dan perlengkapan elektrik meningkat US$ 172,8 juta.

Dengan adanya peningkatan impor barang modal sebesar 9,08% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Februari 2020 (year on year/yoy) tidak berarti sektor manufaktur sudah pulih sesuai ekspektasi. Sebab jumlah impor bahan baku dan bahan penolong masih termasuk kontraksi, dimana pada 2020 impor mengalami kontraksi yang cukup besar karena kondisi lockdown Tiongkok. Bila dilihat secara rinci ekspansi impor pada Februari 2021 terjadi karena ada ekspansi produktivitas di sektor riil yaitu sektor makanan dan minuman, agrikultur, teknologi informasi dan kesehatan. Hal ini tidak mengherankan karena sektor-sektor tersebut tidak terlalu tertekan sepanjang pandemi dan dapat berjalan, bahkan tumbuh relatif stabil meski kondisi pandemi.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui besaran 60% dari laba bersih 2020 atau sekitar Rp 10,27 triliun  sebagai dividen dengan nilai Rp 220 per lembar saham. Dengan pembagian dividen tersebut perseroan mengalami penurunan permodalan, sehingga tahun ini rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) akan dijaga pada kisaran 18-20%.

Besaran dividen tersebut sangat sejalan dengan komitmen manajemen Bank Mandiri untuk bisa berkontribusi secara optimal kepada negara serta keinginan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah, salah satunya dengan layanan digital banking andal dan simpel. Optimisme dengan ekspansi digital yang tengah dijalankan karena akan mendukung implementasi fungsi intermediasi Bank Mandiri yang menjadi core bisnis perseroan. Melalui Mandiri Digital, perseroan telah mengembangkan layanan dan produk perbankan terbaik yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail. 

Salah satu inisiatif transformasi digital banking yang telah dilakukan Bank Mandiri adalah dengan memperkenalkan Livin by Mandiri sebagai penyempurnaan aplikasi Mandiri Online. Livin by Mandiri diharapkan menjadi super app yang memanfaatkan pendekatan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan akses layanan keuangan yang lengkap, termasuk ke biller dan peoduk perusahaan anak sehingga dapat mendukung keinginan perusahaan menjadi salah satu best digital retail bank di Tanah Air. 

(Oleh - IDS)

Pandemi virus korona (Covid-19) berimbas pada sejumlah sektor usaha, termasuk perbankan badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu akibatnya: Setoran dividen bank BUMN dari laba tahun 2020 ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurun. Sejauh ini, sudah dua bank pelat merah yang memutuskan penggunaan laba dari tahun 2020. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), PT Bank Mandiri Tbk, Senin (15/3), memutuskan bank berkode saham BMRI itu membagi dividen sebanyak 60% dari laba bersih di 2020, atau sekitar Rp 10,27 triliun. Meski secara persentase sama, namun nilai itu turun dari dividen 2019 yang mencapai Rp 16,94 triliun.

Dengan komposisi saham merah putih sebesar 60%, BMRI menyetor dividen sekitar Rp 6,16 triliun ke kas negara, turun dari setoran di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 9,89 triliun. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang terlebih dulu menggelar RUPST, Rabu (10/5) pekan lalu, memutuskan tidak membagi dividen ke pemegang saham. Padahal, BTN merupakan satu-satunya bank BUMN yang menikmati pertumbuhan laba di 2020. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pada pekan berikutnya, Kamis, 25 Maret 2021. Tahun sebelumnya, BBRI adalah bank BUMN yang menyetor dividen terbesar. Tapi tren itu bisa berubah mengingat laba BRI tahun 2020 anjlok 45,80% year-on-year.

Pada Senin (15/3/2021), penyidik KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Gambir, Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Uang itu diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengekspor benur pada 2020. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP membuat surat perintah kepada eksportir untuk menyerahkan bank garansi atau jaminan bank.

Penyitaan uang Rp 52,3 miliar itu menambah panjang daftar aset yang telah disita KPK terkait kasus suap tersebut. Sebelumnya, KPK menyita aset bernilai total sekitar Rp 37,6 miliar. Dengan tambahan Rp 52,3 miliar, total nilai aset yang telah disita Rp 89,9 miliar. Sejauh ini, KPK telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka. Selain Edhy, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, ditambah satu tersangka pemberi suap, yakni Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa. Total penyidik KPK telah memeriksa 115 saksi.

Bisnis, Surabaya - Geliat investasi di sejumlah daerah mulai bergerak sejalan dengan berbagai upaya promosi dan pembangunan infrastruktur yang terus dikebut. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK juga turut mendongkrak kinerja investasi di daerah. Target realisasi investasi itu salah satunya karena faktor bergeraknya aktivitas ekonomi di tengah pandemi dan upaya program vaksinasi, serta adanya sejumlah perusahaan yang izin beroperasinya pada 2021. Untuk realisasi investasi sejauh ini masih dikontribusi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yakni 70% dan 30% merupakan PMA. Untuk PMA sendiri paling banyak dilakukan oleh Singapura.

Tingginya target realisasi investor itu salah satunya karena faktor bergeraknya aktivitas ekonomi pascapandemi. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah, perusahaan yang mulai beroperasi 2021, dan Bandara Kediri yang sudah dibebaskan lahannya diharapkan bisa membantu untuk mencapai target investasi. Kawasan industri di Jatim yang akan menjadi daya tarik investor asing adalah Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang sedang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manufaktur dan Teknologi Tinggi.

Saat ini, daerah terbesar untuk investasi PMA yakni Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Proses perizinan investasi di Jatim akan lebih dipermudah guna menarik investor. Peluang investasi yang ditargetkan sebesar itu sangat memungkinkan tercapai, bahkan bisa melebihi target karena potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan nikel maupun aspal alam kini masuk dalam skala nasional.

(Oleh - IDS)

Bisinis, Jakarta - Pelaku bisnis teknologi keuangan urun dana atau securities crowdfunding terus berkembang. Layanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan bisnis tersebut. Kendati dari sisi bisnis masih baru, para pelaku usaha percaya diri mampu berkembang dengan cepat, sesuai dengan ekspektasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan teknologi keuangan urun dana atau securities crowdfunding (SCF) merupakan layanan penerbitan saham dari bisnis UMKM atau usaha rintisan (Penerbit). 

Masyarakat bisa melakukan urun dana atau patungan mendanai sebuah bisnis tersebut yang kemudian disebut 'Pemodal' atau investor, lewat membeli dan resmi menjadi pemilik saham bisnis Penerbit, atau membeli surat utang Penerbit. Sudah ada 30 platform penyelenggara SCF yang bergabung dalam asosiasi itu. Namun, baru empat platform yang lolos mendapatkan izin OJK. Otoritas mendukung industri SCF agar menjadi lembaga alternatif pendanaan UMKM.  

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Indonesia Invesment Authority (INA) telah dibentuk bulan lalu. Ada sebabnya pembentukan lembaga pengelola investasi, alias Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang belakangan dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), dikebut habis-habisan. Pembentukan SWF bakal memberikan jaminan bagi investor terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia atau membuat kesepakatan investasi lain. 

Dalam rangka memenuhi misi pembangunan infrastruktur, pemerintah dan INA tengah memprioritaskan beberapa langkah awal. Misalnya, skema divestasi aset-aset yang sudah ada dan dikelola BUMN. Saat ini, pemerintah dan INA sedang dalam proses penggodokan proyek-proyek prioritas untuk ditawarkan ke investor. Untuk jalan tol misalnya, sudah ada sekitar 24 proyek yang masuk dalam daftar prioritas dan tidak tertutup kemungkinan bertambah lagi.

Mengingat sebagian besar proyek prioritas INA berkaitan dengan perusahaan di pasar modal, rencana INA diharapkan dapat menggerek iklim investasi di Indonesia. Adanya lonjakan investor domestik, termasuk investor ritel di pasar modal saat ini, dinilai bisa jadi pisau bermata dua. Baik buruknya iklim investasi juga akan menentukan arah perputaran modal ke depan. Ini lantaran sedang menjamurnya tren digitalisasi yang memunculkan perusahaan-perusahaan e-commerce raksasa. Saat ini, BEI pun sedang merayu perusahaan teknologi dan e-commerce Indonesia untuk listing di dalam negeri.

(Oleh - IDS)

Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM untuk beberapa jenis kendaraan listrik hibrida. Kenaikan tarif PPnBM bertujuan menarik investasi industri kendaraan listrik murni dengan sumber tenaga hanya dari baterai. Kenaikan tarif pajak akan memberikan selisih lebih besar antara tarif PPnBM pada mobil berkategori battery electric vehicle (BEV) atau mobil dengan sumber tenaga yang hanya berasal dari baterai dengan mobil hibrida yang memadukan mesin konvensional dengan mesin baterai.

Kementerian keuangan telah menyiapkan dua skema kenaikan tarif pajak untuk jenis mobil hibrida. Pada skema pertama, kendaraan listrik berkategori PHEV akan dikenai tarif pajak 5 persen. Adapun kendaraan listrik berkategori full hybrid akan dikenai tarif pajak 6-8 persen, sedangkan kendaraan listrik berkategori mild hybrid dikenai tarif 8-12 persen. Pada skema kedua, kendaraan listrik PHEV dikenai tarif pajak 8 persen, full hybrid sebesar 10-12 persen, dan mild hybrid sebesar 12-14 persen. 

Pemerintah mengandalkan gula impor untuk mengatasi lonjakan harga seiring naiknya permintaan konsumen pada periode Ramadhan dan Lebaran 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor kelompok barang dengan kode HS 17, yakni gula dan kembang gula, sehingga menempatkannya di posisi ketiga pada Februari 2021. “Kenaikan kelompok barang ini (kode HS 17) mencapai 75,6 juta dollar AS,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat telekonferensi pers, Senin (15/3/2021).

Nilai impor gula sepanjang Januari-Februari 2021 mencapai 481,7 juta dollar AS. Angka ini 99,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gula diimpor antara lain dari Australia, Brasil, dan India. Sementara itu, pemantauan Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga gula per Jumat (12/3) mencapai Rp 13.070 per kilogram (kg). Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga gula di pasar tradisional per Jumat Rp 14.250 per kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, izin impor yang telah dikeluarkan akhir tahun lalu berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Sebanyak 147.270 ton gula mentah di antaranya sudah digiling dan 88.811 ton telah didistribusikan. Dengan volume impor sebanyak itu, dia menjamin tidak ada kenaikan harga hingga mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per kg seperti tahun lalu. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Februari 2021 surplus US$ 2,01 miliar. Angka ini tercatat lebih baik dibandingkan China yang mencatatkan defisit pada neraca dagangnya, juga Amerika Serikat (AS) yang pada Februari yang surplus US$ 1,2 miliar. Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (15/3), mengatakan catatan neraca dagang Indonesia pada dua bulan pertama 2021 cukup menggembirakan melihat nilai ekspor dan impornya yang masing-masing mencatatkan kenaikan. Kenaikan nilai ekspor tercatat pula pada sektor pertanian, industri, dan tambang. Adapun secara kumulatif dari awal tahun, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus US$ 3,96 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan surplus US$ 1,88 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Februari 2021 sebesar US$ 15,27 miliar. Angka ini naik 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu (year on year/yoy).