PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) akan mengekspor 20.000 ton baja ke Eropa pada Maret 2021.Direktur Utama KRAS, Silmy Karim mengatakan pada periode Januari-Februari 2021 penjualan produk baja Krakatau Steel mengalami peningkatan menjadi 311.758 ton dibandingkan volume penjualan di periode yang sama di tahun 2020 sebesar 290.645 ton. 

Secara keseluruhan, dari total volume penjualan HRC dan CRC sebesar 1.603.732 ton di tahun 2020, porsi ekspor sebesar mencapai 12% yaitu 128.341,9 ton. Di 2021 diperkirakan Krakatau Steel akan dapat meningkatkan volume penjualan HRC dan CRC hingga 2.040.000 ton dengan target ekspor sebesar 155.000 ton atau meningkat 17,20% dibandingkan tahun 2020. Secara spesifik, target pengiriman ekspor baja Krakatau Steel ke Eropa sebesar 100.000 ton di tahun 2021.

"Melalui Pelabuhan Cigading yang dimiliki PT KBS, Eksport baja ke eropa sudah berjalan dengan baik. pengiriman ke Negara tujuan Portugal adalah negara dengan tujuan pengiriman ekspor terbanyak ke Eropa yakni sebesar 7.500 ton, kemudian Spanyol dengan total hampir 7.000 ton, serta Italia sebesar 6.000 ton," kata Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). 

(Oleh - HR1)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka-bukaan soal kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih belum aman meskipun memiliki kondisi surplus arus kas sebesar Rp 18,74 triliun. Ghufron menjelaskan pada PP 84 tahun 2015 keuangan BPJS Kesehatan bisa disebutkan aman apabila kondisi asetnya mencukupi estimasi pembayaran klaim selama satu setengah bulan ke depan, maka BPJS Kesehatan mesti memiliki aset bersih sebesar Rp 13,93 triliun. Namun demikian, menurut Ghufron setelah dihitung-hitung aset BPJS Kesehatan saat ini justru masih minus Rp 6,36 triliun. Jauh sekali dari batas aman di Rp 13,93 triliun, meskipun arus kas BPJS surplus sampai Rp 18,74 triliun.

Sistem perdagangan multilateral di bawah WTO masih terus dibutuhkan untuk mengelola perdagangan dunia secara baik. Perang dagang yang terjadi antara AS dan China hanya memperjelas bahwa sistem itu semakin dibutuhkan.Tanpa itu, tata kelola perdagangan dapat mengarah pada tindakan unilateral yang agresif dan merugikan seluruh pihak.

Sebagai salah satu negara berkembang penting, Indonesia juga dapat lebih aktif mendukung reformasi itu. Dalam berbagai forum internasional, seperti G-20, Indonesia telah mendorong proses reformasi WTO,termasuk di KTT di Arab Saudi. Indonesia juga bisa mendorong agar pembicaraan mengenai reformasi menjadi agenda resmi WTO dan menggunakan kesempatan KTM Ke-12 untuk mendorong agenda itu. Tentu saja Indonesia perlu merumuskan posisi strategis terkait reformasi ini jika dapat dibicarakan secara resmi di WTO. Sekali lagi, beberapa perubahan dan perbaikan WTO sangat diperlukan agar WTO bisa menjalankan fungsinya dalam mendorong integrasi ekonomi, memantau kebijakan dan aturan perdagangan, serta membantu penyelesaian sengketa. Keberhasilan WTO akan jadi kunci dalam membentuk tatakelola ekonomi dunia yang lebih utuh dan tak terfragmentasi, yang dibutuhkan di masa perubahan pasca krisis ini.

Pemerintah akan merevisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk menarik investasi mobil listrik bertenaga baterai ke Indonesia. Tarif PPnBM mobil listrik jenis battery electric vehicle (BEV), misalnya, dipatok 0%, sementara PPnBM mobil hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) ditetapkan antara 5% hingga 7%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis, perbedaan tarif tersebut akan menarik investasi mobil listrik. Dalam aturan yang berlaku saat ini, tarif PPnBM BEV dan HEV masih sama yakni 0%. Jika aturan baru berlaku, pabrikan mobil listrik baterai bisa menikmati tarif 0% jika dalam dua tahun ke depan berinvestasi minimal sebesar Rp 5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu juga optimistis, beleid PPnBM 0% mobil listrik bisa efektif mendorong daya beli masyarakat. la mencontohkan, saat China memberi insentif pajak, harga mobil listrik di negeri itu turun dari 3,4 kali menjadi 1,9 kali dari harga mobil konvensional. Selain mendapatkan tarif PPnBM 0%, investor mobil listrik BEV dengan nilai investasi Rp 5 triliun bisa mendapatkan fasilitas insentif tax holiday atau pemotongan pajak penghasilan selama sepuluh tahun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai Selasa (16/3) wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) baru masuk sebanyak 6,8 juta. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat P2Humas Ditjen Pajak Ani Natalia menyatakan jumlah pelaporan SPT tahunan 2020 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT pada periode yang sama tahun lalu. Pada tahun lalu, Ditjen Pajak mencatat jumlah pelaporan SPT mencapai 7,64 juta SPT. Artinya, jumlah pelaporan SPT tahun ini hingga Selasa (16/3) turun sebesar 11% dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.

Puluhan miliar rupiah disetor oleh para eksportir benih lobster atau benur dalam bentuk garansi bank pada 2020 meskipun dasar hukum yang mengatur hal itu belum tuntas. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim uang itu bukan bagian dari kejahatan korupsi seperti disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai mekanisme jaminan bank itu merupakan cara mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kebijakan ekspor benih lobster.

Sebelumnya, pada Senin (15/3/2021), penyidik KPK menyita uang Rp 52,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gambir, Jakarta Pusat, terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Uang itu berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin KKP untuk mengekspor benur pada 2020. Berdasarkan regulasi itu,tarif PNBP hanya mencakup jasa pemeriksaan klinis benih crustacea senilai Rp 250 per 1.000 ekor dan sertifikat kesehatan (HC) Rp 5.000 per sertifikat. Menurut Yusuf, tarif PNBP ekspor benih berdasarkan regulasi itu sangat rendah. Padahal, nilai pasar benih lobster jenis pasir di Vietnam mencapai 5-10 dollar AS per ekor.

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam. Per 14 Maret 2021, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial. Pengadaan beras atau gabah dari dalam negeri mencapai 70.940 ton dengan alokasi 37.806 ton untuk CBP dan 33.134 ton sebagai beras komersial.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 meningkat 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton. Jumlah ini setara dengan 14,54 juta ton beras. Mengacu data tersebut, Budi menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Oleh karena memprioritaskan produksi dalam negeri, kata Budi.

JAKAR TA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada 2021 mampu mencetak 100 koperasi modern dan mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal. Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik mengatakan, pihaknya juga menargetkan bakal menaikkan kontribusi ekspor sebesar 15,26%, meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55%, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20%, serta kemitraan strategis antara UMKM dan usaha besar. Kemenkop UKM akan melakukan pemetaan risiko usaha untuk mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas.

Adapun rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih di bawah 20%. Jauh dari Singapura (39%), Thailand (50%), Malaysia (51%), Jepang (66%), apalagi Korea Selatan (81%). Pemerintah menargetkan rasio kredit perbankan bisa mencapai 22-30% hingga 2024. “Itulah sebabnya, salah satu terobosan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan skema pembiayaan,” ucap Riza

(Oleh - HR1)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Kantor PLN Pusat, Selasa (16/3). Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), memulai pembangunan medium scale farm atau inkubator sapi perah. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman rumput jenis odot sebanyak 1.000 stek dan indigofera 500 stek, di Eks Pabrik Markisa, Desa Tonasa, KecamatanTomboIopao, Selasa (16/3). Acara ini turut dihadiri langsung Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mantan Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel ini berharap, rencana Pemkab Gowa dalam program ini bisa terwujud dan mampu merasakan hasilnya tepat pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ia juga berharap perencanaan Cimory dalam membangun industri pengolahan susu dari skala kecil bisa menjadi besar, dengan mendapatkan bantuan berbagai pihak. Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, progres sangat cepat ini diakui Adnan karena terpacu dengan target diberikan oleh Mentan RI, yang ingin merasakan susunya pada 17 Agustus mendatang.