JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada April 2021 sebesar 0,13% secara month-to-month (mtm), naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,08% (mtm). Adapun tingkat inflasi tahun kalender (Januari–April) 2021 sebesar 0,58% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,42%.

Setelah selama periode Januari – Maret 2021 tingkat inflasi terus mengalami penurun, kenaikan inflasi pada April 2021 dinilai sebagai sinyal bahwa pemulihan ekonomi mulai terjadi. Secara month-to-month, pada Januari 2021 inflasi tercatat 0,26%, sebesar 0,10% pada Februari 2021, dan pada Maret 2021 sebesar 0,08%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto me ngatakan, kelompok pengeluaran yang berkontribusi besar ke inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,20% dengan andil ke inflasi 0,05%. “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi untuk makanan minuman dan tembakau ini adalah daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06%,” ucap dia dalam telekonferensi pers, di Kantor Pusat BPS Jakarta, Senin (3/5).

Dari 90 kota yang yang dipantau oleh BPS, ada 72 kota yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Kotamobagu dengan inflasi sebesar 1,31%. Komoditas yang menyebabkan inflasi yaitu ikan cakalang dan cabai rawit. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Yogjakarta 0,01%. Sementara itu 18 kota mengalami deflasi, di mana deflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,26% dan deflasi terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar -0,02%. “Kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Jayapura (1,26%), komoditas penyumbangnya ikan ekor kuning, ikan cakalang, tomat, dan kangkung,” ucap Setianto.

Inflasi Inti 0,14% 

Selanjutnya Setianto mengatakan, inflasi inti pada April 2021 mencapai 0,14% dan memberikan andil ke inflasi secara keseluruhan 0,09%. Komoditas yang berperan terhadap inflasi inti adalah emas. Kenaikan harga emas terjadi di 60 kota, kota dengan kenaikan tertinggi yaitu Pare-Pare, Medan, dan Bukittinggi yang masing-masing peningkatannya sebesar 3%.

Sedangkan komoditas minyak goreng mengalami kenaikan har ga karena kenaikan harga mi nyak sawit mentah atau CPO yang terjadi secara global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. “Ke naikan harga minyak goreng di 76 kota IHK dari 90 kota yang yang kita pantau kenaikan tertinggi terjadi di Meulaboh, Sampit, dan Bogor,” ucap Setianto

(Oleh - HR1)

Tren peningkatan ekspor di tengah pandemi Covid-19 tengah dibayangi lonjakan tarif kargo peti kemas. Hal ini membuat eksportir dan importir menambah biaya operasional dan bersiasat untuk mereduksi beban biaya tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2021 surplus 5,52 miliar dollar AS. Nilai ekspornya 48,9 miliar dollar AS atau melejit 17,11 persen dibandingkan dengan periode sama 2020, sedangkan nilai impornya 43,38 miliar dollar AS atau meningkat 10,76 persen. Kenaikan ekspor dan impor tersebut menunjukkan geliat aktivitas industri nasional.

Namun, tren peningkatan permintaan global dan domestik ini dibarengi dengan lonjakan tarif kargo peti kemas atau kontainer. Freightos Baltic Index (FBX) mencatat, Indeks Kargo Kontainer Global(Global Container Freight Index) dalam kurun waktu setahun ini melonjak drastis. Indeks yang menggambarkan biaya pengiriman kargo peti kemas global per 30 April 2021 sebesar 4.375 dollar AS per kontainer setara 40 kaki (forty-foot equivalent unit/FEU). Angka ini meningkat tiga kali lipat daripada posisi 1 Mei 2020 yang sebesar 1.451 dollar AS per FEU.

Merujuk pada Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) periode 18 Desember 2009 - 9 April 2021, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga menunjukkan, tarif ke Amerika Selatan dan Afrika Barat lebih tinggi daripada wilayah perdagangan utama lainnya. Pada awal 2021, misalnya, tarif angkutan dari China ke Amerika Selatan melonjak 443 persen dibandingkan dengan 63 persen pada rute antara Asia dan pantai timur Amerika Utara.

Terkait dampaknya terhadap harga produk ekspor dan impor, hal itu bergantung dengan metode pembayaran pengiriman. Jika menggunakan sistem free on board (FOB), harga produk relatif tidak akan naik. Apabila dengan sistem cost, insurance, dan freight (CIF), harga produk bisa bisa meningkat.

FOB merupakan penyerahan barang yang sudah disepakati antara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir) di mana penetapan harga yang dihitung berdasarkan pada nilai barang ditambah semua biaya sampai barang tiba di atas kapal (on board). Adapun CIF lebih menekankan pada kewajiban eksportir menanggung biaya perjalanan hingga sampai di pelabuhan negara tujuan, biaya pengangkutan muatan dan kargo, serta biaya asuransi barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kenaikan biaya pengiriman kontainer secara global memang melonjak antara 200 persen dan 500 persen dari kondisi normal. Hal ini terjadi sejak ekonomi China mulai pulih pada Agustus 2020. Bagi eksportir besar, imbasnya akan relatif lebih sedikit lantaran pengiriman mereka berbasis kontrak dan produknya banyak terkait dengan rantai pasok nilai global. Yang perlu dicermati adalah bagaimana eksportir kecil yang kelasnya masih usaha atau industri kecil menengah.

Kerjasama pembangunan proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan perusahaan smelter asal China, Tsingshan Group di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara dikabarkan batal. Batalnya kerjasama Freeport dengan Tsingshan ini lantaran setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay tidak lebih baik dari rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Namun, saat dikonfirmasi, pihak Freeport belum menjawab pasti terkait kabar pembatalan itu. "Kami masih pembicaraan dengan Tsingshan," kata Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama Riza ke KONTAN, Minggu (2/5).

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan, jika sampai 2023 atau batas waktu yang ditetapkan pembangunan smelter tak menunjukkan progres berarti, maka bukan tidak mungkin sikap tegas bakal diambil pemerintah. Namun, jika keputusan tersebut yang akan diambil, pemerintah akan melakukan kajian mendalam. Kendati diancam sanksi, hingga kini Freeport masih saja fokus melakukan ekspor. Tahun ini, Freeport mendapatkan kuota ekspor 2 juta ton konsentrat. Kuota itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 1.069.000 ton konsentrat tembaga yang diberikan pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Adapun tahun 2019 PTFI hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 ton konsentrat.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyatakan revisi terhadap Permendag No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bakal memberi afirmasi terhadap usaha kecil dan menengah yang beroperasi di platform digital.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan revisi tersebut akan mencitpatakan persaingan yang adil dan sejajar.

“Kami memang sedang merancang peraturannya untuk memastikan jangan sampai produsen kelas kecil dan menengah, apalagi produsen barang-barang Indonesia yang khas seperti pakaian muslim bisa terganggu karena disaingi dengan tidak sejajar dan seimbang di platform-platform digital,” katanya, Senin (3/5).

Lewat revisi tersebut, pemerintah bakal mengidentifikasi negara asal penjual yang berdagang di platform digital. Langkah ini dilakukan untuk menjamin persaingan yang sehat tercipta di antara para merchant.

Adapun, rencana untuk merevisi regulasi sistem perdagangan elektronik telah menyeruak sejak dua bulan lalu ketika Lutfi melaporkan adanya indikasi praktik perdagangan yang tidak adil seperti predatory pricing di platform digital.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga sebelumnya mengharapkan agar pemerintah dapat menyusun bersama pelaku usaha regulasi baru yang akan mengatur pemberian potongan harga di platform dagang digital. (Iim Fathimah Timorria)

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi Nasional PEN hingga akhir April masih rendah dibandingkan dengan alokasi dana yang cukup besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan realisasi anggaran PEN hingga 30 April 2021 mencapai Rp 155,6 triliun. "Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sampai 30 April itu mencapai Rp 155,6 triliun atau 22,3% dari pagu Rp 699,43 triliun, " ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Adapun, dia merinci realisasi anggaran program kesehatan mencapai Rp 21,15 triliun atau 12,1% dari pagu Rp 175,52 triliun. Lalu, anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 49,07 triliun atau sekitar 32,7% dari total pagu Rp 150,8 triliun. Untuk program prioritas sudah mencapai Rp 18,98 triliun atau 15,3% dari anggaran Rp 125 triliun. Selanjutnya, realisasi anggaran PEN untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah mencapai Rp 40,23 triliun atau 28% dari pagu Rp 191,13 triliun. Sementara, untuk insentif usaha telah mencapai Rp 26,2 triliun atau 46,2% dari pagu Rp 56,72 triliun. "Kemudian tentunya kami harapkan bahwa program lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang baru 12% diharapkan bisa ditingkatkan kembali, " ujar Airlangga.

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis lagi izin baru bagi perusahaan teknologi finansial pemberi pinjaman. Sejak Februari 2020, otoritas melakukan moratorium izin baru bagi para pelaku usaha teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer lending di Tanah Air. Namun, pada awal 2021 otoritas memberikan izin bagi beberapa perusahaan seperti PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash). Izin terbaru dikeluarkan oto-ritas kepada PT Modal Rakyat Indonesia. Hal tersebut beriringan dengan diperolehnya dana investasi dari Fazz Financial Group atau FFG. Direktur Utama Modal Rakyat, Hendoko Kwik menjelaskan bahwa izin usaha itu dikantongi perusahaan berdasarkan surat keputusan OJK bernomor KEP-27/D.05/2021. Kendati baru mengantongi izin, perusahaan telah menyalurkan dana lebih dari Rp1,2 triliun.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menjelaskan bahwa pendanaan baru ini akan memperkuat bisnis Amartha yang berbasis kelompok serta mempercepat inovasi produk dengan meluncurkan layanan tambahan bagi peminjam (borrower) dan pendana (lender).Dari pendanaan itu, perusahaan bakal merilis produk baru hingga menambah lagi beberapa lini bisnis baru, seperti asuransi dan layanan creditscoring.“Lewat pendanaan ini, ka-mi ingin lebih dari sekadar lending biasa. Kami ingin memperluas pengaruh kami kepada para borrower, sekaligus mengakomodasi diversifikasi portofolio para lender,” katanya.

(Oleh - HR1)

Tata kelola yang belum optimal dinilai menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan negara bukan pajak di sektor perikanan. Hal ini juga membuat nelayan skala kecil tak kunjung sejahtera. Perlu pengoptimalan tata kelola ini khususnya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.

Hal tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk ”Suara dari Kampus untuk Perikanan dan Kelautan Indonesia yang Berkelanjutan”, Senin (3/5/2021). Turut hadir sebagai narasumber Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Yudi Nurul. Yudi menyampaikan, kondisi perikanan dan kelautan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Ini ditunjukkan dengan buruknya sarana dan prasarana, produktivitas dan daya saing yang masih rendah, serta tidak meratanya pembangunan atau pengelolaan perikanan.

Lesunya permintaan barang dan jasa oleh konsumen selama pandemi Covid-19 membuat korporasi-korporasi selaku produsen mengurangi belanja modalnya (capital expenditure). Mereka menurunkan produksi sehingga kapasitas terpasang tak terpakai maksimal.

Dengan kondisi ini, sudah barang tentu, korporasi juga akan mengerem rencana-rencana ekspansinya. Korporasi yang masih memiliki cadangan dana memilih mendiamkan uangnya ketimbang membelanjakan untuk investasi. Dampaknya, dana menganggur korporasi meningkat tajam selama pandemi. Kondisi ini tecermin dari melonjaknya nilai simpanan pada kelompok rekening bank dengan nominal di atas Rp 5 miliar, yang notabene dimiliki korporasi-korporasi skala menengah dan besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan pada rekening dengan nominal simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Februari 2021 mencapai Rp 3.282,5 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan simpanan kelompok rekening ini jauh lebih cepat ketimbang simpanan kelompok rekening lainnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan otoritas dan industri pada sektor keuangan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan menggairahkan kembali bisnis korporasi. Di samping kebijakan makro berupa program restrukturisasi kredit oleh OJK dan injeksi likuiditas ke pasar oleh Bank Indonesia, sejumlah kebijakan mikro juga diberikan seperti keringanan uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor.

Perbankan juga terus menurunkan suku bunga kreditnya seiring penurunan suku bunga acuan BI7DRR Rate. Per Februari 2021, rata-rata suku bunga kredit investasi telah menyentuh level 8,77 persen, sedangkan bunga kredit modal kerja sebesar 9,17 persen. Sejak BI7DRR diluncurkan sebagai suku bunga acuan pada Agustus 2016, hingga kini penurunan bunga kredit telah mencapai kisaran 253–277 basis poin, jauh lebih besar dibandingkan dengan total penurunan BI7DRR itu, yakni 150 basis poin.

Pemprov Sulsel berencana buka kawasan industri baru di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rencana ini mencuat saat pertemuan antara Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bertemu dengan Plt Dirut Kawasan Industri Makassar (Kima) di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (3/5) kemarin.

Rencana pembukaan ini dilakukan karena Kawasan Industri Makassar kini menyisakan 7 hektare lahan dari total luas 338 hektare. Dia mengungkapkan, pengembangan kawasan industri di Maros mendapat lampu hijau dari Pemprov Sulsel.

Alasan Kabupaten maros dipilih sebagai kawasan industri baru karena lokasinya yang strategis, apalagi dekat dengan bandara, kemudian dekat pula pelabuhan dan ada jalur kereta api. Kepala Dinas Perindustrian Sulsel Ahmadi Akil menyebut pembangunan kawasan Industri baru di Maros sangat memungkinkan karena dari empat hal tersebut sangat mendukung.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI dan PT Berdikari (Persero) mendatangkan daging sapi beku boneless asal Brasil sebanyak 420 ton secara bertahap ke Tanah Air. Kedatangan pertama daging sapi beku boneless sebanyak 140 ton tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu pekan lalu, 1 Mei 2021.

Impor daging sapi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta memenuhi ketersediaan pasokan menjelang Idul Fitri. Selain meningkatkan ketahanan pangan nasional, impor daging ini juga disebut sebagai upaya membuka kesempatan untuk mengkaji sejauh mana kualitas produk daging sapi asal Brasil.

Ini kesempatan untuk melihat kualitas daging sapi asal Brasil. Hal ini merupakan bagian dari upaya agar impor tidak sekedar untuk memenuhi pasokan tetapi juga proses pembelajaran agar industri daging sapi dalam negeri semakin lebih baik.