Ekonomi
( 40460 )Telat Lapor Akusisi ke KPPU, Gojek Didenda Rp 3,3 M
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi ini terjadi karena Gojek terlambat memberitahukan (notifikasi) akuisisi atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).
Majelis Komisi dalam putusan Perkara dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, Majelis menyatakan Gojek melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar denda sebesar Rp3,3 miliar, dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Kamis (25/3).
Kemenkop : Komsi Jangan Memberatkan Mitra UKM
Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menentukan harga batas atas terhadap nilai komisi yang ditentukan penyedia layanan pesan antar (LPA) makanan daring terhadap mitra.
Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan para mitra UMKM atau merchant di salah satu platform, yakni Gofood, terhadap kebijakan pengenaan komisi. Para pelaku UMKM keberatan dengan skema komisi terbaru GoFood.
Awalnya GoFood mengenakan potongan 12% + Rp 5.000 untuk setiap produk yang terjual. Sejak 5 Maret 2021, skema itu berubah menjadi 20%+Rp 1.000 dari setiap produk makanan dan minuman yang dijual mitra UMKM.
Kemenkop dan UKM, “Kami berharap platform LPA daring dapat terus menggulirkan program insentif yang dapat berdampak positif bagi mitra atau merchant yang aktif berjualan di platformnya,” kata dia.
Sementara Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan setiap penyedia layanan pesan-antar daring. Hal ini terkait dengan keluhan pengusaha UMKM yang menilai besaran komisi sebesar 20%+Rp1.000 yang diberlakukan salah satu LPA, memberatkan kelompoknya.
Berharap Sejahtera di Lumbung Ikan
Pengembangan lumbung ikan nasio-nal di Maluku diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah seorang pengusaha,Kuntoro Alfred Kusno, yang berkecimpung di perikanan
sejak 1993, menyebutkan per-lunya laboratorium uji mutudi Maluku. Selama ini, ikanyang akan diekspor harus di-kirim ke Bali untuk diuji kadarlogam berat, histamin, dan Covid-19. Biaya uji mutu men-jadi lebih mahal, prosesnya pun memakan waktu.
Logistik di Maluku juga mahal. Jadi, pelabuhan yangterintegrasi sangat diperlukan di Maluku.
Di sisi lain, pengurusan dokumen dinilai sudah sangat cepat di Maluku. Namun, pengiriman ikan biasanya tidak bisa langsung. Dari Ambon, biasanya kapal harus menung-gu di Surabaya atau Jakarta. Problem lain, di Maluku ha-nya ada tiga pusat pengolahanikan, yaitu di Laut Banda, Se-ram, dan Arafuru. Karena itu
sebagian besar hasil perikanan Maluku dibawa ke Jawa.Sebagian dijual ke pasar domestik, sebagian diekspor. Namun,sebelum sampai di negara tujuan, kata Daniel Rusli dari PTSamudra Indo Sejahtera, kapal juga harus melalui Singapuraatau Malaysia. ”Apabila bisa mengekspor langsung dari Pro-vinsi Maluku, kami bisa reduksi cost logistic dan harga ikan kenelayan akan lebih baik,” ujar Daniel
Pandemi Perdalam Jurang Ketimpangan
Ketimpangan akibatpandemi tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi akan ber-lanjut hingga seusai pandemi.
Kondisi ini perlu disikapi pemerintah dengan program jangka panjang yang lebih terarah,efektif, dan tepat sasaran agartidak semakin parah.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 oleh BPS menggambarkan, mayoritas angkatan kerja yang menganggur selama pandemi adalah masyarakat berkategori miskin dengan pendapatan rendah (54 persen).Jumlah itu lebih banyak dari masyarakat kategori menengah (39 persen) dan masyarakat kelas atas berpendapatan tinggi (7persen).
Ketimpangan jender juga semakin tajam. Hanya 25,47 per-sen perempuan yang bisa mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK. Sementara 74,53 persen laki-laki masih mungkin mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK.
Dengan kondisi saat ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi diprediksi berbentuk huruf K (k-shaped recovery), yakni kelompok menengah atas selamat dari krisis, bahkan semakin sejahtera, sedangkan sebagian masyarakat kecil akan semakin terpuruk dan sulit pulih.
Teguh Dartanto, mengatakan, pemerintah harus menyiapkan strategi jangka panjanguntuk mengatasi problem ketimpangan sosial. ”Dampak pandemi ini luar biasa dan baru terasa 5-10 tahun mendatang. Perlu upaya sungguh-sungguh dan komprehensif dari sekarang.
Penyaluran program sosial harus berdasarkan kategori masyarakat yang lebih rentan terdampak pandemi. Banyak kebijakan yang belum pas dan terarah karena tidak memperhatikan bias-bias ini. Jika ini tidak dicermati dalam perumusan kebijakan, ketimpangan akan semakin lebar.
Yang Janggal dari Keputusan Impor Beras
Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.
Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.
Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.
Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.
Ombudsman RI : Ada Potensi Malaadministrasi
Ombudsman RI menilai ada potensi malaadministrasi terkait keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Sebab, segenap indikator tidak mendukung urgensi impor, khususnya dari sisi produksi dan harga beras di dalam negeri.
Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), mengonfirmasi rencana impor itu. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.
Saat dihubungi, Rabu (24/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi belum mau menanggapi penilaian Ombudsman RI yang menduga ada potensi malaadministrasi dalam keputusan impor beras.
Tambahan beras dianggap perlu karena stok yang dikuasai Perum Bulog dinilai kurang. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, cadangan beras Perum Bulog dapat berada di bawah 500.000 ton tahun ini.
Ombudsman RI : Ada Potensi Maladministrasi
Segenap indikator dinilai tidak mendukung urgensi impor 1 juta ton beras. Keputusan impor mesti memiliki dasar kuat karena akan berdampak langsung ke pendapatan belasan juta rumah tangga petani padi di Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menilai ada potensi malaadministrasi terkait keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Sebab, segenap indikator tidak mendukung urgensi impor, khususnya dari sisi produksi dan harga beras di dalam negeri.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam telekonferensi pers, Rabu (24/3/2021), menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang 11,46 juta ton. Potensi peningkatan itu seiring meningkatnya potensi luas panen dari 3,84 juta hektar menjadi 4,86 juta hektar pada periode yang sama.
Situasi stok beras yang tersebar di pedagang, rumah tangga, serta hotel, restoran, dan kafe juga relatif aman. Hal itu tecermin dalam situasi harga beras yang relatif stabil selama kurun tahun 2018-2020. Oleh karena itu, Yeka mengatakan, Ombudsman RI menduga ada potensi malaadministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.
Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), mengonfirmasi rencana impor itu. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.
Tambahan beras dianggap perlu karena stok yang dikuasai Perum Bulog dinilai kurang. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, cadangan beras Perum Bulog dapat berada di bawah 500.000 ton tahun ini.
Penolakan petani
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengapresiasi langkah Ombudsman menelusuri keputusan impor beras. Sebab, keputusan itu berpotensi merugikan negara dan khususnya petani.
Sementara itu, penolakan terkait rencana impor beras terus disuarakan oleh sejumlah kalangan di daerah, terutama petani. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung, misalnya, menolak rencana impor karena dinilai menekan harga di tingkat petani. Apalagi harga jual gabah mulai anjlok dan sulit diserap oleh penggilingan.
Menurut Wakil Ketua I KTNA Lampung M Amin Syamsudin, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia tengah memasuki masa panen raya. Petani saat ini terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun. Di Lampung, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 3.700-Rp 4.200 per kilogram.
(Oleh - HR1)
Elon Musk: Beli Tesla Sekarang Bisa Pakai Bitcoin
NEW YORK – CEO Tesla Elon
Musk mengumumkan pada Selasa (23/3) malam waktu setempat
bahwa mulai sekarang konsumen
bisa membeli mobil listrik Tesla
di Amerika Serikat (AS) dengan
bitcoin.
Tesla bulan lalu mengungkapkan
investasi senilai US$ 1,5 miliar di
bitcoin dan menyatakan segera
menerima mata uang kripto paling
populer tersebut sebagai alat pembayaran. “Sekarang bisa membeli
Tesla dengan Bitcoin,” ujar Musk
via Twitter.
Halaman bantuan di situs Tesla
menjelaskan bagaimana konsumen
dapat membayar pembelian mobil
Tesla dengan mata uang digital.
Sebelum pajak, harga mobil listrik
Tesla berkisar US$ 37.990 sampai
US$ 124.000
Untuk menerima pembayaran dengan bitcoin, Musk mengatakan bahwa Tesla menggunakan peranti lunak terbuka dan internal. Ia menambahkan bahwa Tesla mengoperasikan noda-noda bitcoin secara langsung. Noda adalah komputer pada jaringan bitcoin yang fungsinya memverifikasi transaksi dan menghindarkan mata uang kripto dipakai belanja dua kali.
Pengumuman Musk tersebut
membuat harga bitcoin naik lagi.
Pada sesi perdagangan pagi, Rabu,
harga bitcoin naik 4,3% menjadi
US$ 56.802.
Untuk membeli mobil listrik
Tesla dengan bitcoin, calon pembeli masuk ke situs Tesla di AS dan
mengeklik pilihan pembayaran.
Di situ, konsumen sekarang bisa
memilih transaksi dalam bitcoin.
(Oleh - HR1)
UEA Gelontorkan Rp 144,6 Triliun ke INA
Jakarta - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan menggelontorkan dana investasi senilai US$ 10 miliar di Indonesia Investment Authority (INA) atau sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia. Investasi UEA ini setara dengan Rp 144,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.455 per dolar Amerika Serikat. Nilai investasi UEA merupakan yang terbesar dari sejumlah negara lain yang telah mengumumkan komitmen investasinya.
Bergabungnya UEA semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA dan akan semakin menarik investor dunia lainnya untuk bergabung dan berinvestasi. Dengan dana kelolaannya INA diharapkan dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan utang. Ini dengan diikuti penerapan International best practice serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
(Oleh - IDS)
Pluang Raup US$ 20 Juta via Pendanaan Pra-seri B
Jakarta - Pluang, perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial, mendapatkan pendanaan pendanaan pra-seri B sebesar US$ 20 juta Konsorsium pendanaan ini dipimpin oleh Openspace Ventures bersama dengan investor yang terlibat di pendanaan sebelumnya, termasuk Go-Ventures. Sebelumnya, pada Maret 2019, Pluang telah meraih dana US$ 3 juta melalui pendanaan Seri A. Dana segar tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tambahan 1 juta pengguna baru dan terus menujukkan pertumbuhan pengguna secara bulanan (month-to-month) yang kuat. Pluang juga berhasil membukukan biaya akuisisi pengguna (Customer Acquisition Cost/CAC) yang efisien.
Adapun pendanaan seri B nantinya akan digunakan Pluang untuk mengembangkan dan meluncurkan produk finansial baru yang unik yang menjadi ciri khas Pluang. Dengan demikian, diharapkan ada lonjakan jumlah pengguna bisa menabung dan berinvestasi di aset yang beragam di aplikasi Pluang. Pluang telah menyediakan akses investasi emas, indeks saham Amerika Serikat, dan aset kripto. Pengguna aplikasi Pluang bisa memantau pergerakan nilai investasi, bertransaksi, mengisi saldo top-up, atau menarik dana kapan pun dan dimana pun hanya dengan login ke aplikasi Pluang.
(Oleh - IDS)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









