Petani garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menolak kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton pada 2021 ini karena hanya akan membuat petani menjerit. Ismail Marzuki, 34, petani garam asal Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon mengatakan, kebijakan impor garam seharusnya tidak dilakukan. Sebaliknya, pemerintah harus berupaya mengangkat garam lokal agar bisa memenuhi kebutuhan industri.“Pemerintah harusnya mendorong agar hasil produksi garam lokal bisa meningkat dan kualitasnya layak untuk kebutuhan industri, bukan malah impor garam yang membuat kesejahteraan petani garam terpuruk,” kata Ismail di Kabupaten Cirebon, Minggu (21/3).Ismail mengatakan, untuk meningkatkan kualitas garam hingga kadar NaCL nya tinggi, sebenarnya petani garam lokal di Kabupaten Cirebon bisa membuat hal tersebut.

Petani garam lainnya, Ngadirun mengatakan, dibandingkan dengan kebijakan impor, pemerintah pusat harus bisa membuat regulasi terkait penetapan harga eceran tertinggi (HET) per kg.Saat ini, kata Ngadirun, harga garam selalu ditentukan oleh tengkulak dan para petani pun terpaksa mengikuti aturan main itu karena masih kesulitan untuk proses pemasaran.“Jadi permainan tengkulak, garam di sini dijual Rp150 setiap kilogramnya, itu kan sangat tidak masuk akal,” katanya. Berdasarkan neraca garam 2020, volume garam impor berkontribusi hingga 50,29% dari ketersediaan garam nasional. Kebutuhan garam nasional tahun lalu sebesar 4,46 juta ton dengan kebutuhan industri mencapai 83,86% atau 3,74 juta ton.Hingga akhir 2020, garam dari petambak domestik diramalkan akan mencapai 2,8 juta ton sedangkan stok garam lokal dari 2019 mencapai 2,1 juta ton.

(Oleh - HR1)

Perusahaan analisis pasar global YouGov melakukan survei laporan berjudul On the Money: YouGov’s Global Banking and Finance report 2021 yang meneliti dampak pengurangan pendapatan akibat pelemahan aktivitas bisnis dan ketenagakerjaan di 17 negara. Melihat tren tersebut, perusahaan pembiayaan PT Akulaku Finance Indonesia, bagian dari Akulaku Group, optimistis penggunaan fitur paylater, yang juga disediakan Akulaku, semakin diminati.

Sepanjang 2020, Akulaku Finance mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan lebih dari 40 persen. Sementara rasio non-performing financing (NPF) nett Akulaku terjaga di level 0,05 persen. Pemain paylater Kredivo juga berhasil meningkatkan basis pengguna hingga 3 kali lipat di tahun 2020. Setali tiga uang, layanan paylater Gopay juga mencatatkan kenaikan nilai transaksi sampai dengan 3,3 kali lipat di 2020.

Berdasarkan studi dari Coherent Market Insights, pasar paylater global diperkirakan akan tumbuh dari 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2019, menjadi 33,6 juta dollar AS pada 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) lebih dari 21,2 persen.

Jakarta - Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan kemudahan ekspor sarang burung walet (SBW) ke Tiongkok. Sebab, regulasi ekspor SBW dinilai menyulitkan dunia usaha. Indonesia adalah sentra komoditas SBW dunia, karena mampu memproduksi sekitar 80% dari pasar dunia. Namun, regulasi ekspor kerap menyulitkan pemain komoditas ini. Keinginan Presiden memacu ekspor dengan menyederhanakan regulasi. Keinginan Presiden ini seharusnya disambut dan dijalankan oleh seluruh jajarannya terutama kementrian teknis.

Salah satu kesulitan ekspor SBW, adalah kewajiban eksportir teregistrasi dengan teknis otoritas karantina Tiongkok, General Administration Of Customs (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW). Alhasil, hingga kini, belum ada ekspor SBW ke Tiongkok. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sumber kekayaan alam dan perdagangan. Dengan demikian, guna menyelamatkan perdagangan Indonesia, PPSWN meminta pemerintah menerapkan perlakuan yang setara terhadap kegiatan ekspor SBW ke Tiongkok.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kolaborasi penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending AwanTunai dengan SayurBox telah berhasil memfasilitasi pembiayaan kepada sekitar Rp 5.000 UMKM petani di Indonesia. Kolaborasi itu akan didukung pendanaan dari Swiss Capacity Building Facility (SCBF) guna menjangkau sekitar 19 juta UMKM petani. Sebagian besar UMKM petani Indonesia tidak memiliki akses ke modal kerja yang terjangkau dan rantai pasokan yang merata. Terbatasnya akses ke dukungan kredit formal, permodalan, teknologi, dan akses menimbulkan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi petani.

Pihak SayurBox sangat senang dapat bekerja sama dengan AwanTunai dalam mendukung industri pertanian Indonesia yang semakin berkembang. Pertanian adalah salah satu sektor utama perekonomian Indonesia yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Di Indonesia, kinerja pembayaran dan pembiayaan untuk UMKM petani belum optimal. Kendala dalam pengelolaan tanaman, dana pinjaman, dan hasil panen membuat pembiayaan menjadi tantangan untuk diterapkan secara konsisten. 

Peran AwanTunai dalam kerja sama itu adalah untuk mengembangkan pengumpulan data dan infrastruktur penilaian digital melalui dana yang difasilitasi oleh SCBF. Inisiatif tersebut bertujuan untuk membentuk proses manajemen risiko kredit yang diterima bank agar lebih sesuai untuk UMKM petani serta mengembangkan sistem infrastruktur dasar (pengembangan aplikasi handphone) dan melakukan aktivitas penjualan dan pemasaran. 

AwanTunai melakukan kolaborasi dengan SayurBox sebagai offtaker pertanian. Dengan begitu, dukungan pembiayaan berkelanjutan dan terjangkau akan mempercepat siklus arus kas UMKM petani dalam menerima dana dari penjualan hasil panen. UMKM petani bisa bergabung dan mendapatkan pembiayaan yang terjangkau hanya dengan menjukkan KTP mereka.

(Oleh - IDS)

Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang setara (Equel Treatment) terhadap eksportir SBW (Sarang Burung Walet) nasional. Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea mengatakan, salah satu kesulitan pelaku usaha di dalam mengekspor sarang burung walet adalah adanya kewajiban dimana eksportir SBW harus teregistrasi dengan teknis otoritas karantina China 'General Administration Of Customs China (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW).

“PPSWN berharap pemerintah membuat terobosan untuk mempermudah ekspor SBW ke China,” katanya.

PPSWN meminta agar pemerintah dapat membantu menerbitkan Sertifikat sebagai Eksportir Terdaftar (ET-SBW) kepada pelaku eksportir baru, khususnya eksportir SBW, yang terintegrasi dengan ''General Administration Of Customs China (GACC)'' sehingga saat SBW telah diperiksa Karantina RI, tidak perlu diperiksa kembali oleh GACC.

Perkembangan industri teknologi finansial alias fintech di dalam negeri terus bergerak masif. Namun perkembangan dari fintech di tanah air ternodai dengan kehadiran para fintech ilegal. Kehadiran fintech bodong juga tantangan, bukan hanya untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tapi juga pelaku industri di dalamnya. Direktur Legal dan Compliance Finpedia Chandra Kusuma menjelaskan, OJK sudah menutup ribuan lembaga fintech ilegal yang pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat. Dengan suku bunga yang tinggi dan akses data yang berlebih, lanjut Chandra, hanya membuat masyarakat dirugikan, baik secara finansial maupun secara sosial. Karena itu, penting untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tercipta inklusi keuangan yang sempurna.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), sampai dengan saat ini terdapat sekitar 46,6 juta pelaku UMKM yang belum memiliki akses kredit. Hadirnya industri teknologi finansial dapat menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan cepat untuk menunjang pengembangan usahanya.

Harga batu bara untuk kontrak pengiriman April 2021 menguat 4,22 persen menjadi US$ 93,8 per metrik ton, Jumat (19/3). Dalam sepekan, harga batu bara naik 6,89 persen dan secara year to date (ytd), menguat 15,59 persen. Harga batu bara ini merupakan harga tertinggi sejak 2018.

Menurut Founder Traderindo. com, Wahyu Tribowo Laksono, harga batu bara kembali memanas sebagai buntut dari kenaikan harga batu bara di Cina, sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia.

Kebutuhan batu bara di Cina sedang naik seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali dimulai dan pemulihan industri yang sedang terjadi karena Cina berhasil mengatasi pandemi lebih dahulu dibandingkan dengan negara lain.

Untuk jangka pendek. wahyu memperkirakan, harga batu bara akan berada di angka US$90-US$95 per metrik ton. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, ia memperkirakan, harga batubara akan berada di kisaran US$80-US$100 per metrik ton.

Petani karet di Kalimantan Selatan tersenyum manis. Hal ini disebabkan semakin membaiknya harga karet bahkan pekan ini kenaikan harga pada K3 100 persen tembus antara Rp 21.500 - Rp 22. 000.

Dengan begitu, harga di tingkat petani karet menjadi Rp 8.700 hingga Rp 11.000 per kilogram tergantung Kadar Karet Kering (K3) yang dihasilkan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi mengatakan, Disbunak selalu berupaya dan mendorong mutu karet petani Dumi Lambung Mangkurat terus meningkat melalui upaya memperkuat Kelembagaan Petani Karet untuk bergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Dengan luas karet di Kalsel 273.058 hektare dan 90.05 persen merupakan perkebunan karet rakyat.

Pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah masuk pasar digital pada 2023. Untuk mencapai target itu, gerakan membeli atau belanja produk lokal terus digaungkan.

“Saat ini sudah 12 juta UMKM yang go digital (masuk pasar digital). Ditargetkan pada 2023 menjadi 30 juta UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat membuka Jabar Culture and Tourism Festival (JaFest) 2021 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu(21/3/2021).

Menurut Teten, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan mencapai Rp1.826 triliun pada 2025. Ini juga peluang bagi UMKM. Namun, baru 19 persen UMKM terhubung dengan ekosistem digital.

Saat ini, Indonesia menggarap tiga komoditas kelautan dan perikanan unggulan untuk tujuan ekspor, yakni udang, lobster, dan rumput laut.  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak usaha rintisan berbasis teknologi (start up) di sektor kelautan dan perikanan untuk cermat melihat tren pasar dunia agar terus tumbuh dan meningkatkan perekonomian. Data pasar bisa menjadi dasar dalam mengembangkan inovasi teknologi dan membuka ruang baru usaha-usaha perikanan yang memiliki potensi besar. 

”Start up digital ini bagus, tapi kalau mau lebih hebat lagi supaya meningkat dan menjadi unicorn ke depan harus melihat kapasitas pasar dan tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi sistem antarusaha rintisan,” ujar Menteri Trenggono, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021), seusai bertemu dengan Digifish Network, jaringan usaha rintisan kelautan dan perikanan Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan start up sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 2020, terdata 32 usaha rintisan yang tergabung dalam Digifish Network. Penggagas Digifish Network Rully Setya mengatakan, pihaknya siap untuk terus melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan.

Sejumlah pelaku usaha rintisan berinovasi mengembangkan layanan. Usaha rintisan Jala, misalnya, tahun lalu mengembangkan laboratorium udang di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai sarana pemeriksaan penyakit. Selain itu, usaha rintisan ini mengembangkan platform pengecekan harga udang dan menggarap pemasaran secara daring dengan menjembatani hasil panen petambak udang dengan industri pengolahan.

”Yang diutamakan dalam pembangunan perikanan udang nasional adalah merevitalisasi tambak-tambak rakyat. Ekstensifikasi tidak dibuka lebar, penambahan tambak intensif diperkirakan hanya 10.000 hektar sampai tahun 2024. Adapun tambak tradisional ditingkatkan agar menjadi lebih produktif,” katanya.

Pengembangan produksi udang akan dilakukan dengan membentuk shrimp estate atau kawasan budidaya udang. Setiap tahun, direncanakan akan dikembangkan empat kawasan percontohan tambak. Kawasan itu di antaranya ada Aceh Timur dengan luas lahan yang direncanakan mencapai 10.000 hektar dan terbagi dalam 10 kluster. Pemerintah berperan menyiapkan infrastruktur dasar.