Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sepanjang 2020 pihaknya telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, ada 2.738.598 laporan transaksi keuangan tunai, kemudian 6.829.067 laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.

Selain itu untuk meningkatkan pelaporan ini PPATK akan mengajak industri financial technology (fintech) untuk menjadi pelapor.

Karena itu PPATK terus berinergi dan menjalin komitmen dengan pimpinan Apgakum seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BNN, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Selain untuk membantu proses penegakan hukum, LHA dan LHP yang disampaikan pada tahun 2020 juga berkontribusi pada penerimaan negara sebesar Rp1,5 triliun, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp1,36 triliun.

Kasus dugaan suap aparat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (23/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat di Jakarta Pusat.

Penjelasan juru bicara KPK. Ali Fikri menyebut ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 atas bank dengan kode saham PNBN. Di kantor pusat Bank Panin, tim penyidik mengamankan dokumen dan barang elektronik.

Bank Panin adalah salah satu perusahaan yang diduga memberikan hadiah atau janji hadiah kepada aparat pajak yakni Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Ketiga perusahaan yang diduga menyuap pajak hingga Rp 50 miliar secara bertahap itu adalah PT Johlin Baratama, Bank Panin dan Gunung Madu Plantion, perusahaan gula milik keluarga Cendana.

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga 17 Maret lalu mencapai Rp 76,59 triliun. Angka ini setara 10,9% dari pagu program PEN senilai 699,43 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi anggaran PEN terbesar pertama, program kesehatan Rp 12,4 triliun, atau setara 7% dari total anggaran Rp 176,3 triliun.

Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 25,97 triliun, setara 16,5% dari pagu yakni Rp 157,41 triliun. Ketiga, program prioritas sebesar Rp 1,44 triliun atau 1,2% dari jumlah alokasi anggaran senilai Rp 122,42 triliun.

Keempat, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun, atau telah terserap 16% dari total anggaran Rp 184,83 triliun. Kelima, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 7,15 triliun, sama dengan 12,2% dari pagu yang mencapai Rp 58,46 triliun.

Pemerintah membuka keran ekspor mineral mentah untuk tujuh komoditas. Yakni, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit serta nikel. Kebijakan ini berlaku selama setahun ke depan.

Kementerian ESDM menyatakan izin ekspor mineral akan diberikan ke perusahaan yang mengajukan permohonan dan dianggap memenuhi syarat. Salah satu perusahaan yang akan menikmati berkah relaksasi ekspor ini adalah PT Freeport Indonesia.

Bahkan Freeport telah meraih rekomendasi kuota ekspor konsentrat tembaga untuk satu tahun ke depan. “Kuota ekspor 2 juta ton konsentrat, Freeport berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam berbagai cara,” ungkap Riza Pratama, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia kepada KONTAN, Selasa (23/3).

Rekomendasi kuota tersebut naik dari tahun lalu yang sebanyak 1,06 juta wet ton konsentrat tembaga. Tahun 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Aneka Tambang (ANTM) juga meraih izin ekspor bauksit. ANTM mendapat persetujuan ekspor mineral logam untuk bijih bauksit tercuci dengan kadar Al203 =42% sebesar 1,89 juta wet metrik ton selama periode 2021-2022.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI prioritas pada tahun 2021. Pelaku usaha di industri minuman beralkoholpun angkat bicara terkait rencana pembahasan beleid tersebut.

Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) , Ipung Nimpuno merespons urgensi perumusan RUU Larangan Minuman Beralkohol dipandang tidak jelas. Sebab, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong minim, yakni hanya 1 mililiter per orang atau salah satu yang terendah di kawasan Asia.

APIDMI khawatir jika RUU ini lolos dan disahkan, maka akan mematikan industri minuman beralkohol di Indonesia. Hal ini mengingat produksi, distribusi, hingga konsumsi produk tersebut dilarang.

Pada dasarnya izin usaha dan tata cara produksi minuman beralkohol sudah diatur dalam Permenperin No. 17/ 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Pemerintah menargetkan ekspor perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai 6 miliar dollar AS atau naik 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya jadi salah satu komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja, Selasa (23/3/2021), mengatakan, komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor tahun ini, antara lain, ialah udang, tuna-tongkol-cakalang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan lobster hasil budidaya. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Uni Emirat Arab menggulirkan investasi senilai 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp 140 triliun. Investasi itu ditempatkan pada Indonesia Investment Authority, lembaga pengelola investasi milik Pemerintah Indonesia.

Salah satu materi yang menjadi fokus pembicaraan adalah Indonesia Investment Authority (INA) yang telah terbentuk dan beroperasi di Indonesia. INA merupakan lembaga pengelola investasi Indonesia yang dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lembaga itu bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi aset, menarik investasi dan kerja sama dari berbagai pengelola investasi lainnya di dunia, serta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Sementara itu, Fitch Ratings Ltd, lembaga pemeringkat kredit internasional, memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih bertahap, yaitu tumbuh 5,3 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022. Fitch juga memproyeksikan, defisit fiskal Indonesia akan sedikit turun menjadi 5,6 persen pada 2021 dari 6,1 persen pada 2020.

Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor daging kerbau dari India sebanyak 80.000 ton. Impor dilakukan secara bertahap, untuk periode Maret-Juni ditetapkan kontrak pengadaan sebanyak 22.000 ton.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, daging kerbau dari India itu sudah ada yang sampai di Tanah Air, dan sebagian masih dalam perjalanan.

Di bulan Maret ini, Bulog memperkirakan ada sekitar 10-20% dari kontrak pengadaan pertama yang akan masuk. Artinya, ada sekitar 2.200-4.400 ton daging kerbau impor dari India yang akan masuk.

Awaludin menegaskan, impor ini dilakukan untuk menyediakan pilihan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging, dan juga stabilisasi harga daging dalam negeri. Pasalnya, harga daging sapi masih bertahan di level Rp 120.000/Kg. Harapannya, dengan kehadiran daging kerbau ini maka harga daging sapi di dalam negeri bisa turun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk menjadi roda penggerak industri perikanan guna mengoptimalkan sumber daya di daerahnya masing-masing.

Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3), berharap agar masyarakat nelayan Tapanuli Tengah dan juga Sibolga dapat merasakan dampak baik dari program tersebut dimana seluruh hasil tangkapan akan terkonsolidasi untuk kesejahteraan nelayan.

Trenggono juga memaparkan program utama lainnya adalah pengembangan perikanan budidaya baik budidaya darat, laut maupun payau, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kecelakaan.

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia) (Persero) dalam siaran persnya, Selasa (23/3), “perlu tata niaga yang baik terkait transaksi timah dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Adanya perdagangan timah dalam negeri ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa transaksi timah murni batangan wajib diperdagangkan di bursa. Terkait Pasar Fisik Timah Murni Batangan, telah berjalan di Bursa Berjangka Jakarta sejak tahun 2019.

Mekanisme trading pada dasarnya sama dengan transaksi timah luar negeri yang membedakan hanya di lottase bahwa 1 lot = 1 ton sedangkan untuk ekspor 1 lot = 5 ton.

Jenis timah yang diperdagangkan juga sama dengan untuk ekspor, yaitu TLEAD300,200,100,50 dan TPURE099.

Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menyebutkan, pada awal pembukaan perdagangan dalam negeri yang dilakukan pada hari Senin 22 Maret 2021, telah terjadi transaksi sebanyak 150 Lot dengan berat 150 ton dengan harga transaksi Rp 356.408.648/ton.