Antusias dengan keunggulan komoditi porang ini, membuat Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur atau BI Jatim mengangkat tema “Porang : Dulu Liar Kini diincar” pada acara rutinitas talkshow ngopi virtualnya. Rabu (17/3). Hadir dalam acara tersebut Deputi KPw BI Jatim Harmanta, Kepala Desa Klangon - Lereng Gunung Pandan Didik Kuswandani, Akademisi Pertanian Universitas Brawijaya Doddyk Pranowo dan tentunya petani porang yang tengah viral yaitu Paidi. 

Dalam kesempatan itu, Harmanta mengatakan, seiring tengah populer dibicarakan masyarakat, namun demikian, potensi porang memang sangat besar melihat kebutuhan dan manfaatnya pada beberapa industri. Sementara itu, Doddyk mengatakan, peluang bisnis berbahan baku porang yang memiliki potensi besar saat ini banyak menjadi produk olahan makanan, seperti mie shirataki, beras konyaku, mie shirataki instant, pasta porang, konyaku, boba dan turunan makanan lainnya yang dapat digolongkan sebagai healthy food. Bahkan, produk turunan porang juga dapat diolah sebagai bahan baku produk kecantikan, seperti butiran pembersih wajah, spons pembersih wajah, supplement diet, pengental alami, pembersih wajah, dsb.

Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jutaan tenaga kerja terlibat pada bidang usaha ini. Ratusan triliunan rupiah investasi telah digelontorkan produsen lokal dan multinasional di Tanah Air. Namun, pandemi Covid-19 turut menghantam bidang usaha ini. Sepanjang tahun lalu penjualan merosot tajam, karyawan pun banyak yang dirumahkan. Guna menolong kinerja, pemerintah memberikan insentif sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.20/PMK.010/2021. Regulasi tersebut mengatur kebijakan insentif penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor berkapasitas sampai dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4x2, serta memiliki kandungan lokal minimal sebesar 70% dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021.

Besarnya PPnBM Kendaraan Bermotor ditanggung oleh pemerintah diberikan secara bertahap, yaitu 100% untuk Maret—Mei 2021, sebesar 50% untuk periode Juni—Agustus 2021 dan 25% pada September—Desember 2021. Tak cukup itu, pekan ini Presiden Joko Widodo juga secara khusus meminta Kementerian Perindustrian mengkaji kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor berkapasitas di atas 1.500 cc dengan kandungan lokal di atas 50%. Dari data Asean Automotive Federation (AAF), penjualan mobil di Tanah Air merosot paling dalam. Thailand yang selama ini menjadi 'rival,' sepanjang tahun lalu mampu menahan penurunan penjualan di kisaran 21% menjadi 792.142 unit. Bahkan Malaysia hanya turun 14% dengan total penjualan hampir menyamai yaitu 522.537 unit.

Selain menjaga pasar kendaraan berbahan bakar minyak, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji regulasi terkait dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam pemaparan di hadapan Komisi XI DPR RI pada Senin (15/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan usulan perubahan kelompok/skema barang kena pajak untuk kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Pemerintah berencana menghapus PPnBM untuk kendaraan berbasis baterai dengan nilai investasi minimal Rp5 triliun. Tujuannya adalah menarik investor agar mempercepat pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan hybrid. Niat pemerintah menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat patut kita dukung tetapi keinginan tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata dengan menyiapkan ekosistem, infrastruktur, dan pengelolaan limbah baterainya.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Sidang pemeriksaan saksi kasus ekspor benur mengungkap bahwa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo memberikan sejumlah fasilitas kepada sespri dan istri yang digunakan untuk belanja barang mewah. Anggia Tsalonika Kloer, Sekretaris pribadi (Sespri) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengaku pernah diberikan mobil hingga disewakan unit apartemen. Hal itu diungkapkan Anggia saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan izin ekspor benih bening lobster alias benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. 

Pemilik PT DPPP didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,1 miliar yang terdiri dari US$ 103.000 (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706, 05 juta kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Anggia awalnya diincar oleh jaksa soal bagaimana dia bekerja sebagai sespri. Jaksa menanyakan fasilitas yang diterima Anggia selain gaji dan perjalanan dinas. Namun, dia mengaku tidak mengetahui soal biaya sewa apartemen tersebut.  

Pengadilan Tipikor juga meminta kesaksian dari Iis Rosita Dewi, Istri Edhy Prabowo. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa Edhy memberlikan jam tangan Rolex untuk Iis sebagai ulang tahun pernikahan di Hawaii. Iis diketahui ikut ke Hawaii dalam rangka perjalanan dinas Edhy Prabowo pada 17 - 24 November 2020. Iis mengaku bahwa Edhy menyerahkan uang tunai US$ 50.000 kepada dirinya sebelum berangkat ke Hawaii. Rombongan beberapa kali melakukan transit yakni di Incheon, Korea Selatan, San Fransisco, serta Los Angeles, Amerika Serikat karena harus melakukan tes PCR di daratan Amerika. Selanjutnya, Iis juga berbelanja sejumlah pakaian di factory outlet di San Fransisco maupun ke gerai Salvatore Ferragamo.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Surabaya - Penjualan properti di Jawa Timur diprediksi terus meningkat seiring adanya relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% mulai Maret - Agustus 2021. Penjualan properti mengalami perbaikan pada akhir 2020 hingga awal 2021. Dengan tambahan stimulus dari pemerintah tentu akan menambah gairah pasar khususnya kelas premium. Momen stimulus dan kondisi harga properti yang relatif sempat terkoreksi seharusnya menjadi kesempatan investor maupun end user untuk membeli properti.

Saat ini, kesempatan investor untuk masuk di sektor properti karena akan ada keuntungan di masa depan. Dengan potensi-potensi tersebut diyakini tahun ini penjualannya bisa naik 70% dibandingkan tahun lalu. Selain stimulus pemerintah, saat ini perbankan juga banyak menghadirkan berbagai program KPR/KPA dengan promo suku bunga yang cukup bersaing. Pengembang tahun ini lebih optimistis dengan produk rumah yang sudah digarap sejalan dengan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi, percepatan program vaksinasi, ditambah dengan adanya stimulus pemerintah.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Yogyakarta - Pemerintah berkomitmen untuk melakukan studi ulang proyek strategis nasional Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulonprogo DIY yang sudah lama mangkrak. Namun, proyek untuk pelabuhan perikanan tersebut memiliki sejumlah tantangan dalam pembanguna, utamanya kondisi alam. Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah proyek Pemerintah Provinsi DIY yang konstruksinya dimulai sejak 2005. Namun perkembangannya gagal berlanjut. 

Pemprov DIY memproyeksikan Tanjung Adikarto sebagai sentra perikanan laut dengan orientasi ekspor. Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi DIY memperkirakan pembangunan konstruksi pelabuhan menelan dana Rp 447 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut hanya digunakan untuk membangun pemecah gelombang. Belum siapnya infrastruktur pemecah gelombang jadi penyebab utama mangkraknya proyek. Pemecah gelombang ini berperan penting untuk memudahkan kapal yang nantinya akan masuk ke dermaga. 

Jika pelabuhan tersebut sudah beroperasi secara penuh, Adikarto bisa menampung sebanyak 400 kapal berukuran hingga 150 Gross Tonnage (GT). Dengan begitu, pelabuhan ini digadang mampu meningkatkan kapasitas produksi perikanan laut di DIY. Potensi hasil tangkapan ikan dari pelabuhan ini diprediksi mencapai 27.400 ton per tahun atau senilai Rp 276 miliar per tahun. Proyeksi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan volume perikanan tangkap di DIY selama ini. Posisi Tanjung Adikarto yang berhadapan langsung dengan laut terbuka yakni Samudra Hindia membuat lokasi pelabuhan rawan diterjang gelombang besar. Karakter pantai yang berpasir juga meningkatkan risiko sedimentasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pemecah gelombang menjadi prioritas karena berperan vital pada operasional pelabuhan.

(Oleh - IDS)

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) akan mengekspor 20.000 ton baja ke Eropa pada Maret 2021.Direktur Utama KRAS, Silmy Karim mengatakan pada periode Januari-Februari 2021 penjualan produk baja Krakatau Steel mengalami peningkatan menjadi 311.758 ton dibandingkan volume penjualan di periode yang sama di tahun 2020 sebesar 290.645 ton. 

Secara keseluruhan, dari total volume penjualan HRC dan CRC sebesar 1.603.732 ton di tahun 2020, porsi ekspor sebesar mencapai 12% yaitu 128.341,9 ton. Di 2021 diperkirakan Krakatau Steel akan dapat meningkatkan volume penjualan HRC dan CRC hingga 2.040.000 ton dengan target ekspor sebesar 155.000 ton atau meningkat 17,20% dibandingkan tahun 2020. Secara spesifik, target pengiriman ekspor baja Krakatau Steel ke Eropa sebesar 100.000 ton di tahun 2021.

"Melalui Pelabuhan Cigading yang dimiliki PT KBS, Eksport baja ke eropa sudah berjalan dengan baik. pengiriman ke Negara tujuan Portugal adalah negara dengan tujuan pengiriman ekspor terbanyak ke Eropa yakni sebesar 7.500 ton, kemudian Spanyol dengan total hampir 7.000 ton, serta Italia sebesar 6.000 ton," kata Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). 

(Oleh - HR1)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka-bukaan soal kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih belum aman meskipun memiliki kondisi surplus arus kas sebesar Rp 18,74 triliun. Ghufron menjelaskan pada PP 84 tahun 2015 keuangan BPJS Kesehatan bisa disebutkan aman apabila kondisi asetnya mencukupi estimasi pembayaran klaim selama satu setengah bulan ke depan, maka BPJS Kesehatan mesti memiliki aset bersih sebesar Rp 13,93 triliun. Namun demikian, menurut Ghufron setelah dihitung-hitung aset BPJS Kesehatan saat ini justru masih minus Rp 6,36 triliun. Jauh sekali dari batas aman di Rp 13,93 triliun, meskipun arus kas BPJS surplus sampai Rp 18,74 triliun.

Sistem perdagangan multilateral di bawah WTO masih terus dibutuhkan untuk mengelola perdagangan dunia secara baik. Perang dagang yang terjadi antara AS dan China hanya memperjelas bahwa sistem itu semakin dibutuhkan.Tanpa itu, tata kelola perdagangan dapat mengarah pada tindakan unilateral yang agresif dan merugikan seluruh pihak.

Sebagai salah satu negara berkembang penting, Indonesia juga dapat lebih aktif mendukung reformasi itu. Dalam berbagai forum internasional, seperti G-20, Indonesia telah mendorong proses reformasi WTO,termasuk di KTT di Arab Saudi. Indonesia juga bisa mendorong agar pembicaraan mengenai reformasi menjadi agenda resmi WTO dan menggunakan kesempatan KTM Ke-12 untuk mendorong agenda itu. Tentu saja Indonesia perlu merumuskan posisi strategis terkait reformasi ini jika dapat dibicarakan secara resmi di WTO. Sekali lagi, beberapa perubahan dan perbaikan WTO sangat diperlukan agar WTO bisa menjalankan fungsinya dalam mendorong integrasi ekonomi, memantau kebijakan dan aturan perdagangan, serta membantu penyelesaian sengketa. Keberhasilan WTO akan jadi kunci dalam membentuk tatakelola ekonomi dunia yang lebih utuh dan tak terfragmentasi, yang dibutuhkan di masa perubahan pasca krisis ini.

Pemerintah akan merevisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk menarik investasi mobil listrik bertenaga baterai ke Indonesia. Tarif PPnBM mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV), misalnya, dipatok 0%, sementara PPnBM mobil hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) ditetapkan antara 5% hingga 7%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis, perbedaan tarif tersebut akan menarik investasi mobil listrik. Dalam aturan yang berlaku saat ini, tarif PPnBM BEV dan HEV masih sama yakni 0%. Jika aturan baru berlaku, pabrikan mobil listrik baterai bisa menikmati tarif 0% jika dalam dua tahun ke depan berinvestasi minimal sebesar Rp 5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu juga optimistis, beleid PPnBM 0% mobil listrik bisa efektif mendorong daya beli masyarakat. la mencontohkan, saat China memberi insentif pajak, harga mobil listrik di negeri itu turun dari 3,4 kali menjadi 1,9 kali dari harga mobil konvensional. Selain mendapatkan tarif PPnBM 0%, investor mobil listrik BEV dengan nilai investasi Rp 5 triliun bisa mendapatkan fasilitas insentif tax holiday atau pemotongan pajak penghasilan selama sepuluh tahun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai Selasa (16/3) wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) baru masuk sebanyak 6,8 juta. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat P2Humas Ditjen Pajak Ani Natalia menyatakan jumlah pelaporan SPT tahunan 2020 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT pada periode yang sama tahun lalu. Pada tahun lalu, Ditjen Pajak mencatat jumlah pelaporan SPT mencapai 7,64 juta SPT. Artinya, jumlah pelaporan SPT tahun ini hingga Selasa (16/3) turun sebesar 11% dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.