Saham perbankan merespons positif keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 3,50%. Kamis (20/1) saham-saham bank konvensional mayoritas ditutup di zona hijau. Saham BBCA ditutup menguat 1,30% jadi Rp 7.775, BMRI naik 2,14% ke Rp 7.175, dan BBNI naik 0,70% menjadi Rp 7.150. Hanya BBRI yang ditutup stagnan di Rp 4.130. Keputusan BI mempertahankan suku bunga ini menghalau kekhawatiran akan ada penurunan kredit bank karena bunga yang lebih tinggi. Kredit perbankan bisa tumbuh seperti ekspektasi, 8%-10% di tahun ini, lebih tinggi dari 2021 yang sebesar 5,2%.

Banyak saham yang mengalami penurunan harga tahun ini. Akibatnya kapitalisasi pasar banyak juga merosot. Sejak awal tahun, ada 453 saham yang kapitalisasi pasarnya anjlok. Saham yang mencatatkan kehilangan market cap terbesar adalah Indo Komoditi Korpora (INcF). Dengan penurunan kapitalisasi pasar hingga Rp 234,45 miliar, INCF kehilangan hampir 60% kapitalisasinya tahun ini. Selain INCF, emiten yang terus berlanjut kehilangan kapitalisasi pasarnya dari akhir September lalu antara lain MPPA, IPTV, dan MLPL. Jika ditarik selama empat bulan terakhir, market cap ketiganya turun 71,68%, lalu 68,91%, dan 60,70%. Analisi Panin Sekuritas William Hartanto juga menambahkan, aksi profit taking dan rotasi sektor menekan kapitalisasi pasar sejumlah saham. Diantaranya saham-saham di sektor teknologi, William masih merekomendasikan untuk wait and see.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu sasaran utama peningkatan penyaluran kredit pada tahun ini. Pemangku kepentingan menyiapkan sejumlah kebijakan agar kredit yang disalurkan dapat mengungkit ekonomi bangsa ke depan. Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan pada Kamis (20/1), Presiden Joko Widodo menegaskan lagi komitmennya untuk menjadikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pemulihan dan penggerak ekonomi. Pembiayaan kepada UMKM, kata Presiden, tidak dapat sekadar mengandalkan model pertumbuhan alamiah. 

“Kredit kepada UMKM masih di kisaran 20% saja. Target 2024 sudah bisa mencapai 30% porsi UMKM dan tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah. Ini harus dijalankan dengan terobosan dari sekarang dan serius,” ujar Kepala Negara. Mengutip data Bank Indonesia, rata-rata porsi kredit UMKM terhadap total pembiayaan nasional di kisaran 18%. Sampai dengan November 2021, nilai kredit UMKM yang disalurkan sebesar Rp1.056,1 triliun. secara akumulasi, kredit UMKM tumbuh 3,1% dibandingkan dengan periode yang sama 2020.

Sudah beberapa bulan belakangan, pelaku usaha di bidang energi hijau galau karena pengesahan peraturan presiden (perpres) tentang energi baru terbarukan (EBT) terkatung-katung. Molornya penerbitan perpres terkait dengan harga jual listrik bersumber dari EBT tentunya memberikan sentimen negatif bagi minat investasi energi terbarukan, yang tengah naik daun. Berlarut-larutnya pembahasan perpres itu membuat pengembangan sektor energi hijau semakin tidak kompetitif dan justru memberikan iklim ketidakpastian bagi dunia usaha. Sebagai catatan, transisi energi hijau berkelanjutan menjadi salah satu topik dalam KTT G20 2022. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, posisi Indonesia sebagai Presidensi dalam G20 pada tahun ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal segera mengeluarkan dokumen ‘Taksonomi Hijau’ sebagai acuan dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha atau produk dan jasa keuangan yang tergolong hijau. Presiden Joko Widodo sendiri yang langsung meresmikan pedoman taksonomi hijau tersebut. Meski demikian, Harian ini juga mengingatkan dan berharap agar berbagai kebijakan ‘hijau’ tersebut benar-benar aplikatif dan tak cuma sekadar komitmen di atas kertas atau slogan retorika demi menjaga kewibawaan Indonesia dalam Presidensi G20. Taksonomi hijau atau perpres harga jual listrik bersumber dari EBT sejatinya adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang negara kaya sumber daya alam fosil yang bertransisi ke energi hijau berkelanjutan.

Tahukah Anda di bidang apa Jepang banyak melakukan investasi di Indonesia selama ini? Investasi di sektor otomotif dan alat elektronik sudah dikenal banyak orang. Akan tetapi sesungguhnya, bidang properti juga menerima investasi yang sama banyaknya. Dalam 10 tahun terakhir nilai investasinya tembus hingga US$3 miliar yang mencakup sekitar 1.100 proyek. Tidak hanya dari sisi skala, investasi Jepang di bidang properti telah lama memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti kawasan industri, perumahan, dan pusat perbelanjaan, serta menopang kemajuan perekonomian negeri ini. 

Perusahaan-perusahaan Jepang ingin terus berkontribusi melalui investasi di bidang properti untuk mewujudkan kehidupan berkualitas tinggi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Keterlibatan Jepang di sektor ini memiliki sejarah yang panjang. Proyek properti pertama yang dibangun dengan dukungan Jepang adalah Hotel Indonesia. Perusahaan Jepang diharapkan akan terus menggagas tempat tinggal yang berkualitas lebih tinggi kepada masyarakat Indonesia melalui investasi di bidang properti, serta tetap berkontribusi pada kemajuan perekonomian Indonesia. Di samping itu, saya harap, perusahaan Jepang dapat berperan dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur seperti yang direncanakan Pemerintah Indonesia.

Badan Kebjiakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pendanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur tidak akan mengganggu konsolidasi fiskal kedepannya. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pendanaan pemindahan IKN akan dilakukan melalui berbagai skema, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pembiayaan swasta dan BUMN. Pembiayaan IKN, tambah Febrio, juga dapat ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan perubahan peruntukan aset. Contoh, menyewakan BMN di ibu kota negara saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara "Sehingga, dalam jangka pendek, anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasonal," tegasnya. Dalam jangka pendek, lanjut Febrio,  proyek ini dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya, mendorong perdagangan antar wilayah serta penciptaan  kesempatan kerja. (Yetede)

Menurut Financial Times (2021), nilai transaksi digital berbasis NFT mencapai 40 miliar USD atau Rp 570 triliun (kurs Rp 14.250 per USD) sampai akhir Desember 2021. Saat ini pasar NFT sedang booming, di luar negeri, juga Indonesia, karena faktor komersial dan pengaruh media sosial yang banyak mengungkap pemberitaan terkait dengan NFT. NFT merupakan aset digital berwujud karya seni, foto, gambar, lagu, gim, perangkat lunak, video, dan lainnya. Kehadiran NFT memberi harapan baru sekaligus memperkaya transaksi perdagangan global sehingga memberikan beberapa manfaat. Pertama, memberi perlindungan kepada inovator atau artis atas hasil ciptaan dan karya mereka dengan pasti dan aman. Kedua, nilai NFT dapat berkembang seiring waktu, karena sifatnya unik dan orisinal, sehingga bisa dijadikan instrumen untuk berinvestasi. Ketiga, NFT membuka peluang UMKM menjadikan NFT sebagai sarana memperkuat hasil karya mereka sehingga apabila bisnis berkembang, nilai NFT ikut naik. UMKM juga dapat menjadikan NFT sebagai jaminan mendapatkan pinjaman. Keempat, proses transaksi NFT relatif mudah dan bisa dilakukan siapa pun dengan platform marketplace yang biasa digunakan dalam transaksi e-commerce.

Hampir semua negara menghadapi dilema sama, perlukah mengatur transaksi NFT atau membiarkan saja mengingat transaksi NFT sama dengan transaksi barang dan jasa tradisional berbasis hukum perdata. Sedangkan transaksi NFT menggunakan alat pembayaran mata uang kripto, sementara beberapa negara belum mengakui dan bahkan melarang penggunaan uang kripto tersebut. Dalam hal ini beberapa negara ternyata bersikap mendua, di satu sisi menolak kehadiran mata uang kripto, di sisi lain membolehkan transaksi NFT. Aspek perlindungan data konsumen harus menjadi perhatian pemerintah. Kerahasiaan data pribadi ataupun kemampuan untuk melakukan transaksi digital dengan aman harus diprioritaskan, dengan memperkuat kemampuan literasi digital dari masyarakat. (Yoga)

Tingkat utang Indonesia saat ini lebih tinggi dibanding 2019, namun dengan kondisi saat ini dan perkiraan aktivitas ekonomi di masa depan, IMF melihat, secara umum tingkat utang Indonesia masih aman. Dalam laporan Oktober 2021, IMF memperkirakan utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB meningkat dari 30,6 % pada akhir 2019 menjadi 36,6 % pada 2020. Akhir 2021, rasio ini diperkirakan mencapai 41,4 %. Sekilas, tampak tinggi, tetapi pemerintah Indonesia mampu mengelola tingkat utangnya dengan baik dan hati-hatian, tecermin dari : Pertama, perekonomian Indonesia bergerak stabil, bahkan selama pandemi. Kedua, tekanan dari arus keluar (outflow) dana asing  tahun lalu telah mereda dan pasar keuangan Indonesia berbalik mencatatkan dana masuk (inflow) yang membantu cadangan devisa mencapai posisi cukup tinggi. Ketiga, biaya utang Indonesia saat ini tidak lebih tinggi dari sebelum pandemi.

Namun, bukan berarti Indonesia bisa berpuas diri. Ketika ekonomi kembali pulih, penerimaan pajak diperkirakan kembali meningkat sejalan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia mampu menjaga defisit anggaran dibawah 3 % PDB, meski saat ini defisit APBN Indonesia meningkat, kondisi makro yang tecermin dari inflasi Indonesia masih terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Dengan asumsi pemulihan itu berlanjut, dan tak ada masalah baru terkait Covid-19, IMF melihat bahwa defisit anggaran Indonesia dapat kembali berada di bawah 3 % PDB pada 2023, sesuai ketetapan pemerintah.

KKP menargetkan produksi budidaya udang 2 juta ton pada tahun 2024, Tahun 2022, produksi udang nasional ditargetkan 1,2 juta ton.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu (19/1) mengatakan, luas tambak udang tradisional saat ini 247.803 hektar (ha) atau 82,4 % total luas tambak 300.501 ha.

Revitalisasi tambak udang tradisional ditargetkan seluas 45.000 ha. KKP akan merevitalisasi tambak udang di 15 kabupaten/kota dengan, pengelolaan irigasi perikanan partisipatif, penyaluran sarana revitalisasi tambak, seperti kincir, pengujian hama penyakit udang dan kualitas air, serta sosialisasi dan bimbingan teknis budidaya udang. Kluster tambak udang berkelanjutan diharap dapat meningkatkan produktivitas dari 0,6 ton per ha per tahun menjadi 30 ton per ha per tahun. Adapun pengembangan tambak udang tradisional menjadi tambak intensif dengan produktivitas 80 ton per ha per tahun direncanakan seluas 14.000 ha.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, revitalisasi tambak-tambak tradisional masyarakat menjadi tambak udang model kluster bertujuan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan

Sepanjang 2021, Jamkrindo merealisasikan penjaminan KUR sebesar Rp 130,3 triliun, naik dari tahun lalu  Rp 90,4 triliun. Dirut PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan (18/1), mengatakan, pihaknya senantiasa berinovasi secara prudent dalam memberikan layanan bagi UMKM. ”Program KUR merupakan program yang sangat strategis untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dan pemberdayaan UMKM,” ujarnya. (Yoga)