Ekonomi
( 40554 )Menkeu : Ekonomi Tumbuh 4% di 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 sebesar 4%. Angka ini lebih tinggi ketimbang proyeksi sebelumnya sebesar 3,7%. Sri Mulyani melihat, berbagai indikator perekonomian pada kuartal IV-2021 menunjukkan sinyal positif, pasca penyebaran Covid-19 varian delta pada kuartal sebelumnya. Perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), pertumbuhan ekonomi periode Oktober-Desember tahun lalu bisa mencapai 5%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya 3,51%. "Jadi kalau kuartal keempat 2021 (pertumbuhan ekonomi) di 5%, keseluruhan tahun pertumbuhan akan di sekitar 4%," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/1).
Saham Lapis Kedua Mulai Dijual
Sejumlah saham lapis dua dan tiga masih lesu di awal tahun ini. Indeks SMC Composite tercatat terkoreksi sebesar 2,61% sejak akhir tahun lalu hingga Rabu (19/1). Saham-saham yang menjadi pemberat indeks ini antara lain PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dengan koreksi sebesar 55,95% year to date (ytd), disusul PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL) yang mencatatkan penurunan 53,44% ytd, dan saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang turun 41,47%. Menilik data BEI, hanya saham lapis dua dan tiga di sektor energi dan keuangan yang mencatatkan penguatan. Tapi kedua sektor ini tak dapat mengangkat indeks IDX SMC Composite lantaran bobotnya hanya 36% dari indeks. "Minim sentimen positif jadi alasan saham-saham small medium cap mengalami penurunan," tutur Kepala Riset Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas, Rabu (19/1).
Pemanis Baru Investasi RI
Pemerintah menambah pemanis baru untuk memancing minat investor melalui relaksasi penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termuat di dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Insentif fiskal ini diyakini akan menarik penanaman modal lebih tinggi serta mendukung pemerataan investasi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di level pemerintah daerah (pemda). Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan skema penghitungan PBB di dalam UU HKPD disusun lebih fleksibel sehingga meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Optimisme serupa dikemukakan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Menurutnya, regulasi ini merupakan instrumen pendukung dari berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mendorong geliat investasi. Menurutnya, relaksasi PBB menjadi pemanis baru bagi investor yang sejauh ini telah memandang Indonesia sebagai tujuan alternatif penanaman modal. Wakil Ketum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simonjarang berharap kebijakan tersebut segera disosialisasikan agar pelaku usaha lebih memahaminya.
Pengamanan Stok & Harga Pangan: Impor Jadi Pilihan
Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor untuk tiga komoditas pangan yakni gula, daging sapi, dan bawang putih pada tahun ini guna menjamin stok memadai sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan izin impor 2022 telah dikeluarkan kendati kuotanya tidak disebutkan secara terperinci. “Stok akan menjadi lebih dari cukup untuk memastikan bahwa kalau terjadi kenaikan harga kita mempunyai ketersediaan yang cukup untuk kepentingan nasional," katanya, Selasa (18/1). Mendag memprediksi beberapa komoditas yang izin impornya sudah keluar akan tiba di pelabuhan Indonesia dalam beberapa pekan mendatang atau akhir bulan ini. Selain gula, Lutfi belum bisa mengungkapkan volume impor daging sapi yang disetujui pemerintah, karena pasokan dan permintaan global dalam kondisi ketat, sehingga harga menjadi sensitif.
Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebutkan bahwa kebutuhan gula mentah untuk gula kristal putih (GKP) pada 2022 mencapai 900.000 ton. Adapun dari perhitungan awal Kementerian Pertanian, kebutuhan impor daging sapi maupun kerbau pada 2022 sebesar 226.065 ton. Untuk bawang putih, Lutfi memperkirakan impor berkisar 500.000 ton. Berkaca pada realisasi tahun lalu, pemasukan bawang putih mencapai 475.000 ton dari persetujuan impor sebanyak 600.000 ton yang dikeluarkan Kemendag. Adapun rekomendasi teknis dari Kementan untuk impor bawang putih mencapai 864.000 ton pada 2021.
Investasi Migas : Pemerintah Bidik US$17 Miliar
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan total nilai investasi yang bisa diserap oleh sektor minyak dan gas bumi pada tahun ini mencapai US$17 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan total investasi itu akan berasal dari hulu migas senilai US$12,87 miliar yang bersumber dari kegiatan-kegiatan produksi, pengembangan, dan eksplorasi. Sementara itu, kontribusi investasi hilir migas dipatok senilai US$4,12 miliar yang berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pengolahan, pengangkutan, dan niaga.“Investasi migas kami tetap optimistis akan baik. Kami targetkan 2022 sekitar US$17 miliar,” ujarnya, Rabu (19/1).
Forum B-20 Tak Hanya Milik Pebisnis Elite
Seiring posisi presidensi G-20 tahun 2022, Indonesia juga didaulat menjadi penyelenggara forum B-20, yakni kelompok yang mewakili komunitas bisnis di negara G-20. ”Forum ini (B-20) bukan hanya untuk pebisnis elite, melainkan juga mengusung kepentingan UMKM agar makin berkembang,” kata Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (18/1) yang juga Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia. Penyelenggaraan B-20 tahun ini pertama kalinya dipimpin negara berkembang yaitu Indonesia, yang jadi kesempatan dan momentum memperjuangkan kepentingan bisnis di negara berkembang yang didominasi UMKM.
Langkah konkret yang dilakukan selama rangkaian B-20 tahun ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM, terutama usaha mikro dan ultramikro, agar naik kelas dari kategori informal menjadi formal sehingga dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, juga mempromosikan produk UMKM ke dunia internasional dengan daya saing produk yang kompetitif. Menurut Arsjad, kepentingan UMKM diperjuangkan sesuai tema B-20 Indonesia, yakni mendorong pertumbuhan global yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif. ”Sesuai G-20, B-20 Indonesia juga akan mengusung tiga prioritas, yakni kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi,” ujarnya. (Yoga)
Perikanan, Sistem Kontrak Mulai Maret 2022
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohammad Zaini mengemukakan, aturan tata cara penarikan PNBP untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dengan system kontrak dalam tahap finalisasi di Kemenkumham. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yakni WPP711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan), WPP 716 (Laut Sulawesi), dan 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik). Awal Maret 2022, dilakukan uji coba sistem kontrak penangkapan ikan di WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur). Pihaknya menunggu finalisasi penghitungan stok ikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) sebagai dasar penentuan jumlah tangkapan yang dibolehkan (JTB).
Berdasarkan data sementara KKP, total wilayah penangkapan JTB yang ditawarkan untuk dieksploitasi industri perikanan di zona industri perikanan adalah 4.881.000 ton per tahun senilai Rp 120,23 triliun. Kuota penangkapan bagi pemegang kontrak minimal 100.000 ton per tahun dan berlaku selama 15 tahun. Dengan penerapan sistem kontrak, PNBP dari perikanan tangkap tahun 2022 ditargetkan Rp 3 triliun. PMA yang berminat berasal dari Taiwan, Korea, Italia, Norwegia, China, Thailand, Jepang, dan Filipina. WPP RI yang diminati adalah WPP 711, WPP 716, WPP 717, dan WPP 718. Perusahaan domestik dan koperasi nelayan juga berminat, diantaranya nelayan Pati yang akan mendaftarkan system kontrak lewat koperasi. Dirut PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono mengemukakan, pihaknya juga berencana mengikuti sistem kontrak penangkapan ikan. (Yoga)
Cara Baru Pembayaran Jalan Tol
Persiapan penggunaan teknologi tol tanpa sentuh atau multi-lane free flow (MLFF) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memasuki tahap akhir. Anggota BPJT, Eka Pria Anas, mengatakan lokasi penerapan perdana MLFF akan ditentukan paling lambat Maret 2022. Menurut Eka, Kementerian Pekerjaan Umum akan menyeleksi ruas jalan tol yang padat kendaraan tapi lalu lintasnya mudah ditangani. Teknologi transaksi jalan tol tanpa gardu itupun berpotensi ditempatkan lebih dulu dijalur penyokong Jakarta dan sekitarnya (jabodetabek), seperti jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi serta jalan tol lingkar luar Jakarta. "belum diputuskan secara persis, tapi sudah ada beberapa kemungkinan," tutur Eka. Mobil yang masuk dan keluar di ruas jalan tol berskema transaksi MLFF akan terdeteksi secara otomatis melalui satelit. "Tak perlu mesin on board, pengemudi hanya perlu memasang aplikasi khusus di telepon seluler untuk pembayaran," lanjut Eka. (Yetede)
Jurus Keluar Dari Jebakan Siklus Komoditas
Capaian fantastis kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2021 tak lepas dari siklus super komoditas (Commodity supercycle), yaitu periode ketika harga komoditas naik dalam waktu panjang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagangan mencetak rekor tertinggi sepanjang 15 tahun terakhir. Kepala Badan Pengkaji dan Pengembangan Perdaganagan, Kasan Muhri, menyadari adanya kecenderungan pergerakan harga komoditas bakal terkorekis pada tahun ini karena fenomena Commodity supercycle tidak mungkin berlangsung permanen. Menurut Kasan harga komoditas memang memberikan kontribusi besar pada ekspor nasional telah menurun pada 2011. Waktu itu, kata dia, kontribusi manufaktur hanya 34% dari total nilai ekspor sebesar US$ 201,5 miliar.Pemerintah telah memutuskan perpanjangan insentif pajak penjualan barang mewah untuk mobil baru. Kasan mengungkapkan setelah kenaikan penjualan domestik setelah insentif itu akan diikuti oleh kenaikan ekspor otomotif. (Yetede)
BoJ Naikkan Proyeksi Inflasi
Bank sentral Jepang atau BoJ merevisi prakiraan inflasi pada Selasa (18/1) dan menyesuaikan pandangannya tentang resiko kenaikan harga-harga. Di saat yang sama BoJ mempertahankan kebijakan pelonggaran moneter karena ekonomi Jepang masih dihadapkan pada ketidakpastian pandemi-19. BoJ juga merevisi perkiraan inflasi untuk tahun fiskal hingga Maret 2024 menjadi 1,1% dari sebelumnya 1,0%. "Tingkat proyeksi kenaikan indeks harga konsumen untuk tahun fiskal 2022 agak lebih tinggi, terutama mencerminkan harga komoditas dan meneruskan kenaikan itu ke harga konsumen," kata pernyataan resmi BoJ. Bank sentral Jepang tersebut merivisi keatas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2023 menjadi 3,8% dari sebelumnya 2,9%. BoJ mempertahankan target inflasi 2%, meskipun belum mencapai level ini dalam waktu yang lama, terlepas dari upaya bertahun-tahun dan dengan lonjakan harga-harga secara global. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









