Sekitar 300 karyawan Perum Damri menagih gaji yang menjadi hak mereka yang belum dibayar penuh menyusul pukulan pandemi Covid-19 sejak sekitar setahun lalu. Karyawan BUMN ini hanya menerima setengah gaji saja.

Bahkan, ada beberapa bulan yang menerima gaji Rp 750,000 sementara sebagian besar bulan-bulan hingga April 2021, rata-rata menerima gaji Rp 1.7 juta. Saat normal, paling sedikit Rp 3,2 juta perbulan, meningkat sesuai golongan dan masa kerja.

Penerimaan gaji tidak penuh itu dialami karyawan sejak Mei 2020. Mereka masih bisa bersabar tapi kesabaran karyawan diuji saat akhir Ramadan 2021 ini.

General Manager Damri Cabang Surabaya Jarnawi mengakui, sekitar 300 karjawan memang tidak gajian penuh. Dampak pandemi Covid-19 benar-benar menghantam lasanan moda tranaportasi darat.

Situasi sulit saat pendemi berdampak serius pada keuangan Damri. Jarnawi tetap berharap, situasi sulit ini tidak sampai menggangu operasional bus karena harus melayani masyarakat.

Pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun lalu mampu meningkatkan penggunaan uang secara non tunai atau cashless. Hal itu menunjukkan masyarakat sudah mulai bisa mengikuti kebiasaan baru tersebut. Budaya cashless harus semakin ditingkatkan untuk kemudahan, kecepatan, kemurahan biaya, keamanan dan kehandalan.

Bank Indonesia (BI) memiliki Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran secara non tunai. Penggunaan QRIS sebagai transaksi cashless sangat bermanfaat sebagai proses transaksi keuangan dan pengembangan usaha UMKM dan di masa pandemi ini sangat cocok sehingga menghindari pegang uang tunai yang kernungkinan virus bisa berpindah.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2020 mencatat total aset sebesar Rp 140,16 triliun. Angka ini tumbuh 16,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 120,58 triliun.

Dalam laporan keuangan LPS disebutkan sebagian besar aset ini berupa investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 133,39 triliun atau 95,17% dari total aset. Kemudian LPS juga membukukan surplus bersih sebesar Rp 19,36 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 17,73 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan investasi juga mengalami peningkatan yaitu 15,8% menjadi Rp 8,84 triliun meningkat Rp 7,64 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya disertai efisiensi di sisi pengeluaran yang signifikan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pada tahun 2020, LPS mencatat kenaikan jumlah simpanan masyarakat pada 109 bank umum sebesar 10,86% year on year jumlah rekening ini naik sebesar 16,12% yoy dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Capaian dan kondisi ini harus terus dijaga, terlebih pada saat situasi pandemi justru masyarakat semakin percaya pada sistem perbankan. Hal ini juga membuktikan bahwa langkah-langkah yang diambil Pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk menjaga kepercayaan kepada sistem perbankan sudah memberikan hasil yang positif.

Dua BUMN klaster pangan yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Berdikari (Persero) mendatangkan daging sapi beku boneless asal Brasil sebanyak 420 ton secara bertahap untuk menjaga stabilitas harga daging serta memenuhi ketersediaan pasokan menjelang Idul Fitri 1442 H.

Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan upaya menjaga ketersediaan daging sapi ini sejalan dengan peningkatan ketahanan pangan nasional.

Sampai dengan akhir tahun 2021 RNI melalui Berdikari akan mendistribusikan sebanyak 20 ribu ton daging sapi. Kedatangan pertama daging sapi beku boneless asal Brasil sebanyak 140 ton telah tiba di pelabuhan, Selanjutnya dijadwalkan akan tiba sekitar empat kontainer lagi sebelum lebaran.

Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara mengatakan kedatangan pasokan daging sapi ini merupakan bagian dari realisasi penugasan pemerintah guna mencukupi kebutuhan daging sapi di tengah hari besar keagamaan nasional (HBKN) khususnya di bulan puasa dan menjelang Idul Fitri.

Penyaluran pinjaman online atau peer-to-peer (P2P) lending tetap bertumbuh meski di tengah pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Maret 2021, fintech lending mencatatkan pembiayaan Rp 19,04 triliun atau tumbuh 28,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM memilih fintech lending karena syarat pengajuan pinjaman tanpa agunan, pencairan dana cepat, pinjaman sesuai dengan kebutuhan, serta kemudahan dan kenyamanan dalam mengajukan aplikasi.

Berdasarkan studi kuantitatif yang dilakukan Modalku terhadap nasabahnya, fintech lending unggul jika dibandingkan dengan sumber pendanaan konvensional seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan kredit perbankan lainnya.

Hal senada dialami fintech lending berbasis syariah, Alami, yang sepanjang kuartal I 2021 mampu menyalurkan pembiayaan senilai Rp 187 miliar.

Kinerja fintech lending bakal terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Pembiayaan sektor produktif akan menjadi tumpuan pemulihan ekonomi, meski pembiayaan sektor konsumtif juga akan tetap diminati masyarakat. Fintech bisa mengakomodasi dua kebutuhan itu dengan akses yang cepat dan mudah.

Pemerintah menargetkan, ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh 5,2% - 6%, sedikit lebih tinggi dari target dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2021 yang sebesar 5%. Untuk mencapai target tersebut, defisit APBN dalam postur makro fiskal 2022 ditargetkan dalam kisaran 4,51% - 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 808,2 triliun hingga Rp 879,9 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan terakselerasi, sehingga 2022 diharapkan bisa menjadi tahun kunci bagi Indonesia untuk pulih cepat dari kemerosotan ekonomi akibat tekanan pandemi Covid-19. “Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,4% - 6%. Tentu dalam perhitungan fiskal yang konservatif mungkin bisa dihitung 5,2% sam pai 5,6% dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” ucap Suharso dalam sambutannya se cara daring pada acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 pada Kamis (29/4). Pertumbuhan 5,2% - 6% tersebut, kata dia, menjadi satu dari enam fokus sasaran pembangunan Rencana Kerja Permerintah (RKP) 2022. Lima fokus lainnya adalah indeks pembangunan manusia 73,44 - 73,48, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,2%, tingkat kematian menjadi 8,5 – 9,0%, rasio gini 0,376 - 0,378, dan penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, target pertumbuhan ekonomi yang konservatif untuk dicapai pada 2022 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi tersebut dapat terjadi jika reformasi struktural terus dilakukan. Sri Mulyani juga mengatakan, target defisit fiskal 4,51% - 4,85% pada 2022 tersebut menurun dibandingkan target defisit tahun ini yang ditetapkan 5,7% terhadap PDB atau setara Rp 1.006,4 triliun. “Dengan defisit yang ma sih 4,5% sampai 4,8%, maka pembiayaan 2022 akan terus dijaga secara prudent,” kata dia

Sementara itu, untuk target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81% sampai 5,8% dan investasi minus 0,3% sampai minus 0,95% sehingga rasio utang ditetapkan 43,76% sampai 44,28% dengan titik tengah 41,05%. Untuk keseimbangan primer tahun depan minus Rp 414,1 triliun sampai minus Rp 480,5 triliun atau minus 2,31% - minus 2,65% terhadap PDB.

(Oleh - HR1)

Indonesia tetap melakukan kegiatan ekspor ke India, meski negara tersebut tengah melakukan karantina wilayah (lockdown) akibat lonjakan kasus Covid-19. Dalam gelombang kedua serangan virus Covid-19, India mencatatkan 18,3 juta kasus infeksi dan 204 ribu orang yang meninggal, dengan rekor 3.645 kematian dalam satu hari.

“Secara umum, tidak ada kendala dalam kegiatan fasilitasi ekspor impor antara Indonesia dan India. Protokol kesehatan diterapkan untuk mencegah warga negara asing masuk, termasuk India. Namun hal ini tidak mengganggu kelancaran bongkar muat barang,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam keterangan resmi, Kamis (29/4).

“Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan dengan terminal curah cair terbesar di Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19, Dumai tetap menjadi pelabuhan umum yang tertinggi dalam pengapalan CPO dan turunannya di Indonesia. Kebanyakan ekspor Indonesia ke India saat ini adalah produk liquid atau cair yang perpindahannya lebih banyak melalui saluran pipa, jadi sangat minimal keterlibatan orang,” terang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi.

(Oleh - HR1)

Pedagang aset kripto, Tokocrypto, berkolaborasi dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), yaitu satu-satunya BUMN penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di bawah koordinasi Kementerian Kominfo. Peruri memiliki kemampuan menerbitkan digital certificate yang akan digunakan untuk Identity Management dan proses e-KYC di Indonesia melalui BlocktoGo. Dengan kerjasama ini, kepercayaan masyarakat terhadap industri aset kripto diharapkan meningkat, apalagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah investor kripto di Indonesia terus bertumbuh hingga mencapai 4,45 juta di akhir Maret 2021. CEO & Co-Founder Tokcorypto Pang Xue Kai mengatakan, jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto di Tokocrypto terus mengalami kenaikan. Hingga kini, tercatat sebanyak 90.000 active trader per minggu dengan volume transaksi harian capai US$ 60 juta. Sedangkan total mobile apps download telah mencapai 400.000 sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2020.

Sementara itu, COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda menuturkan, berbagai inisiatif pemerintah untuk menciptakan iklim industri aset kripto yang kondusif sudah dilakukan, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti pun terus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto.

(Oleh - HR1)

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) sebagai pemegang izin uang elektronik LinkAja mengakuisisi salah satu perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending bernama PT iGrow Resources Indonesia (iGrow). Langkah akuisisi iGrow ini bertujuan untuk memperluas lini bisnis LinkAja ke pembiayaan online, terutama untuk sektor produktif UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan LinkAja untuk mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kemandirian ekonomi. Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menjelaskan, perluasan lini usaha di bidang pembiayaan merupakan langkah nyata LinkAja dalam memberikan kemudahan akses keuangan dan ekonomi, ter utama kepada masyarakat kelas menengah ke bawah serta UMKM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kemandirian ekonomi.

Sementara itu , Direktur Pengembangan Bisnis iGrow Jim Oklahoma menjelaskan, LinkAja merupakan perusahaan yang memiliki fundamental bisnis kuat dengan kolaborasi pemegang saham antara BUMN dan perusahaan teknologi besar. Hal ini akan mempercepat visi dan misi iGrow untuk memberikan impact ke UMKM dan dapat menjadikan iGrow sebagai salah satu pemain utama di bidang pembiayaan sektor produktif

(Oleh - HR1)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan, pada tahun ini, suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk perseroan akan mencapai Rp 67 triliun. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan PMN untuk BUMN pada 2020 yang senilai Rp 28 triliun.

Pada 2022, kondisi diprediksi belum akan membaik. BUMN diperkirakan masih membutuhkan suntikan dana PMN dalam jumlah besar meski sedikit turun dari tahun ini, yakni Rp 62 triliun. Seiring dengan dukungan dana masif yang masih harus disiapkan bagi BUMN, kontribusi dividen ke APBN pun diperkirakan akan minim.

Tahun lalu, BUMN hanya sanggup menyetor dividen sebesar Rp 44 triliun. Tahun ini, kontribusi dividen dari perseroan diperkirakan turun menjadi Rp 28 triliun. Adapun tahun depan, setoran dividen ke kas negara diperkirakan mulai naik menjadi Rp 35 triliun, tetapi masih jauh di bawah dana PMN yang harus dikeluarkan pemerintah.

Penyebab terpuruknya kinerja keuangan BUMN, selain pandemi, adalah beban penugasan dari pemerintah yang tidak setimpal dengan kemampuan perseroan. Kondisi itu diperparah dengan tata kelola buruk serta intervensi politik yang kerap membayangi BUMN.

Pada Maret 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Regulasi itu menertibkan skema pemberian PMN dalam konteks penugasan.