Puluhan miliar rupiah disetor oleh para eksportir benih lobster atau benur dalam bentuk garansi bank pada 2020 meskipun dasar hukum yang mengatur hal itu belum tuntas. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim uang itu bukan bagian dari kejahatan korupsi seperti disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai mekanisme jaminan bank itu merupakan cara mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kebijakan ekspor benih lobster.

Sebelumnya, pada Senin (15/3/2021), penyidik KPK menyita uang Rp 52,3 miliar dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gambir, Jakarta Pusat, terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. Uang itu berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin KKP untuk mengekspor benur pada 2020. Berdasarkan regulasi itu,tarif PNBP hanya mencakup jasa pemeriksaan klinis benih crustacea senilai Rp 250 per 1.000 ekor dan sertifikat kesehatan (HC) Rp 5.000 per sertifikat. Menurut Yusuf, tarif PNBP ekspor benih berdasarkan regulasi itu sangat rendah. Padahal, nilai pasar benih lobster jenis pasir di Vietnam mencapai 5-10 dollar AS per ekor.

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam. Per 14 Maret 2021, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial. Pengadaan beras atau gabah dari dalam negeri mencapai 70.940 ton dengan alokasi 37.806 ton untuk CBP dan 33.134 ton sebagai beras komersial.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 meningkat 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton. Jumlah ini setara dengan 14,54 juta ton beras. Mengacu data tersebut, Budi menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Oleh karena memprioritaskan produksi dalam negeri, kata Budi.

JAKAR TA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada 2021 mampu mencetak 100 koperasi modern dan mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal. Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik mengatakan, pihaknya juga menargetkan bakal menaikkan kontribusi ekspor sebesar 15,26%, meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55%, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20%, serta kemitraan strategis antara UMKM dan usaha besar. Kemenkop UKM akan melakukan pemetaan risiko usaha untuk mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas.

Adapun rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih di bawah 20%. Jauh dari Singapura (39%), Thailand (50%), Malaysia (51%), Jepang (66%), apalagi Korea Selatan (81%). Pemerintah menargetkan rasio kredit perbankan bisa mencapai 22-30% hingga 2024. “Itulah sebabnya, salah satu terobosan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan skema pembiayaan,” ucap Riza

(Oleh - HR1)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Kantor PLN Pusat, Selasa (16/3). Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), memulai pembangunan medium scale farm atau inkubator sapi perah. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman rumput jenis odot sebanyak 1.000 stek dan indigofera 500 stek, di Eks Pabrik Markisa, Desa Tonasa, KecamatanTomboIopao, Selasa (16/3). Acara ini turut dihadiri langsung Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mantan Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel ini berharap, rencana Pemkab Gowa dalam program ini bisa terwujud dan mampu merasakan hasilnya tepat pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ia juga berharap perencanaan Cimory dalam membangun industri pengolahan susu dari skala kecil bisa menjadi besar, dengan mendapatkan bantuan berbagai pihak. Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, progres sangat cepat ini diakui Adnan karena terpacu dengan target diberikan oleh Mentan RI, yang ingin merasakan susunya pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi), Sahabudin Letsoin menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yakni pertanian yang semakin maju, semakin mandiri dan semakin modern. Berdasarkan data yang ada, ia menyebut impor beras 1 juta ton sangat tidak masuk akal dan bukan merupakan sebuah solusi untuk memenuhi pangan dalam negeri. Impor hanya kebijakan yang nantinya akan menyakiti hati para petani. BPS bahkan memperkirakan produksi padi pada periode Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap negara-negara G20 dapat menyepakati pajak digital pada tahun ini. Menurutnya perpajakan ekonomi digital menjadi salah satu isu terpenting yang dibahas oleh para menteri keuangan di forum G20. Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menjelaskan bahwa semua negara tidak dapat terhindar dari transformasi digital, termasuk penetrasi atau berbagai aktivitas ekonomi melalui platform digital. Dia berharap pajak digital dapat disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tahun ini digelar di Italia.  Pada KTT G20 tahun lalu, Sri Mulyani sudah menggaungkan pajak internasional, khususnya mengenai pajak digital. Hal itu menurutnya sangat penting bagi Indonesia.

Nilai impor melalui Sumatera Utara Januari 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 322,50 juta dolar AS atau turun sebesar 16,96 % dibandingkan Desember 2020 mencapai 388,36 juta dolar AS. Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi, Selasa (16/3), nilai impor menurut golongan penggunaan barang Januari 2021 dibanding Desember 2020, barang modal turun sebesar 25,53 %, bahan baku/penolong turun sebesar 14,32 % dan barang konsumsi turun sebesar 25,62 %. Golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 8,17 juta dolar AS (-19,80%).

Sederet insentif disiapkan pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri kendaraan listrik. Mulai dari pengaturan kembali tarif pajak hingga libur bayar pajak atau tax holiday. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan insentif tax holiday hingga 10 tahun akan diberikan jika investor kendaraan listrik berinvestasi sebesar Rp 5 triliun. Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dengan merombak tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan itu juga untuk mengakomodir masuknya investor yang ingin membangun pabrik mobil listrik di Indonesia yang masuk dalam kategori Battery Electric Vehicle (BEV).

Dalam PP 73 Tahun 2019 tarif PPnBM untuk BEV 0%, lalu PHEV juga 0%. Ada 2 skema perubahan yang diusulkan Sri Mulyani. Skema 1 tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, sedangkan untuk PHEV naik jadi 5% dan Full-Hybrid dari 2%, 5% dan 8% menjadi 6%, 7% dan 8%. Sementara untuk skema dua merupakan progresif dari skema 1. Tarif PPnBM untuk BEV tetap 0%, lalu untuk PHEV menjadi 8%. Sedangkan untuk Full-Hybrid dari 6%, 7% dan 8% menjadi 10%, 11% dan 12%.

Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh satu juta ton pada akhir April 2021. Direktur Utama Perum Bulog. Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan optimalisasi menyerap hasil panen petani dalam negeri, meski Bulog juga mendapat penugasan impor.

Budi mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 863.585 ton hingga 14 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. “Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog, “ kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (15/3). Budi berharap, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang. Hal ini untuk menjaga kualitas beras serta ruang gudang untuk menampung produksi petani.