PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalul anak usahanya yaitu PT Waskita Toll Road dan Kings Ring Ltd telah menandatangani kesepakatan jual beli 30 persen saham PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT) dengan nilai transaksi sebesar Rp 824 miliar.

Presiden Direktur Waskita Karya Destiawan Soewardjono menjelaskan bahwa PT JMKT merupakan badan usaha jalan tol pemegang konsesi ruas Medan-Kualanamu-Tebing tinggi. Transaksi divestasi ini merupakan langkah awal dari program divestasi 9 ruas tol yang direncanakan oleh Waskita pada tahun ini.

Program divestasi ruas tol sejalan dengan strategi Waskita untuk meningkatkan kinerja dengan aset recycle. Sebagai pengembang jalan tol terbesar di Indonesia, Waskita menciptakan value lewat proses investasi konstruksi dan divestasi.

Sebagal informasi, JMKT didirikan pada tahun 2014 dan berhasil memenangkan lelang pengusahaan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing tinggi yang ditetapkan pada 4 September 2014. Ruas sepanjang 61,7 km tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2016, sementara nilai investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan mencapai Rp4,9 triliun.

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan minat investor menanamkan modal lewat pendanaan lewat urun dana atau equity crowdfunding tumbuh hingga 19 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen menyebut modal himpunan lewat urun dana naik hampir 19 persen dari Rp191 miliar pada akhir 2020 menjadi Rp225 miliar per 14 April 2021.

Tren serupa juga terlihat dari jumlah investor yang mengalami pertumbuhan 15 persen atau dari 22.300 investor pada akhir 2020 menjadi 25.700 investor per 14 April 2021.

Sementara jumlah dana terhimpun sebesar Rp225 miliar berasal dari 164 penerbit fund raising, sehingga rata-rata per penerbit dana mencapai Rp1,3 miliar.

Setelah OJK menerbitkan aturan mengenai penghimpunan dana di pasar modal melalui penerbitan saham dan surat utang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbentuk urun dana, diharapkan ini menjadi alternatif pembiayaan untuk pelaku UMKM.

Apalagi di tengah pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, Hoesen berharap sosialisasi terkait alternatif pendanaan ini bakal semakin diminati oleh pelaku UMKM dan juga investor.

(Oleh - HR1)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mencatat total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.836 triliun per Februari 2021. Angka tersebut meningkat dari posisi Desember 2020 yang sebesar Rp1.803 triliun.

Meski demikian, market share keuangan syariah masih di angka 9,96 persen. Menurut Wimboh hal tersebut menunjukkan masih rendahnya penetrasi industri jasa keuangan syariah dibandingkan konvensional.

"Jangan kita berbangga. Perlu lompatan yang dituangkan dalam roadmap. Untuk itu dalam strategi kita sangat clear bahwa road map akan mendorong lembaganya harus bisa berkompetisi," ucap Wimboh dalam Sarasehan Industri Jasa Keuangan, Jumat (23/4).

Pertama, memperkuat lembaga dan keuangan syariah melalui peningkatan permodalan dan sumber daya manusia (SDM). "Seperti diketahui industri keuangan syariah dihadapi pada persoalan tingkat permodalan yang terbatas di mana 6 dari 12 bank syariah memiliki modal inti di bawah Rp2 triliun," ucapnya.

Kedua, integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan competitiveness produk dan layanan keuangan syariah. Di samping itu, integrasi tersebut juga mempermudah diferensiasi model bisnis atau produk syariah masih terbatas.

Seperti diketahui, sejauh ini produk keuangan syariah terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana syariah, surat berharga negara (SBN), asuransi syariah, dan pembiayaan syariah.

(Oleh - HR1)

Transaksi ekonomi digital di Tanah Air pada tahun lalu diperkirakan US$ 44 miliar atau setara Rp 638 triliun. Tiga tahun lagi bisa mencapai Rp 1.798 Triliun. Ada syaratnya.

Kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia semakin meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai transaksi ekonomi digital di Tanah Air pada tahun lalu mencapai US$ 44 miliar atau setara Rp 638 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.500 per dolar AS.

"Nilai itu bisa meningkat menjadi US$ 124 miliar (setara Rp 1.798 triliun) atau tiga kali lipat pada 2025," kata Sri Mulyani dalam Webinar Peran Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi, Jumat (23/4).

Bendahara Negara ini menilai, pandemi telah memaksa seluruh dunia pindah ke platform digital karena pertemuan fisik dibatasi. "Bahkan ada yang berkata chief information officer yang paling efektif di dunia adalah Covid-19 karena mampu memindahkan seluruh kegiatan menjadi digital," ujar dia

Saat ini, Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran yang diprioritaskan kepada 12.377 lokasi pelayanan publik yang berada di daerah 3T yang belum memiliki fasilitas 4G seperti sekolah dasar hingga pesantren. Dengan demikian, kualitas komunikasi tempat-tempat tersebut bisa lebih bisa diandalkan.

Laporan e-Conomy SEA 2020 dari Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 44 miliar pada tahun ini. Proyeksi untuk 2025 bahkan mencapai US$ 124 miliar, jauh meninggalkan negara Asia Tenggara lain yang hanya bisa mencapai US$ 22-53 miliar pada lima tahun mendatang. Salah satu faktor pendorongnya adalah pertumbuhan jumlah pengguna internet dalam negeri yang terus meningkat. Sebuah hal yang mengindikasikan pasar digital terus berkembang dari waktu ke waktu.

(Oleh - HR1)

Startup teknologi finansial (fintech) payment gateway Xendit mendapat pendanaan seri B sebesar US$ 64,6 juta atau Rp 938 miliar pada bulan lalu. Pendanaan tersebut akan digunakan perusahaan untuk menyasar pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun ini.

Inbound Sales Team Lead Xendit Patricia Muljadi mengatakan, perusahaan mengincar pasar UMKM karena potensinya besar. "Sentimen UMKM di Indonesia sangat besar," katanya dalam acara konferensi pers virtual pada Jumat (23/4).

UMKM merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60%. UMKM mempekerjakan mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Peningkatan jumlah UMKM yang memakai layanan Xendit terjadi seiring dengan banyaknya UMKM yang mendigitalisasi bisnisnya selama pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 11 bulan hingga saat ini sudah ada 4,7 juta UMKM baru yang beralih ke digital dengan jumlah total sebanyak 12,7 juta UMKM yang go-digital.

CEO and Co-Founder of Xendit Moses Lo mengatakan, program tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM, sembari mengadopsi transaksi digital. "Masyarakat Indonesia kini memiliki berbagai pilihan metode pembayaran, dan UMKM harus dapat memfasilitasi hal tersebut," kata Moses. Diketahui, perusahaan yang berdiri sejak 2016 ini telah mencatatkan transaksi sebanyak 65 juta kali dengan pembayaran US$ 6,5 miliar per tahun. Xendit juga mencatatkan persentase tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) setiap tahunnya sebesar 700%. Pada Maret lalu, Xendit telah mendapat pendanaan seri B sebesar US$ 64,6 juta yang dipimpin oleh perusahaan modal ventura Accel. Sehingga, total Xendit telah mengumpulkan pendanaan hingga US$ 88 juta.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan melebur empat operator pelabuhan milik negara ke dalam holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sebelum akhir tahun ini.

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Arif Suhartono, mengatakan Pelindo bakal menyatukan permodalan dan mengatur investasi dengan lebih baik. Alokasi belanja modal (capital expenditure) pun dianggap lebih terukur jika dilaksanakan di bawah satu manajemen. Setelah merger, Pelindo akan mengelola bisnis peti kemas hingga 16,7 juta twenty-foot equivalent units (TEUs).

Wacana merger Pelindo muncul menjelang akhir 2019. Saat itu, Elvyn Gani Masassya, yang menjadi Direktur Utama Pelindo II, mengatakan rencana yang sudah lama dibahas tersebut sedang disempurnakan dan akan diselesaikan pada 2020. Namun target itu belum terwujud.

Bila merujuk pada statistik Kementerian Perhubungan pada 2019, Pelindo IV mengelola 25 pelabuhan, paling banyak dibanding Pelindo I, II, dan III. Namun Pelindo II memimpin dalam pengelolaan peti kemas, sebanyak 7,66 juta TEUs.

Produksi baterai untuk kendaraan listrik menjadi fokus baru pemerintah di sektor transportasi. Sumber daya nikel yang melimpah serta proyeksi peningkatan permintaan kendaraan listrik menjadi basis program ini. Pada 2025, pemerintah menargetkan menjadi produsen global baterai kendaraan listrik dan menguasai pasar manufaktur kendaraan listrik regional.

Indonesia Battery Corporation (IBC) memastikan ketersediaan pasokan nikel dan material penyusun baterai lainnya cukup untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik.

Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Tjahajana Wirakusumah, menyatakan Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton. Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan nikel untuk mendukung program baterai kendaraan listrik ini akan mencapai 15-16 juta ton hingga 2030.  

Terlepas dari masalah cadangan yang aman, Agus menilai tantangannya justru terletak pada perubahan jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik. Perusahaan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan menggantikan nickel manganese cobalt (NMC) seperti lithium ferrous phospate (LFP).

Agus menuturkan timnya telah menyortir 11 calon mitra yang merupakan pemain di industri baterai dan kendaraan listrik global. Dari hasil seleksi itu, terjaring tiga kandidat utama. Salah satunya Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL).

Pemerintah mengeluarkan beleid baru tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lewat peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 yang merevisi beberapa poin dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang terbaru adalah penyelenggara financial technology (fintech) kini juga berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menjelaskan, dalam PP 61/2021 menetapkan peer-to-peer (P2P) lending atau Pinjol, equity crowdfunding atau urun dana, dan fintech lainnya menjadi pihak pelapor.

Dian menuturkan, dengan ditetapkannya P2P lending, urun dana dan fintech sebagai pihak pelapor, akan mempermudah kerja PPATK dalam menelusuri transaksi mencurigakan di sektor usaha ini.

Menanggapi aturan baru ini Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menyatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut. Menurut dia, masuknya fintech sebagi pihak yang wajib melapor transaksi karena fintech masuk kategori penyedia jasa keuangan.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga 1 April 2021, realisasi insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 baru terealisasi Rp 14,02 triliun. Pencapaian ini 23,98% dari total pagu anggaran Rp 58,47 triliun, atau masih tersisa Rp 44,45 triliun. 

Insentif pajak tersebut untuk enam program. Pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terserap 10,55%. Kedua, PPh Final UMKM 16,67%. Ketiga, pembebasan PPh 22 Impor 18,8%. Keempat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 35,67%. Kelima, penurunan tarif PPh Badan 52,37%. Keenam, pengembalian pendahuluan pajak pertambahanilai (PPN) yang baru 7,9%.

Selain enam insentif ini ada diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan potongan PPN untuk properti. Namun, dua insentif ini belum ada catatan meski sudah berlaku sejak Maret 2021.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai insentif PPh 21 DTP sepi peminat karena yang mengajukan adalah pengusaha selaku pemberi kerja. Sementara yang mendapatkan manfaat insentif ini adalah adalah karyawan. Karena tidak mendapatkan manfaat langsung sebagian pengusaha pilih tidak ikut insentif ini.