Krisis masih menghantui industri tekstil Indonesia di masa pandemi Covid-19. Di saat permintaan global masih melemah, sejumlah pemain tekstil domestik dihadapkan pada utang jatuh tempo.

PT Indah Jaya Textile Industry, misalnya, salah satu yang menghadapii gugatan PKPU. Gugatan ini diajukan PT Tunas Ruang Mesin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Januari 2021 dengan nomor perkara 57/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Indah Jaya Textile adalah produsen handuk ternama dengan merek Terry Palmer.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Rizal Talzil enggan mengomentari perkara PKPU yang melibatkan industri tekstil. Namun dia mengakui bahwa kondisi saat ini cukup berat bagi industri tekstil dalam negeri. Selain pandemi korona, ada sejumlah tantangan, misalnya harga bahan baku naik akibat harga minyak mentah di pasar global meningkat.

Perencana Bidang Perdagangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deasy Pane menilai, Untuk mengatasi persoalan di industri garmen, pemerintah perlu memberikan akses luas terhadap bahan baku, baik impor maupun lokal.

Bisnis, BANDUNG — Komoditas teh Jawa Barat berpeluang merajai kebutuhan pasar internasional didorong pemenuhan ekspor ke berbagai negara pada tahun ini. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya pada akhir pekan lalu baru saja melepas ekspor sebanyak 20 ton teh asli dengan tujuan Uni Emirat Arab dengan nilai Rp614 juta. Dia mengatakan ekspor teh membuktikan bahwa sektor pangan paling tangguh terhadap Covid-19 sekaligus membuktikan teh masih menjadi komoditas primadona dari Jabar selain kopi.

Bahkan sejauh ini ekspor produk pertanian dan perkebunan Jabar masih yang tertinggi di Indonesia. Khusus produk teh, kontribusi Jabar terhadap total produksi teh nasio-nal sebesar 69,15%, disusul Jawa Tengah (9,06%), Sumatra Utara (6,20%), Sumatra Barat (5,70%) dan Jambi sebesar (2,59%).“Ekspor kita tetap peringkat satu, tak terkecali produk teh,” ucapnya.Menurutnya, ekspor teh ini akan berpengaruh terhadap recovery rate atau angka pemulihan ekonomi Jabar pasca-Covid-19. Minggu ini diketahui recovery rate Jabar terus meningkat di angka 58 setelah minggu sebelumnya di angka 48.

Ekonomi Jabar diprediksi akan tumbuh positif 4,5% pada akhir tahun 2021. Gubernur pun optimistis angka tersebut akan tercapai seiring bergeraknya ekonomi dan vaksinasi.“Mudah-mudahan sesuai prediksi akhir tahun 2021 ekonomi Jabar bisa tumbuh positif 4,5%, salah satunya dengan pergerakan eko-nomi lewat ekspor teh,” katanya.

Melihat peluang komoditas teh ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta ikut mendorong pengembangan perkebunan teh agar menjadi produk unggulan yang bisa menembus pasar ekspor.“Daun teh ini menjadi salah satu produk perkebunan unggulan di Purwakarta. Bisa dibilang, potensi ekonomi dari komoditas ini cukup besar,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, belum lama ini.

(Oleh - HR1)

Salah satu e-commerce terbesar Indonesia, yakni PT Bukalapak.com digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT Leads Property Service Indonesia. Keduanya digugat oleh PT Harmas Jalesveva.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021. Pihak penggugat, yakni Harmas Jalesveva melayangkan 14 petitum dalam permohonan gugatannya.

Beberapa petitum itu di antaranya meminta pengadilan untuk menyatakan Bukalapak.com dan dan Leads Property Service Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga meminta Bukalapak untuk membayar kerugian secara tunai sebesar Rp. 90.329.805.675.

Bukan cuma itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menghukum Bukalapak.com agar membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 per hari, terhitung sejak putusan diucapkan, Bukalapak.com menyerahkan barang jaminan berupa sahamnya dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dan diputus dalam perkara ini.

Bisnis, JAKARTA — Emas fisik digital memiliki prospek yang bagus di tengah kian gandrungnya masyarakat akan produk investasi. Selain potensi keuntungan di masa depan, perlindungan hukum memberikan kejelasan buat investor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan emas digital termasuk kegiatan berjangka komoditas yang diatur, dikembangkan, dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).Bappebti juga telah mengizinkan lembaga kliring berjangka untuk menjamin dan menyelesaikan setiap transaksi di pasar emas digital.Beberapa waktu lalu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai tempat transaksi, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga kliring seluruh transaksi di pasar fisik emas digital. Bappebti juga telah memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga depository.Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI mengatakan, prospek investasi pada emas fi sik digital sangat baik. Selain terlindungi, nilai investasi awal cukup terjangkau.“Investor bisa membeli dalam jumlah kecil, seperti Rp50.000, sudah bisa berinvestasi pada aset ini,” katanya dalam sebuah webinar, Rabu (24/3) malam.

Division Manager PT Royal Trust Futures Suluh Adil Wicaksono mengatakan, investasi pada aset emas fisik digital bukanlah hal baru. Aset ini sudah cukup lama dikenal.“Memang baru belakangan ini popularitasnya naik. Harga emas fisik yang sepanjang tahun lalu naik juga berdampak ke emas digital yang underlying assetnya adalah emas fisik,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis (25/3).Menurutnya, minat masyarakat untuk berinvestasi pada emas digital saat ini cukup tinggi. Hal ini salah satunya didukung oleh sejumlah regulasi dari pemerintah yang memberikan rasa aman kepada investor yang menaruh.

Di sisi lain, emas fisik digital juga lebih aman dibandingkan produk konvensional. Pasalnya, emas fisik biasa umumnya diletakkan pada brankas yang masih ada potensi hilang.Dari sisi akses, emas digital juga menawarkan kemudahan yang terutama dicari oleh generasi muda saat ini. Masyarakat yang berminat untuk membeli emas digital dapat membelinya secara daring melalui aplikasi tanpa harus keluar rumah.Ke depan, Suluh menilai prospek perdagangan emas digital amat bergantung pada pengembangan infrastruktur-infrastruktur terkait. Agar investasi emas digital dapat berkembang, para pelaku pasar dan otoritas terkait wajib mengembangkan beragam kemudahan dan fasilitas lainnya.

(Oleh - HR1)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi ini terjadi karena Gojek terlambat memberitahukan (notifikasi) akuisisi atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).

Majelis Komisi dalam putusan Perkara dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, Majelis menyatakan Gojek melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar denda sebesar Rp3,3 miliar, dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Kamis (25/3).

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menentukan harga batas atas terhadap nilai komisi yang ditentukan penyedia layanan pesan antar (LPA) makanan daring terhadap mitra.

Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan para mitra UMKM atau merchant di salah satu platform, yakni Gofood, terhadap kebijakan pengenaan komisi. Para pelaku UMKM keberatan dengan skema komisi terbaru GoFood.

Awalnya GoFood mengenakan potongan 12% + Rp 5.000 untuk setiap produk yang terjual. Sejak 5 Maret 2021, skema itu berubah menjadi 20%+Rp 1.000 dari setiap produk makanan dan minuman yang dijual mitra UMKM.

Kemenkop dan UKM, “Kami berharap platform LPA daring dapat terus menggulirkan program insentif yang dapat berdampak positif bagi mitra atau merchant yang aktif berjualan di platformnya,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan setiap penyedia layanan pesan-antar daring. Hal ini terkait dengan keluhan pengusaha UMKM yang menilai besaran komisi sebesar 20%+Rp1.000 yang diberlakukan salah satu LPA, memberatkan kelompoknya.

Pengembangan lumbung ikan nasio-nal di Maluku diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Salah seorang pengusaha,Kuntoro Alfred Kusno, yang berkecimpung di perikanan  sejak 1993, menyebutkan per-lunya laboratorium uji mutudi Maluku. Selama ini, ikanyang akan diekspor harus di-kirim ke Bali untuk diuji kadarlogam berat, histamin, dan Covid-19. Biaya uji mutu men-jadi lebih mahal, prosesnya pun memakan waktu.

Logistik di Maluku juga mahal.  Jadi, pelabuhan yangterintegrasi sangat diperlukan di Maluku.  Di sisi lain, pengurusan dokumen dinilai sudah sangat cepat di Maluku. Namun, pengiriman ikan biasanya tidak bisa langsung. Dari Ambon, biasanya kapal harus menung-gu di Surabaya atau Jakarta. Problem lain, di Maluku ha-nya ada tiga pusat pengolahanikan, yaitu di Laut Banda, Se-ram, dan Arafuru. Karena itu  sebagian besar hasil perikanan Maluku dibawa ke Jawa.Sebagian dijual ke pasar domestik, sebagian diekspor. Namun,sebelum sampai di negara tujuan, kata Daniel Rusli dari PTSamudra Indo Sejahtera, kapal juga harus melalui Singapuraatau Malaysia. ”Apabila bisa mengekspor langsung dari Pro-vinsi Maluku, kami bisa reduksi cost logistic dan harga ikan kenelayan akan lebih baik,” ujar Daniel

Ketimpangan akibatpandemi tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi akan ber-lanjut hingga seusai pandemi.  Kondisi ini perlu disikapi pemerintah dengan program jangka panjang yang lebih terarah,efektif, dan tepat sasaran agartidak semakin parah.  Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 oleh BPS menggambarkan, mayoritas angkatan kerja yang menganggur selama pandemi adalah masyarakat berkategori miskin dengan pendapatan rendah (54 persen).Jumlah itu lebih banyak dari masyarakat kategori menengah (39 persen) dan masyarakat kelas atas berpendapatan tinggi (7persen).

Ketimpangan jender juga semakin tajam. Hanya 25,47 per-sen perempuan yang bisa mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK. Sementara 74,53 persen laki-laki masih mungkin mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK.  Dengan kondisi saat ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi diprediksi berbentuk huruf K (k-shaped recovery), yakni kelompok menengah atas selamat dari krisis, bahkan semakin sejahtera, sedangkan sebagian masyarakat kecil akan semakin terpuruk dan sulit pulih.

Teguh Dartanto, mengatakan, pemerintah harus menyiapkan strategi jangka panjanguntuk mengatasi problem ketimpangan sosial. ”Dampak pandemi ini luar biasa dan baru terasa 5-10 tahun mendatang. Perlu upaya sungguh-sungguh dan komprehensif dari sekarang.  Penyaluran program sosial harus berdasarkan kategori masyarakat yang lebih rentan terdampak pandemi. Banyak kebijakan yang belum pas dan terarah karena tidak memperhatikan bias-bias ini. Jika  ini tidak dicermati dalam perumusan kebijakan, ketimpangan akan semakin lebar.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.